Wali Kota Bekasi Luncurkan Program SIGAP, Hadirkan Perlindungan Nyata untuk Pekerja Rentan

KOTA BEKASI, ProtesNews .com— Pemerintah Kota Bekasi resmi meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan bertajuk SIGAP (Siap Jaga Pekerja Informal) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap para pekerja informal seperti ojek daring, kuli bangunan, pedagang becak, pedagang kaki lima dll yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.(5/11/25)

Acara launching yang digelar di Balai Patriot Kota Bekasi ini dihadiri juga Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, pelaku usaha, komunitas pekerja informal, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa masih banyak warga Kota Bekasi yang bekerja di sektor informal namun belum memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Banyak warga kita yang kerja keras tiap hari, tukang ojek, pedagang keliling, buruh harian, supir, dll yang kalau sakit atau kecelakaan, keluarganya bisa terkena dampak. Lewat SIGAP, kita ingin pemerintah hadir untuk mereka,” ujar Tri.

Saat ini, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bekasi baru mencapai 44 persen. Tahap pertama, Program SIGAP menjadi langkah nyata untuk memperluas cakupan tersebut dengan menyasar 11.666 pekerja rentan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bekasi.

Data penerima manfaat berasal dari hasil verifikasi lintas dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, serta mitra aplikator ojek daring. Program ini ditujukan bagi warga dengan kondisi ekonomi rentan, khususnya dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5.

“SIGAP ini bukan cuma soal santunan, tapi soal keadilan sosial dan penghargaan atas kerja keras warga. Kita ingin pekerja informal merasa dilihat, dihargai, dan dilindungi negara,” tegasnya.

Pemkot Bekasi juga menyiapkan strategi berkelanjutan agar perlindungan ini tidak berhenti di tahap awal.

Selain itu, Pemkot mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) serta memperkuat solidaritas ASN melalui gerakan PSR (Personal Social Responsibility), yaitu ajakan bagi ASN untuk ikut melindungi pekerja di lingkungan sekitarnya

Tri juga sempat berdialog dengan salah satu penerima manfaat, Bang Dedi, seorang pengemudi ojek online.

“Amit-amit ya. Kalau jatuh dari motor, bukan cuma helm yang nyelamatin, tapi juga BPJS lewat program SIGAP,” ucapnya 

Bang Dedi pun mengungkapkan rasa tenangnya setelah terdaftar dalam program SIGAP.

“Sekarang kalau kerja di jalan rasanya lebih tenang, Pak. Kalau ada apa-apa, keluarga saya gak bingung lagi,” ucapnya dengan wajah haru.

Program SIGAP menjadi bagian dari upaya mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Bekasi. Target jangka panjangnya, seluruh pekerja, baik formal maupun informal akan terlindungi secara penuh pada tahun 2045, bertepatan dengan era Indonesia Emas.

SIGAP (Siap Jaga Pekerja Informal) adalah inisiatif Pemerintah Kota Bekasi bersama BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di sektor informal. Program ini bertujuan menciptakan rasa aman, mengurangi risiko kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

(Ndoet/NN SIREGAR)

Polsek Tambora Garap Stabilitas Harga Pangan lewat Gerakan Pangan Murah Beras 5 Kg

JAKARTA, protesnews.com- Komitmen Polri dilakukan kepolisian Polda Metro Jaya untuk menjaga kestabilan harga pangan dalam membantu warga memenuhi akan kebutuhan pokok terus ditunjukkan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayah kelurahan setempat. 

Kali ini, Polsek Tambora bersama jajaran Satgas Binmas di sepanjang jalan Tanah Sereal Raya titik knal Pos RW 08 menggelar bazar beras murah seharga Rp55.000,- untuk paket 5 kilogram beras, sejak Senin-Selasa (3-4/11/2025) pukul 08 00 WlB-10 30 WIB.

Aipda Pol M.Azis Binmas Tanah Sereal, menjelaskan kepada portal berita nasional protesNews.com, program ini dirancang berlanjut hingga Desember 2025 guna memastikan akses beras berkualitas bagi warga ekonomi kecil, “Program ini akan terus berlanjut hingga Desember 2025 untuk membantu warga ekonomi kecil akan kebutuhan beras,” tutur Azis didampingi Suharto, Danton Linmas RW 08 Tanah Sereal. 

Program ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara kepolisian, Bulog dan pihak terkait untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan sembako. Kegiatannya bazar beras murah bagi warga, pengunjung dibatasi pembeliannya maksimal 2 karung plastik isi 5 kg agar pemerataan tetap terjaga. 

Masyarakat antusias mendatangi lokasi bazar di jalan Raya Pos RW 08  Gang Pucuk untuk memperoleh beras dengan harga lebih terjangkau daripada harga pasar setempat. 

Aktivitas beras Murah ini tidak hanya membantu kebutuhan pokok, tetapi juga mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan warga dalam upaya menjaga stabilitas sosial ekonomi.

Dampak positif yang diharapkan meliputi peningkatan akses terhadap pangan pokok, kelangsungan pasokan beras yang terjangkau serta dukungan terhadap UMKM lokal melalui partisipasi pedagang kecil di area bazar, terlihat pedagang kolak dan cendil bubar sumsum dapat membeli beras di area sekitar bazar. 

Pihak kepolisian berharap program ini menjadi contoh nyata sinergi antara kepolisian dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Pelaksanaan gerakan pangan murah di 11 kelurahan Kecamatan Tambora mengutip target untuk menjaga ketersediaan pangan pokok dengan harga terjangkau, program serupa telah diadakan sebelumnya di wilayah kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora  menunjukkan respons positif dari sejumlah warga dan oengebdara ojol dalam menjaga keseimbangan pasar pangan.

(*ocong/nuralim)

Wali Kota Bekasi Resmikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di RW 02 Jatiwaringin

KOTA BEKASI, sendornews.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meresmikan hasil pembangunan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di RW 02 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Sabtu, 02/11.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono, Camat Pondok Gede Zainal Abidin, dan Lurah Jatiwaringin Hariri, bersama warga setempat yang menyambut penuh antusias.

Penerima manfaat, Bapak Sarwoto, kini dapat kembali menempati rumahnya yang sebelumnya rusak berat. Melalui program Rutilahu, rumah tersebut telah rampung diperbaiki sehingga layak huni dan memberikan kenyamanan bagi keluarga.

Apresiasi juga di sebutkan Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat RW 02 yang dinilainya memiliki semangat gotong royong tinggi.

“Saya lihat RW 02 ini relatif bersih, masyarakatnya kompak, bahkan sudah mulai mengembangkan daun mint yang punya nilai ekonomi tinggi. Coba bayangkan, teh mint di kafe bisa mahal, padahal bahannya dari tanaman yang tumbuh di sekitar kita,” ujar Tri.

Lebih lanjut, Tri menegaskan pentingnya tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik, terutama dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat.

“Dana bantuan seperti 100 juta untuk lingkungan harus bisa segera dipertanggungjawabkan melalui laporan yang transparan. Kita semua sedang belajar mengelola uang negara dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, menyoroti pentingnya peran keluarga, khususnya kaum ibu, dalam menjaga kebersihan dan ketahanan ekonomi lingkungan.

“Program Rutilahu ini bukan hanya memperbaiki rumah, tapi juga membangun semangat keluarga untuk hidup sehat dan produktif. Saya berharap ibu-ibu di RW 02 bisa terus berperan aktif, misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman herbal seperti mint, cabai, atau sayuran,” tutur Wiwiek.

Usai peresmian, Wali Kota juga meninjau peternakan ayam petelur yang dikelola warga RW 02. Program bantuan sebanyak 200 ekor ayam itu kini menjadi sumber manfaat bersama dan mendorong kemandirian ekonomi warga.

(NN SIREGAR)

Penolakan Keras Aliansi Buruh dan Sopir Angkot terhadap Pengoperasian Buy The Service (BTS) di Manado

 

MANADO, protesnews.com – Rencana pengoperasian Buy The Service (BTS) oleh Pemerintah Kota Manado menuai penolakan keras dari Aliansi Serikat Buruh/Pekerja Sulawesi Utara dan sejumlah organisasi sopir angkutan kota (angkot) Manado. Mereka menilai kebijakan ini akan berdampak negatif serius terhadap penghidupan mereka dan keluarga.(02/11/25)

Ketua DPC FTIA Kota Manado sekaligus Ketua Persatuan Sopir Malalayang Kampus (PSMK), Bung Elias Pua, menyatakan bahwa kehadiran BTS akan mengancam usaha dan pendapatan sopir angkot yang selama ini menjadi mata pencaharian utama mereka. "Pendapatan kami akan menurun drastis, angkot yang sudah lama beroperasi bakal mati suri, dan kami bersama keluarga akan menderita," ujarnya tegas.

Beberapa alasan utama penolakan ini meliputi:

- BTS dipandang akan mengurangi pendapatan sopir angkot yang sudah berjalan selama ini, sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka dan keluarga.

- Kehadiran BTS dianggap sebagai ancaman serius yang bisa mematikan usaha angkot yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi publik di Manado.

- Kebijakan BTS dinilai bukan solusi bagi para sopir angkot, justru menjadi malapetaka bagi mereka.

- Menurut aliansi buruh, kebijakan ini cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan tidak populis bagi kaum buruh transportasi.

- Aliansi menilai pemerintah kota Manado tidak melakukan kajian matang, sosialisasi terbuka, dan uji publik yang komprehensif sebelum mengambil keputusan ini.

Menanggapi hal ini, Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sulawesi Utara bersama dengan KSBSI, FTIA, FKUI, FNIKEUBA, FKAMIPARHO, dan basis angkot lainnya, terutama PSMK, berencana melakukan aksi demonstrasi besar ke kantor Pemerintah Kota Manado dan DPRD. Mereka bahkan akan membawa keluarga dalam aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan mendalam.

Bung Elias menambahkan bahwa seharusnya pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Manado fokus membenahi penyimpangan trayek yang sudah lama terjadi dan menyebabkan kemacetan. “Laporan kami selama ini terkesan ditutup-tutupi oleh oknum di Dishub Manado,” ungkapnya.

Sekitar 700 sopir angkot bersama keluarga siap turun ke jalan dalam aksi protes ini sebagai bentuk penolakan tegas terhadap implementasi BTS yang dinilai merugikan mereka.

(Korwil KSBSI & Kaperwil Sul. Utara,

Jack Andalangi)

Apel Operasi Cipta Kondisi dan Patroli Skala Besar dalam Rangka KRYD

TANGERANG, protesnews.com – Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin langsung apel Operasi Cipta Kondisi Patroli Skala Besar dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Lapangan Apel Presisi Polres Metro Tangerang Kota pada Sabtu (1/11/2025) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 22.00 WIB ini dilanjutkan dengan patroli mobile skala besar di sejumlah titik rawan guna mengantisipasi terjadinya Curas (pencurian dengan kekerasan), Curat (pencurian dengan pemberatan), dan Curanmor (pencurian kendaraan bermotor).

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Program Jaga Jakarta+, yaitu Jaga Lingkungan, Jaga Warga, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah. Melalui kegiatan ini, Polri hadir di tengah masyarakat untuk memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Melalui Operasi Cipta Kondisi dan patroli skala besar ini, kami ingin menunjukkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kesiapsiagaan Polres Metro Tangerang Kota dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari.

Apel diikuti oleh 100 personel gabungan dari berbagai satuan fungsi, antara lain Satlantas, Satintelkam, Satresnarkoba, Samapta, Dalmas, Reskrim, Propam, Humas, Dokkes, dan Presisi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:

AKBP Bayu Suseno, S.T., M.Si. (Kabagops Restro Tangerang Kota)

KOMPOL Dodi Abdulrohim, S.Sos., M.Krim. (PS. Kasatintelkam)

AKBP Nopta Histaris Suzan, S.I.K., M.Si. (Kasatlantas)

KOMPOL Heri Amran, S.H., M.H. (Wakasatlantas)

Beserta sejumlah perwira lainnya dari jajaran Polres Metro Tangerang Kota

Rute patroli dimulai dari Mako Polres Metro Tangerang Kota, melewati jalur utama seperti Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. MH. Thamrin – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Raya KH. Hasyim Ashari – Jl. Maulana Hasanudin – Jl. Benteng Betawi – Jl. Moch. Yamin, dan kembali ke markas Polres. Dalam pelaksanaannya, tim patroli juga melakukan dialogis dengan masyarakat di beberapa titik, antara lain Pospol Buaran Indah dan Taman Elektrik, guna menjalin komunikasi dan kerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kapolres berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat serta memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

Kapolres berpesan apabila ada gangguan kamtibmas masyarakat agar segera menghubungi Call Center bebas pulsa 110.. (EL)

KSBSI Memberikan Pandangan/Tanggapan Kritis Terhadap NA RUU Ketenagakerjaan Versi Badan Keahlian DPR RI

 

JAKARTA, protesnews.com - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memberikan pandangan/tanggapan kritis terhadap Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi Badan Keahlian DPR RI yang dirilis pada Agustus 2025. KSBSI menilai muatan naskah akademik tersebut tidak jelas, terutama pada landasan filosofis yang mengacu pada pasal 28E ayat 1 UUD 1945 yang dinilai tidak relevan dengan ketenagakerjaan. KSBSI mengusulkan agar acuan yang digunakan seharusnya pasal 28, 28D ayat 1 dan 2, serta pasal 28E yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan jaminan sosial. Bahkan muncul kesan bahwa naskah akademik tersebut lebih tepat disebut RUU Kedokteran Hewan karena ketidaksesuaian kontennya.

Selain itu, KSBSI menyoroti ketidakjelasan ruang lingkup penyusunan naskah akademik yang tidak tegas menjelaskan apakah revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengubah UU tersebut atau juga melibatkan undang-undang lain terkait ketenagakerjaan melalui metode omnibus law. Dalam kesimpulan naskah, disebutkan cakupan semua undang-undang ketenagakerjaan, tetapi landasan yuridis hanya menyebutkan beberapa UU dan putusan MK, sehingga menimbulkan kebingungan. KSBSI menekankan bahwa hak-hak konstitusional buruh seperti uang pesangon tidak semestinya diatur hanya dalam peraturan pemerintah, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168 mengamanatkan segala pembatasan hak dan kewajiban harus diatur dalam undang-undang.

Tim RUU Ketenagakerjaan KSBSI yang terdiri dari Harris Manalu, Parulian Sianturi, Haris Isbandi, Sain, dan Surya terus membahas respon terhadap Naskah Akademik ini bersama perwakilan federasi buruh di KSBSI. KSBSI menegaskan komitmen mereka untuk terus berpartisipasi aktif memberikan masukan demi terciptanya regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh dan sesuai dengan amanat konstitusi serta putusan MK.

Lebih jauh, KSBSI juga meminta agar proses pembentukan RUU Ketenagakerjaan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan tidak hanya mengedepankan kepentingan sepihak. Mereka menyerukan pelibatan aktif serikat buruh dalam penyusunan undang-undang agar hasilnya adil dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia. Aspirasi ini sejalan dengan dorongan KSBSI untuk memperkuat hak-hak buruh dan memastikan perlindungan hukum yang kokoh dalam RUU yang akan datang

Dalam rapat pembahasan Naskah Akademik (NA) RUU Ketenagakerjaan versi Badan Keahlian DPR RI Agustus 2025, turut hadir Ketua Umum Dewan Pengurusn Pusat Federasi Transportasi, Industri dan Angkutan (DPP FTIA) Efendi Lubis beserta jajaran pengurusnya. Kehadiran mereka memberikan kontribusi penting sebagai perwakilan federasi buruh sektor transportasi, industri, dan angkutan yang menyampaikan aspirasi buruh di bidangnya dalam diskusi kritis mengenai penyusunan RUU Ketenagakerjaan tersebut. Efendi Lubis dikenal aktif memperjuangkan perlindungan hak pekerja sektor transportasi di berbagai forum resmi KSBSI dan nasional.  (Fahri)

JAPBUSI: Membangun Kesadaran dan Advokasi Hak-Hak Pekerja melalui Teknologi Digital

  

JAKARTA, protesnews.com - JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja-Serikat Buruh Kelapa Sawit Indonesia) telah meluncurkan aplikasi pengaduan berbasis digital Al (Artificial Intelligence) untuk sektor garmen, alas kaki dan kelapa sawit. 

Aplikasi JAPBUSl digagas oleh ILO (International Labour Organization) dan didukung oleh negara Kanada, di lndonesia. Tujuan aplikasi berbasis data digital untuk meningkatkan kesadaran buruh dalam menyerap sistem penyelesaian sengketa dan hak-hak pekerja. Pembukaan dan peluncuran JAPBUSI di gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia jalan Medan Merdeka Selatan No.11 Gambir Jakarta Pusat, Rabu siang (29/10/2025). 

Hadir dalam acara tersebut Purwati Uta Djara Kabid.Kerjasama Kemenaker R.l mewakili Menteri Tenaga Kerja, Kepala Kerjasama Pembangunan dari Kanada Alice Bimbaum, Direktur ILO Indonesia-Timor Leste Mrs Simrin Singh dan sejumlah tokoh Serikat Buruh serta anggota Federasi. Dengan adanya aplikasi ini, pekerja dapat melaporkan keluhan dan aspirasi mereka dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memperluas akses pekerja terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan berbasis data digital platform. Informasi yang diperoleh portal berita nasional, protesnews.com mencatat sejumlah tamu undangan dari anggota serikat pekerja F HUKATAN-KSBSl, FSP PP KSPl-CAlTU, FSP SPSl, FSP 4K, FSP LOMENlK-KSBSI, FSP KAMPARNO-KSBSl, FSP NIKEUBA-KSBSI, FSP NlBA KSPl-CAlTU, F KUl-KSBSl dan FTlA-KSBSl. 

ILO meluncurkan JAPBUSl, mekanisme pengaduan berbasis Aplikasi Al untuk sektor Garmen, Alas Kaki dan Kelapa Sawit guna memberikan akses pengaduan yang transparan dan efektif bagi pekerja yang tergabung federasi serikat buruh. Sebelumnya dalam mendukung program AI, ILO juga memberikan penghargaan trophy piala bagi pengirim konten terbanyak di media sosial Tik-Tok dan lnstragram yang di luncurkan JAPBUSl.

Kolaborasi FTIA-KSBSI, JAPBUSl dan ILO diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak pekerja di ketiga sektor serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara lebih responsif serta terukur. 

Komitmen FTIA-KSBSl untuk terus bersinergi dengan JAPBUSl-lLO, Menurut Feny Hanggarani Lubis "Dengan memperkuat kapasitas organisasi buruh setiap informasi pekerja hendaknya dapat direspon cepat pihak pengelola Aplikasi JAPBUSl" ujar Feny peraih dua trophy piala konten kreator Tik Tok-Instragram JAPBUSl.

Feny yang juga menjabat Ketua Bidang Program DPP FTIA, ketika dikonfirmasi pada Kamis (30/10/2025).

(*ranto)