Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Rabu, 25 Juni 2025

PRABOWO DAN TIM MENTERl MAMPUKAH MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMl 2024-2029



JAKARTA
,protesnews.com-Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan pembantu pembantunya pada tahun pertama 2024-2025 memiliki tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lndonesia pafa tahu 2024-2025.


Salah satu program prioritas menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pembuatan lumbung pangan, jika terlaksana dengan baik satu manfaat bagi masyarakat. 


Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen kebijakan ekonomi makro yang menjadi kepercayaan investor kepada lndonesia. Prabowo Subianto dan tim ekonominya punya peran amat besar menggerakan ekonomi lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lndonesia. 


Pencegahan korupsi sangat penting untuk kepercayaan investor dan mengurangi pemborosan anggaran negara. Korupsi masih menjadi persoalan keuangan lndonesia,  sejauh ini peran Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan penegak hukum lainnya harus giat memantau pejabat di Kementerian 2024-2029 agar terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 


Dengan demikian pertumbuhan ekonomi lndonesia dengan kebijakan yang tepat dalam pencegahan korupsi akan sangat efektif.


(*suranto oc)

Kamis, 19 Juni 2025

OJK Didesak Tarik Surat Edaran Asuransi Kesehatan yang Dinilai Offside

 


JAKARTA, protesnews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didesak untuk menarik Surat Edaran (SE) No. 7/SEOJK.05/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan yang mengatur tentang co-payment minimal 10 persen. SE ini dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi peserta asuransi kesehatan swasta. (20 Juni 2025)

Menurut Timboel Siregar, pengamat hukum, SE OJK tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan. "SE OJK hanya memberikan penjelasan, instruksi, atau arahan kepada pihak-pihak tertentu, tidak bisa mengikat peserta asuransi kesehatan swasta," katanya.


Lebih lanjut, Timboel menyatakan bahwa Polis Asuransi memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dari SE OJK. "Polis adalah produk perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," katanya.


Timboel juga menyoroti bahwa OJK seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan regulasi sebagai bentuk partisipasi berarti. "Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi ini diatur dengan jelas pada Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022," katanya.


Dengan demikian, Timboel mendorong OJK untuk menarik SE No. 7 Tahun 2025 dan melakukan proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "OJK harus berani angkat bendera atas produknya sendiri dan memastikan bahwa regulasi yang dibuat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak," katanya. (Fah)

Selasa, 17 Juni 2025

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bentukan Polri

 


JAKARTA. Protesnews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. 


Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru.


"Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025).


Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara mengamankan penerimaan negara. Pihaknya berkomitmen untuk bersinergi demi mengamankan penerimaan negara.


"Kemarin sore kami sudah diskusi, kami undang Satgassus full team kecuali Pak Novel (Baswedan) dan kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi khususnya untuk mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun kebijakan," ucap Dirjen Bimo.


Sebagaimana diketahui, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Fokusnya untuk melakukan pengawalan agar penerimaan negara di berbagai sektor dapat meningkat.


Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin Herry Muryanto sebagai kepala dan Novel Baswedan sebagai wakil kepala. Anggotanya merupakan mantan pegawai KPK yang sudah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan, serta sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi. (Mus)

Senin, 16 Juni 2025

Jakarta Untuk lndonesia, Giat Membangun Permukiman Rumah Penduduk



JAKARTA, protesnews.com- Dengan menjaga persatuan dan kesatuan kita dapat memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika melalui gotong royong warga dan penghormatan terhadap hak-hak individu, kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju dan kuat di era global ekonomi.


Di hari jadi Kota Jakarta ke-498 tahun dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memajukan Indonesia. Jakarta diusianya yang 498 ini untuk Indonesia, perayaan hari Kota Jakarta diselenggarakan berbagai agenda kegiatan oleh Pemda Provinsi Jakarta bersama anggota DPR Daerah Jakarta salah satunya adalah pasar murah sembako di 20 lokasi halaman kantor kelurahan pada bulan Juni 2025. 


Pasar murah untuk warga setempat dalam rangka mengendalikan inflasi dan membantu warga Jakarta memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Barang kebutuhan pokok seperti beras 5 kg dan 10 kg, minyak goreng 1 kg dan 2 kg, gula pasir 1 kg dan 2 kg, mie instan berisikan 5 bungkus dan cabai di jual perkilogram. 


Para anggota DPRD Jakarta pada bulan Juli 2024 lalu, meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menuntaskan penataan permukiman kumuh dan padat penduduk di 450 lingkungan RW yang sebagian rumah mereka tidak memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai.


Portal berita nasional protesnews.com, mencatat permukiman penduduk Jakarta mengalami perubahan melalui program bedah rumah melalui dana Bazis Kota Jakarta Barat Kecamatan Tambora wilayah Tanah Sereal sejak masa kepemimpinan lurah Suharti dan luran Sundari. Sejumlah permukiman warga Tanah Sereal telah dilakukan bedah rumah seperti RW 09 (1 rumah), RW 012 (2 rumah), RW 06 (1 rumah), RW 08 (1 rumah) dan RW 04 (1 rumah), sementara jumlah lingkungan di Kelurahan Tanah Sereal terdiri 15 RW. 


Program bedah rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas penataan lingkungan permukiman penduduk dengan memperbaiki rumah Warga katagori miskin.


Tahun 2025, Walikota Jakarta Barat melalui kantor Bazis Kota Jakarta Barat telah menyelesaikan program bedah rumah di dua lokasi yakni di RT 010/4 dan RT 01/12. Kelurahan Tanah Sereal, seperti terlihat asri dan nyaman dihuni oleh keluarga bu Titin yang rumahnya pada Kamis pagi (12/6/2025) sudah dapat di tempati sebelumnya rumah tersebut dikerjakan tim pekerja program bedah rumah sekitar satu bulan. 


Titin Dan keluarganya menerima kunci pintu pertanda usai diresmikan oleh Kasi Kesra Pemerintahan Kelurahan Tanah Sereal Deasy didampingi Aiptu Pol M.Azis Binmas Tanah Sereal, Ketua LMK RW 12 Lisa Atjung dan Ketua LMK RW 04 Haris. 


Dalam keterangannya, Andre Ketua RW 012 menyebutkan "Dilingkungannya RW telah terbantu dengan program bedah rumah yakni pada tahun 2018 rumah Nasri RT 012/12 dan untuk tahun 2025 rumah Titin di RT 01/12" jelasnya, Senin malam (16/6/2025).


(*ocong)

Rabu, 11 Juni 2025

Pemerintah Dituding Tidak Konsisten dalam Pemberian Stimulus Ekonomi


JAKARTA, sensornews.id -  Setelah menjanjikan enam stimulus ekonomi, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan lima stimulus ekonomi untuk masyarakat secara umum yaitu stimulus ekonomi guna mendorong mobilitas masyarakat selama libur sekolah.(5/6/2025)


INSP!R Indonesia menuding pemerintah tidak konsisten dalam pemberian stimulus ekonomi. Setelah menjanjikan enam stimulus, pemerintah hanya mengumumkan lima stimulus, tanpa diskon listrik 50% yang dijanjikan sebelumnya untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik sampai 1.300 VA. Jelas Kordinator Advokasi BPJS watch Timbul Siregar SH MH.


Pembatalan diskon listrik ini menimbulkan kekecewaan di masyarakat, terutama bagi rakyat miskin yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. INSP!R Indonesia menilai bahwa keputusan ini tidak adil dan tidak tepat, terutama karena subsidi untuk orang mampu lebih besar daripada yang dijanjikan untuk masyarakat miskin. Lanjut Timbul.


INSP!R Indonesia juga mengkritik kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 yang diberikan kepada 17,3 juta pekerja formal swasta dan 565 ribu guru honorer. Organisasi ini menilai bahwa kebijakan ini tidak mencakup seluruh pekerja yang berhak, seperti pekerja yang tidak terdaftar atau nonaktif di BPJS Ketenagakerjaan.


INSP!R Indonesia meminta pemerintah untuk meminta maaf kepada masyarakat atas pembatalan pemberian diskon pembelian listrik dan menyatakan kesalahan pemerintah. Organisasi ini juga meminta pemerintah untuk memperbaiki kebijakan stimulus ekonomi dan BSU 2025 agar lebih adil dan efektif dalam membantu masyarakat. Tutup timbul.

(Fah)

Rabu, 28 Mei 2025

Pengurus FTIA Audiensi dengan Menteri Tenaga Kerja

 


Jakarta, protesnews.com- Sinergi antara pemerintah dan organisasi buruh meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kewenangan konkuren pemerintah daerah yang bersifat wajib meliputi perlindungan masyarakat dan sosial dalam hal ketenagakerjaan. 

Ketua Umum FTIA (Federasi Transportasi lndustri dan Angkutan) Efendi Lubis bersama Ketua Umum Serikat Pekerja/ Serikat, Buruh, Steering Coomittee JAPBUSl (Jaringan Serikat Pekerja, Buruh Sawit lndonesia) melakukan audensi dengan Menteri Ketenagakerjaan R.l Prof.Yassierl,ST,MT,Ph.D di kantor Kemenaker, Jakarta pada Senin pagi (26/5/2025).


Terpisah, Rabu  (28/5/2025) Efendi Lubis seusai rapat pleno DKN-KSBSI di kawasan Cipinang Muara Raya Jakarta Timir, menjelaskan "Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh FTIA sebagai bagian dari serikat buruh upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja" jelas Efendi Lubis yang juga menjadi Dewan Pembina tabloid protesnews.com ketika di konfirmasi via whatsap. 

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, menekankan bahwa organisasi buruh bertujuan memperjuangkan hak-hak pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan buruh-pekerja sejalan dengan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan dapat meningkatkan hak-hak pekerja dapat terpenuhi. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Se-Dunia di kawasan Monas Jakarta Pusat, 1 Mei 2025. (*azis)

Minggu, 18 Mei 2025

Aksi Transportasi Online Indonesia: FOYB Imbau Peserta Jaga Ketertiban


Yogyakarta, ProtesNews.com - Di ambang pelaksanaan Hari H Aksi Kebangkitan Transportasi Online Indonesia, Wury, Ketua FOYB, dengan tegas menyampaikan pernyataan resmi sebagai panggilan untuk melaksanakan aksi yang damai dan tertib. Pesan yang disampaikan hadir untuk menjaga integritas aspirasi para peserta aksi ojek online, dan menghindari adanya penyusup, sehingga tuntutan akan keadilan dan kesejahteraan dapat tersampaikan melalui cara yang bermartabat dan penuh tanggung jawab (19/05/2025).

Wury mengimbau agar setiap langkah aksi selalu didasari oleh kedisiplinan dan saling menghormati. Beliau mengajak semua pihak agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang sopan dan tidak merusak. Pernyataan ini menegaskan bahwa perjuangan bukan sekadar tuntutan hak, melainkan juga upaya menjaga keharmonisan bersama melalui penerapan nilai kesopanan dan penghargaan terhadap hak setiap masyarakat. Setiap suara yang disuarakan diharapkan mencerminkan komitmen untuk menghasilkan perubahan yang positif.

Wury Rahmawati menambahkan, “Panitia aksi telah menyusun pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Pedoman tersebut menekankan pentingnya penyampaian aspirasi dengan cara yang tertib dan terstruktur guna menjaga citra dan pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, ditekankan pula penghormatan terhadap hak masyarakat luas serta penciptaan suasana aman dan tertib selama aksi berlangsung.

Kewaspadaan terhadap setiap upaya provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab juga menjadi prinsip penting untuk menjaga kekompakan barisan peserta dalam menyuarakan aspirasi mereka.” imbuhnya

“Untuk menjaga kelancaran dan integritas aksi, panitia Aksi juga menegaskan larangan terhadap tindakan yang dapat merusak suasana perjuangan. Segala bentuk pembakaran dan perusakan fasilitas umum dianggap melemahkan pesan perjuangan, begitu pula dengan tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Larangan tersebut juga mencakup segala bentuk kekerasan maupun anarkisme. Setiap tindakan pelanggaran hukum selama rangkaian aksi jelas bukan cerminan dari nilai yang diusung oleh FOYB maupun PKJ.

Karena itu, peserta diharapkan menjaga agar setiap rangkaian kegiatan tetap berada di jalur yang benar dan berlandaskan prinsip keadilan sosial yang tinggi.” tegasnya

Jumat, 09 Mei 2025

Kasad Hadiri Halal Bihalal Presiden dengan PPAD dan Keluarga Besar TNI-Polri

 


JAKARTA, protesnews.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menghadiri acara Halal Bihalal Presiden RI Prabowo Subianto dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dan Keluarga Besar TNI-Polri yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Acara Halal Bihalal yang diinisiasi oleh PPAD ini dihadiri lebih dari 1.200 purnawirawan TNI-Polri, para sesepuh TNI-Polri, beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah kepala daerah.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya membangun bangsa secara bertahap dan kolektif. Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tak mungkin selesai dalam waktu singkat, serta harus dilandasi penghargaan terhadap kontribusi para pendahulu yang telah meletakkan fondasi bangsa.



“_Enggak_ mungkin kita membangun dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun, tapi apa yang dilahirkan oleh Presiden-Presiden kita, dan tidak hanya Presiden. Membangun bangsa itu tidak hanya satu, dua orang,” katanya.


Presiden pun mengajak seluruh purnawirawan untuk terus menjaga semangat perjuangan dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara sesuai kapasitas masing-masing. Ia menegaskan bahwa jiwa seorang prajurit sejati sepenuhnya dipersembahkan untuk negara, bangsa, dan rakyat.

“Hari-hari pertama kita di tentara, kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita, sesungguhnya sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik keluarga kita lagi. Jiwa dan raga kita, kita sudah persembahkan kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Itu pelajaran yang melekat di hati saya sebagai prajurit muda,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan rencana besar pemerintah dalam bidang pendidikan, yaitu pembangunan minimal 100 sekolah berasrama tiap tahunnya, khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Saya akan membangun minimal 100 setiap tahun, sekolah berasrama, untuk keluarga yang paling tidak mampu, karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden optimistis, dengan tekad yang kuat, keberanian, serta pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat kecil, masa depan anak-anak Indonesia akan menjadi lebih baik. 



( RED )

Kamis, 01 Mei 2025

Peringatan Hari Buruh seDunia 1 Mei 2025 di Lapangan Monas

JAKARTA, protesnews.com- Organisasi buruh yang ada di lndonesia bertujuan memperjuangkan hak-hak untuk  meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Pantauan konstributor media ini pada Kamis (1/5/2025).

Sejak pukul 08.30 WIB terlihat kedatangan rombongan masa dari berbagai buruh menuju panggung utama dalam rangka memperingati hari Buruh lnternasional tahun 2025 di kawasan tugu Monas Jakarta Pusat. Sekitar pukul 10 00 WIB Presiden R.I Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto hadir di panggung utama peringatan Hari Buruh SeDunia, sebagai wujud apresiasi Kepala Negara menjadi dukungan pemerintah terhadap pekerja di seluruh lndonesia. 

Dalam acara tersebut hadir juga dari Sekertaris Jenderal Serikat Buruh Dunia Shoya Yoshida (perwakilan dari Jepang), Presiden KSBSI Elly Rosita,
Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Andi Gani dan Presiden KSPI Said Iqbal. Selain itu dari informasi, hadir juga Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekertaris Negara Prastyo Hadi. 

Ditempat berbeda di sekitar halte busway Monas Jakarta deretan antrian panjang sejumlah mobil putih yang dikawal kendaraan bermotor anggota TNl Paspampres (PM), nampak dari dalam mobil tersebut seorang membagikan   ribuan kaos bergambar Prabowo, bertulisan 'lndonesia terus maju, kuat, adil, makmur'.
Sementara keinginan aktifitas dan pengurus kelompok kerja para buruh pokus menampung aspirasi, ada 6 tuntutan yang tergabung buruh dan pekerja diantaranya (1) hapus oursourching, (2) bentuk Sagas PHK, (3) sahkan UU Ketenagakerjaan yang melindungi buruh, (4) upah layak, (5) sahkan RUU PPRT, (6) berantas korupsi-sahkan RUU perampasan aset.

Informasi yang diperoleh tabloid Protesnews.com, di  lokasi acara May Day 2025, menyebutkan "Pemerintah akan membentuk Dewan Nasional Buruh menjanjikan kesejahteraan buruh, tiga bulan kedepan disahkan UU PPRT" jelas Efendi Ketua Umum FTIA kepada Dahlan dari tabloid protesnews.com. (*red-01).

Minggu, 27 April 2025

Wakil Menteri Viva Yoga, Tumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa Untuk Kembangkan Kawasan Transmigrasi

Jakarta, protesnews.com- Viva Yoga Mauladi Wakil Menteti Transmigrasi, mendorong lulusan perguruan tinggi untuk memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif dan inovatif sehingga dirinya tidak menggantungkan pada pada lapangan kerja namun mampu menciptakan lapangan kerja. 

Ditegaskan agar mahasiswa tidak terjebak pada formalisme pendidikan yang hanya berorientasi menjadi pegawai. Ungkapan demikian disampaikan dihadapan para pimpinan dan akademisi perguruan tinggi dari ITB, UGM, IPB, UI, Unpad, dan ITS saat rapat kerja yang membahas Transmigrasi Patriot bertempat di rumah Makarti komplek gedung Kementerian Transmigrasi, Kalibata Jakarta Selatan, Selasa (21/04/2025). Dalam rapat kerja yang dimulai pukul 08.00 WIB itu juga hadir Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.
 
Mencari mahasiswa yang memiliki jiwa kewirausahaan, menurut Viva Yoga bukan hal yang mudah sebab masing-masing orang memiliki orientasi yang berbeda. Ada mahasiswa yang ingin menjadi pegawai negeri, BUMN, atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang berada di kota “Ini tantangan bagi perguruan tinggi untuk bisa merekrut mahasiswa yang memiliki jiwa kewirausahaan, kreatif dan inovatif” tuturnya.
 
Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan perguruan tinggi dan akademisi dijelaskan tentang apa itu program Transmigrasi Patriot. Transmirasi Patriot merupakan salah satu program unggulan Kementrans yang terdiri dari beasiswa patriot yang akan menghasilkan  sarjana penggerak transmigrasi dan ekspedisi patriot yang akan menghasilkan produk riset dalam rangka optimalisasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. “Program ini bukan sekadar beasiswa tapi gerakan nasional untuk membangun kawasan transmigrasi sebagai pilar ekonomi”, ujarnya.
 
Kementrans akan merekrut mahasiswa dalam berbagai jenjang, S1, S2, dan S3 untuk program pendidikan di dalam dan luar negeri. Selepas lulus penerima beasiswa patriot akan ditempatkan di 3 Kawasan Ekonomi Terintegrasi (KET) Super Prioritas. Tiga KET Super Prioritas itu adalah di Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulwesi Barat dan Salor, Kabupaten Merauke Papua Selatan.(*rls)

Kritik dan Harapan dalam Aksi 'Indonesia Gelap': Pemerintah Diminta Perbaiki Sistem Hukum dan Ekonomi


Jakarta, ProtesNews.com — Gelombang demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung pada 17-21 Februari 2025 dinilai banyak pihak mencerminkan keresahan mendalam masyarakat terhadap arah kebijakan negara. 

Aksi yang juga dikenal dengan nama “Matikan Lampu untuk Demokrasi” ini, diprakarsai oleh mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sipil, juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Para demonstran mengangkat banyak isu, antara lain adanya kegamangan terhadap keberhasilan program pemerintah pada masa transisi, maraknya kasus korupsi fantastis yang diungkap oleh aparat penegak hukum, minimnya tingkat kepercayaan terhadap sistem peradilan, sistem ekonomi dan sistem politik.

Feri Amsari, pengamat hukum Universitas Andalas, termasuk salah satu tokoh yang menyuarakan tagar #IndonesiaGelap. Dalam forum diskusi virtualnya pada Jumat, 25 April 2025 di Jakarta, dia mengatakan jika dilihat dari faktor sejarah banyak analogi #IndonesiaGelap. Salah satu yang pernah digunakan R.A. Kartini dengan buku dan tulisan-tulisannya adalah ”Habis Gelap Terbitlah Terang.”

"Kalau mau disesuaikan dengan Ibu Kartini bukan cerah tapi terang, analogi itu karena melihat berbagai faktor, terutama kalau menjelaskan beberapa aspek konstitusional yang terlanggar selama penyelenggaraan pemerintahan," ucap Feri Amsari.

Feri melanjutkan, ”Indonesia dianggap gelap, pertama karena soal pembentukan Undang-Undang yang tertutup kepada publik. Kedua, kembalinya peran TNI dan Polri di luar ruang konstitusi yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 30. Ketiga, pada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ada birokrasi yang mampu meletakkan kehendak konstitusional rakyat yang semestinya. Keempat, masih banyaknya permasalahan di program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Selain itu, kenyataan bahwa sektor peradilan di Indonesia masih tidak jelas atau gelap. "Sektor peradilan kita baru-baru ini kita mendengar ada hakim yang menerima uang suap Rp 60 miliar, yang menggambarkan mahalnya proses hukum dan keadilan di negeri ini. Ada pula aparat penegakan hukum yang justru menerapkan Obstruction of Justice, di mana media framing dianggap sebagai salah satu upaya merintangi penyelidikan dan penyidikan," kata Feri. 

Feri menyampaikan, ”seharusnya TNI dan Polri diprofesionalkan dengan cara ditingkatkan jaminan kesejahteraannya dan bekerja sesuai dengan yang dikehendaki konstitusi, tapi yang dikerjakan kedua institusi negara tersebut saat ini adalah menambah pekerjaan baru.”

Feri menambahkan pernyataan terkait perang dagang yang terjadi saat ini antara Amerika Serikat dan berbagai Negara khususnya Indonesia yang belum memiliki Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat sejak tahun 2023 hingga saat ini sehingga terjadi kekosongan komunikasi. Oleh karena itu Presiden Prabowo harusnya segera mengisi kekosongan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat yang sudah kosong selama dua tahun terakhir. 

”Beberapa sektor yang dapat diperbaiki dari mantan presiden sebelumnya (Jokowi) adalah ruang eksekutif, ruang yudikatif, pertahanan dan keamanan, dan diplomasi luar negeri. Kita harus akui, secara bahasa, pilihan diksi Presiden Prabowo sangat mumpuni, tapi kemampuan diplomasi pejabatnya harus lebih diasah.”ujar Feri.

Feri menggarisbawahi adanya matahari kembar. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden yang sudah lengser harus mendukung presiden baru untuk melakukan kebijakan yang transparan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ratno Kuncoro menyatakan menerima dan dia menganggap biasa saja kritik dari teman-teman aktivis dan mahasiswa terkait #IndonesiaGelap yang disampaikan oleh Feri Amsari sebagai bagian dari demokrasi.

"Kami setuju dengan Habis Gelap Terbitlah Terang, tapi kondisi saat ini saya lebihg menganggapnya sebagai proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin bangsa kita dari waktu ke waktu selalu ada kelebihan dan kekurangan masing – masing. Kita harus memastikan bahwa arah bangsa kita on the track sesuai harapan masyarakat. Dinamika pasti ada, yang terpenting adalah masalah ekonomi, karena kami sebagai Polri bersama TNI merupakan bagian dari pemerintah yang wajib menjaga kestabilan ekonomi," ucapnya.

Ratno menyampaikan, ”Polri sebagai bagian dari pemerintah harus menjaga agar jangan sampai ada dinamika yang bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.”

Polri akan kembali menggali lebih dalam informasi adanya isu Obstruction of Justice, memastikan berjalannya mekanisme yang berjalan sesuai dengan sistem peradilan pidana.

"Saya juga terlibat sebagai salah satu anggota Tim Polri untuk tim konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena KUHAP yang baru akan berlaku pada 1 Januari 2026. Rencana perubahan KUHAP 1981 sudah terlalu lama, untuk itu mohon dukungannya agar dapat segera difinalisasi. DPR juga siap menerima aspirasi elemen masyarakat. Sudah ada pernyataan dari Ketua Komisi III DPR RI, Bapak Habiburakhman, bahwa DPR memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan, termasuk masalah sistem peradilan pidana dalam KUHAP yang luar biasa dampaknya dan berpengaruh terhadap keadilan yang diharapkan semua pihak," tambah Ratno.

"Polri dan instansi pemerintah yang lain, wajib menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Semua instansi pemerintah siap menampung semua kritik dan masukan yang membangun, karena merupakan booster untuk mengakselerasi hal baik dan positif, untuk menyelesaikan permasalahan dan akselerasi program sesuai arahan Bapak Presiden," ujarnya.

Ratno juga menyampaikan perhatiannya terhadap kebebasan pers. “Polri sangat memperhatikan nasib wartawan. Wartawan tidak boleh diteror, wartawan harus profesional dalam menginformasikan fakta dan kebenaran kepada publik. Jika ada masalah bisa diselesaikan dengan mediasi di forum Dewan Pers dan Polri.” ujarnya.

Ratno menyampaikan bahwa Bapak Presiden mempersilakan masyarakat menyampaikan kritik, namun tidak bertujuan adu domba. Terkait dengan rancangan KUHAP yang ini sedang disusun, Polri juga masih memerlukan Restorative Justice, yaitu menyelesaikan suatu masalah yang ringan sifatnya tanpa mengedepankan penyelesaian secara hukum yang biasanya menghabiskan biaya tidak murah. Kita juga memiliki hukum adat dan kearifan lokal. “Saya kira kita bisa mengambil langkah berdasarkan keadilan restorasi," imbuhnya.

Ratno juga mengomentari isu korupsi, ”untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia kita harus banyak belajar dari negara yang indeks korupsinya rendah sesuai dengan komitmen Bapak Presiden Prabowo dan harapan masyarakat.”

Terkait perang dagang dan tarif Amerika, Ratno mengatakan ”kondisi Indonesia relatif jauh lebih baik dibanding negara lain yang terdampak perang dagang seperti Thailand, Filipina dan Vietnam. Hal ini juga sesuai keterangan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang saat ini masih berada di Amerika Serikat”.

"Kenapa kita bisa hebat, karena kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Ada koreksi sedikit dari IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7%. Sedangkan Thailand, Vietnam dan Filipina karena mereka banyak sekali komoditi yang berhubungan dengan Amerika, maka mereka sangat terdampak dan terkoreksi. Dari awalnya 3,8% menjadi 3,3% oleh IMF," jelas Ratno.

Ratno menambahkan, ”Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Pemerintah juga memberi solusi, selain mengirim tim lobi juga mencari pasar baru di negara-negara penerima ekspor Indonesia yang tidak terdampak kondisi tarif dagang. Sedangkan mengenai ketaatan terhadap Undang-Undang, ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Polri juga melakukan pengamanan terhadap unjuk rasa sesuai SOP secara humanis dan profesional,” tambahnya.

"Terkait isu politik, kami hanya memantau. Kami polisi, kami sangat menjaga marwah untuk tidak berpolitik. Kami menjadi garda terdepan pengawal demokrasi. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, boleh mengkritik, silakan demo, tidak akan dilarang. Tapi polisi di lapangan betul - betul menjaga massa pengunjuk rasa dengan tidak menganggap mereka sebagai musuh," jelas Ratno.

Abednego Panjaitan selaku Ketua Relawan Prabu Center melihat #IndonesiaGelap yang ramai diperbincangkan dari sudut pandang berbeda. Kegelapan yang dimaksud sebenarnya keresahan dan kekhawatiran akibat ketidakpahaman terhadap program asta cita Prabowo-Gibran. 

”Contohnya MBG (Makan Bergizi Gratis), saya mengutip pernyataan Ahok yang menurutnya kalau diberikan langsung ke emak-emak Rp 50 ribu per orang akan lebih baik, Ahok melihat dari sisi ekonomisnya. Tapi Ahok tidak melihat sisi positifnya MBG yang luar biasa karena melibatkan banyak pihak, dan semuanya akan menjadi penggerak ekonomi," jelas Abed.

Abed melihat program MBG adalah program yang sangat dibutuhkan Indonesia meski terlambat, seharusnya dari dulu dilakukan. Namun karena keterbatasan anggaran dan terkendala faktor geografis, maka MBG memang masih terkendala dan semua dalam proses untuk berjalan lebih baik. Program MBG diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"MBG bisa merekrut 48 ribu tenaga kerja dengan target 30 ribu dapur. Ini jelas potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga dapat meningkatkan sektor pertanian dan menggerakkan roda ekonomi. Dana yang dialokasikan semuanya terpakai dan berguna," kata Abed.


Mengenai kritik yang banyak ditujukan pada MBG, Abenego menyampaikan terima kasih. Sejatinya semua program Asta Cita Prabowo-Gibran, termasuk program MBG, berpihak pada rakyat. 


Pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan enam bulan, pasti masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Maka dari itu kolaborasi dan persatuan dari semua pihak sangat penting untuk mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo.

Sabtu, 26 April 2025

Pimpinan Baru TI DKI Jakarta: Oni Junianto Siap Bawa Taekwondo Ibu Kota Berprestasi

Jakarta, Protesnews.com — Musyawarah Provinsi (Musprov) Taekwondo Indonesia (TI) DKI Jakarta tahun 2025 resmi digelar di Candi Bentar Putri Duyung Hall, Ancol, Jakarta. Agenda utama Musprov kali ini adalah pergantian kepemimpinan Ketua Umum TI DKI Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Dalam forum musyawarah yang berlangsung khidmat, Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto resmi terpilih sebagai Ketua Umum TI DKI Jakarta menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ivan R. Pelealu, S.E., M.M., yang sebelumnya menjabat untuk periode 2021–2025.

Pemilihan ketua umum ini dituangkan dalam Surat Keputusan Musyawarah Provinsi Taekwondo Indonesia DKI Jakarta Tahun 2025 Nomor: 09/SKEP/MUSPROV.TI-DKI/IV/2025 tentang Pengesahan Hasil Sidang Musyawarah Provinsi Taekwondo Indonesia DKI Jakarta Tahun 2025.

Mengusung tema “Bersatu Berprestasi”, proses pemilihan berjalan demokratis dengan semangat menjaga kesinambungan program dan mendorong prestasi atlet Taekwondo DKI Jakarta di tingkat nasional dan internasional.

Mayjen (Purn) Ivan R. Pelealu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus, pelatih, dan atlet atas dedikasi selama masa kepemimpinannya. Ia berharap di bawah kepemimpinan yang baru, TI DKI Jakarta semakin solid dan berprestasi. “Saya berharap pengurus terpilih dapat lebih memaksimalkan capaian prestasi para atlet serta meningkatkan kompetensi pelatih dan wasit melalui jalur sertifikasi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto dalam pidato perdananya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum sebelumnya, Mayjen TNI (Purn) Ivan R. Pelealu.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ivan R. Pelealu atas dukungan, bimbingan, serta kinerja luar biasa beliau dalam memimpin Taekwondo Indonesia DKI Jakarta. Kami akan melanjutkan pondasi yang sudah dibangun untuk membawa TI DKI Jakarta semakin maju dan berprestasi,” ujar Oni Junianto.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M., yang diwakili oleh Heriyansah, Wakil Ketua Bidang 1 PBTI, turut menyampaikan sambutan.

“Atas nama PB Taekwondo Indonesia, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto sebagai Ketua Umum TI DKI Jakarta. Kami berharap di bawah kepemimpinan beliau, TI DKI Jakarta dapat semakin berkontribusi besar terhadap prestasi nasional dan mencetak atlet-atlet berkelas dunia,” ujar Heriyansah.

Musprov ini turut dihadiri oleh Plt Sekjen PBTI Mayjen TNI Amrin Ibrahim beserta jajaran, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Drs. Andri Yansyah, M.H., Wakil Ketua Umum KONI Jakarta Aldwin Rahadian, S.H., M.H., Ketua Pengprov TI DKI Jakarta periode 2021–2025 Mayjen TNI (Purn) Ivan R. Pelealu, S.E., M.M., Dewan Guru TI DKI Jakarta yakni Master Hadi, Master Sukanda, dan Master Simon Keyhena, para Ketua Pengurus Kota se-DKI Jakarta, serta para pejabat pemerintah dan undangan.

Dewan Guru TI DKI Jakarta, Master Simon Keyhena, juga memberikan komentar terkait terpilihnya ketua umum baru. “Kami dari Dewan Guru mengapresiasi proses Musprov yang berjalan dengan baik dan demokratis. Selamat kepada Bapak Oni Junianto. Kami siap mendukung program-program pembinaan yang akan dijalankan demi kemajuan prestasi taekwondo DKI Jakarta,” ujarnya.

Ketua Panitia Musprov, H. Remi Ramadhan El Rasyid, S.H., M.H., turut menyampaikan ucapan selamat kepada ketua umum terpilih. “Selamat kepada Bapak Oni Junianto atas amanah yang telah diberikan. Kami yakin di bawah kepemimpinan beliau, TI DKI Jakarta akan semakin berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi jalannya Musprov yang berlangsung tertib, demokratis, dan penuh semangat persatuan. “Kami bersyukur acara ini berjalan lancar, penuh kekeluargaan, dan mencerminkan semangat kebersamaan seluruh insan taekwondo di DKI Jakarta,” tutupnya. (**)

Senin, 21 April 2025

Menyambung Silaturahmi ldul Fitri 1446, Lima Menteri Kunjungi Kediaman Jokowi

Jakarta, peotesnews.com- Perayaan hari raya lebaran ldul Fitri 1446 H Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi di lstana Negara Jakarta pada Senin (31/3/2025) dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mantan Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet Merah Putih serta pejabat duta besar negara sahabat. 

Di kediaman mantan Prediden ke 7 Jokowi di Solo Jawa Tengah nuansa moment lebaran ldul Fitri 1446 H beberapa hari kemudian sejumlah menteri juga berkunjung ke rumah Jokowi, berbagai pendapat publik menilai positif adanya sejumlah menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto berkunjung, awal April 2025.

Dalam catatan media ini, bagi para menteri di era Presiden Joko Widodo merupakan momentum silahturahmi bertepatan masih dalam suasana lebaran ldul Fitri 1446 H. Makna silaturahmi ldul Fitri untuk mempererat persaudaraan berbagi kebahagian dengan sahabat, kolega dan keluarga. Mempererat tali persaudaraan dengan kolega memaafkan dan memulai kembali dengan hati yang bersih dengan orang lain yang tidak tetlihat dalam waktu lama.

Ada enam nama menteri tercatat di harian Pos Kota yang berkunjung dan bertemu mantan Presiden ke 7 Joko Widodo diantaranya Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Budi Gunadi Sadikun (Menteri Kesehatan) serta Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) era pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Mak'ruf Amin di kabinet lndonesia Maju 2019-2024.

Berikut nama menteri Presiden Prabowo Subianto setelah terpilih hasil pemilu 2024. Prabowo Subianto merupakan presiden ke 8 ini mengakomodasi menteri dan wakil menteri dari partai politik, pengusaha dan profesi dan pendukungnya. Ia menyeleksi calon menteri dan wakil menteri di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Retreat Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dari enam menteri yang bertandang ke rumah Joko Widodo hanya ada lima menteri tercatat di kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto yakni Bahlil Laladalia (Menteri ESDM), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Budi Gunadi Sadikun Menteri Kesehatan), Sakti Wshyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Zulkifli Hasan (Menteri Kordinator Bidang Pangan). 

Saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki banyak menteri dan wakil menteri di kabinet Merah Putih. 
(*azis-OC).

Sabtu, 12 April 2025

Prabowo-Megawati, Momen Positif Lebaran Idul Fltri 1446 H

Jakarta, protesnews.com - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri yang pernah menjadi presiden ke 5 ajang momen bersiturahmi pada Senin malam (7/4/2025) setelah libur lebaran ldul Fitri 1446 H di kediaman rumah Megawati kawasan jalan Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat.

Kedua tokoh nasional ini dikenal masyarakat lndonedia sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sedangkan Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP, Prabowo Subianto sangat memperhatikan pengalaman saat Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden ke 5. Meskipun kini PDIP tidak ikut dalam kabinet pemerintahan Merah Putih Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presuden Gibran Rakabuming Raka, sikap PDIP di parlemen dalam komunikasi politik tetap solid dan aktif walaupun berada di luar pemerintahan hasil pemilihan presiden dan legislatif serentak tahun 2024. 

Kabinet Merah Putih dipimpin Presiden Prabowo Subianto tuntuk menjalankan pemeritahan lndonesia 2024-2029. Pentingnya kerjasama guna menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat lndonesia. Momen lndonesia dihari Senin pagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp.17.276,- per dolar AS. 

Faktor yang mempengaruhi kesetabilan ekonomi global dipengaruhi masalah geopolitik komflik di Timur Tengah, Eropa dan demontrasi di Amerika Serikat yang menolak kebijakan yang digaungkan Presiden Donald Trump berdampak pada perdagangan internasional dan nilai tukar mata uang globsl. Terkait pertemuan dua pimpinan partai politik sekitar satu setengah jam dimulai pukul 19 30 WlB berdampak positif untuk stabilitas politik nasional, peluang kerjasama antara partai politik dengan melakukan komunikasi persoalan komplik antara tokoh dapat diminimalkan dalam menghadapi masa depan lndonedia emas. 

(*ocong)