JAKARTA, protesnews.id - Ajakan Menteri Perlindungan Pekerja Migran untuk masyarakat bekerja di luar negeri guna menurunkan tingkat pengangguran mendapat sorotan tajam setelah kasus kematian Azwar, warga Asahan, yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Kematian tragis Azwar menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan pekerja migran di luar negeri.(01/07/25)
Dalam enam bulan terakhir, Bareskrim Polri telah berhasil mengungkap 189 kasus perdagangan orang dengan 546 korban berhasil diselamatkan. Namun, kasus Azwar menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam melindungi pekerja migran.
"Kami tidak bisa hanya mengandalkan ajakan untuk bekerja di luar negeri tanpa memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran," kata Timboel Siregar SH MH koordinasi advokasi BPJS watch. "Ini bukan hanya tentang menurunkan tingkat pengangguran, tapi juga tentang melindungi hak-hak pekerja migran."Jelas Timboel.
Di tengah situasi ini, rencana Menteri Perhubungan untuk menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8-15% juga mendapat kritik. Kenaikan tarif ini berpotensi menurunkan order konsumen, sehingga ojeker lebih sulit mendapatkan penghasilan dan berpotensi meningkatkan pengangguran.lanjut Timboel.
"Daripada menaikkan tarif, sebaiknya Menteri Perhubungan mempertimbangkan pembagian pendapatan 90:10 seperti yang diminta ojeker," kata seorang pengemudi ojol. "Ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan ojeker dan mengurangi beban masyarakat."jelasnya lagi.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran dan Menteri Perhubungan diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan mereka dan memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran dan masyarakat.tutupnya. (Fahri)
