Wali Kota Bekasi Luncurkan Program SIGAP, Hadirkan Perlindungan Nyata untuk Pekerja Rentan

KOTA BEKASI, ProtesNews .com— Pemerintah Kota Bekasi resmi meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan bertajuk SIGAP (Siap Jaga Pekerja Informal) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap para pekerja informal seperti ojek daring, kuli bangunan, pedagang becak, pedagang kaki lima dll yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.(5/11/25)

Acara launching yang digelar di Balai Patriot Kota Bekasi ini dihadiri juga Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, pelaku usaha, komunitas pekerja informal, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa masih banyak warga Kota Bekasi yang bekerja di sektor informal namun belum memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Banyak warga kita yang kerja keras tiap hari, tukang ojek, pedagang keliling, buruh harian, supir, dll yang kalau sakit atau kecelakaan, keluarganya bisa terkena dampak. Lewat SIGAP, kita ingin pemerintah hadir untuk mereka,” ujar Tri.

Saat ini, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bekasi baru mencapai 44 persen. Tahap pertama, Program SIGAP menjadi langkah nyata untuk memperluas cakupan tersebut dengan menyasar 11.666 pekerja rentan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bekasi.

Data penerima manfaat berasal dari hasil verifikasi lintas dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, serta mitra aplikator ojek daring. Program ini ditujukan bagi warga dengan kondisi ekonomi rentan, khususnya dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5.

“SIGAP ini bukan cuma soal santunan, tapi soal keadilan sosial dan penghargaan atas kerja keras warga. Kita ingin pekerja informal merasa dilihat, dihargai, dan dilindungi negara,” tegasnya.

Pemkot Bekasi juga menyiapkan strategi berkelanjutan agar perlindungan ini tidak berhenti di tahap awal.

Selain itu, Pemkot mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) serta memperkuat solidaritas ASN melalui gerakan PSR (Personal Social Responsibility), yaitu ajakan bagi ASN untuk ikut melindungi pekerja di lingkungan sekitarnya

Tri juga sempat berdialog dengan salah satu penerima manfaat, Bang Dedi, seorang pengemudi ojek online.

“Amit-amit ya. Kalau jatuh dari motor, bukan cuma helm yang nyelamatin, tapi juga BPJS lewat program SIGAP,” ucapnya 

Bang Dedi pun mengungkapkan rasa tenangnya setelah terdaftar dalam program SIGAP.

“Sekarang kalau kerja di jalan rasanya lebih tenang, Pak. Kalau ada apa-apa, keluarga saya gak bingung lagi,” ucapnya dengan wajah haru.

Program SIGAP menjadi bagian dari upaya mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Bekasi. Target jangka panjangnya, seluruh pekerja, baik formal maupun informal akan terlindungi secara penuh pada tahun 2045, bertepatan dengan era Indonesia Emas.

SIGAP (Siap Jaga Pekerja Informal) adalah inisiatif Pemerintah Kota Bekasi bersama BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di sektor informal. Program ini bertujuan menciptakan rasa aman, mengurangi risiko kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

(Ndoet/NN SIREGAR)

Wali Kota Bekasi Resmikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di RW 02 Jatiwaringin

KOTA BEKASI, sendornews.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meresmikan hasil pembangunan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di RW 02 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Sabtu, 02/11.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono, Camat Pondok Gede Zainal Abidin, dan Lurah Jatiwaringin Hariri, bersama warga setempat yang menyambut penuh antusias.

Penerima manfaat, Bapak Sarwoto, kini dapat kembali menempati rumahnya yang sebelumnya rusak berat. Melalui program Rutilahu, rumah tersebut telah rampung diperbaiki sehingga layak huni dan memberikan kenyamanan bagi keluarga.

Apresiasi juga di sebutkan Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat RW 02 yang dinilainya memiliki semangat gotong royong tinggi.

“Saya lihat RW 02 ini relatif bersih, masyarakatnya kompak, bahkan sudah mulai mengembangkan daun mint yang punya nilai ekonomi tinggi. Coba bayangkan, teh mint di kafe bisa mahal, padahal bahannya dari tanaman yang tumbuh di sekitar kita,” ujar Tri.

Lebih lanjut, Tri menegaskan pentingnya tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik, terutama dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat.

“Dana bantuan seperti 100 juta untuk lingkungan harus bisa segera dipertanggungjawabkan melalui laporan yang transparan. Kita semua sedang belajar mengelola uang negara dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, menyoroti pentingnya peran keluarga, khususnya kaum ibu, dalam menjaga kebersihan dan ketahanan ekonomi lingkungan.

“Program Rutilahu ini bukan hanya memperbaiki rumah, tapi juga membangun semangat keluarga untuk hidup sehat dan produktif. Saya berharap ibu-ibu di RW 02 bisa terus berperan aktif, misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman herbal seperti mint, cabai, atau sayuran,” tutur Wiwiek.

Usai peresmian, Wali Kota juga meninjau peternakan ayam petelur yang dikelola warga RW 02. Program bantuan sebanyak 200 ekor ayam itu kini menjadi sumber manfaat bersama dan mendorong kemandirian ekonomi warga.

(NN SIREGAR)

Bupati Tangerang Terima Audensi DPD Garnizun Bersama BNK dan Kesbangpol

KAB TANGERANG,  Sensor News -Garnizun mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. dimana Penting nya informasi penyampaian tentang0 bahaya narkoba tersebut untuk masyarakat mengingat penyalahgunaan narkoba semakin masif dan beragam modusnya. guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan menumbuhkan sikap dan perilaku tegas untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Pengurus GARNIZUN kabupaten Tangerang beserta jajarannya sebanyak tujuh orang yang dipimpin ketua DPD GARNIZUN 'Muslim " melakukan Audiensi dengan Bupati kabupaten Tangerang, dan di terimah langsung oleh bupati sendiri Moch. Maesyal  Rasyid.dan di dampingi oleh kepala Kesbangpol H.Agus Suryana, ketua BNK H. Dedi  Sutardi kabupaten Tangerang.tigaraksa, 28 Oktober 2025.

Bupati Tangerang dengan senang adanya organisasi masyarakat yang mau melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat  dengan itu memerintahkan kepada kepala BNK untuk melakukan kegiatan bersama dan dibantu berdasarkan kebutuhan organisasi masyarkat

Bupati juga berharap kabupaten Tangerang punya tempat rehab sendiri dan memerintahkan kepada BNK dan Kesbangpol untuk bertindak secepatnya tandas nya mengakhiri .  

( Sensor News .Ilyas .Tangerang Banten  )

DPD Partai Golkar kab. Simalungun merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Golkar, senin 20 Oktober 2025 di kantor Dewan Pengurus Daerah partai golkar kabupaten simalungun

SIMALUNGUN, protesnews.com - Acaranya beragam kegiatan , mulai ziarah ke makam pahlawan, hingga santunan anak yatim, pemotongan nasi tumpeng dan pemberian tali asih berupa sembako di HUT ke 61 partai Golkar yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2025 hari ini. 

Perayaannya bukan hanya dilaksanakan hari ini, melainkan jauh jauh hari sejak dua pekan lalu dengan rangkaian cek kesehatan gratis bagi masyarakat, donor darah, dan pembagian sembako. 

Puji syukur hari ini 20 Oktober 2025 usia Golkar sudah 61 tahun dan sudah tentu partai yang sangat mapan. 

HUT Partai Golkar hari ini dihadiri seluruh pengurus DPD Golkar kabupaten simalungun   , sesepuh Golkar bapak H. Sahmidun Saragih, PK (Pengurus Kecamatan), Hasta Karya partai golkar yang mendirikan dan yang di dirikan , undangan masyarakat, dan anak yatim. 

Sambutan ketua DPD partai Golkar simalungun Bpk Timbul jaya  sibarani SH menyampaikan bahwa kejayaan golkar pada masa orde Baru di simalungun tidak bisa dipertahankan pada tahun 1999 paska Reformasi 1998,Namun pada tahun 2004 partai Golkar di kab. simalungun sukses meraih kemenangan dan bisa menduduki ketua dan wakil ketua DPRD simalungun hingga tahun 2009.

Namun pada tahun 2010-2019 partai Golkar kembali mengalami kekalahan. 

Baru ditahun 2019-2024 dan sampai sekarang partai golkar kembali meraih kejayaan dengan kemenangan dua kali berturut turut dibawah komando bapak Timbul Jaya sibarani sebagai ketua partai golkar kabupaten simalungun, terbukti praksi Golkar mendapat 15 kursi di DPRD kab. Simalungun pada pemilu tahun 2024 dengan raihan suara terbanyak dan menduduki ketua DPRD Simalungun saat ini .

kita sangat optimis pada pemilu 2029 partai golkar di simalungun akan semakin jaya , ungkap timbul jaya sibarani. 

Bapak H. Sahmidun Saragih selaku penasehat DPD II partai Golkar kabupaten simalungun dlm sambutannya, keberhasilan partai golkar hari ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun kemenangan partai golkar di simalungun lahir dari kerja keras melalui sistem penggalangan umum, sistem penggalangan teritorial dan sistem penggalangan khusus di setiap elemen masyarakat. 

Soliditas antar pengurus kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa/nagori harus di bangun dan ditingkatkan dan selalu peduli terhadap persoalan ekonomi sosial dan pembangunan ditengah tengah masyarakat,dengan model konsolidasi aktip dan berkesinambungan saya yakin partai golkar akan tetap jaga di kabupaten simalungun dan diakhiri 

Selamat hari ulang tahun partai golkar ke-61 golkar solit Indonesia maju. 

Ketua praksi partai golkar kab. Simalungun bapak Aprimo Sibarani SE selalu ketua panitia mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas terlaksananya dengan baik dan lancar acara perayaan HUT Golkar ke-61 di Kantor DPD II partai Golkar kabupaten Simalungun.

Mari kita pertahankan kemenangan partai golkar di kabupaten simalungun hari ini dan masa yang akan datang. Pantauan di lokasi Acara perayaan HUT partai golkar  sangat di sambut sangat antusias oleh masyarakat semoga partai golkar semakin jaya dan maju sembari mengucapkan terimakasih atas bantuan sembako yang diterimanya ungkap salah satu warga. (MG)

PT Rapha Falita Mora Larang Wartawan Liput Proyek Milik Dinkes Simalungun, Ada Apa.?

SIMALUNGUN, protesnews.com -  PT Rapha Falita Mora, kontraktor proyek pembangunan Puskesmas Sayur Matinggi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun senilai 7.1 milyar milik Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melarang dan mengusir wartawan untuk melakukan peliputan dilokasi proyek.

Kejadian ini terjadi pada Senin (29/09) pukul 13.00WIB. waktu itu, baru saja akan melakukan peliputan disekitar lokasi proyek, datang seorang wanita dengan menggunakan pakaian warna biru dengan helm putih menghampiri kedua wartawan, seraya mengatakan pergi karena dilarang meliput dilokasi proyek, tanpa merinci apa penyebab larangan itu berlaku.

Lili, sang wartawati yang waktu itu datang berdua meliput bercerita kepada media ini, sempat terjadi tanya jawab singkat antara dirinya dengan pekerja tersebut. Dalam percakapan itu, kata Lili, ia menanyakan mengapa dilarang untuk meliput, padahal itu adalah proyek pembangunan yang menggunakan keuangan negara dan bersumber dari masyarakat. Namun, pekerja wanita yang diduga dari PT Rapha Falita Mora itu tidak menjawab.

Dugaan Ada Yang Disembunyikan.?

Tindakan penghalangan kerja jurnalistik ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa proyek pemerintah dengan dana milyaran rupiah  yang bersumber dari rakyat harus ditutup-tutupi dari liputan media? Padahal, proyek publik seharusnya dapat diakses dengan mudah dan transparan, untuk menghindari serta memastikan anggaran tersebut dikelola sesuai petunjuk teknis yang telah disepakati.

Atas tindakan petugas ini menghalangi tugas jurnalistik, sangat bertentangan dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Khususnya pasal 4 Ayat (3), " untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,"

Kemudian Pasal 18 Ayat (1), "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”

Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan instansi pemerintah membuka informasi proyek pembangunan kepada masyarakat.

Wartawan Pilar Keempat Demokrasi.

Sebagai pilar keempat demokrasi, wartawan memiliki peran penting mengawasi jalannya pembangunan. Pelarangan liputan di proyek pemerintah ini justru menimbulkan kecurigaan adanya ketidaktransparanan. Sikap menutup diri dari sorotan media juga bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan akuntabilitas anggaran publik.

Masyarakat berhak tahu bagaimana dana miliaran rupiah tersebut dikelola dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Sayur Matinggi, Kecamatan Ujung Padang ini. Pers sebagai corong publik tidak boleh dibungkam. Jika benar Kadis Kesehatan Kabupaten Simalungun Edwin Simanjuntak  memerintahkan larangan ini, aparat penegak hukum dan Komisi Informasi Publik harus turun tangan memeriksa motif di baliknya.

Atas peristiwa ini, Kadis Kesehatan Kabupaten Simalungun, Edwin Simanjuntak yang coba diminta tanggapannya Senin, (29/09) tidak bersedia menjawab  wartawan.

Hingga berita ini di tayangkan Selasa, (30/09), Bupati Simalungun H Anton Saragih belum berhasil dikonfirmasi.(David)

Bappelitbangda Kota Bekasi Gelar Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Tahun 2025

KOTABEKASI, protenews.com - Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Bappelitbangda) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi tahun 2025 yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 23 sampai 25 September 2025.

Acara dilaksanakan di Ruang Seminar Gedung Pasca Sarjana Kampus Unisma Kota Bekasi, dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah, perwakilan Camat se-Kota Bekasi, perwakilan Lurah Pembina Posyantek, dan perwakilan pengurus Posyantek se-Kota Bekasi.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Yeyen Kusmiati, dalam laporan Panitia Penyelenggara, menyebutkan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari amanah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah. "Kami berharap melalui rapat koordinasi dapat menyerap aspirasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti sehingga dapat diterapkan dan bermanfaat dalam upaya membangun Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya," ujar Yeyen.

Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Dinar Faizal Badar. Dalam sambutannya, beliau mengatakan, "Rapat ini merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah." Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat peran kelembagaan POSYANTEK sebagai wadah pelayanan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna, merumuskan strategi kolaboratif dalam penyusunan kerangka pendanaan pembangunan kompetitif, meningkatkan peran riset melalui peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan, dan menyatukan pemahaman arah dan kebijakan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Kota Bekasi.

Rangkaian acara hari pertama diawali dengan Lokakarya Penguatan Kelembagaan Forum Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi dengan narasumber Drs. Priyono, M.E. dari BRIN RI. Acara dihadiri oleh perwakilan 21 Posyantek se-Kota Bekasi, perwakilan 12 Kecamatan, dan perwakilan 21 Kelurahan Pembina Posyantek. Setelah itu, di sesi siang dilanjutkan dengan pemilihan pengurus Forum Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi. Pengurus Forum tersebut direncanakan akan dikukuhkan oleh Wali Kota Bekasi di acara Penganugerahan Penghargaan Inovasi dan Teknologi dalam rangkaian ketiga Bekasi Innovation Week di bulan Oktober mendatang.

Rangkaian acara hari kedua diawali dengan Focus Group Discussion Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Perangkat daerah dalam rangka penilaian reformasi birokrasi dengan narasumber Retno Mulyayani, S.STP.,.  dari BP2D Provinsi Jawa Barat. Acara dihadiri perwakilan 35 Perangkat Daerah yang menjadi objek penilaian IKK. Kemudian di sesi siang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion Sinkronisasi Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi dengan narasumber Ir. Atang Sulaiman, dan Ir. Suhandoyo, dari BRIN.

Rangkaian acara hari ketiga diawali Focus Group Discussion Kerangka Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif dengan narasumber Dr. Adi Suhendra dari BRIN. Kemudian rangkaian acara Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi ditutup oleh Kepala Bidang Penelitan dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Bekasi.(ab & rnty)

(Nns)

Wali Kota Bekasi Tegaskan Renang di Sekolah Tidak Wajib, Jangan Bebani Orang Tua

KOTA BEKASI, protesnews.com - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kegiatan olahraga renang yang diterapkan di sejumlah sekolah tidak bersifat wajib dan tidak dijadikan sebagai penentu nilai akademis siswa. Pernyataan ini disampaikan Tri di sela-sela kegiatan penyerahan kacamata gratis untuk 173 siswa SMPN 30 Kota Bekasi bersama Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN).

Penegasan ini sekaligus menjawab keresahan sebagian orang tua yang merasa terbebani oleh kewajiban mengikuti pelajaran renang karena keterbatasan biaya maupun akses sarana. Tri memastikan bahwa kegiatan olahraga, termasuk renang, seharusnya bersifat pilihan dan fleksibel sesuai kondisi sekolah serta peserta didik.

“Renang bukan kewajiban dan tidak digunakan sebagai syarat penilaian. Itu hanya pilihan dari sekolah. Masih banyak cabang olahraga lain yang dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kesehatan, dan semangat sportivitas. Jangan sampai kegiatan ini justru membebani orang tua,” tegas Tri.

Tri menjelaskan, tujuan utama dari pendidikan jasmani di sekolah bukanlah sekadar mengejar nilai atau prestasi sesaat, melainkan untuk membentuk pribadi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, akan terus berkomitmen menghadirkan sarana dan fasilitas olahraga yang inklusif agar setiap anak dapat mengembangkan potensi mereka tanpa tekanan.

“Kita ingin mencetak atlet-atlet asli dari Kota Bekasi dari berbagai cabang olahraga. Namun tidak hanya itu, kita juga ingin memberi ruang bagi anak-anak yang berprestasi di bidang seni dan budaya. Semua ini adalah bagian dari upaya membentuk generasi unggul yang membanggakan orang tua mereka,” ujar Tri.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa dukungan keluarga memiliki peran besar dalam menunjang perkembangan anak, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar memiliki daya tahan tubuh yang baik dan siap mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran.

“Anak-anak harus kita persiapkan secara utuh. Tidak cukup hanya dari sisi akademik atau olahraga, tapi juga dari sisi gizi, kesehatan mata, mental, dan karakter. Semua itu harus berjalan beriringan,” tambahnya.

Penegasan Tri Adhianto ini sekaligus menjadi arah kebijakan Pemkot Bekasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kondisi siswa dan orang tua. Pemerintah memastikan setiap program pendidikan tetap memberi manfaat positif tanpa menimbulkan beban finansial atau psikologis yang tidak perlu.

(Ndoet/Fahri)

19 Pejabat Esselon II Hari Ini Resmi Berotasi, Bapenda Ditarget Satu Tahun Perbaiki Sistem PAD

KOTA BEKASI, Protesnews.com – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, hari ini resmi melantik sekaligus merotasi 19 pejabat esselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Rotasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan Tri Adhianto sejak menjabat sebagai Wali Kota Bekasi.

Hadir dalam prosesi pelantikan, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, serta Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa rotasi pejabat ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan upaya memperkuat kinerja dan komunikasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan visi misi RPJMD Kota Bekasi.

“Kinerja yang dibangun, komunikasi yang terjalin, serta tahapan yang sudah kita lalui menjadi catatan penting. Semua ini harus terus kita tingkatkan. Jangan hanya menerima jabatan lalu berhenti, tapi tunjukkan kerja nyata,” ujar Tri.

Secara khusus, Tri memberikan target kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Ia meminta agar dalam waktu satu tahun ke depan, sistem Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperbaiki dan lebih optimal. Bahkan, pejabat yang dipercaya memimpin Bapenda diminta menandatangani surat pernyataan khusus terkait kesanggupan menjalankan target tersebut.

“Bapenda saya beri waktu satu tahun untuk memperbaiki sistem PAD. Ada surat pernyataan yang ditandatangani, bahkan bila tidak tercapai ada konsekuensi berupa pengunduran diri. Ini bentuk komitmen kita untuk memperkuat pendapatan daerah di tengah tekanan ekonomi,” tegasnya.

Tri juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar berhati-hati dalam melangkah. Pemerintah Kota Bekasi, menurutnya, sudah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam setiap kebijakan dan program kerja.

Daftar 19 Pejabat Esselon II yang Dilantik:

Arief Maulana – Kepala Dinas Tata Ruang

Dzikron – Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Asep Gunawan – Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

M. Solikhin – Kepala Badan Pendapatan Daerah

Ika Indah Yarti – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kusnanto Saidi – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk  dan Pengendalian Penduduk (DP2KB)

M. Bambang Santosa – Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Aceng Solahudin – Staf Ahli Wali Kota Bidang Administrasi Umum

Alexander Zulkarnaen – Kepala Dinas Pendidikan

Robert Tua – Kepala Dinas Sosial

Nadih Arifin – Kepala Diskominfostandi

Herbert P – Kepala Diskopukm

Karto – Kepala Disketapang

Nesan Sujana – Kepala Satpol PP

Hudi Wijayanto – Kepala Kesbangpol

Dinas Faisal B – Asisten Administrasi Umum

Dicky Irawan – Kepala Bappelitbangda

Yudianto – Kepala BPKAD

Drh. Satia Sriwijayanti – Kepala Dinas Kesehatan

Rotasi ini diharapkan menjadi langkah baru dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kinerja OPD, serta menjawab tantangan pembangunan Kota Bekasi ke depan.

(Ndoet/fah)

Kasus Oknum Guru SMPN 13, Wali Kota Bekasi Menangis di Hadapan Siswa: Jangan Takut Speak Up”

KOTA BEKASI, protesnews.com- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, pimpin apel bersama seluruh siswa SMPN 13 Bekasi sebagai tindak lanjut adanya dugaan tindakan pelecehan di sekolah tersebut. Saat menjadi pembina upacara, terlihat Walikota yang akrab disapa Mas Tri sempat terdiam menahan air mata dan mengekspresikan rasa kesal atas tindakan yang mencoreng nama baik dunia pendidikan.

“Sebagai kepala daerah dan sebagai orang tua saya sangat kesal ada tindakan tak lazim oleh guru, mencoreng nama baik seorang guru. hal ini tidak seharusnya terjadi. Anak-anakku harus berani speak up, berani mengungkap jika ada tindak yang tidak wajar dan menyimpang,” tegasnya.

Tri Adhianto menyampaikan permintaan maaf secara khusus kepada seluruh siswa. Ia menegaskan bahwa dirinya selalu siap menerima segala bentuk laporan.

“Kalau kalian tidak berani melapor ke guru atau pihak sekolah, laporkan langsung ke saya, bisa melalui pesan pribadi, bahkan datang ke rumah saya. Saya akan pastikan perlindungan untuk kalian,” ungkapnya.

Dalam amanatnya, Wali Kota juga menekankan pentingnya menciptakan sekolah sebagai rumah kedua yang aman, nyaman, dan membahagiakan.

“Bully tidak boleh lagi ada di sekolah. Tidak boleh lagi ada perundungan baik verbal maupun nonverbal, seperti mencemooh teman dengan sebutan gemuk, kurus, tinggi, atau pendek. Sekolah adalah tempat kalian tumbuh sebagai generasi penerus bangsa,” katanya.

Tri Adhianto menambahkan, sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tugas pokok memastikan sekolah menjadi ruang yang aman. 

Momentum ini, lanjutnya, harus menjadi kebangkitan bagi para siswa untuk berani menyampaikan yang benar dan menolak segala bentuk tindakan yang tidak dibenarkan.

Selain itu, ia kembali mengingatkan peraturan agar siswa tidak membawa telepon genggam ke sekolah, serta selalu menghormati orang tua dan guru yang menjalankan fungsi mendidik dengan benar.

Dalam wawancara usai kegiatan, Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa guru yang dilaporkan telah dinonaktifkan dan sedang dalam proses hukum di Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, kepala sekolah SMPN 13 Bekasi juga akan diberikan sanksi karena dinilai apatis dan lalai dalam fungsi kepemimpinan.

“Ini peringatan keras bagi seluruh tenaga pendidik agar benar-benar menjaga marwah dan tanggung jawab moral sebagai guru. Anak-anak adalah amanah yang harus kita jaga bersama,” tutup Tri Adhianto.

(Fah/Nana NS)

Wujudkan Generasi Sehat, TP PKK Kota Bekasi Monitoring Bulan Imunisasi Anak

KOTA BEKASI , protesnews.com – Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, bersama Sekretaris TP PKK Kota Bekasi, Wuri Handayani, didampingi Pokja 4 PKK dan kader Posyandu Sepanjang Jaya, melakukan monitoring pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak (BIAN) di SD Mahanaim, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pada Selasa (26/8). Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Program BIAN menyasar seluruh anak usia sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) untuk mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Imunisasi diberikan kepada seluruh kelas secara menyeluruh, guna memastikan anak-anak memiliki perlindungan optimal terhadap penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Selain imunisasi, para tenaga kesehatan juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan umum, meliputi cek hemoglobin (Hb), gula darah, tensi, THT, pemeriksaan mata, kesehatan gigi, hingga kesehatan jiwa. Pemeriksaan ini menjadi bentuk layanan preventif untuk mendeteksi sejak dini kondisi kesehatan siswa sehingga dapat segera ditindaklanjuti apabila ditemukan keluhan.

Tidak hanya itu, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi kesehatan kepada siswa mengenai pentingnya imunisasi lengkap, pola hidup bersih dan sehat, serta pencegahan penyakit menular. Edukasi ini menjadi langkah penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak dini.

Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, menyampaikan bahwa pelaksanaan BIAN merupakan wujud sinergi pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mendukung arahan Wali Kota Bekasi untuk memperkuat upaya pencegahan penyakit, termasuk penyakit menular seperti TBC, yang masih menjadi perhatian serius dalam bidang kesehatan di Kota Bekasi.

“Program BIAN ini bukan hanya tentang imunisasi, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk membentuk lingkungan sehat, mencegah penyebaran penyakit, serta menyiapkan generasi Kota Bekasi yang lebih kuat dan tangguh,” ungkap Wiwiek.

Melalui kegiatan ini, diharapkan visi Kota Bekasi, yaitu “Nyaman Kotanya, Sejahtera Warganya”, dapat terus diwujudkan. Program imunisasi yang berkelanjutan, ditambah pemeriksaan kesehatan menyeluruh, akan melahirkan anak-anak sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan dengan lebih baik.

(Fieq/fah)

Bupati Simalungun Kukuhkan Anggota Paskibraka 2025

SIMALUNGUN, sensornews.id - Setelah menjalani proses pendidikan dan pelatihan intensif, para calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Simalungun resmi dikukuhkan.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bertempat di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, pada Sabtu (16/8/2025).

Turut hadir dalam acara ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah pimpinan perangkat daerah, para keluarga anggota Paskibraka, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa anggota Paskibraka adalah putra-putri terbaik bangsa yang mendapat kehormatan melaksanakan tugas mulia, yakni mengibarkan Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Bendera Merah Putih adalah simbol kedaulatan negara, lambang kesatuan dan persatuan bangsa, serta semangat perjuangan para pahlawan. Kalian adalah pewaris semangat perjuangan itu,” ujar Bupati.

Bupati juga berpesan agar para anggota Paskibraka senantiasa menjaga kehormatan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

“Jadikan pengalaman sebagai anggota Paskibraka sebagai bekal berharga untuk meraih kesuksesan di masa depan,” pesan Bupati.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada para anggota Paskibraka agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik.

Pengukuhan Paskibraka ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta pelatihan, pengikatan kendit di pinggang, pemasangan Hipolet di bahu dan pin merah putih didada sebelah kiri secara simbolik kepada perwakilan Paskibraka oleh Bupati Simalungun.

Usai melakukan pengukuhan, Bupati bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan perangkat daerah membagikan bendera merah putih kepada pengemudi kendaraan dan masyarakat.(David)

UPACARA KORPRI TINGKAT KABUPATEN, BUPATI TEKANKAN PENTINGNYA MENJAGA ETIKA DALAM BIROKRASI

SUKABUMI, protesnews.com -Bupati Sukabumi H Asep Japar memimpin Upacara KORPRI Tingkat Kabupaten Sukabumi yang digelar di Halaman Parkir Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Selasa (17/6/2025). Upacara diikuti oleh Wakil Bupati H. Andreas, para kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi

Dalam amanatnya, Bupati Sukabumi menekankan pentingnya menjaga etika dalam birokrasi, baik oleh pimpinan maupun staf. Ia mengingatkan bahwa setiap aktivitas ASN harus tetap terkoordinasi dan tidak boleh berjalan tanpa sepengetahuan atasan.

"Saya tekankan etika, baik etika pimpinan maupun staf harus dijaga. Jangan ada ASN yang turun ke lapangan tanpa seizin atasan." tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta meminta seluruh perangkat daerah untuk sigap menghadapi berbagai agenda nasional maupun daerah. 

"Banyak kegiatan dari kementerian, termasuk penyerahan sertifikat dan kita penanggulangan bencana. Kita sudah mulai pembinaan relawan. Semua dinas harus siap," ucapnya.

Bupati juga meminta agar seluruh kegiatan pemerintahan diarahkan untuk menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif seperti bimbingan teknis atau pertemuan seremonial.

Terkait target 100 hari kerja, Bupati meminta setiap dinas segera menyusun dan melaporkan capaian program serta memastikan layanan publik seperti pengurusan BPJS berjalan adil dan merata.

"Jangan ada keluarga terdekat yang diprioritaskan. Semua warga harus mendapat hak yang sama," tandasnya.

( ANTON )

BUPATI INGINKAN APBD BERDAMPAK NYATA PADA INFRASTRUKTUR, LAYANAN DASAR DAN EKONOMI MASYARAKAT

SUKABUMI, protesnews.com - Bupati Sukabumi H Asep Japar memimpin langsung Rapat Dinas Bulan Juni 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (17/6/2025). Rapat tersebut dipandu oleh Sekretaris Daerah H Ade Suryaman dan dihadiri oleh Wakil Bupati H Andreas, para kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.

Rapat dibuka dengan penandatanganan kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) KPH Sukabumi. Kerja sama ini difokuskan pada penanganan permasalahan pertanahan dan penataan ruang, khususnya di lahan-lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, perusahaan, maupun instansi pemerintah yang berada dalam wilayah kerja KPH Sukabumi.

Selain itu, turut dilakukan pemarafan draf Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pedoman subsidi pembiayaan usaha mikro. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui skema Mitra Mubarokah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi juga menyerahkan sejumlah penghargaan penting. Di antaranya, Piagam dari PERPAMSI atas komitmen Bupati dalam pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Piagam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 kepada 27 perangkat daerah, Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Suherman Aldo, petugas taman dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, dan Piagam Penghargaan atas kontribusi terhadap capaian Indeks RB 2024 dengan kategori A.

Tak hanya itu, rapat juga dirangkai dengan peluncuran empat buku bertema sejarah dan biografi tokoh-tokoh kepala daerah Sukabumi, yaitu jejak Perjalanan Kepala Daerah karya H. Maman Sulaeman, Untuk Sukabumi, biografi H. Marwan Hamami, Birokrat Sukabumi karya Iyos Somantri, dan Legenda Palabuhanratu: Purnamasari The Seven From Pakuan.

Rapat dinas kemudian dilanjutkan dengan pemaparan (ekspose) kinerja dari sejumlah instansi, yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Perumda BPR Sukabumi, Dinas Pendidikan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam arahannya, Bupati Sukabumi, H Asep Japar kembali menekankan pentingnya disiplin ASN dan optimalisasi pelayanan publik.

"Kepada para pimpinan, saya minta pengawasan kepada bawahannya ditingkatkan. Sidak saya lakukan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melihat langsung kondisi di lapangan," tegas Bupati.

Terkait sektor pelayanan Bupati menaruh perhatian khusus pada layanan rumah sakit daerah. Ia meminta agar rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengelolaan yang profesional dan responsif.

“Kalau pengelolaan rumah sakit baik, masyarakat puas, PAD pun meningkat,” katanya.

Tak hanya itu, Bupati pun mendorong potensi ekonomi lokal. Beliau mengusulkan agar setiap hotel dan restoran di Sukabumi menyajikan Kopi Sukabumi, sebagai bagian dari branding daerah. Menurutnya, kopi sebagai produk unggulan yang memiliki nilai historis dan ekonomi.

Lebih lanjut, ia juga mendorong kolaborasi antara Dinas Koperasi UKM dengan BPR Sukabumi untuk memfasilitasi skema pembiayaan yang adaptif bagi pelaku usaha mikro di desa-desa.

Menutup arahannya, Bupati menegaskan bahwa arah penyusunan anggaran 2026 akan lebih difokuskan pada sektor infrastruktur ketimbang kegiatan seremonial.

“Saya ingin APBD kita benar-benar berdampak. Infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

( ANTON )

Wali Kota Bekasi Soroti Kasus Kekerasan anak dan Minta Aparatur Tidak Apatis Terhadap Lingkungan

 

KOTA BEKASI, Protesnews.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, pada Senin (16/6). Dalam arahannya, Wali Kota menyoroti dua isu penting: meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan rendahnya kepedulian aparatur terhadap lingkungan sekitar kantor pemerintah.(16/06/2025)

Dalam kutipannya, Wali Kota Tri Adhianto menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan remaja adalah prioritas. Ia mengaitkan fenomena kekerasan seksual dengan lemahnya pengawasan dan edukasi, baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah.

“Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih marak. Bahkan ada yang pelakunya juga masih di bawah umur. Ini bisa karena kurangnya edukasi dari keluarga maupun sekolah, atau karena pergaulan bebas. Maka dari itu, aturan jam malam harus diperketat,” ujar Tri.

Ia juga menginstruksikan agar Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti laporan-laporan terkait.

“Periksa juga izin warung yang mencurigakan. Banyak informasi beredar soal peredaran obat-obatan terlarang. Sampaikan juga kepada masyarakat bahwa Pemkot Bekasi telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan memberikan bantuan hukum secara gratis bagi warga miskin,” imbuhnya.

Selain isu perlindungan anak, Wali Kota juga menegaskan pesan khusus kepada para camat, lurah, dan kepala SKPD untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi lingkungan di sekitar kantor pemerintahan.

“Jangan apatis terhadap lingkungan sekitar kantor. Jalan rusak, lampu PJU mati, atau warga miskin yang berlalu-lalang tanpa perhatian - itu semua jadi cerminan wajah kita di mata masyarakat,” ucapnya tegas.

Ia meminta seluruh aparatur bergerak cepat, mulai dari hal-hal kecil yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kepercayaan publik.

“Masyarakat menilai kita bukan dari program besar yang kita ucapkan atau rapat yang sering dilakukan, tapi dari apa yang mereka lihat dan alami langsung. Saya minta: peka, peduli, dan gerak cepat. Mulai dari lingkungan terdekat. Bersihkan halaman, cek fasilitas umum, bantu warga yang kesusahan,” tutupnya.

Rangkaian Agenda Penting dalam Apel Pagi

Selain penyampaian arahan, apel pagi juga diisi dengan beberapa agenda strategis, antara lain:

1. Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Bekasi Periode 2025–2030. Berdasarkan SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Nomor: 19/SK/DEKRANASDA/V/2025, pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Bekasi.

2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Bekasi dan Universitas Bani Saleh, mengenai penerapan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi.

3. Penyerahan Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, atas prestasi Kota Bekasi sebagai:

    * Juara Terbaik II kategori kabupaten/kota dengan jumlah Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (SL BKL) terbanyak.

    * Juara Terbaik dalam kategori Pembinaan Lini Lapangan.

4. Penghargaan Budaya dan Sejarah:

    * Diberikan kepada Anjar Purwani, M.Pd sebagai pencipta Tari Ngarak Barong, Warisan Budaya Tak Benda Kota Bekasi Tahun 2022.

    * Diberikan kepada Muhammad Yunus, penemu benda cagar budaya Swiker Molen, penemuan bersejarah Kota Bekasi Tahun 2024.

5. Pelepasan Tim Sepakbola Kota Bekasi, yang akan mengikuti pelatihan (training camp) di Pyeongchang City, Korea Selatan.

Apel pagi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi Drs. Junaedi, para Kepala OPD, perwakilan BUMD, Tim TP5, serta seluruh aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

(Fah)

Dinas Sosial Kota Bekasi Kukuhkan 120 Anggota KSB Di Dua Kecamatan

 

KOTA BEKASI, protesnews.com - KSB merupakan program sosial dari Kementrian Sosial RI, KSB sendiri merupakan singkatan dari Kampung Siaga Bencana, Suatu kelompok personil yang dibentuk dan dinaungi oleh Dinas Sosial dan Komunitas Tagana ditiap-tiap daerah.(14/06/26)

Seperti halnya personil KSB yang dikukuhkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi  Drs. Alexander Zulkarnain dan disaksikan langsung oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI Prof. Agus Zainal Arifin di Plaza Pemkot Bekasi, Sabtu (14/06).

Sebanyak 120 Personil yang dikukuhkan secara langsung, terdiri dari warga masyarakat perwakilan tiap-tiap Kelurahan Se-kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Bekasi Barat, Dirjen Perlindungan dan Jaminan sosial RI mengatakan Pengembangan komunitas dan penambahan personil diharapkan bisa terus bertambah, semakin banyak personil KSB dan Tagana semakin tanggap jika suatu saat ada bencana alam.

"Sekarang baru enam Kecamatan yang terintegrasi oleh KSB, saya harap enam Kecamatan lainnya bisa cepat menyusul, semakin banyak personil KSB ditiap Kelurahan dan Kecamatan, tentu kita akan semakin lebih cepat tanggap jika sewaktu-waktu terjadi bencana," ungkap Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial RI Prof. Agus Zainal Arifin

Kepala Dinas Sosial juga mengatakan perencanaan penambahan personil akan segera dibentuk, mengingat upaya tersebut merupakan langkah antisipasi dalam menanggulangi dampak bencana, yaitu dengan melakukan Mitigasi bencana, langkah-langkah untuk mengurangi dampak dari gempa bumi, banjir, atau letusan gunung.

"Tentu Kita akan terus mengembangkan sayap, akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, untuk dapat bergabung dalam keanggotaan Tagana atau KSB hingga ke tingkat Kelurahan," Pungkas Kadinsos Drs. Alexander Zulkarnain.

Selain pengukuhan, Personil yang tergabung dalam KSB tersebut juga diberikan pelatihan khusus dari evakuasi warga, mendirikan tenda darurat, Distribusi Logistik tepat sasaran dan pemberian pertolongan medis pertama.

Sebagai bentuk apresiasi, pihak Kemensos juga memberikan bantuan dana sosial dan bantuan logistik kepada pihak Dinas Sosial Kota Bekasi Dan Komunitas Tagana Kota Bekasi.

(Fath)

Kegiatan Shubuh Gabungan Buka Ruang Komunikasi Pimpinan Daerah Dengan Masyarakat

KOTABEKASI , protesnews.com - Dalam upaya membuka ruang komunikasi dan membangun sinergi dengan masyarakat, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir pada kegiatan Sholat Shubuh Gabungan dan tasyakur milad KH Rahmadin AFIF, bersama FS3G, FORSIMMA dan FORSILA, yang berlangsung di Masjid Agung Al-Jauhar, Jatimurni, Pondokmelati.

Kehadiran Wawali Abdul Harris Bobihoe disambut hangat oleh KH Rahmadin Afif, KH Munawwir Aselih, KH Zulfa Mustofa dan para jamaah sholat shubuh gabungan. Kegiatan ini bukan sekadar ibadah, tetapi juga bagian untuk membuka ruang komunikasi aktif dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya menjalankan ibadah bersama, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih erat dengan warga, sehingga tercipta sinergi dalam mewujudkan kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe

Ia juga mengatakan, kegiatan shubuh gabungan yang digelar seperti ini memiliki implikasi positif dalam membangun sikap mental, menanamkan kebersamaan dan membuat karakter warganya semakin baik.

"Mudah-mudahan kegiatan ini juga menjadi motivasi dan penggerak bagi masyarakat untuk senang melaksanakan sholat berjamaah di wilayahnya masing-masing, sehingga kegiatan yang baik ini dapat membangun kepeduliaan atar tetangga, mempererat kerukunan serta keharmonisan," ujarnya. 

Ia mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan subuh gabungan ini dan memberikan apresiasi kepada para tokoh dan seluruh pihak yang telah istiqomah dalam mengadakan kegiatan positif seperti ini. (Ibnu)

Langka! Mahasiswa Diskusi Bareng Walikota Bekasi di bawah Fly Over Bahas Ruang Publik

 

KOTA BEKASI, protesnews.com - Suasana berbeda terlihat di bawah Flyover Kalimalang, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto hadir dalam diskusi santai bersama kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bekasi dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Forum diskusi yang dibuka secara terbuka ini diinisiasi sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik dan memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat urban.

Diskusi yang berlangsung informal namun penuh gagasan ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, yang menyampaikan harapannya agar Kota Bekasi ke depan bisa memiliki ikon ruang publik yang kuat seperti kawasan Malioboro di Yogyakarta.

“Kota Bekasi juga punya potensi, tinggal bagaimana kita kelola ruang-ruang terbuka dengan identitas khas kita sendiri,” ujar Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan pandangannya terkait potensi Kalimalang sebagai kawasan wisata air yang sudah sejak lama menjadi impiannya, bahkan sejak menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR.

“Kalimalang ini pernah dijanjikan jadi wisata air oleh Gubernur Jawa Barat. Sekarang mulai kita hidupkan kembali mimpinya. Sungai itu bisa jadi dua arah: transportasi dan pariwisata. Kalau kota besar punya transportasi bagus, wisata air bisa jadi kekuatan besar,” jelas Tri Adhianto.

Ia menambahkan bahwa sebagian kawasan Kalimalang sudah mulai dikembangkan, salah satunya di kawasan Pangeran Jayakarta, dan menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi. Bahkan proyek nasional seperti pembangunan gorong-gorong atau udit yang mengarah ke Jakarta membawa dampak positif, karena membuka potensi baru sumber air bersih.

Tri juga menyinggung pentingnya pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Bekasi.

“Kita diwajibkan menyediakan 30 persen ruang terbuka, dan 0,4 persen harus benar-benar hijau. Saat ini, kita upayakan rehabilitasi taman-taman di seluruh kelurahan. Saat saya masih Plt, minimal ada dua taman di tiap kelurahan, dan itu akan terus kita hidupkan lagi,” ungkapnya.

Selain sebagai sarana publik dan ruang interaksi warga, pengembangan taman juga menjadi bagian dari upaya menekan polusi kota. Tri menegaskan, ke depan para pengembang properti akan diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau dalam setiap proyeknya.

(Fah)

Apresiasi Peran BSIP dalam Pengelolaan Sampah Terpadu, Tri Adhianto Tekankan Pegawai Memilah Sampah di Kantor Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI, protesnews.com - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Badan Sampah Induk Pemerintah (BSIP) Kota Bekasi atas kontribusinya dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Apresiasi ini disampaikan Tri Adhianto pada kegiatan rutin pemilahan sampah yang dilakukan setiap hari Jumat oleh para aparatur pemerintah, karena BSIP secara konsisten terlibat aktif dalam mendampingi proses pemilahan tersebut.

“BSIP telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam mendukung budaya bersih dan pengelolaan sampah dari sumbernya. Ini patut menjadi contoh,” ujar Tri Adhianto.

BSIP juga diberi mandat untuk menjangkau wilayah RW guna membentuk Bank Sampah Unit (BSU) di setiap lingkungan. Hingga saat ini, sudah terbentuk hampir 400 unit dari total 1.031 RW di Kota Bekasi.

Wali Kota menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memilah sampah dari rumah masing-masing. Hal ini mendesak mengingat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang yang saat ini telah masuk dalam zona peringatan keras akibat volume sampah yang melebihi kapasitas.

“Kami harap BSIP terus berinovasi dan membangkitkan kesadaran warga agar memilah sampah menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban,” tambahnya.

Wali Kota juga sampaikan kepada para aparatur Pemerintah Kota Bekasi untuk setiap harinya mengumpulkan sampah yang pada setiap jumat melaporkan kepada BSIP Kota Bekasi, dan menerapkan budaya bersih dari memilah sampah sendiri dari yang kering hingga sampah basah.

(Fah)

Wali Kota Bekasi Siap Bangun 3 Polder Atasi Banjir di DAS Cijambe

KOTA BEKASI, protesnews.com - Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya dalam mengatasi permasalahan banjir dan meningkatkan fasilitas publik melalui pembangunan polder air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cijambe. Bersama Forum Peduli Cijambe dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWCC), Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis di Kecamatan Bantargebang dan Mustika Jaya pada hari Selasa (10/06).

Pembangunan polder ini dirancang untuk mengurangi dampak banjir yang kerap melanda wilayah sekitar DAS Cijambe serta membuka peluang pemanfaatan lahan yang lebih produktif bagi masyarakat.

Di Kelurahan Cikiwul, Kampung Rawa Tengah, Wali Kota Tri Adhianto bersama jajaran dinas terkait rencana menetapkan lokasi pembangunan stadion mini yang akan dilengkapi dengan jalur jogging sebagai ruang terbuka publik dan sarana olahraga warga.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga merencanakan pembangunan unit tambahan untuk SMP Negeri 61 guna mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat yang terus berkembang di kawasan tersebut.

Sementara itu, di Kecamatan Mustika Jaya, Pemkot Bekasi menggandeng pihak pengembang dari PT Timah dalam rencana pembangunan polder air tambahan. Kawasan ini termasuk ke dalam perencanaan strategis karena letaknya yang rawan genangan dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan hunian dan publik yang aman dari banjir.

Secara keseluruhan, akan terdapat tiga polder besar yang akan dibangun dan dijadwalkan untuk mulai direalisasikan pada tahun 2026. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi aktif antara Pemerintah Kota Bekasi, pihak pengembang, serta elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Hasil dari kerjasama terbaik dengan para pengembang di wilayah serta keaktifan para penggiat peduli lingkungan, hal ini akan menjadi harapan untuk solusi mengurangi dampak banjir dan akan sama sama menikmati area ruang terbuka untuk publik.” kata Tri.

Peemerintah Kota Bekasi berharap pembangunan ini akan membawa dampak positif tidak hanya dalam pengendalian banjir, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup dan fasilitas masyarakat di kedua kecamatan tersebut.

(Fah)

Wawali Harris Bobihoe : MBI Miliki Peran Aktif Kampanyekan Keselamatan Berkendara

KOTABEKASI protesnews.com - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe ingatkan para anggota dan pengurus Motor Besar Indonesia (MBI) Kota Bekasi yang baru dilantik dibawah kepemimpinan Ketua MBI Afif agar meningkatkan rasa persaudaraan (brotherhood) dengan komunitas atau club motor lainnya. 

Sebelumnya, Afif terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) MBI Kota Bekasi. 

“Pelantikan ketua MBI merupakan momen penting bagi perkembangan MBI kedepan. Ketua MBI Kota Bekasi yang baru memiliki tanggungjawab besar untuk memimpin organisasi ini ke arah yang lebih baik. Dengan visi, misi, dan program kerja yang tepat, MBI dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan industri otomotif di Indonesia,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe sapaan akrabnya, saat hadir dalam pelantikan pengurus MBI Kota Bekasi, Bekasi Selatan.

Orang nomor dua di Bumi Patriot ini mengingatkan, salah satu fokus utama ketua MBI Kota Bekasi yang baru adalah pengembangan komunitas. Selain meningkatkan jumlah anggota baru, ketua MBI harus mampu mempererat tali persaudaraan antar anggota yang ada. Salah satunya adalah dengan memfasilitasi berbagai kegiatan sosial yang dapat memperkuat hubungan di antar anggota.

Misalnya, kegiatan bakti sosial seperti donor darah, pembersihan lingkungan, bantuan dan pendidikan keselamatan berkendara, merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, anggota MBI tidak hanya dapat berinteraksi satu sama lain, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Selain itu, mendorong kegiatan turing merupakan salah satu cara untuk mendukung sport tourism di daerah. Turing yang dilakukan secara rutin dengan rute yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para riders MBI. Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga berpotensi meningkatkan pariwisata lokal dan ekonomi masyarakat di daerah yang dilalui,” Kata Wawali Abdul Harris Bobihoe

Ia menambahkan, hal lain yang bisa dilakukan adalah kampanye keselamatan berkendara. Di tengah meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan kendaraan roda dua, kampanye keselamatan menjadi semakin krusial.

Karenanya, MBI harus memiliki peran aktif mengkampanyekan pentingnya keselamatan berkendara melalui berbagai kegiatan. Mengadakan pelatihan-pelatihan keselamatan yang melibatkan ahli dan praktisi di bidangnya, serta kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan kesadaran tentang aturan lalu lintas di masyarakat, adalah langkah yang perlu dilakukan.

“MBI dapat menyelenggarakan program “Safety Riding Campaign bagi anggotanya maupun masyarakat luas”. Melalui program ini, tidak hanya pengetahuan tentang keselamatan berkendara yang akan meningkat, namun juga kesadaran akan tanggungjawab berlalu lintas akan lebih baik. Dengan pendekatan yang sistematis dan melibatkan semua pemangku kepentingan, MBI dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan budaya berkendara yang lebih aman,” tutup Wawali Abdul Harris Bobihoe. (Fahri)