Presiden Prabowo Subianto Lantik 2.000 Perwira TNI-Polri di Istana

JAKARTA, protesnews.id - Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira TNI-Polri di Istana, menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia. Pelantikan ini menjadi simbol komitmen Prabowo dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara.

Dalam Sambutannya Presiden Prabowo berkomitmen terhadap Institusi dan Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Juga peningkatan kemampuan dan Ia mendorong perwira yang dilantik untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pelantikan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia dan ini menjadi simbol komitmen Prabowo dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara.

Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan nasional dan menjaga stabilitas negara. 

TNI dan Polri memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, serta melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi institusi TNI-Polri dan masyarakat Indonesia. Perwira yang dilantik diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan profesional.

TNI-Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan perubahan geopolitik global. Perwira yang dilantik diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan bijak dan profesional.

Masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada TNI-Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI-Polri.

Pelantikan 2.000 perwira TNI-Polri ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara. Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI-Polri dalam menjaga keamanan nasional.(Effendi)

Pemerintah Dorong Perlindungan dan Pengembangan Kompetensi Pekerja

JAKARTA, protesnews.com – Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Undang-Undang Pengembangan Kompetensi Pekerja (RUU PKP), atau yang lebih dikenal sebagai RUU Ketenagakerjaan, sebagai langkah reformasi menyeluruh terhadap perlindungan pekerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional. (28/07/25)

RUU ini mencakup sejumlah aspek krusial dalam hubungan industrial, yang bertujuan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di era digital dan globalisasi. Dari pengaturan hubungan kerja, peningkatan pelatihan, hingga pengawasan ketenagakerjaan, pemerintah berharap RUU ini dapat menjadi kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Poin-Poin Kunci RUU Ketenagakerjaan:

Hubungan Kerja dan Industrial: RUU mengatur ulang perjanjian kerja dan hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk penguatan peran serikat pekerja.

Pengupahan dan PHK: Menjamin struktur pengupahan yang adil dan mekanisme PHK yang transparan serta manusiawi.

Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja: Penguatan perlindungan melalui BPJS serta penekanan pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi: Salah satu inti dari RUU ini adalah pengaturan pelatihan kerja yang sistematis untuk peningkatan keterampilan dan daya saing pekerja lokal.

Pengawasan dan Sanksi: Diperkuatnya peran pengawas ketenagakerjaan serta sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan hukum.

Tenaga Kerja Asing (TKA): Pengaturan lebih ketat mengenai penggunaan TKA, termasuk kewajiban alih pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, RUU ini merupakan penyempurnaan dari UU No. 13 Tahun 2003 yang dianggap belum sepenuhnya menjawab dinamika ketenagakerjaan saat ini.

> “RUU ini tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga pada pemberdayaan pekerja agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif,” kata Yessierli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/7).

Di sisi lain, beberapa serikat buruh menyambut baik adanya penguatan jaminan sosial dan pelatihan kerja dalam RUU ini, namun tetap mengingatkan agar hak-hak dasar pekerja tidak dikompromikan dalam proses legislasi.

“Kami akan mengawal proses pembahasan di DPR. Jangan sampai RUU ini hanya menguntungkan pengusaha tanpa menjamin kesejahteraan buruh,” ujar Agus Ruli Ardiansyah Sekjen Serikat Pekerja Indonesia.

RUU Ketenagakerjaan dijadwalkan masuk dalam pembahasan prioritas DPR pada masa sidang berikutnya, dengan target pengesahan sebelum akhir tahun 2025.

Dalam naskah akademik yang menyertai RUU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa reformasi ketenagakerjaan ini juga diarahkan untuk mengantisipasi perubahan struktur kerja akibat otomasi dan digitalisasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa pekerja memiliki akses terhadap pelatihan berbasis teknologi dan keterampilan masa depan, seperti literasi digital, keahlian teknis, serta kewirausahaan. Hal ini dinilai penting untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan produktivitas nasional.

RUU ini juga memperkuat kewajiban pelaporan ketenagakerjaan oleh perusahaan, termasuk data tentang jumlah pekerja, jenis kontrak, dan kondisi kerja. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem informasi ketenagakerjaan yang transparan dan terintegrasi, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong pembentukan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit sebagai wadah penyelesaian masalah secara dialogis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Sementara itu, kalangan pengusaha berharap aturan baru ini mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Ketua Asosiasi Pengusaha Nasional (APN), Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan dukungannya terhadap semangat peningkatan kompetensi tenaga kerja. Namun, ia meminta agar regulasi baru tetap fleksibel dan tidak membebani dunia usaha secara berlebihan. "Keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha adalah kunci utama," ujarnya. (Fahri)

Untuk Warga Yang Olahraga Pemkot Bekasi Hadirkan Keran Minum Langsung di Tengah Kota

KOTA BEKASI, protesnews.com - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-19 Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi dirayakan meriah melalui kegiatan senam massal bersama ribuan warga saat Car Free Day di Plaza Patriot Candrabhaga.

Tampil secara kompak, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe dan juga Dandim 0507 Kota Bekasi, Letkol Arm Krisrantau Hermawan S.H., M.I.Pol dan Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono.

Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi atas kontribusi luar biasa Tirta Patriot dalam menghadirkan layanan air bersih bagi masyarakat Kota Bekasi. Ia menyebut, Tirta Patriot bukan hanya penyedia air, namun juga bagian dari pelayanan publik yang harus terus berinovasi demi menjawab tantangan kebutuhan dasar warga.

“Ke depan, kita ingin ruang-ruang publik seperti Plaza Patriot, Alun-Alun Kota Bekasi, dan Danau Duta menjadi pusat interaksi masyarakat, termasuk menyediakan fasilitas air minum gratis seperti yang sudah dimulai hari ini,” ujar Tri Adhianto.

Meski begitu, Wali Kota juga ungkap beberapa pekerjaan rumah (PR) penting yang masih harus dituntaskan oleh Perumda Tirta Patriot, antara lain:

Perbaikan kebocoran pipa yang masih sering terjadi, yang membutuhkan inovasi dan kerja sama investasi dari pihak luar.

Kualitas air di beberapa wilayah yang masih belum bersih, bahkan kerap keruh dan berwarna. Pemkot menargetkan pengambilan air baku dari Kalimalang agar kualitasnya setara dengan DKI Jakarta.

Keringanan untuk warga, melalui diskon pembayaran denda dan pemasangan sambungan air secara gratis bagi pelanggan baru.

Selain itu, Wali Kota juga memastikan bahwa mulai November 2025, seluruh layanan air bersih di wilayah Kota Bekasi akan sepenuhnya dilayani oleh Perumda Tirta Patriot, seiring rampungnya proses tukar guling aset antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Target kita adalah 100.000 pelanggan. Kita ingin memastikan seluruh warga Bekasi mendapatkan hak yang sama atas akses air bersih,” tegas Tri.

Perumda Tirta Patriot launching spot air minum gratis untuk warga yang berolahraga di Plaza Patriot Candrabhaga dan akan membuka di beberapa area yang akan menjadi ruang publik warga nantinya.

Kemeriahan HUT ke-19 ini juga dimeriahkan dengan pengundian doorprize bagi warga yang hadir, dengan hadiah utama berupa 3 paket umrah, 2 unit sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya.

(Ibnu)

Pemerhati Sosial Apresiasi Kerja Nyata Gubernur Jateng Komjen Luthfi Dinilai sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo

JAKARTA , protesnews.com - Analis Politik dan Pemerhati Sosial, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dan program nyata Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Luthfi dalam kurun waktu singkat telah memperlihatkan perubahan positif di berbagai sektor.

Dari 136 program yang dijanjikan pada masa kampanye, sebanyak 38 program atau 28% di antaranya telah terlaksana. Selain itu, sebanyak 73 program atau 54% telah dianggarkan pada tahun 2025.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil civil society, Kami melihat keberpihakan dan komitmen nyata Gubernur Jawa Tengah, Komjen Ahmad Luthfi dalam perkuat pembangunan daerah, sumber daya manusia (SDM), meningkatkan pertumbuham ekonomi, inovasi daerah, mengentaskan kemiskinan, pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, lestarikan lingkungan, dukung makan bergizi gratis dan perkuat ketahanan pangan,” kata Nasky dalam siaran persnya, pada Minggu (29/6/2025).

Mengiringi apresiasi tersebut, Kami juga menyampaikan beberapa sorotan utama untuk semakin mendukung keberhasilan pemerintahan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Lutfhi. Diantaranya yakni disektor pendidikan, kesejahteraan dan selamatkan pesisir.

Sesiai data yang kami terima, sejumlah program yang telah terlaksana antara lain adalah program dokter spesialis keliling (Speling), kemitraan dengan SMA/SMK swasta untuk pendidikan gratis, pengembalian status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo sebagai bandara internasional, program desalinasi, Pesantren Obah, penurunan tarif BRT Trans Jateng menjadi Rp.1.000, pembentukan koperasi buruh, Kartu Zilenial, Kecamatan Berdaya, pembentukan forum kolaboratif dengan berbagai lembaga, dan lainnya.

"Hal ini memberikan harapan bagi generasi muda untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan bangsa. Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada kelompok marginal melalui kebijakan pro-rakyat, seperti pemberian beasiswa, bantuan sosial, dan dukungan terhadap petani, buruh serta pelaku UMKM,” ungkapnya.

Diketahui, Tahun ini Pemprov Jateng sudah memberikan beasiswa kepada 1.100 anak putus sekolah atau rentan putus sekolah. Mereka terbagi di jenjang SMA, SMK, dan SLB. Setiap anak memperoleh dana Rp.2 juta. Total anggaran yang telah dikucurkan sebesar Rp.2,2 miliar. 

Selain itu, Pemprov Jateng memberikan beasiswa ke 15 ribu siswa dari keluarga miskin. Rinciannya yakni 6.000 siswa SMA, 7.000 siswa SMK, dan 2.000 siswa SLB. Total anggarannya mencapai Rp.15 miliar untuk kebutuhan personal setiap peserta didik.

"Maka dari itu, Alumni Indef school of Political Economy Jakarta ini menilai, Langkah responsif dan visioner Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Ahmad Lutfhi selaras dengan asta cita Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu," tegasnya.

Selanjutnya, di sektor lingkungan, Nasky menyebutkan, program Selamatkan Pesisir Jawa Tengah inisiatif Gerakan Menanam dan Merawat 12 Juta Pohon di Lahan Mangrove Selama 2025-2029.

"Gerakan menanam dan merawat mangrove adalah merupakan cara sederhana untuk menyelamatkan lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Ini bentuk kesadaran yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan Pemerintah untuk menyelamatkan masa depan lingkungan," tuturnya.

Tak heran, progresivitas ini menuai apresiasi dari berbagai pihak. Baik dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat, maupun pemangku kepentingan pemerintahan.

Oleh sebab itu, Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dan mendukung program-program mulia Gubernur Jateng agar dalam menjalankan program tepat sasaran untuk rakyat. 

"Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, buruh dan elemen masyarakat ikut berpartisipasi aktif bersinergi dan bergotong royong untuk kemajuan Jawa Tengah," tutupnya.

( RED )

Israel vs. Iran: Gencatan Senjata Semu dan Pergeseran Keseimbangan Kekuatan di Timur Tengah

BEKASI, protesnews.com - Israel melancarkan serangan besar-besaran ke fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025, yang disabotase oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menggagalkan negosiasi nuklir Teheran-Washington.  Serangan balasan Iran yang dahsyat membuat Israel mengalami kerugian besar, dan memaksa AS untuk campur tangan dan menengahi gencatan senjata.  Meskipun Israel mengklaim kemenangan,  peristiwa ini justru mengungkap kerentanan mereka dan meningkatkan kekhawatiran negara-negara Arab akan dominasi Israel Raya.  Keberadaan Iran sebagai penyeimbang kekuatan regional kini dinilai krusial bagi negara-negara Arab untuk mencegah hegemoni Israel.  Gencatan senjata yang ditengahi Trump, meskipun menghentikan perang,  justru menguntungkan AS dan menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya menang dalam konflik ini.

Konflik Israel-Iran ini juga menyoroti peran Amerika Serikat yang ambigu.  Meskipun mendukung Israel secara militer,  intervensi Trump untuk menghentikan perang menunjukkan adanya pertimbangan geopolitik yang lebih luas.  AS tampaknya ingin mencegah dominasi Israel total di Timur Tengah, sekaligus menjaga akses ke sumber daya minyak Iran dan mencegah ketidakstabilan regional yang lebih besar.  Keputusan Trump untuk mengizinkan ekspor minyak Iran ke China menunjukkan prioritas ekonomi AS yang mungkin lebih penting daripada dukungan penuh terhadap Israel.

Peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan proses perdamaian Palestina-Israel.  Dengan semakin kuatnya sentimen nasionalis di Israel dan melemahnya posisi Palestina,  prospek penyelesaian dua negara tampak semakin suram.  Aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel menjadi ancaman nyata,  dan negara-negara Arab kini menyadari perlunya strategi baru untuk menghadapi ambisi ekspansionis Israel.

Ke depan,  dunia Arab mungkin akan mencari keseimbangan kekuatan baru di Timur Tengah,  mungkin dengan memperkuat hubungan dengan Rusia dan China.  Kerjasama regional antara negara-negara Arab dan Iran menjadi kemungkinan,  dipicu oleh ancaman bersama berupa dominasi Israel.  Perubahan keseimbangan kekuatan ini dapat mengubah lanskep geopolitik Timur Tengah secara signifikan dalam beberapa tahun mendatang. (Fahri)

Editorial perang Iran Israel

BEKASI,  protesnews.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah terus meningkat, memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik antara Iran dan Israel.  Situasi ini telah mendorong Amerika Serikat untuk mengambil
langkah- langkah pencegahan, termasuk memberikan opsi keberangkatan sukarela bagi personel militernya yang bertugas di wilayah tersebut.  Keputusan ini mencerminkan penilaian risiko yang meningkat di kawasan yang rawan konflik.(26/06/25)

 

Amerika Serikat memiliki kehadiran militer yang signifikan di Timur Tengah, dengan jaringan pangkalan yang tersebar di beberapa negara.  Keberadaan pangkalan-pangkalan ini merupakan bagian integral dari strategi keamanan nasional AS, mendukung operasi militer, intelijen, dan logistik.  Namun, meningkatnya ancaman dari kelompok-kelompok militan dan negara-negara yang bermusuhan telah meningkatkan kerentanan pangkalan-pangkalan tersebut.

 

Lima pangkalan militer AS yang paling terkenal di Timur Tengah meliputi Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, Aktivitas Dukungan Angkatan Laut di Bahrain, Kamp Arifjan di Kuwait, Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, dan Pangkalan Udara Erbil di Irak.  Pangkalan-pangkalan ini memiliki peran strategis yang berbeda-beda, mulai dari operasi udara hingga dukungan logistik dan pengumpulan intelijen.

 

Selain lima pangkalan utama tersebut, AS juga memiliki sejumlah pangkalan militer lainnya di Timur Tengah, baik yang bersifat permanen maupun sementara.  Jumlah total personel militer AS di wilayah tersebut diperkirakan mencapai puluhan ribu, tersebar di berbagai lokasi dan fasilitas.  Kehadiran militer AS yang besar ini mencerminkan kepentingan strategis AS di kawasan tersebut, namun juga meningkatkan risiko menjadi sasaran serangan.

 

Opsi keberangkatan sukarela yang ditawarkan kepada personel militer AS di Timur Tengah menunjukkan upaya untuk mengurangi risiko bagi personel di tengah meningkatnya ancaman.  Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen jangka panjang AS di kawasan tersebut dan implikasinya terhadap stabilitas regional.  Ke depan, situasi di Timur Tengah diperkirakan akan tetap dinamis dan penuh tantangan. (Fahri)