pertemuan Prabowo Subianto Dengan Perdana Menteri Malaysia

JAKARTA, sensornews,id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan konsultasi tahunan dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk penyelesaian isu bilateral dan penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Kesepakatan Penting

Pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk meningkatkan akses pendidikan.

Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk mencari solusi berbasis kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Komitmen ASEAN

ASEAN berkomitmen untuk mencari solusi konflik dengan cara kekeluargaan dan berbasis ASEAN.

Indonesia dan Malaysia mendukung pembentukan Joint Border Committee untuk membahas isu perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Manfaat Pertemuan

Pertemuan ini meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan keamanan.

Pertemuan ini juga memperkuat peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat meningkat.

ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama dan dialog antar negara anggota. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen ASEAN untuk mencari solusi konflik dengan cara kekeluargaan dan berbasis ASEAN.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim juga meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, diharapkan kerja sama antara kedua negara dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Dengan pertemuan ini, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memperkuat peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. (Fahri)

Pemerintah Jakarta Berikan Angin Segar bagi Pedagang Kaki Lima

JAKARTA, sensornews.id - Pemerintah Jakarta tampaknya mulai mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani pedagang kaki lima (PKL). Dengan kebijakan baru ini, PKL dapat menggelar lapak tanpa harus dikejar-kejar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemerintah Jakarta beralih dari pendekatan represif ke pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani PKL, seperti yang terlihat dalam strategi baru Satpol PP.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan kondisi yang lebih tentram, tertib, dan teratur, serta memberikan kesempatan berusaha bagi PKL.

Kebijakan seperti ini bagi PKL dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan lebih leluasa berjualan tanpa ancaman penggusuran atau penertiban.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan mengurangi kemiskinan di Jakarta.

Pemerintah Jakarta perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan PKL, tetapi juga menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Perlunya dialog dan kerja sama antara pemerintah dan PKL untuk menciptakan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menangani PKL.

Peraturan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan, serta memberikan kesempatan berusaha bagi PKL.

PKL dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah Jakarta juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Pemerintah Jakarta perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan PKL. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Jakarta perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Evaluasi dan pemantauan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah Jakarta berharap dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan masyarakat, sambil menjaga keindahan dan ketertiban kota. (Fahri)