BPJS Ketenagakerjaan Sosialisasi JKK dan JKM di Kampung Sawah Bekasi

KAB BEKASl, protesnews.com- Pengurus DPC FTIA (Federasi Transportasi lndustri dan Angkutan) Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi masyarakat Kampung Sawah Kel Setia Asih Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan sekitarnya, Rabu (20/8/2025). 

Kegiatan ini berlangsung di halaman parkir masjid Al-Istiqomah jalan Jembatan lrigasi RT 002 RW 02 Kel Setia Asih. Acara sosialisasi dan penguatan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dihadiri Andri sebagai Kabid BPJS Cikarang Bekasi. Dalam kesempatannya, Andri memaparkan "Bahwa program JKK memberikan perlindungan kepada peserta jika terjadi kecelakaan kerja, sedangkan JKM memberikan manfaat uang tunai kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja" jelas Andri didampingi Fahri, SE Ketua DPC FTIA Kabupaten Bekasi. 

Andri juga menjelaskan, dengan biaya pendaftaran yang terjangkau, warga dapat memperoleh perlindungan yang signifikan dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian.

Ditempat yang sama, Fahri, SE kepada portal berita nasional protesnews.com,menjelaskan "Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan. Dengan demikian, pekerja dapat lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan keluarga mereka dapat terlindungi dengan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan".

Imformasi yang diperoleh media online ini, program BPJS Ketenagakerjaan ada dua yakni JKK memberikan perlindungan kepada peserta jika terjadi kecelakaan kerja, baik yang menyebabkan cedera meliputi biaya pengobatan, rehabilitasi dan santunan kematian bagi ahli warisnya. 

Sedangkan JKM, memberikan manpaat uang tunai kepada ahli warisnya jika peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan kerja. 

(*widya/ocong)

Aksi Jilid IV FSMB dan Aliansi Mahasiswa Jakarta Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Banten

JAKARTA, - Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) Zona Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk keempat kalinya di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (18/7). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai masif, kolutif, dan sistematis dalam tubuh Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Dalam aksi kali ini, FSMB tidak sendiri. Mereka mengkonsolidasikan kekuatan bersama mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Demokrasi Indonesia (GMDI) dan Reformasi Kedaulatan Rakyat (REKRA), memperkuat barisan solidaritas dalam mendesak Kejaksaan Agung segera mengambil langkah konkret dalam kasus ini. 

Tuntutan utama massa aksi ialah pengusutan serius terhadap dugaan keterlibatan Deden Apriandhi Hartawan, mantan Sekretaris DPRD Provinsi Banten yang baru saja dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten pada 9 Juli 2025 lalu.

FSMB dan aliansinya membawa sejumlah poin tuntutan dalam aksi tersebut:

1. Mengusut dugaan gratifikasi dan mark-up proyek pengadaan Motorized Screen senilai Rp18,5 miliar, termasuk dugaan fee kepada pihak ketiga sebesar Rp2,3 miliar.

2. Menyelidiki dugaan perjalanan dinas fiktif dengan nilai mencapai Rp75 miliar.

3. Melakukan audit forensik atas anggaran konsumsi DPRD sebesar Rp75 miliar yang tidak sesuai dengan kegiatan riil.

4. Membongkar dugaan penggelembungan biaya pemeliharaan kendaraan DPRD hingga mencapai Rp102 miliar.

5. Mengevaluasi dan mengaudit dana pokok-pokok pikiran (pokir) serta reses DPRD sebesar Rp117 miliar yang rawan kepentingan politik praktis.

6. Mendesak pembatalan penetapan Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekda Banten karena dinilai sarat konflik kepentingan dan tidak sesuai prinsip manajemen talenta dalam birokrasi ASN.

Fatur Rizki, Koordinator Lapangan Aksi (Korlap), dalam orasinya menyampaikan bahwa penetapan Deden sebagai Sekda merupakan bentuk pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum.

“Tangkap dan adili Deden Apriandhi Hartawan selalu Sekda Banten untuk di lakukan audit forensik seluruh anggaran DPRD Banten 2022–2024. Usut tuntas mafia proyek dan dugaan gratifikasi. dalam kasus ini Kembalikan uang rakyat yang diduga dikorupsi. Bersihkan DPRD Banten dari oknum koruptor,” tegas Fatur.

Fatur juga mengkritisi sikap Kejaksaan Agung yang dinilai terkesan pasif dan bungkam terhadap skandal ini. Padahal, menurutnya, Kejagung telah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup kuat mengenai dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek-proyek yang dimaksudkan itu. 

“Kami akan terus menggelar aksi hingga berjilid-jilid hingga Kejagung benar-benar menunjukkan keseriusan dan integritasnya dalam menegakkan hukum,” tutupnya.

FSMB dan aliansi mahasiswa lainnya berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi menyelamatkan uang negara dan menjaga integritas lembaga legislatif di Banten dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Penulis : Ty

Aksi Koalisi Pandeglang Bersih, Desak PemKab Evaluasi TPA Bangkonol

BANTEN, protesnews.com- Sejumlah pemuda tergabung KPB (Koalisi Pandeglang Bersih) menggelar aksi penggalangan tanda tangan petisi kegiatan bersih-bersih di Alun-Alun Pandeglang, Minggu (13/7/2025).

Aksi menuntut keadilan ekologis atas keberadaan TPA Bangkonol di wilayah Kecamatan Koroncong, mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang Banten untuk mengevaluasi pengelolaan TPA Bangkonol dan menghentikan praktik pembuangan sampah dari luar wilayah Pandeglang. 

Protes KPB dengan menggalang tanda tangan pada spanduk dipimpin Ahmad Syafaat dan sejumlah pemuda merupakan bagian dari gerakan moral untuk mendorong tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup yang mengkhatirkan tempat pembuangan akhir sampah.

Kepada media, berujar "Masyarakat lokal tidak boleh terus-menerus menjadi korban atas kebijakan yang tidak transparan" papar Ahmad Syafaat.

(*ran)

Empat Kasus Pencurian Motor di Tanah Sereal, Kepolisian dan Pengurus RW Diminta Bertindak

JAKARTA, protesnews.com- Empat kasus pencurian sepeda motor telah terjadi di wilayah RW 08 Tanah Sereal Jakarta Barat, dalam waktu yang berdekatan.

Kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan mendorong pihak kepolisian, khususnya Polsek Tambora segera merespon penyelidikan yang efektif.

Selain itu, pengurus RW-Kamtib setempat juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menekan zona rawan curanmor di wilayahnya. Dengan kerja sama antara pihak kepolisian dan pengurus RW, diharapkan kasus-kasus pencurian sepeda motor dapat diminimalisir dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman.

Dari catatan yang dihimpun, keempat TKP (tempat kejadian peristiwa) pertama adalah pada Kamis siang (10/7/2025) terjadi di depan pintu rumah Phorenzo 008 RW 08 motor milik FD warga RW 03 Krukut Tamansari dibawa pria tak dikenal, peristiwa kedua motor milik IS driver ojol warga RT 001 RW 08 Tanah Sereal XVll, ketiga motor milik JY digondol pencuri motor saat parkir samping rumahnya di RT 007 RW 08 dan keempat motor yang sedang dalam servise  bengkel Ags, motor tersebuat Asiah berpindah tempat Ketika pelaku mwnghidupkan motor   gasoline curian diteriaki maling sejumlah warga yang mengetahui. Hingga pelaku yang ber KTP-e RW 02 During Utara dibawa ke Mapolsek Tambora mengendarai mobil Buser Polsek Tambora-Polres Metro Jakarta Barat. 

(*ran)

Ketua Umum (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi, mengkritik kinerja SPKT Polres Metro Bekasi

JAKARTA, protesnews.com- Aksi mendatangi Mapolres Metro Bekasi Jawa Barat pada Jumat (20/6/2025), lalu. Mustofa Hadi Ketua Umum FWJ (Forum Wartawan Jakarta) lndonesia telah menyampaikan orasinya bersama sejumlah organisasi Pers dan Avokat, aksi tersebut berkaitan perihal dalam menangani laporan pengaduan karya jurnalistik. Ia berpendapat, bahwa kepolisian seharusnya tidak langsung menerbitkan laporan polisi (LP) tanpa melakukan kajian dan uji materi berdasarkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Sementara itu, Ketua DPD AWIBB (Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama) Jawa Barat Raja Tua Simatupang, menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Konstitusi. 

Aksi protes yang diikuti oleh sejumlah wartawan, wartawati dan perwakilan media online bertujuan untuk menuntut perlindungan dan kebebasan pers di Indonesia.

Catatan yang diterima potal berita nasional protesnews.com, jajaran pekerja pers hadir seperti Persatuan Wartawan Online lndependen Nusantara, Media lndependen Online, Persayuan Pewarta Warga lndonesia, Asosiasi Wartawan Profesional lndonesia Trisula Sakti, Serikat Pratisi Media lndonesia, Serikat Pers Republik lndonesi,  Asosiasi Wartawan Demokrasi lndonesia, Pers Guard.

(*tp 01)