Menuju PON 2028, Wamendagri Ribka Apresiasi Penyelenggaraan Kejurda Drum Band

 

JAKARTA, protesnews – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi penyelenggaraan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Open Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PDBI Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kejuaraan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam pembinaan atlet, khususnya dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

“Kami menyampaikan apresiasi untuk acara hari ini yang sudah diselenggarakan oleh pengurus Drum Band Indonesia,” ujar Ribka kepada awak media usai menghadiri acara Penutupan Kejurda Open PDBI DKI Jakarta Tahun 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Lebih lanjut, Ribka menilai Kejurda ini mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah (Pemda) serta pengurus PDBI DKI Jakarta dalam membina atlet, sekaligus memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan di bidang olahraga.

“Kami sangat apresiasi sekali kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan support dan dukungan kepada pengurus yang menyelenggarakan,” ungkapnya.

Ribka berharap kegiatan serupa dapat digelar oleh daerah lain di Indonesia. Kejurda ini diharapkan menjadi pemicu semangat untuk menjaring bibit-bibit unggul yang siap bersaing di tingkat nasional. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi.

“Daerah itu harusnya melakukan event-event turnamen terbuka daerah seperti ini. Karena ini dalam rangka mencari bibit sebenarnya, yang terbaik,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kejurda Open PDBI DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan ajang kompetisi terbuka yang mempertemukan tim-tim drum band dari wilayah DKI dan sekitarnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembinaan olahraga prestasi, sekaligus ajang seleksi atlet menuju PON 2028.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PDBI Pusat Panca Iswandaru, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman, serta para tamu undangan lainnya.(Ek)

Puspen Kemendagri

PWMOI Gandeng Relawan Prabowo Gelar Pelatihan Anti Korupsi Bagi Jurnalis, Pemuda dan Mahasiswa

JAKARTA , protesnews.com - PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) gandeng Relawan Prabowo gelar pelatihan anti korupsi bagi jurnalis, pemuda dan mahasiswa guna mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi di Bumi Nusantara

Sebagaimana dilansir media, Prabowo Subianto secara tegas minta kepada masyarakat untuk melaporkan berbagai tindak penyelewengan korupsi pejabat dan aparat, mulai pusat dan daerah. Prabowo juga menyatakan perang dan berani mati melawan korupsi. Sebab korupsi telah merusak bangsa

Guna menindaklanjuti arahan dan komitmen Prabowo itu, PWMOI dan Relawan Prabowo menilai menyelenggarakan pelatihan anti korupsi penting bagi para jurnalis yang saat ini tumbuh subur seiring dengan banyaknya media online di seluruh Nusantara. Karena banyak jurnalis belum memahami aspek dalam memberitakan masalah korupsi atau abuse of power

"PWMOI dan Relawan Prabowo menganggap peningkatan kompetensi dan profesionalis para jurnalis sangat strategis, agar dalam menulis para jurnalis tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun hukum. Dengan demikian dapat menyampaikan berita yang akurat," tegas Ketum PWMOI, Kanjen Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta

Menurut pria wartawan senior berdarah Madura-Batak itu, saat ini di era revolusi industri sebagaimana disampaikan Prabowo Subianto, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan informasi terkait penyelewengan oleh para pejabat dan aparat.

Hanya PWMOI perlu meningkatkan terus mendorong kompetensi para jurnalis -- khususnya yang muda-muda -- dalam mendukung komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan Prabowo Subianto. Prabowo tidak mungkin sendirian guna memerangi korupsi yang merajalela mulai eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di BUMN dan BUMD.

"PWMOI dan Relawan Prabowo juga akan mendidik jurnalis baru agar setiap desa memiliki satu jurnalis (One Village, One Journalist). Para Jurnalis nanti akan menjadi mata dan telinga bagi penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel," tegas Jusuf Rizal, pria yang telah 20 tahun jadi aktivis penggiat anti korupsi.

Pelatihan anti korupsi juga akan diadakan kepada Pemuda dan Mahasiswa agar nanti sebagai generasi bonus demokrafi dapat menjadi generasi emas 2045 yang anti korupsi guna membawa Indonesia maju.

Dikatakan program pelatihan anti korupsi ini sedikitnya akan digelar di 20 kota besar di Indonesia sebagaimana temuan KPK ada 20 Propinsi Terkorup. PWMOI dan Relawan Prabowo akan meminta KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai narasumber.

"Kami harapkan kepada instansi pemerintah terkait, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta dapat mendukung dan mensponsori kegiatan ini di berbagai daerah. PWMOI dan Relawan Prabowo akan menyampaikan pelaksanaan pelatihan kepada Presiden Prabowo Subianto," tegas Jusuf Rizal, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) itu.

( Sulaiman/fah)

Polres Simalungun Tingkatkan Layanan Target 4.000 Siswa Terima Makan Bergizi Gratis

SIMALUNGUN, protesnews.com - Polres Simalungun menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menjangkau lebih banyak siswa di wilayah Kabupaten Simalungun. Langkah strategis ini ditandai dengan kunjungan inspeksi pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Rabu, 30 Juli 2025.

Kegiatan pengecekan pembangunan gedung SPPG dilaksanakan pukul 11.00 WIB hingga selesai di lokasi Jalan Asahan KM VII, Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Inspeksi dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., C.Fr.A., yang didampingi Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M.

"Pengecekan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan fasilitas pelayanan masyarakat berjalan optimal," ujar Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Rabu sore, pukul 16.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat tinggi Polri, antara lain Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., Wakapolres Simalungun Kompol Edi Sukamto, SH, MH., Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Herison Manulang, SH., Kasat Lantas Polres Simalungun IPTU Devi Sirongoringo, SH, S.Sos., Kasiwas Polres Simalungun AKP Sotarduga Panjaitan, SH., serta personel Polres Simalungun lainnya.

Hasil inspeksi menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan gedung SPPG. Irwasda Polda Sumut memberikan arahan strategis yang akan meningkatkan dampak program secara signifikan. "Mengingat luas bangunan SPPG Polres Simalungun yang akan dibangun cukup memadai, jumlah penerima manfaat yang semula 3.063 siswa akan ditingkatkan menjadi 4.000 siswa," ungkap Kombes Pol Nanang Masbudi.

Penambahan kuota penerima manfaat sebesar 937 siswa ini menunjukkan optimalisasi fasilitas yang akan dibangun. Langkah ini sejalan dengan visi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program pemenuhan gizi anak-anak sekolah di wilayah Simalungun.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya program ini dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. "Program MBG melalui SPPG ini merupakan wujud nyata Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap anak mendapat akses makanan bergizi yang layak," ucap Kapolres Simalungun saat mendampingi kunjungan inspeksi.

Pembangunan gedung SPPG di Jalan Asahan Batu VII ini strategis lokasinya, mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Simalungun. Fasilitas modern yang akan dibangun dirancang untuk melayani ribuan siswa dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Kunjungan Irwasda Polda Sumut ini juga menjadi bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program strategis di tingkat Polres. Supervisi langsung dari pejabat tinggi Polda Sumut menunjukkan keseriusan institusi dalam memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Program SPPG untuk MBG ini merupakan inovasi Polri dalam bidang pelayanan publik yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Dengan target 4.000 siswa penerima manfaat, program ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Kabupaten Simalungun.

Polres Simalungun terus berkomitmen menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadikan wilayah hukum Polres Simalungun sebagai contoh pelayanan prima dalam korps Polri. (David/FAH)

pertemuan Prabowo Subianto Dengan Perdana Menteri Malaysia

JAKARTA, sensornews,id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan konsultasi tahunan dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk penyelesaian isu bilateral dan penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Kesepakatan Penting

Pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk meningkatkan akses pendidikan.

Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk mencari solusi berbasis kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Komitmen ASEAN

ASEAN berkomitmen untuk mencari solusi konflik dengan cara kekeluargaan dan berbasis ASEAN.

Indonesia dan Malaysia mendukung pembentukan Joint Border Committee untuk membahas isu perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Manfaat Pertemuan

Pertemuan ini meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan keamanan.

Pertemuan ini juga memperkuat peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat meningkat.

ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama dan dialog antar negara anggota. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen ASEAN untuk mencari solusi konflik dengan cara kekeluargaan dan berbasis ASEAN.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim juga meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, diharapkan kerja sama antara kedua negara dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Dengan pertemuan ini, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memperkuat peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. (Fahri)

Kapolri Tegaskan Penindakan Kasus Beras Oplosan, 4 Produsen Besar Naik Penyidikan

JAKARTA, protesnews.id– Kasus beras oplosan menjadi perhatian serius pemerintah,  Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar dilakukan penanganan menyeluruh dan penindakan tegas. Menindaklanjuti hal itu, Polri bergerak cepat dengan melakukan uji merek beras yang diduga dioplos dan pemeriksaan terhadap para produsen.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, hasil investigasi Kementerian Pertanian pada 26 Juni 2025 terhadap 212 merek beras di 10 provinsi menunjukkan adanya pelanggaran serius. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek dinyatakan tidak sesuai mutu beras.

"Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium," ungkap Kapolri, Selasa (29/7).

Dari hasil pendalaman, ditemukan 71 sampel beras tidak sesuai SNI, 139 sampel tidak sesuai SNI sekaligus dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta 3 sampel beras premium tidak sesuai SNI dan berat kemasan tidak sesuai label. Bahkan, terdapat 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus: tidak sesuai SNI, dijual melebihi HET, dan beratnya di bawah standar.

Saat ini Polri telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras, di mana 8 merek dinyatakan tidak sesuai standar mutu atau SNI.

"Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," jelas Kapolri.

Lebih lanjut, Polri sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, serta melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di tempat produksi maupun gudang milik produsen.

Kapolri menambahkan, sejumlah pengungkapan serupa juga terjadi di beberapa daerah. Polda Riau, misalnya, berhasil mengungkap modus beras reject yang dioplos menjadi beras medium lalu direpacking dan dijual sebagai beras SPHP Bulog. Kasus serupa juga ditangani di Kalimantan Timur, dengan barang bukti sekitar 4 ton beras yang sudah diamankan.

"Kami berkomitmen menindak tegas praktik beras oplosan ini, karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar pangan betul-betul dijaga kualitas dan distribusinya," tegas Kapolri.

( TON/FAH )

PT. Mahkota Group Tbk Dan Manajemen PT.Intan Sejati Andalan Diduga Melecehkan UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan

BENGKALIS, protesnews.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap seorang anggota serikat buruh kembali menjadi sorotan publik di Duri XIII, Bengkalis, Riau. Kasus yang dialami Hendrik Saragih, karyawan PT Intan Sejati Andalan, merupakan anggota aktif Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (FTIA) afiliasi International Transport Workers Federation (ITF) London-Inggris. FTIA juga dalam waktu dekat akan bekoordinasi dengan Kementerian Perindustrian RI, agar ditinjau ulang terkait sertifikasi ISSO yang dimiliki PT.Intan Sejati Andalan (25/07/25)

Pengurus Komisariat (PK-FTIA) PT ISA telah menghadiri mediasi tahap kedua yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis pada Kamis, 25 Juli 2025.

Kejadian berawal pada Kamis, 12 Juni 2025, saat Hendrik ditugaskan atasannya Mr, Erwin kewarganegaraan Philipina perlu dilakukan penyelidikan keabsahannya Tenaga Kerja Asing (TKA) tinggal dan bekerja di PT.ISA. sesuai pasal 42, 43, 44 dan 45 UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan.  Karena sapu yang dibeli kurang cocok, kemudian meminjam sapu lain dari mess karyawan bagian sortase, masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci.

Tindakannya tersebut diketahui karyawan bernama Fajar dan menegurnya. Hendrik menyatakan mau pinjam  sapu dan dengan mengatakan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan.

Namun insiden ini memicu kegaduhan, meskipun tidak ada laporan kehilangan pada hari kejadian, karyawan tersebut menyampaikan keluhannya ke bagian Human Capital Management (HCM).

Perwakilan manajemen PT. ISA melalui bagian HCM EmmiWati, Sitorus.menyatakan bahwa tindakan Hendrik dianggap melanggar tata tertib perusahaan. Dalam pertemuan internal, pihak HCM Melakukan PHK Sepihak Tegas bertentangan sesuai pasal 150, 151, 152 Dan 155 UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan. 

Perusahaan menilai bahwa tindakan Hendrik memasuki area privat tanpa izin, meskipun dengan niat meminjam barang, merupakan pelanggaran terhadap, perusahaan tetap menyatakan Pememutusan Hubungan Kerja Sepihak.

FTIA mengatakan dengan tegas bahwa PHK Sepihak sangat bertentangan terlalu berlebihan, tanpa ada ditemukan bukti pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang dilakukan korban.

Menurut Ketua PK-FTIA PT. ISA, Salamat Sitorus, tindakan yg diberikan seharusnya hanya sanksi administratif surat peringatan. ia menekankan bahwa kasus ini menyangkut prinsip perlindungan terhadap hak normatif buruh dan harus diselesaikan secara adil.

"Ini bukan hanya tentang satu orang. Tetapi tentang prinsip keadilan industrial. Tidak ada bukti kehilangan, tidak ada proses hukum pidana, dan barang yang diambil pun bernilai rendah serta dikembalikan. Maka PHK Sepihak tidak proporsional," ujar Salamat.

Mediasi tahap kedua yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Nurzaman, belum menghasilkan kesepakatan. Ia menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja akan menerbitkan surat anjuran dalam waktu maksimal sepuluh hari.

Jika jalan tengah tidak tercapai, FTIA menyatakan siap melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pekanberu-Riau.

(SS)

Hari Anak Nasional 2025, Tri Adhianto Fokuskan Sekolah Ramah Anak, Cegah Kekerasan dan Diskriminasi Sejak Dini

KOTA BEKASI, protesnews.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menegaskan bahwa membangun sekolah ramah anak bukan hanya program, melainkan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan pentingnya peran sekolah sebagai tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari.

“Sepertiga waktu anak ada di sekolah. Artinya, proses pengasuhan juga terjadi di ruang kelas. Maka sekolah harus jadi tempat yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh,” ujar Tri.

Salah satu langkah perkembangan memantau sekolah ramah anak adalah melanjutkan revitalisasi fasilitas sanitasi sekolah. Tri mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan bila menemukan fasilitas sekolah yang tidak layak.

“Kalau masih ada WC sekolah yang tak layak, tidak ada air, tidak ada gayung, ataupun wc masih dalam keadaan kotor dan tidak layak, segera laporkan saja ke Instagram saya. Saya akan hadir langsung,” tegasnya.

Tak hanya soal infrastruktur, Wali Kota juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, seperti perundungan dan diskriminasi. 

Untuk itu, Pemkot mulai menerapkan pemasangan CCTV di sekolah-sekolah sebagai upaya menciptakan ruang aman bagi anak. Menurutnya, kita bisa pantau terus mengenai antisipasi diskriminasi ataupun tindak bullying di sekolah.

Hari Anak Nasional 2025 ini sekaligus menjadi panggilan bagi para orang tua untuk lebih terlibat dalam perkembangan anak. Menurut Tri, keberhasilan pendidikan anak dimulai dari empati dan perhatian keluarga.

“Bantu kami dari Pemerintah Kota Bekasi khusus untuk para orang tua dirumah, untuk lebih peduli dan lebih progresif mencetak anak yang lebih berkualitas dalam era sekarang.” Tutur Tri.

Kegiatan yang digelar di Plaza Patriot Candrabhaga pada Minggu pagi ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota A. Harris Bobihoe beserta istri Wuri Handayani, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Dandim 0507/Bekasi Letkol Arm Krisrantau Hermawan, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, serta Staf Ahli  Perlindungan Strategis Kementerian PPPA RI, Rini Handayani. Acara diawali dengan pawai anak-anak dari Plaza Pemerintah Kota menuju Plaza Patriot, menjadi simbol gerakan kolektif perlindungan anak yang menyatu dengan masyarakat.

(Ndoet/FAH)