Wali Kota Bekasi Melantik 7.969 PPPK, Kepala BKN: Kota Bekasi Tercepat dan Terbesar dalam Pelantikan di Indonesia.

KOTA BEKASI, protesnews -  Pemerintah Kota Bekasi mencatatkan sejarah baru dalam dunia kepegawaian dengan melantik sebanyak 7.969 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak pada Rabu, 2 Juli 2025. Pelantikan yang berlangsung megah di Stadion Patriot Candrabhaga ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia untuk formasi tenaga guru, kesehatan, dan teknis pada tahap pertama.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memimpin langsung jalannya pelantikan dan menyampaikan sambutan yang penuh semangat. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremoni administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“penantian untuk para tenaga kerja kontrak yang lolos di tahap pertama PPPK, rasa cemas sudah hilang, kinerja PPPK harus lebih profesional dalam melayani masyarakat, status baru kinerja juga harus lebih baru.” ujar Tri.

Tri Adhianto juga menekankan bahwa kesejahteraan pegawai menjadi bagian penting dari strategi meningkatkan kinerja pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan, termasuk akses terhadap jaminan sosial dan pensiun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian Pemerintah Kota Bekasi. Ia menyebut pelantikan PPPK di Kota Bekasi sebagai yang tercepat secara nasional dan terbanyak dari sisi jumlah.

“Pelantikan hari ini menunjukkan komitmen Pemkot Bekasi bukan hanya cepat tetapi secara tertib dalam mengurus kepegawaian. Bentuk komitmen kepala daerah untuk melayani pelayanan publik.” tegas Zudan.

Ia menyebutkan, secara nasional banyak daerah yang masih dalam tahap pengusulan, sementara Kota Bekasi sudah tuntas melantik ribuan PPPK, bahkan tiga bulan lebih cepat dari target waktu nasional.

Pelantikan ini menjadi momen bersejarah bagi ribuan tenaga honorer dan pegawai kontrak yang selama bertahun-tahun mengabdi di berbagai lini layanan pemerintah. Dengan status baru sebagai PPPK, mereka kini memiliki kepastian hukum dan jenjang karier yang lebih jelas.

Acara ini berlangsung dengan lancar, disaksikan langsung oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta keluarga dari para pegawai yang dilantik.

(Fah)

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Secara Resmi Membuka Taman Bermain RW 26 Teluk Pucung sebagai Ruang Publik yang Ramah untuk Masyarakat

KOTA BEKASI, protesnews.com -  Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meresmikan Taman Bermain yang berlokasi di RW 26, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Selasa (1/7/2025). Taman ini merupakan hasil inisiasi dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat yang bertujuan menghadirkan ruang terbuka ramah anak bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Tri Adhianto menyampaikan bahwa kehadiran taman ini adalah komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menyediakan ruang publik yang nyaman dan bermanfaat bagi warga.

"Taman ini adalah untuk masyarakat. Tempat bermain anak-anak, tempat berkumpul, bersosialisasi, sekaligus ruang interaksi bagi warga. Mari kita sama-sama jaga dan manfaatkan dengan baik,” tegas Tri Adhianto.

Tri juga menyebutkan bahwa pembangunan taman ini sejalan dengan program revitalisasi lingkungan serta penataan ruang publik yang terus digenjot oleh Pemerintah Kota Bekasi.

"Kami akan terus melakukan pembangunan-pembangunan serupa di berbagai titik di Kota Bekasi. Tidak hanya taman, tapi juga fasilitas umum yang mendukung kenyamanan dan kualitas hidup warga,” tambahnya.

Peresmian taman ini disambut antusias oleh warga sekitar, khususnya anak-anak yang langsung memanfaatkan fasilitas bermain yang tersedia. Dengan adanya taman ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih asri, aman, dan ramah keluarga.

(Fah)

Dalam Upaya Revitalisasi, Wali Kota Bekasi Meresmikan Taman di Atas Lahan Bekas Bangunan Liar di Jalan Pangeran Jayakarta.

KOTA BEKASI, protesnews.com - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meresmikan taman baru yang berlokasi di sepanjang Jalan Pangeran Jayakarta, tepatnya di RW 02, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria. Lahan yang sebelumnya dipenuhi bangunan liar dan pedagang kaki lima (PKL) kini disulap menjadi ruang terbuka hijau dan ruang interaksi bagi warga.(1/7/25)

Taman dengan panjang 100 meter dan lebar 4 meter ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menyediakan ruang publik yang nyaman, asri, dan fungsional bagi masyarakat. Revitalisasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) setempat.

“Revitalisasi ini adalah bentuk komitmen kami untuk menghadirkan ruang-ruang publik yang bermanfaat. Taman ini tidak hanya memperindah lingkungan, tapi juga menjadi tempat berkumpul, berinteraksi, dan beraktivitas bagi warga sekitar,” ujar Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat peresmian.

Tri Adhianto juga mengapresiasi kinerja BKM yang telah mewujudkan pembangunan taman ini dengan cepat dan tepat waktu. 

“Saya sangat mengapresiasi BKM yang telah memenuhi janji 30 hari kerja. Hasilnya luar biasa, taman ini menjadi ruang hijau yang indah dan nyaman. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menjaga dan merawatnya,” tambahnya.

Dengan adanya taman ini, Tri Adhianto berharap warga semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan serta memanfaatkan ruang terbuka untuk kegiatan positif di tengah masyarakat.

(Fah)

PARIPURNA DPRD KAB SUKABUMI, AGENDA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DUA RAPERDA

SUKABUMI, protesnews.com - DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna agenda pengambilan keputusan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029. Sidang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (2/7/2025).

Rapat paripurna ini dihadiri Bupati Sukabumi H Asep Japar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, unsur Forkopimda, Forkopimcam, serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi H Asep Japar menyampaikan bahwa Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat disertai dokumen pendukung lainnya sesuai tahapan yang telah disepakati melalui Badan Musyawarah DPRD.

"Proses ini diawali dengan penyampaian nota pengantar keuangan, pandangan umum fraksi, serta jawaban Bupati atas pandangan fraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna. Kita telah menyimak bersama berbagai pendapat, usulan, dan saran yang kemudian dijawab secara lengkap dan komprehensif," ujarnya. 

Bupati menjelaskan, tahapan pembahasan selanjutnya dilakukan secara intensif oleh Komisi DPRD dan Badan Anggaran, baik secara internal maupun bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama pada 25 Juni 2025.

Bupati menegaskan bahwa seluruh proses tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai upaya membangun konsensus dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Atas kerja sama ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh jajaran pemerintah daerah. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disepakati dan akan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi dan disahkan,” tambahnya.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029, Bupati menegaskan bahwa Raperda ini telah melalui proses pembahasan yang matang antara Pansus DPRD dan jajaran pemerintah daerah, serta telah mendapat fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat nomor 4612/HK.02.01/HUKHAM tertanggal 18 Juni 2025.

"Dengan telah disepakatinya raperda ini, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Pansus DPRD dan jajaran pemerintah daerah. Penetapan Raperda ini menjadi Perda merupakan langkah penting untuk menjamin kesiapan pembiayaan pemilihan kepala daerah tahun 2029," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

( Anton/Fahri)

TNI-POLRI BERSINERGI, DANSATGAS PAMTAS RI-MLY YONKAV 3/AC BERI SURPRISE DALAM RANGKA HUT BHAYANGKARA KE-79

NANGA BADAU, protesnews.com - Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonkav 3/AC, Letkol Kav Alfid Dwi Arisanto, S.Sos., beserta prajurit Satgas Pamtas Yonkav 3/AC mengunjungi Polsek Badau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selasa, (01/07/2025).

Kunjungan ini merupakan bentuk sinergi dan kerjasama antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan.

Dalam kunjungannya, Dansatgas dan prajurit Yonkav 3/AC disambut hangat oleh Kapolsek Badau Akp Supriyanto beserta jajaran. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan memperkuat soliditas TNI-Polri di wilayah perbatasan.

"Sinergi dan kerjasama antara TNI dan Polri sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat hubungan kerja sama dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban," ujar Dansatgas.

( RED )

Kediaman Kapolda Metro Jaya Digeruduk Panglima Koopsud I dari udara

JAKARTA, protesnews.com  - Kejutan istimewa dari udara, Kediaman Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto., S.I.K.,  dipagi hari digeruduk Panglima Koops Udara I Marsda TNI Muzafar., S.Sos., M.M., yang  penuh kebahagian mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Bhayangkara, bertempat di Kediaman Kapolda Jl.Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat, Selasa (01/07/25).

Kedatangan Panglima Koopsud I beserta rombongan membawa kue istimewa ulang tahun, sontak mengejutkan Kapolda Metro Jaya.

Saat Kapolda Metro Jaya keluar rumah, Panglima Koopsud I Marsda TNI Muzafar, S.Sos., M.M., langsung menyerahkan kue ulang tahun mengatakan, ini sebagai ungkapan rasa syukur dan ucapan selamat Ulang Tahun ke-79 Bhayangkara yang mengusung tema *Polri Untuk Masyarakat*,  tentunya mementum penting dan spesial ini dapat mempererat kolaborasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa.

"Pada HUT ke-79 Bhayangkara,  Koops Udara I senantiasa siap bersinergitas guna menjaga situasi kondisif di wilayah Jakarta   agar terciptanya kemanan, kenyamanan dan kemajuan Kota Jakarta",ujar Panglima.

Kapolda Metro Jaya, Petahana Irjen Pol Karyoto, S.I.K., M.H., juga mengatakan, terus terang  saya merasa bangga dan terharu atas kejutan istimewa yang diberikan Panglima Koopsud I pada HUT ke-79 Bhayangkara, kami yakin soliditas akan tetap prioritas terutama dalam menjaga Kamtibmas.

"Terimakasih atas kunjungan ini, semoga TNI AU khususnya Koopsud I dan POLRI akan terus bekerja sama mendukung program pemerintah dan untuk kepentingan bersama",ujar Kapolda.

Ucapan spesial HUT Bhayangkara berjalan dengan khitmat

Turut hadir, pejabat utama Koopsud I dan personel Polda Jaya.

( RED )

SPMB Bermasalah, KNPI Pandeglang Minta Kadisdikbud dan Gubernur Banten Turun Tangan Yg ini rubah

PANDEGLANG, sensornews.id - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pandeglang mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 2 di Kabupaten Pandeglang. Proses seleksi tahun ini dinilai sarat persoalan dan mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan. (02/07/25)

Wakil Ketua DPD KNPI Pandeglang, Ahmad Syafaat mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam sistem zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi di dua sekolah favorit tersebut. Situasi ini memicu keresahan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di bawah kewenangan provinsi.

“KNPI mendorong Kadisdikbud segera melakukan audit internal dan membuka ruang klarifikasi terbuka kepada publik. Jika tidak, dikhawatirkan akan semakin memperbesar kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, KNPI meminta Gubernur Banten dan Wakil Gubernur untuk tidak tinggal diam. Mereka diminta turun tangan langsung mengawal transparansi dan integritas dalam sektor pendidikan yang menjadi salah satu indikator kemajuan daerah.

“Gubernur dan Wakil Gubernur Banten harus hadir menjawab keresahan rakyat. Ini momentum menunjukkan komitmen nyata terhadap reformasi pendidikan, bukan hanya seremoni dan janji politik,” tambahnya.

KNPI menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara, dan negara dalam hal ini pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena praktik tak adil dalam sistem penerimaan sekolah.

Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI menyatakan siap bersinergi dalam melakukan pengawasan kebijakan publik, khususnya pada sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi muda Banten. (Tayo)