Tangkal Radikalisme Sejak Dini, KNPI Tangsel Ajak Seluruh Komponen Bangsa Bergerak

Jakarta, ProtesNews.com - Sekretaris KNPI Tangsel menyampaikan bahwa masyarakat dan organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting yang dimiliki bangsa. Kehadirannya sangat vital dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama berkaitan dengan kebhinekaan.

Perjalanan masa depan bangsa tergantung bagaimana generasi mudanya mampu menyiapkan diri dalam menyikapi deras arus perubahan global. Perubahan yang mau tidak mau harus kita terima dan jangan sampai mereduksi semangat kita dalam menjaga toleransi dan silaturami kita sebagai anak bangsa. Hal tersebut adalah cerminan dan jati diri kita sebagai bangsa, yakni Pancasila yang menghendaki kita untuk tetap menjaga kerukunan dan semangat toleran, menyikapi hal tersebut ke depannya KNPI Tangsel akan melakukan langkah penguatan kerukunan beragama bersama organisasi kemasyarakatan lainnya dengan fokus kepada penguatan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris KNPI Tangsel mengapresiasi pemerintah dan telah berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam Asta Cita. Dukungan tersebut sangat penting karena di masa mendatang, generasi muda lah yang akan menikmati buah perjuangan kepemimpinan saat ini.

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menjadi hal yang penting dalam tolak ukur peningkatan ekonomi nasional.

Dalam menangkal intoleransi dan radikalisme semua elemen harus terlibat dan KNPI harus terlibat aktif dalam upaya deradikalisasi atau kontra radikalisasi. Hal tersebut untuk membendung agar tidak terjangkitnya kepada kalangan anak muda Indonesia.

Tantangan nyata Indonesia saat ini dan di masa depan adalah Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme (IRT). Penyebaran virus IRT menjadi momok menakutkan bagi pemerintah dan masyarakat karena banyak menjangkit pada kalangan muda. Padahal Indonesia sedang mempersiapkan masa yang diyakini sebagai masa “Indonesia Emas 2045”, di mana Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dan tertinggi kelima di dunia.

Penyelesaian persoalan tersebut tentu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sendiri dan dibutuhkan keterlibatan semua komponen bangsa, terutama anak-anak muda lintas agama dan golongan.

Sasaran Non Fisik, Wadansatgas TMMD Reguler Ke-125 Kodim 0735/Surakarta Berikan Materi Wasbang Dan Bela Negara

SURAKARTA , protesnews.com- Kegiatan TMMD Reguler Ke-125 Kodim 0735/Surakarta Tahun Anggaran 2025 selain mengerjakan sasaran fisik berupa perbaikan saluran air sepanjang 586 meter, perbaikan MCK umum, Pipanisasi di 5 titik, Ketahanan pangan, serta Rehab rumah tidak layak huni (RTLH), juga pelaksanaan sasaran non fisik berupa penyuluhan atau sosialisasi. 

Kegiatan non fisik juga menjadi bagian penting dari sasaran yang harus dicapai sebagai bagian tolak ukur keberhasilan atau suksesnya program TMMD Reguler Ke 125 Kodim 0735/Surakarta.

Kamis (31/07/2025) malam, Wadansatgas TMMD Reguler ke-125 Kodim 0735/Surakarta Mayor Inf Suwarko memberikan materi penyuluhan wawasan kebangsaan  (Wasbang)  dan bela negara serta penanaman nilai-nilai ideologi Pancasila, bertempat di Pendopo Kelurahan Karangasem , Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

Antusiasme warga terlihat saat menerima penyuluhan wawasan kebangsaan tentang bela negara dalam memperkokoh jiwa nasionalisme masyarakat dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi yang dapat merongrong kehidupan bangsa kita. 

Dikatakan Wadansatgas selaku nara sumber materi wawasan kebangsaan diberikan bertujuan untuk membina dan membentuk komponen masyarakat yang berkepribadian dan cinta tanah air sehingga terbentuk karakter yang memiliki sikap patriotisme dan bela negara. 

Lebih lanjut Mayor Inf Suwarko menjelaskan, Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam mempertahankan mempertahankan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

"Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara di tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan" jelasnya.

Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga negara dapat melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. 

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesiapan berbakti pada negara dan kesiapan berkorban membela negara,” pungkas Wadansatgas.(Ef/fah)

Menuju PON 2028, Wamendagri Ribka Apresiasi Penyelenggaraan Kejurda Drum Band

 

JAKARTA, protesnews – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi penyelenggaraan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Open Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PDBI Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kejuaraan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam pembinaan atlet, khususnya dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

“Kami menyampaikan apresiasi untuk acara hari ini yang sudah diselenggarakan oleh pengurus Drum Band Indonesia,” ujar Ribka kepada awak media usai menghadiri acara Penutupan Kejurda Open PDBI DKI Jakarta Tahun 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Lebih lanjut, Ribka menilai Kejurda ini mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah (Pemda) serta pengurus PDBI DKI Jakarta dalam membina atlet, sekaligus memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan di bidang olahraga.

“Kami sangat apresiasi sekali kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan support dan dukungan kepada pengurus yang menyelenggarakan,” ungkapnya.

Ribka berharap kegiatan serupa dapat digelar oleh daerah lain di Indonesia. Kejurda ini diharapkan menjadi pemicu semangat untuk menjaring bibit-bibit unggul yang siap bersaing di tingkat nasional. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi.

“Daerah itu harusnya melakukan event-event turnamen terbuka daerah seperti ini. Karena ini dalam rangka mencari bibit sebenarnya, yang terbaik,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kejurda Open PDBI DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan ajang kompetisi terbuka yang mempertemukan tim-tim drum band dari wilayah DKI dan sekitarnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembinaan olahraga prestasi, sekaligus ajang seleksi atlet menuju PON 2028.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PDBI Pusat Panca Iswandaru, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman, serta para tamu undangan lainnya.(Ek)

Puspen Kemendagri

PWMOI Gandeng Relawan Prabowo Gelar Pelatihan Anti Korupsi Bagi Jurnalis, Pemuda dan Mahasiswa

JAKARTA , protesnews.com - PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) gandeng Relawan Prabowo gelar pelatihan anti korupsi bagi jurnalis, pemuda dan mahasiswa guna mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi di Bumi Nusantara

Sebagaimana dilansir media, Prabowo Subianto secara tegas minta kepada masyarakat untuk melaporkan berbagai tindak penyelewengan korupsi pejabat dan aparat, mulai pusat dan daerah. Prabowo juga menyatakan perang dan berani mati melawan korupsi. Sebab korupsi telah merusak bangsa

Guna menindaklanjuti arahan dan komitmen Prabowo itu, PWMOI dan Relawan Prabowo menilai menyelenggarakan pelatihan anti korupsi penting bagi para jurnalis yang saat ini tumbuh subur seiring dengan banyaknya media online di seluruh Nusantara. Karena banyak jurnalis belum memahami aspek dalam memberitakan masalah korupsi atau abuse of power

"PWMOI dan Relawan Prabowo menganggap peningkatan kompetensi dan profesionalis para jurnalis sangat strategis, agar dalam menulis para jurnalis tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun hukum. Dengan demikian dapat menyampaikan berita yang akurat," tegas Ketum PWMOI, Kanjen Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta

Menurut pria wartawan senior berdarah Madura-Batak itu, saat ini di era revolusi industri sebagaimana disampaikan Prabowo Subianto, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan informasi terkait penyelewengan oleh para pejabat dan aparat.

Hanya PWMOI perlu meningkatkan terus mendorong kompetensi para jurnalis -- khususnya yang muda-muda -- dalam mendukung komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan Prabowo Subianto. Prabowo tidak mungkin sendirian guna memerangi korupsi yang merajalela mulai eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di BUMN dan BUMD.

"PWMOI dan Relawan Prabowo juga akan mendidik jurnalis baru agar setiap desa memiliki satu jurnalis (One Village, One Journalist). Para Jurnalis nanti akan menjadi mata dan telinga bagi penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel," tegas Jusuf Rizal, pria yang telah 20 tahun jadi aktivis penggiat anti korupsi.

Pelatihan anti korupsi juga akan diadakan kepada Pemuda dan Mahasiswa agar nanti sebagai generasi bonus demokrafi dapat menjadi generasi emas 2045 yang anti korupsi guna membawa Indonesia maju.

Dikatakan program pelatihan anti korupsi ini sedikitnya akan digelar di 20 kota besar di Indonesia sebagaimana temuan KPK ada 20 Propinsi Terkorup. PWMOI dan Relawan Prabowo akan meminta KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai narasumber.

"Kami harapkan kepada instansi pemerintah terkait, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta dapat mendukung dan mensponsori kegiatan ini di berbagai daerah. PWMOI dan Relawan Prabowo akan menyampaikan pelaksanaan pelatihan kepada Presiden Prabowo Subianto," tegas Jusuf Rizal, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) itu.

( Sulaiman/fah)

Polres Simalungun Tingkatkan Layanan Target 4.000 Siswa Terima Makan Bergizi Gratis

SIMALUNGUN, protesnews.com - Polres Simalungun menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menjangkau lebih banyak siswa di wilayah Kabupaten Simalungun. Langkah strategis ini ditandai dengan kunjungan inspeksi pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Rabu, 30 Juli 2025.

Kegiatan pengecekan pembangunan gedung SPPG dilaksanakan pukul 11.00 WIB hingga selesai di lokasi Jalan Asahan KM VII, Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Inspeksi dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., C.Fr.A., yang didampingi Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M.

"Pengecekan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan fasilitas pelayanan masyarakat berjalan optimal," ujar Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Rabu sore, pukul 16.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat tinggi Polri, antara lain Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., Wakapolres Simalungun Kompol Edi Sukamto, SH, MH., Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Herison Manulang, SH., Kasat Lantas Polres Simalungun IPTU Devi Sirongoringo, SH, S.Sos., Kasiwas Polres Simalungun AKP Sotarduga Panjaitan, SH., serta personel Polres Simalungun lainnya.

Hasil inspeksi menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan gedung SPPG. Irwasda Polda Sumut memberikan arahan strategis yang akan meningkatkan dampak program secara signifikan. "Mengingat luas bangunan SPPG Polres Simalungun yang akan dibangun cukup memadai, jumlah penerima manfaat yang semula 3.063 siswa akan ditingkatkan menjadi 4.000 siswa," ungkap Kombes Pol Nanang Masbudi.

Penambahan kuota penerima manfaat sebesar 937 siswa ini menunjukkan optimalisasi fasilitas yang akan dibangun. Langkah ini sejalan dengan visi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program pemenuhan gizi anak-anak sekolah di wilayah Simalungun.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya program ini dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. "Program MBG melalui SPPG ini merupakan wujud nyata Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap anak mendapat akses makanan bergizi yang layak," ucap Kapolres Simalungun saat mendampingi kunjungan inspeksi.

Pembangunan gedung SPPG di Jalan Asahan Batu VII ini strategis lokasinya, mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Simalungun. Fasilitas modern yang akan dibangun dirancang untuk melayani ribuan siswa dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Kunjungan Irwasda Polda Sumut ini juga menjadi bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program strategis di tingkat Polres. Supervisi langsung dari pejabat tinggi Polda Sumut menunjukkan keseriusan institusi dalam memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Program SPPG untuk MBG ini merupakan inovasi Polri dalam bidang pelayanan publik yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Dengan target 4.000 siswa penerima manfaat, program ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Kabupaten Simalungun.

Polres Simalungun terus berkomitmen menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadikan wilayah hukum Polres Simalungun sebagai contoh pelayanan prima dalam korps Polri. (David/FAH)

pertemuan Prabowo Subianto Dengan Perdana Menteri Malaysia

JAKARTA, sensornews,id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan konsultasi tahunan dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk penyelesaian isu bilateral dan penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Kesepakatan Penting

Pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk meningkatkan akses pendidikan.

Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk mencari solusi berbasis kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Komitmen ASEAN

ASEAN berkomitmen untuk mencari solusi konflik dengan cara kekeluargaan dan berbasis ASEAN.

Indonesia dan Malaysia mendukung pembentukan Joint Border Committee untuk membahas isu perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Manfaat Pertemuan

Pertemuan ini meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan keamanan.

Pertemuan ini juga memperkuat peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat meningkat.

ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama dan dialog antar negara anggota. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen ASEAN untuk mencari solusi konflik dengan cara kekeluargaan dan berbasis ASEAN.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim juga meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, diharapkan kerja sama antara kedua negara dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Dengan pertemuan ini, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memperkuat peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. (Fahri)

Kapolri Tegaskan Penindakan Kasus Beras Oplosan, 4 Produsen Besar Naik Penyidikan

JAKARTA, protesnews.id– Kasus beras oplosan menjadi perhatian serius pemerintah,  Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar dilakukan penanganan menyeluruh dan penindakan tegas. Menindaklanjuti hal itu, Polri bergerak cepat dengan melakukan uji merek beras yang diduga dioplos dan pemeriksaan terhadap para produsen.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, hasil investigasi Kementerian Pertanian pada 26 Juni 2025 terhadap 212 merek beras di 10 provinsi menunjukkan adanya pelanggaran serius. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek dinyatakan tidak sesuai mutu beras.

"Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium," ungkap Kapolri, Selasa (29/7).

Dari hasil pendalaman, ditemukan 71 sampel beras tidak sesuai SNI, 139 sampel tidak sesuai SNI sekaligus dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta 3 sampel beras premium tidak sesuai SNI dan berat kemasan tidak sesuai label. Bahkan, terdapat 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus: tidak sesuai SNI, dijual melebihi HET, dan beratnya di bawah standar.

Saat ini Polri telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras, di mana 8 merek dinyatakan tidak sesuai standar mutu atau SNI.

"Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," jelas Kapolri.

Lebih lanjut, Polri sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, serta melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di tempat produksi maupun gudang milik produsen.

Kapolri menambahkan, sejumlah pengungkapan serupa juga terjadi di beberapa daerah. Polda Riau, misalnya, berhasil mengungkap modus beras reject yang dioplos menjadi beras medium lalu direpacking dan dijual sebagai beras SPHP Bulog. Kasus serupa juga ditangani di Kalimantan Timur, dengan barang bukti sekitar 4 ton beras yang sudah diamankan.

"Kami berkomitmen menindak tegas praktik beras oplosan ini, karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar pangan betul-betul dijaga kualitas dan distribusinya," tegas Kapolri.

( TON/FAH )