PRABOWO: TUJUAN KEMERDEKAAN lNDONESlA BUKAN HANYA KEBEBASAN DARI PENJAJAHAN

JAKARTA, protenews.com- Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR R.I dan Sidang Bersama DPR R.I serta DPD R.I pada Jumat (15/8/2025).

Prabowo Subianto, memuji pencapaian masing-masing presiden, yakni Soekarno mempersatukan dan mempertahankan NKRI serta mengintegrasikan Irian Barat, Soeharto meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan kemiskinan ekstrem melalui pembangunan ekonomi yang merata, B.J.Habibie menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998 dan memperkenalkan teknologi tinggi, Abdurrahman Wahid memperkokoh kerukunan antar-suku, agama dan ras, Megawati Soekarnoputri memulihkan ekonomi pasca-krisis dan menginisiasi pemilu langsung pertama, Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global 2008, Joko Widodo membangun infrastruktur strategis, menangani pandemi Covid-19 serta merintis Ibu Kota Nusantara.

Prabowo Subianto, menekankan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan tetapi juga tentang terbebas dari kemiskinan, kelaparan dan penderitaan. Pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Prabowo Subianto membahas upaya pemerintahannya untuk memberantas korupsi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun ekonomi yang lebih baik.

Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh presiden terdahulu atas kontribusi mereka dalam membangun bangsa lndonesia. 

(*ranto)

KSBSI Gelar Rakornas, Transisi Energi dan Perlindungan Pekerja Berkeadilan

JAKARTA, protesnews.com- Rapat koordinasi nasional KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh lndonesia) digelar selama tiga hari pada 12,13,14 Agustus 2025 di Qasis Amir hotel jalan Senen Raya Kav No.135-137 Jakarta Pusat.

Rakornas KSBSI tahun 2025 ini dengan tema Memperkuat Gerakan Buruh Untuk Menyongsong Era Pekerjaan Baru. Agenda kegiatan Rakornas KSBSl diisi pula workshop nasional KSBSl menuju upah layak melalui implementasi struktur skala upah. 

Dengan semangat solidaritas kesetiakawanan KSBSl diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih kongkret, konstruktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota buruh di era pekerjaan baru. KSBSl terus membangun jalinan kemitraan strategis dengan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh harus bekerjasama.

Salah satu fokus memastikan serikat buruh mengambil langkah strategis, KSBSI menilai sinergi dalam kebijakan iklim nasional selaras dengan perlindungan pekerja. Mendorong investasi ramah lingkungan yang juga membuka lapangan kerja layak. 

KSBSl menyerukan agar pemerintah segera menyusun peta jalan transisi energi yang memasukan aspek perlindungan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan dan standar upah layak bagi pekerja di sektor yang terdampak perubahan iklim maupun transisi energi. 

Presiden KSBSl Elly Rosita Silaban, menyatakan "Bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak nyata bagi dunia kerja" paparnya.

Dijelaskan Elly, Transisi menuju ekonomi hijau adalah sebuah keniscayaan, namun prosesnya harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja seperti menyediakan pelatihan dan keterampilan baru serta menjamin keberlanjutan mata pencarian. Itulah yang kami maksud dengan transisi yang adil. 

Salah satu fokus utama memastikan serikat buruh mengambil langkah strategis, KSBSl menilai bahwa pemerintah, pengusaha dan serikat buruh harus sinergi dalam kebijakan iklim nasional selaras dengan perlindungan pekerja. Mendorong investasi ramah lingkungan yang juga membuka lapangan kerja layak. Dengan rakornas KSBSl dapat memperkuat solidaritas antar serikat buruh di seluruh lndonesia untuk bersatu dalam agenda lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang berkeadilan. 

Sebelumnya acara rakornas KSBSl dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR Prof.Dr.Ir.H.Sufni Dasco Ahmad,SH.,MH didampingi Elly Rosita Silaban sebagai Presiden DPP KSBSl dan Dedi Sekjen DPP KSBSl, di tandai dengan tabuh gong sebanyak 8 kali. 

Sebelumnya dalam rangkaian rakornas KSBSl, dihadiri perwakilan pemerintah yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja R.l (lmmanuel Ebenezer), Ketua BPJS Pusat di wakili (Pramudya Iriawan Buntoro-Kanwil BPJS Bogor), jajaran pengurus DPP KSBSl dan seluruh DPW-DPC Federasi afiliasi KSBSl se lndonesia.

"Saya berterimakasih kepada DTDA (Danish Trade Union Development Agency) yang mendukung pergerakan serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak buruh di tempat kerja termasuk mengkampanyekan isu-isu yang mendunia" jelas Kaka Elly kepada portal berita nasional protesnews.com, Kamis sore (14/8/2025) usai membacakan press release di hari penutupan Rakornas KSBSl di Jakarta. 

(*suranto oc)

Perwakilan ulama mendesak Pemkab, Madina menarapkan undang- undang perda Daerah

MADINA PANYABUNGAN, sensornews.id - Perwakilan. Ulama  Mandailing Natal berharap kepada pemkab Madina di tarapkan undang- undang perda nomor 07 tahun 2023 Dan perda nomor 03 tahun 2025 tentang pemberantasan kemaksiatan & menjaga ketertiban umum.

Atas musyawarah perwakilan ulama pada hari juma'a 08-08- 2025 bertempat di mesjid Ampung Padang sigalapang jam 16,00 win, kec, panyabungan kota, kab, Madina Sumatra Utara, pesan perwakilan ulama ke pemerintah kab, madina di hadiri ulama kita perwakilan :

1 : ABUYA IBAHIM RUSLI  AL- MAKKI PIMPINAN MAJELIS TAkLIM AHBABUN NABI SAW.

2: ABUYA SAFI'I RUSLAN  PIMPINAN PONPES  IZZUE  RISALAH SIPAGA- PAGA.

3: ABUYA MHD DAUD PIMPINAN PONPES AL MUNAWWARAH MANAMBIN.

4: ABUYA ZULKARNAIN HASAN PIMPINAN PONPES SYAHRANI BARIA SALAMBUE.

5: AL USTADZ H. ABDUL AZIZ HASIBUAN  KETUA TANFIZI MAJELIS AHBABUN NABI SAW.

Perwakilan ulama Mandailing Natal berharap ke pemerintah di tegakkan Perda memberantas maksiat, judi, miras, fakter tuak & narkoba , demi keselamatan generasi penerus kita pesan dari perwakilan ulama Mandailing Natal 

Kedepan kami mewakili ulama Madina / persatuan TAZFI MAJELIS AHBABUN NABI SAW. 

Berharap kedepan kerja sama dengan Pemda Madina & tokoh masyarakat menjalin komunikasi dan mencari solusi dengan lapisan masyarakat baik tokoh masyarakat, ulama, pimpinan pondok pesantren ormas, mahasiswa, untuk menjaga mandaialing Natal.

Ini dari bahasa narkoba Prossitusi, miras, lgbt dan degradasi sosial & penurunan moral generasimuda, sesuai hasil kesepakatan beberapa ulama dan sekaligus pimpinan pondok pesantren di Madina.

menyampaikan pesanya ke Pemkab kab, Madina agar peraturan - peraturan yang ada  tentang yang berbau narkoba, minum- minuman keras, fakter tuak, cafe & hotel yang banyak melakukan bisnis tersulubung prostitusi.

Hasil keputusan Rapat pada hari juma't di Mesjid Al Muttaqin Ampung Padang Sigalapang, kec, Panyabungan, Kab. MadibaSumatra Utara, agar Perda tersebut, agar di tarapkan di bumi Gordang Sambilan oleh Pemerintah Daerah/ Satpol PP Madina

Perwakilan dari ulama kita sudah resah melihat moral di kab, Madina sudah sering terjadi pembunuhan, kedepan perwakilan ulama Madina berharap agar undang- undang terkait narkoba, judi, minum- minuman keras, atau tentang tempat maksiat kape remang- Ramang agar Segara di tertibkan / dintutup total pesanya.

Reporter :( Okis Ray/ fah)

Kondisi Perburuhan di Indonesia Menghadapi Tantangan dan Perkembangan

JAKARTA, protesnews.com - Indonesia mengalami beberapa tantangan dan perkembangan dalam sektor ketenagakerjaan. Kondisi perburuhan di Indonesia menunjukkan adanya deindustrialisasi yang mengakibatkan jumlah pekerja informal meningkat. Hal ini membuat buruh memiliki posisi tawar yang lemah dalam kebijakan perusahaan. Selain itu, kebijakan liberalisasi untuk penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja telah menimbulkan perdebatan dan tuntutan dari buruh untuk mencabut UU tersebut.

Dampak Revolusi Industri 4.0 juga menjadi perhatian dalam sektor perburuhan. Revolusi ini diprediksi dapat mengancam pekerjaan buruh di Indonesia, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif. Beberapa industri seperti otomotif dan perbankan telah mulai melakukan automasi. Meski demikian, jenis pekerjaan baru yang terkait dengan automasi akan muncul, sehingga pekerja perlu bertransisi ke pekerjaan baru dengan keterampilan yang berbeda.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi buruh Indonesia. Buruh menuntut pencabutan UU Cipta Kerja karena dianggap tidak melindungi hak-hak buruh.

Tantangan dalam penegakan hak buruh masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran hak buruh yang tidak terselesaikan dengan baik. Serikat buruh memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan membantu meningkatkan kesadaran buruh akan hak-hak mereka.

Kondisi perburuhan yang tidak stabil dapat berdampak pada perekonomian. Perlindungan hak buruh yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kestabilan ekonomi. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara perlindungan hak buruh dan penciptaan lapangan kerja. Dialog antara pemerintah, buruh, dan pengusaha penting untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Buruh memerlukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan industri. Hal ini akan membantu buruh menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, pemerintah dan serikat buruh terus berupaya mencari solusi yang tepat. Keterlibatan semua pihak dalam dialog sosial sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua.

Peningkatan kesadaran akan hak-hak buruh di kalangan pekerja juga menjadi kunci untuk memperjuangkan keadilan di tempat kerja. Edukasi dan informasi tentang hak-hak buruh harus lebih digalakkan.

Masa depan perburuhan di Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana tantangan-tantangan ini dihadapi dan bagaimana semua pihak bekerja sama untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. (FAH)

FTIA Tingkatkan Kapasitas Advokasi dengan Pelatihan Aplikasi Pengaduan Kasus

BOGOR, protesnews.com - Federasi Transportasi, Industri, dan Angkutan (FTIA) baru-baru ini mengadakan kegiatan tutorial aplikasi pengaduan advokasi kasus dengan dukungan International Labour Organization (ILO) dan fasilitasi tim RDPL. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Pajajaran, Kota Bogor pada 8-10 Agustus 2025 ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dan tim advokasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk penanganan kasus anggota secara cepat, efektif, dan terstruktur.

Dalam pelatihan interaktif ini, peserta yang terdiri dari Ketua Bidang Program DPP FTIA Feni Hanggaraini Lubis, Ketua Bidang Program PK FTIA PT.Intan Sejati Andalan Bengkalis-Riau Joice Ariska Opusunggu, dan Wakil Bendahara DPP FTIA Abel Husein diperkenalkan pada aplikasi pengaduan kasus yang dirancang untuk mempermudah pencatatan, pemantauan, dan penyelesaian kasus anggota. Materi pelatihan mencakup pengenalan aplikasi, prosedur registrasi dan akses, pengisian formulir pengaduan, alur penanganan kasus, serta evaluasi dan pelaporan.

Hasil langsung dari kegiatan ini meliputi pemahaman penggunaan aplikasi oleh 3 orang pengurus dan tim advokasi, tersusunnya panduan singkat penggunaan aplikasi, simulasi pengaduan kasus yang berhasil dilakukan, serta identifikasi kendala teknis awal dan solusi yang bisa diterapkan.

Diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas tim advokasi FTIA dalam menangani kasus secara cepat dan terstruktur, meningkatnya akurasi data kasus anggota, terbangunnya sistem advokasi digital yang transparan dan akuntabel, serta meningkatnya kepercayaan anggota terhadap pelayanan advokasi federasi.      

Kegiatan ini menunjukkan komitmen FTIA dalam meningkatkan pelayanan advokasi bagi anggota dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya aplikasi pengaduan kasus, FTIA dapat lebih responsif dalam menangani permasalahan yang dihadapi anggota di lapangan. Dukungan dari ILO juga menegaskan pentingnya penerapan standar internasional dalam advokasi hak-hak pekerja di sektor transportasi, industri, dan angkutan.

Dalam jangka panjang, implementasi aplikasi pengaduan kasus ini diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi FTIA dalam memperkuat sistem advokasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan teknologi yang lebih canggih dan terstruktur, FTIA dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. (FAH)

Panglima TNI Mutasi dan Rotasi 42 Perwira Tinggi TNI

JAKARTA, protesnews.com-(Puspen TNI). Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 42 Perwira Tinggi (Pati) TNI. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan di lingkungan TNI. Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1001/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Dari total 42 Pati yang dimutasi, sebanyak 21 berasal dari TNI Angkatan Darat, 9 dari TNI Angkatan Laut, dan 12 dari TNI Angkatan Udara. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian organisasi terhadap tantangan strategis yang terus berkembang, sekaligus untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok TNI di semua matra.

Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian, antara lain Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, Gubernur Akademi Militer (Akmil), dan Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapa AD). Selain itu, mutasi juga mencakup jabatan-jabatan penting di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, satuan pendidikan, satuan operasional, serta penugasan lintas institusi lainnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari sistem pembinaan karier yang sehat dan terukur. “Mutasi ini tidak hanya menyangkut pergeseran jabatan, tetapi juga merupakan strategi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memperkuat struktur organisasi TNI secara menyeluruh,” ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 6 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Kapuspen menjelaskan bahwa melalui kebijakan ini, TNI terus mendorong peningkatan profesionalisme, soliditas, dan kapabilitas satuan di seluruh jajaran. Hal ini penting untuk menjaga kesiapan operasional serta mendukung pelaksanaan tugas dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan mutasi ini sekaligus menjadi wujud komitmen TNI dalam menempatkan sumber daya manusia terbaik pada posisi yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi. Proses ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, integritas, serta kesiapan dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

( RED,TON )

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Regulasi Data Center demi Kedaulatan Digital Nasional

JAKARTA, protesnews.com -  Jakarta, 7 Agustus 2025 — Dalam forum Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Kemenko Polkam menegaskan pentingnya penguatan regulasi pembangunan data center sebagai langkah konkret memperkuat kedaulatan digital nasional.

Hadir sebagai pembicara panel, Marsma TNI Agus Pandu Purnama selaku Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam menyampaikan bahwa pembangunan pusat data di Indonesia tidak bisa sekadar dilihat sebagai proyek infrastruktur teknologi, melainkan juga sebagai strategi geopolitik digital yang menyangkut perlindungan data publik, keamanan nasional, dan transformasi digital pemerintahan.

Dalam sesi yang turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, BKPM, dan Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO), diskusi mengerucut pada sejumlah tantangan nyata yang dihadapi industri. Mulai dari prosedur impor peralatan yang memakan waktu panjang dan memicu lonjakan biaya, tumpang tindih aturan perizinan antara pusat dan daerah, hingga belum optimalnya penerapan insentif fiskal untuk sektor pusat data.

Pemerintah melalui Kemenko Polkam menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Pandu menjelaskan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan dual-track dalam pengembangan pusat data—yakni dengan memprioritaskan kemandirian nasional untuk pengelolaan data strategis, namun tetap membuka ruang bagi investasi global yang patuh pada regulasi dan standar keamanan nasional.

Ia menambahkan, sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan infrastruktur digital. Kemenko Polkam, melalui fungsi koordinatifnya, terus menjembatani kepentingan lintas sektor agar proses perizinan berjalan efisien dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Pandu menekankan bahwa data center harus menjadi bagian integral dari peta jalan transformasi digital Indonesia, termasuk dalam layanan publik dan sektor pertahanan-keamanan.

Dalam penutupnya, Pandu menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dari negara tetangga hanya karena rumitnya birokrasi dan kebijakan yang tidak adaptif. Pemerintah, katanya, tengah menyusun ulang sejumlah regulasi kunci agar lebih ramah investasi, tetapi tetap berpihak pada kedaulatan data dan kepentingan nasional.

“Regulasi tak boleh menjadi penghambat. Kita butuh kebijakan yang progresif dan terkoordinasi, agar Indonesia bisa menjadi pusat kekuatan digital regional yang mandiri dan aman,” tegasnya.

Forum DTI-CX 2025 menjadi ajang strategis yang mempertemukan regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk bersama-sama membangun ekosistem data center nasional yang tangguh—bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi kedaulatan dan keberlanjutan. 

(M.Arif/FAH)