Bupati Simalungun Kukuhkan Anggota Paskibraka 2025

SIMALUNGUN, sensornews.id - Setelah menjalani proses pendidikan dan pelatihan intensif, para calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Simalungun resmi dikukuhkan.

Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bertempat di Balei Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, pada Sabtu (16/8/2025).

Turut hadir dalam acara ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah pimpinan perangkat daerah, para keluarga anggota Paskibraka, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa anggota Paskibraka adalah putra-putri terbaik bangsa yang mendapat kehormatan melaksanakan tugas mulia, yakni mengibarkan Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Bendera Merah Putih adalah simbol kedaulatan negara, lambang kesatuan dan persatuan bangsa, serta semangat perjuangan para pahlawan. Kalian adalah pewaris semangat perjuangan itu,” ujar Bupati.

Bupati juga berpesan agar para anggota Paskibraka senantiasa menjaga kehormatan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

“Jadikan pengalaman sebagai anggota Paskibraka sebagai bekal berharga untuk meraih kesuksesan di masa depan,” pesan Bupati.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada para anggota Paskibraka agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik.

Pengukuhan Paskibraka ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta pelatihan, pengikatan kendit di pinggang, pemasangan Hipolet di bahu dan pin merah putih didada sebelah kiri secara simbolik kepada perwakilan Paskibraka oleh Bupati Simalungun.

Usai melakukan pengukuhan, Bupati bersama unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan perangkat daerah membagikan bendera merah putih kepada pengemudi kendaraan dan masyarakat.(David)

Bagikan Ratusan Bendera Merah Putih: Koalisi Mahasiswa Demokrasi Indonesia Meriahkan Hut-80 RI

KOTA SERANG, sensornews.id - Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Koalisi Mahasiswa Demokrasi Indonesia (Banten) lakukan kegiatan pembagian bendera Merah Putih kepada pengguna jalan dan pertokoan di sekitar Jalan Ciceri Kota Serang, pada Sabtu (16/8/2025).

Ada sebanyak kurang lebih 200 bendera Merah Putih telah dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk rasa nasionalisme yang tinggi, sekaligus sebagai bentuk patriotisme Mahasiswa dalam menyambut HUT yang ke-80. 

Bendera ini dibagikan kepada pengendara kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang belum memasang bendera, serta pertokoan yang belum mengibarkan bendera Merah Putih.

Seperti dijelaskan Dedi Mulyadi, selaku ketua Koalisi Mahasiswa Demokrasi Indonesia (Banten) mengatakan bahwa tujuannya ialah, selain untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan juga menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Ini sebagai bentuk penghormatan Kami para mahasiswa yang tergabung di Koalisi Mahasiswa Demokrasi Indonesia, langkah komitmen kami selaku Mahasiswa untuk meneruskan perjuangan," ujarnya.

Hanya inilah bukti patriotisme dan nasionalisme yang bisa kami lakukan dalam menyambut HUT_RI ke-80 dan mengenang jasa para pahlawan nasional terdahulu, pungkas Dedi Mulyadi, selaku Ketua Koalisi Mahasiswa Demokrasi Indonesia.

Selanjutnya terpantau juga dilapangan bahwa Aksi ini cukup mendapatkan sambutan positif dari masyarakat, khususnya para pengemudi kendaraan. Bahkan banyak pengendara dan pemilik toko yang langsung memasang bendera usai menerima pembagian tersebut. 

"Semoga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat bersama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat, dan selalu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa," papar Budiman, sebagai salah satu pemilik ruko yang asa di sekitaran bunderan Ciceri.

Waryatmo

Satgas Yonif 700/WYC Pos Kodim Persiapan Bantu Rehab Rumah Warga di Kampung Wako

PUNCAK, sensornews.id — Prajurit TNI dari Satgas Yonif 700/Wira Yudha Cakti (WYC) melalui Pos Kodim Persiapan kembali menunjukkan wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat di wilayah penugasan. Kali ini, para prajurit melaksanakan kegiatan Binter terbatas berupa karya bakti membantu merehab rumah milik Bapak Roi Tabuni di Kampung Wako, Distrik Gome, Kabupaten Puncak.(Kamis 14/08/2025)

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Danpos Koper Letda Inf Herman K, yang turut memegang gergaji mesin, memaku papan, dan mengangkat bahan bangunan bersama warga. Di bawah terik matahari dan latar pegunungan yang indah, suasana gotong royong terasa begitu hangat. TNI dan masyarakat bahu-membahu memperbaiki lantai dan dinding rumah agar lebih layak huni.

Danpos Koper Letda Inf Herman K menjelaskan bahwa bantuan ini adalah bagian dari upaya TNI untuk selalu hadir di tengah rakyat.

 “Kami ingin keberadaan TNI di sini membawa manfaat nyata. Tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga membantu meringankan beban warga, apalagi untuk kebutuhan pokok seperti rumah tinggal. Semoga hasil kerja hari ini bisa membuat Bapak Roi dan keluarganya lebih nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Bapak Roi Tabuni mengaku sangat bersyukur dan terharu dengan bantuan yang diberikan.

 “Terima kasih banyak untuk Bapak TNI. Saya tidak sanggup kalau harus perbaiki sendiri, tapi dengan bantuan ini rumah saya bisa jadi lebih baik. Kami merasa TNI benar-benar keluarga kami di sini,” ungkapnya sambil tersenyum.

Karya bakti ini menjadi bukti bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat bukan sekadar slogan, melainkan aksi nyata yang terus dijaga di setiap langkah pengabdian di Tanah Papua.(Ef)

Autentikasi: Pen Satgas Pamtas RI-PNG Mobile Yonif 700 Wira Yudha Cakti

PRABOWO: TUJUAN KEMERDEKAAN lNDONESlA BUKAN HANYA KEBEBASAN DARI PENJAJAHAN

JAKARTA, protenews.com- Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR R.I dan Sidang Bersama DPR R.I serta DPD R.I pada Jumat (15/8/2025).

Prabowo Subianto, memuji pencapaian masing-masing presiden, yakni Soekarno mempersatukan dan mempertahankan NKRI serta mengintegrasikan Irian Barat, Soeharto meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan kemiskinan ekstrem melalui pembangunan ekonomi yang merata, B.J.Habibie menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998 dan memperkenalkan teknologi tinggi, Abdurrahman Wahid memperkokoh kerukunan antar-suku, agama dan ras, Megawati Soekarnoputri memulihkan ekonomi pasca-krisis dan menginisiasi pemilu langsung pertama, Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan konflik Aceh dan menghadapi krisis keuangan global 2008, Joko Widodo membangun infrastruktur strategis, menangani pandemi Covid-19 serta merintis Ibu Kota Nusantara.

Prabowo Subianto, menekankan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan tetapi juga tentang terbebas dari kemiskinan, kelaparan dan penderitaan. Pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Prabowo Subianto membahas upaya pemerintahannya untuk memberantas korupsi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun ekonomi yang lebih baik.

Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh presiden terdahulu atas kontribusi mereka dalam membangun bangsa lndonesia. 

(*ranto)

KSBSI Gelar Rakornas, Transisi Energi dan Perlindungan Pekerja Berkeadilan

JAKARTA, protesnews.com- Rapat koordinasi nasional KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh lndonesia) digelar selama tiga hari pada 12,13,14 Agustus 2025 di Qasis Amir hotel jalan Senen Raya Kav No.135-137 Jakarta Pusat.

Rakornas KSBSI tahun 2025 ini dengan tema Memperkuat Gerakan Buruh Untuk Menyongsong Era Pekerjaan Baru. Agenda kegiatan Rakornas KSBSl diisi pula workshop nasional KSBSl menuju upah layak melalui implementasi struktur skala upah. 

Dengan semangat solidaritas kesetiakawanan KSBSl diharapkan dapat menghasilkan program dan kegiatan yang lebih kongkret, konstruktif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota buruh di era pekerjaan baru. KSBSl terus membangun jalinan kemitraan strategis dengan pemerintah, pengusaha dan serikat buruh harus bekerjasama.

Salah satu fokus memastikan serikat buruh mengambil langkah strategis, KSBSI menilai sinergi dalam kebijakan iklim nasional selaras dengan perlindungan pekerja. Mendorong investasi ramah lingkungan yang juga membuka lapangan kerja layak. 

KSBSl menyerukan agar pemerintah segera menyusun peta jalan transisi energi yang memasukan aspek perlindungan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan dan standar upah layak bagi pekerja di sektor yang terdampak perubahan iklim maupun transisi energi. 

Presiden KSBSl Elly Rosita Silaban, menyatakan "Bahwa perubahan iklim telah memberikan dampak nyata bagi dunia kerja" paparnya.

Dijelaskan Elly, Transisi menuju ekonomi hijau adalah sebuah keniscayaan, namun prosesnya harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja seperti menyediakan pelatihan dan keterampilan baru serta menjamin keberlanjutan mata pencarian. Itulah yang kami maksud dengan transisi yang adil. 

Salah satu fokus utama memastikan serikat buruh mengambil langkah strategis, KSBSl menilai bahwa pemerintah, pengusaha dan serikat buruh harus sinergi dalam kebijakan iklim nasional selaras dengan perlindungan pekerja. Mendorong investasi ramah lingkungan yang juga membuka lapangan kerja layak. Dengan rakornas KSBSl dapat memperkuat solidaritas antar serikat buruh di seluruh lndonesia untuk bersatu dalam agenda lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang berkeadilan. 

Sebelumnya acara rakornas KSBSl dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR Prof.Dr.Ir.H.Sufni Dasco Ahmad,SH.,MH didampingi Elly Rosita Silaban sebagai Presiden DPP KSBSl dan Dedi Sekjen DPP KSBSl, di tandai dengan tabuh gong sebanyak 8 kali. 

Sebelumnya dalam rangkaian rakornas KSBSl, dihadiri perwakilan pemerintah yakni Wakil Menteri Tenaga Kerja R.l (lmmanuel Ebenezer), Ketua BPJS Pusat di wakili (Pramudya Iriawan Buntoro-Kanwil BPJS Bogor), jajaran pengurus DPP KSBSl dan seluruh DPW-DPC Federasi afiliasi KSBSl se lndonesia.

"Saya berterimakasih kepada DTDA (Danish Trade Union Development Agency) yang mendukung pergerakan serikat buruh untuk memperjuangkan hak-hak buruh di tempat kerja termasuk mengkampanyekan isu-isu yang mendunia" jelas Kaka Elly kepada portal berita nasional protesnews.com, Kamis sore (14/8/2025) usai membacakan press release di hari penutupan Rakornas KSBSl di Jakarta. 

(*suranto oc)

Perwakilan ulama mendesak Pemkab, Madina menarapkan undang- undang perda Daerah

MADINA PANYABUNGAN, sensornews.id - Perwakilan. Ulama  Mandailing Natal berharap kepada pemkab Madina di tarapkan undang- undang perda nomor 07 tahun 2023 Dan perda nomor 03 tahun 2025 tentang pemberantasan kemaksiatan & menjaga ketertiban umum.

Atas musyawarah perwakilan ulama pada hari juma'a 08-08- 2025 bertempat di mesjid Ampung Padang sigalapang jam 16,00 win, kec, panyabungan kota, kab, Madina Sumatra Utara, pesan perwakilan ulama ke pemerintah kab, madina di hadiri ulama kita perwakilan :

1 : ABUYA IBAHIM RUSLI  AL- MAKKI PIMPINAN MAJELIS TAkLIM AHBABUN NABI SAW.

2: ABUYA SAFI'I RUSLAN  PIMPINAN PONPES  IZZUE  RISALAH SIPAGA- PAGA.

3: ABUYA MHD DAUD PIMPINAN PONPES AL MUNAWWARAH MANAMBIN.

4: ABUYA ZULKARNAIN HASAN PIMPINAN PONPES SYAHRANI BARIA SALAMBUE.

5: AL USTADZ H. ABDUL AZIZ HASIBUAN  KETUA TANFIZI MAJELIS AHBABUN NABI SAW.

Perwakilan ulama Mandailing Natal berharap ke pemerintah di tegakkan Perda memberantas maksiat, judi, miras, fakter tuak & narkoba , demi keselamatan generasi penerus kita pesan dari perwakilan ulama Mandailing Natal 

Kedepan kami mewakili ulama Madina / persatuan TAZFI MAJELIS AHBABUN NABI SAW. 

Berharap kedepan kerja sama dengan Pemda Madina & tokoh masyarakat menjalin komunikasi dan mencari solusi dengan lapisan masyarakat baik tokoh masyarakat, ulama, pimpinan pondok pesantren ormas, mahasiswa, untuk menjaga mandaialing Natal.

Ini dari bahasa narkoba Prossitusi, miras, lgbt dan degradasi sosial & penurunan moral generasimuda, sesuai hasil kesepakatan beberapa ulama dan sekaligus pimpinan pondok pesantren di Madina.

menyampaikan pesanya ke Pemkab kab, Madina agar peraturan - peraturan yang ada  tentang yang berbau narkoba, minum- minuman keras, fakter tuak, cafe & hotel yang banyak melakukan bisnis tersulubung prostitusi.

Hasil keputusan Rapat pada hari juma't di Mesjid Al Muttaqin Ampung Padang Sigalapang, kec, Panyabungan, Kab. MadibaSumatra Utara, agar Perda tersebut, agar di tarapkan di bumi Gordang Sambilan oleh Pemerintah Daerah/ Satpol PP Madina

Perwakilan dari ulama kita sudah resah melihat moral di kab, Madina sudah sering terjadi pembunuhan, kedepan perwakilan ulama Madina berharap agar undang- undang terkait narkoba, judi, minum- minuman keras, atau tentang tempat maksiat kape remang- Ramang agar Segara di tertibkan / dintutup total pesanya.

Reporter :( Okis Ray/ fah)

Kondisi Perburuhan di Indonesia Menghadapi Tantangan dan Perkembangan

JAKARTA, protesnews.com - Indonesia mengalami beberapa tantangan dan perkembangan dalam sektor ketenagakerjaan. Kondisi perburuhan di Indonesia menunjukkan adanya deindustrialisasi yang mengakibatkan jumlah pekerja informal meningkat. Hal ini membuat buruh memiliki posisi tawar yang lemah dalam kebijakan perusahaan. Selain itu, kebijakan liberalisasi untuk penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja telah menimbulkan perdebatan dan tuntutan dari buruh untuk mencabut UU tersebut.

Dampak Revolusi Industri 4.0 juga menjadi perhatian dalam sektor perburuhan. Revolusi ini diprediksi dapat mengancam pekerjaan buruh di Indonesia, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif. Beberapa industri seperti otomotif dan perbankan telah mulai melakukan automasi. Meski demikian, jenis pekerjaan baru yang terkait dengan automasi akan muncul, sehingga pekerja perlu bertransisi ke pekerjaan baru dengan keterampilan yang berbeda.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi buruh Indonesia. Buruh menuntut pencabutan UU Cipta Kerja karena dianggap tidak melindungi hak-hak buruh.

Tantangan dalam penegakan hak buruh masih menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran hak buruh yang tidak terselesaikan dengan baik. Serikat buruh memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan membantu meningkatkan kesadaran buruh akan hak-hak mereka.

Kondisi perburuhan yang tidak stabil dapat berdampak pada perekonomian. Perlindungan hak buruh yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kestabilan ekonomi. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara perlindungan hak buruh dan penciptaan lapangan kerja. Dialog antara pemerintah, buruh, dan pengusaha penting untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Buruh memerlukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan adaptasi terhadap perubahan industri. Hal ini akan membantu buruh menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh, pemerintah dan serikat buruh terus berupaya mencari solusi yang tepat. Keterlibatan semua pihak dalam dialog sosial sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua.

Peningkatan kesadaran akan hak-hak buruh di kalangan pekerja juga menjadi kunci untuk memperjuangkan keadilan di tempat kerja. Edukasi dan informasi tentang hak-hak buruh harus lebih digalakkan.

Masa depan perburuhan di Indonesia akan sangat bergantung pada bagaimana tantangan-tantangan ini dihadapi dan bagaimana semua pihak bekerja sama untuk menciptakan kondisi kerja yang lebih baik. (FAH)