DPP - FTIA MengapresiasiWorkshop Menghadapi Perubahan Iklim dengan Transisi yang Adil: Membangun Jaringan Kerja Antar Stakeholder untuk Masa Depan Kerja yang Berkeadilan

JAKARTA, protesnews.com - KSBSI dan KSPI menyelenggarakan seminar Just Transition (transisi yang adil) pada tanggal 20 - 21 Oktober 2025 di Jakarta.(22/10/25)

Workshop dihadiri oleh Siti Napsiah - Bendahara Dewan Pengurus Cabang Federasi Transportasi, Industri Dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC - FTIA - KSBSI), Kab.Tangerang - Banten. Dan Fahri, S.E Wakil Ketua Bidang Konsolidasi DPP - FTIA - KSBSI serta dihadiri seluruh federasi afiliasi dari kedua konfederasi buruh tersebut.Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi dan langkah konkret dalam menghadapi transisi menuju ekonomi hijau yang adil, dengan menempatkan pekerja sebagai pusat perubahan. 

Para peserta seminar berdiskusi mengenai pentingnya menciptakan pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta mengembangkan keterampilan baru bagi tenaga kerja di era krisis iklim saat ini.

Workshop ini juga menekankan perlunya dialog sosial yang kuat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan sinergi antara KSBSI dan KSPI dalam memperjuangkan kepentingan pekerja di tengah tantangan perubahan iklim dan ekonomi global.

Dalam sambutannya Elly Rosita Silaban sebagai Presiden KSBSI menyampaikan terima kasih kepada DTDA (Danish Trade Union Development Agency) atas dukungannya kepada gerakan serikat buruh di Indonesia. 

Dukungan tidak hanya dalam bentuk program, tetapi bentuk nyata dari komitmen bersama untuk membangun masa depan kerja yang berkeadilan di tengah tantangan global.

Realitas yang tak bisa dihindari, yakni krisis iklim bukan lagi isu masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi sekarang.Kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, dan kerusakan lingkungan membawa dampak langsung terhadap kehidupan dan pekerjaan jutaan pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, energi, transportasi, dan manufaktur membawa dampak langsung terhadap kehidupan dan pekerjaan jutaan pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, energi, transportasi, dan manufaktur menjadi yang paling rentan. Pekerja di sektorsektor ini bukan hanya menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga risiko terhadap kesehatan, penghasilan, dan keberlangsungan hidup keluarganya menjadi yang paling rentan. Pekerja di sektor-sektor ini bukan hanya menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga risiko terhadap kesehatan, penghasilan, dan keberlangsungan hidup keluarganya. 

Inilah sebabnya mengapa transisi yang adil menjadi sangat penting. Begitu juga transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknologi atau investasi, tetapi harus menempatkan manusia dan pekerja di pusat perubahan itu, serta memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak menciptakan pengangguran baru, tidak memperdalam kesenjangan sosial, dan tidak mengorbankan hak-hak pekerja.

Sebaliknya, transisi ini harus menjadi peluang untuk menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat perlindungan sosial, dan mendorong keterampilan baru bagi tenaga kerja.

Namun, mewujudkan transisi yang adil tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan dialog sosial yang kuat dan partisipasi semua pihak baik pemerintah, pengusaha, serikat buruh, akademisi, dan masyarakat sipil. Karena setiap sektor memiliki karakteristik, kepentingan, dan tantangan yang berbeda. Misalnya, di sektor energi, transisi berarti pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan; di sektor industri, berarti efisiensi dan perubahan rantai pasok; sementara di sektor pertanian dan perikanan, berarti adaptasi terhadap iklim ekstrem dan perlindungan terhadap komunitas pedesaan.

Setiap transisi ini harus disertai kebijakan yang melindungi pekerja, memperkuat dialog sosial, dan memastikan keberlanjutan usaha.

Ketua Umum DPP-FTIA Efendi Lubis mengatakan mendukung dan mengapresiasi kegiatan DTDA ini. Dan Kegiatan ini menekankan pentingnya membangun jaringan kerja (networking) antara pemangku kepentingan.

(Direktur Operasional)

FTIA Bersama Pengurus Serikat Buruh Se-Jabodetabek, Hadiri Pelatikan K3 Dirjen Kemennaker

JAKARTA, protesNews.com- FTIA (Federasi, Transportasi, lndustri, Angkutan) dan pengurus Serikat Buruh lainnya se-Jabodetabek mengikuti pelatihan dan sosialisasi K3 yang diselenggarakan  kantor Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan R.I pada Senin pagi (19/10/2025).

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, termasuk penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang tepat untuk mencegah kecelakaan kerja. 

Bertempat di dalam gedung theatere Wisma Bisnis lslamic Centere jalan Kramat Raya No.1 Jakarta Utara, hadir sebagai narasumber seperti Ambi Pradiptha,S.KM, K.K.K pengajar lstruktur K3, dan Cut Adee Opie R dari Pengawas Ketenagakerjaan R.l.

Pelatihan ini memberikan pengetahuan berharga tentang K3, dalam paparannya Indra SH, M.H, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan R.I, menyatakan "Pentingnya peran pengurus Serikat Buruh dan pekerja dalam meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja" ujarnya saat mengawali acara pembukaan sosialisasi K3 didampingi Rinaldi Umar, SH, M.H dari Dirjen Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan R.l.

Salah satu pengurus Serikat Buruh yang ditemui Fenny Hanggraeni Lubis, kepada awak media online menjelaskan "Unsur dari pengurus FTIA yang mengikuti pelatihan K3 dari DPC Jakarta Barat, DPC Jakarta Pusat, DPC Bekasi Raya, DPC Tangerang, dan dari berbagai organisasi pekerja lainnya juga turut hadir" jelas Fenny selaku Ketua Bidang Program DPP FTIA. 

Dari pantauan protesnews.com di lokasi acara, kegiatan sosialisasi K3 ini diakhiri dengan foto bersama dari seluruh unsur peserta Pengurus Buruh dan perwakilan pekerja usai acara penutupan. 

(*ocong)

"Menghadapi Perubahan Iklim dengan Transisi yang Adil: Membangun Jaringan Kerja Antar-Stakeholder untuk Masa Depan Kerja yang Berkeadilan"

 

JAKARTA, sensornews.id – KSBSI dan KSPI menyelenggarakan seminar Just Transition (transisi yang adil) pada tanggal 20–21 Oktober 2025 di Hotel Park Live, Mangga Besar, Jakarta. 

Seminar diikuti oleh seluruh federasi dari kedua konfederasi buruh tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi dan langkah konkret dalam menghadapi transisi menuju ekonomi hijau yang adil, dengan menempatkan pekerja sebagai pusat perubahan. Para peserta seminar berdiskusi mengenai pentingnya menciptakan pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta mengembangkan keterampilan baru bagi tenaga kerja di era krisis iklim saat ini.

Seminar ini juga menekankan perlunya dialog sosial yang kuat dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan sinergi antara KSBSI dan KSPI dalam memperjuangkan kepentingan pekerja di tengah tantangan perubahan iklim dan ekonomi global.

Dalam sambutannya  Elly Rosita Silaban sebagai Presiden KSBSI menyampaikan terima kasih kepada DTDA ( Danish Trade Union Development Agency)

atas dukungannya kepada gerakan serikat buruh di Indonesia.

Dukungan tidak hanya dalam bentuk program, tetapi bentuk nyata dari komitmen bersama untuk membangun masa depan kerja yang berkeadilan di tengah tantangan global. 

Realitas yang tak bisa dihindari, yakni krisis iklim bukan lagi isu masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi sekarang.

Kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, dan kerusakan lingkungan membawa dampak langsung terhadap kehidupan dan pekerjaan jutaan pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, energi, transportasi, dan manufaktur menjadi yang paling rentan. Pekerja di sektor-sektor ini bukan hanya menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga risiko terhadap kesehatan, penghasilan, dan keberlangsungan hidup keluarganya.

Inilah sebabnya mengapa transisi yang adil menjadi sangat penting.

Begitu juga transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknologi atau investasi, tetapi harus menempatkan manusia dan pekerja di pusat perubahan itu, serta memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak menciptakan pengangguran baru, tidak memperdalam kesenjangan sosial, dan tidak mengorbankan hak-hak pekerja.

Sebaliknya, transisi ini harus menjadi peluang untuk menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat perlindungan sosial, dan mendorong keterampilan baru bagi tenaga kerja.

Namun, mewujudkan transisi yang adil tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan dialog sosial yang kuat dan partisipasi semua pihak — pemerintah, pengusaha, serikat buruh, akademisi, dan masyarakat sipil.

Karena setiap sektor memiliki karakteristik, kepentingan, dan tantangan yang berbeda. Misalnya, di sektor energi, transisi berarti pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan;

di sektor industri, berarti efisiensi dan perubahan rantai pasok;

sementara di sektor pertanian dan perikanan, berarti adaptasi terhadap iklim ekstrem dan perlindungan terhadap komunitas pedesaan.

Setiap transisi ini harus disertai kebijakan yang melindungi pekerja, memperkuat dialog sosial, dan memastikan keberlanjutan usaha.

Kegiatan ini menekankan pentingnya membangun jaringan kerja (networking) antara pemangku kepentingan. 

Ketua Umum DPP-FTIA Efendi Lubis mengatakan mendukung dan mengapresiasi kegiatan DTDA ini.(Fahri)

DPD Partai Golkar kab. Simalungun merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Golkar, senin 20 Oktober 2025 di kantor Dewan Pengurus Daerah partai golkar kabupaten simalungun

SIMALUNGUN, protesnews.com - Acaranya beragam kegiatan , mulai ziarah ke makam pahlawan, hingga santunan anak yatim, pemotongan nasi tumpeng dan pemberian tali asih berupa sembako di HUT ke 61 partai Golkar yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2025 hari ini. 

Perayaannya bukan hanya dilaksanakan hari ini, melainkan jauh jauh hari sejak dua pekan lalu dengan rangkaian cek kesehatan gratis bagi masyarakat, donor darah, dan pembagian sembako. 

Puji syukur hari ini 20 Oktober 2025 usia Golkar sudah 61 tahun dan sudah tentu partai yang sangat mapan. 

HUT Partai Golkar hari ini dihadiri seluruh pengurus DPD Golkar kabupaten simalungun   , sesepuh Golkar bapak H. Sahmidun Saragih, PK (Pengurus Kecamatan), Hasta Karya partai golkar yang mendirikan dan yang di dirikan , undangan masyarakat, dan anak yatim. 

Sambutan ketua DPD partai Golkar simalungun Bpk Timbul jaya  sibarani SH menyampaikan bahwa kejayaan golkar pada masa orde Baru di simalungun tidak bisa dipertahankan pada tahun 1999 paska Reformasi 1998,Namun pada tahun 2004 partai Golkar di kab. simalungun sukses meraih kemenangan dan bisa menduduki ketua dan wakil ketua DPRD simalungun hingga tahun 2009.

Namun pada tahun 2010-2019 partai Golkar kembali mengalami kekalahan. 

Baru ditahun 2019-2024 dan sampai sekarang partai golkar kembali meraih kejayaan dengan kemenangan dua kali berturut turut dibawah komando bapak Timbul Jaya sibarani sebagai ketua partai golkar kabupaten simalungun, terbukti praksi Golkar mendapat 15 kursi di DPRD kab. Simalungun pada pemilu tahun 2024 dengan raihan suara terbanyak dan menduduki ketua DPRD Simalungun saat ini .

kita sangat optimis pada pemilu 2029 partai golkar di simalungun akan semakin jaya , ungkap timbul jaya sibarani. 

Bapak H. Sahmidun Saragih selaku penasehat DPD II partai Golkar kabupaten simalungun dlm sambutannya, keberhasilan partai golkar hari ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun kemenangan partai golkar di simalungun lahir dari kerja keras melalui sistem penggalangan umum, sistem penggalangan teritorial dan sistem penggalangan khusus di setiap elemen masyarakat. 

Soliditas antar pengurus kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa/nagori harus di bangun dan ditingkatkan dan selalu peduli terhadap persoalan ekonomi sosial dan pembangunan ditengah tengah masyarakat,dengan model konsolidasi aktip dan berkesinambungan saya yakin partai golkar akan tetap jaga di kabupaten simalungun dan diakhiri 

Selamat hari ulang tahun partai golkar ke-61 golkar solit Indonesia maju. 

Ketua praksi partai golkar kab. Simalungun bapak Aprimo Sibarani SE selalu ketua panitia mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas terlaksananya dengan baik dan lancar acara perayaan HUT Golkar ke-61 di Kantor DPD II partai Golkar kabupaten Simalungun.

Mari kita pertahankan kemenangan partai golkar di kabupaten simalungun hari ini dan masa yang akan datang. Pantauan di lokasi Acara perayaan HUT partai golkar  sangat di sambut sangat antusias oleh masyarakat semoga partai golkar semakin jaya dan maju sembari mengucapkan terimakasih atas bantuan sembako yang diterimanya ungkap salah satu warga. (MG)

POLDA METRO JAYA APEL BERSAMA ORMAS 'JAGA JAKARTA'

JAKARTA, protesNews.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Edi Asep Suheri, memimpin apel siaga kamtibmas dengan tema 'Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta' di lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).

Apel yang dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta.

Program Jaga Jakarta, memiliki empat pilar utama, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban, (1) Jaga Lingkungan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, (2) Jaga Aturan, menghormati dan mematuhi aturan yang berlaku, (3) Jaga Amanah menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh warga.

(*nuralim/Alek)

12 AWAK KAPAL LCT CITA XX MASIH HILANG SEJAK JULI 2024.NEGARA DIAM

 

JAKARTA, sensornews.id - Serikat Awak Kapal Transfortasi indonesi (SAKTI): Pemerintah Telah Gagal Melindungi Anak Bangsa di Laut dan sudah lebih dari satu tahun sejak kapal LCT CITA XX dilaporkan hilang kontak pada 17 Juli 2024 di
perairan Papua, dengan 12 orang awak kapal dan penumpang di atasnya. Hingga kini, tidak ada titik terang mengenai status para awak kapal, dan negara belum memberikan kejelasan apapun kepada keluarga korban. (8/10/25)

Serikat Pekerja Pelaut SAKTI, bersama Lawyer Yogie Pajar Suprayogi dkk, telah melakukan berbagai langkah advokasi, mulai dari menyampaikan laporan ke DPR RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Markas Besar Polri, hingga Komnas HAM. Namun, belum ada langkah konkret maupun hasil penyelidikan yang mampu menjawab nasib 12 anak bangsa yang hilang tersebut. 

Pembiaran oleh Negara 

Ketua Umum SAKTI, Syofyan Razali, menyatakan bahwa sikap diam pemerintah merupakan bentuk pembiaran dan kegagalan negara dalam melindungi warganya di laut. 

“Sudah lebih dari setahun, tidak ada informasi resmi, tidak ada investigasi terbuka, dan tidak ada kejelasan bagi keluarga korban. Ini bukan hanya soal kecelakaan pelayaran, tapi kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi setiap warga negara. Negara tidak boleh abai terhadap nyawa 12 orang yang hilang,” ujar Syofyan Razali di Jakarta, Rabu (8/10). 

Advokasi ke Komnas HAM 

Sebagai bagian dari upaya mencari keadilan, SAKTI bersama HRWG (Human Rights Working Group) dan Lawyer Yogie Pajar Suprayogi telah mengajukan pengaduan resmi ke Komnas HAM, yang diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM, Ibu Anis Hidayah, di Ruang Rapat Asmara Nababan, Jakarta. 

Dalam laporan tersebut, SAKTI menyoroti adanya indikasi pembiaran oleh negara serta ketidakjelasan status kepemilikan kapal. Berdasarkan data, kapal LCT CITA XX masih terdaftar atas nama PT Tanjung Kumawa dalam SIUPAL, namun di lapangan kapal tersebut diketahui milik perorangan. Selain itu, terdapat sejumlah kejanggalan administratif dan dugaan pelanggaran prosedur pelayaran yang seharusnya menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. 

Tuntutan SAKTI 

Melalui siaran pers ini, SAKTI mendesak: 

1. Kementerian Perhubungan segera membuka informasi resmi terkait hasil penyelidikan dan pencarian kapal LCT CITA XX. 

2. Membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Basarnas, TNI AL, Polri, dan Komnas HAM. 

3. Melakukan audit administrasi dan status kepemilikan kapal untuk memastikan legalitas operasionalnya. 

4. Menjamin hak keluarga korban atas kejelasan status, santunan, dan kompensasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam regulasi pelaut nasional dan konvensi MLC 2006. Latar Belakang Kasus 

Kapal LCT CITA XX dilaporkan hilang kontak sejak 17 Juli 2024 di perairan Papua. Kapal tersebut membawa 12 orang awak kapal dan penumpang dan hingga kini belum ditemukan. 

Sejak kejadian, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai hasil pencarian atau investigasi. Keluarga korban hidup dalam ketidakpastian, tanpa kepastian hukum, dan tanpa dukungan nyata dari negara. 

Padahal, Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 melalui UU No. 15 Tahun 2016, yang mewajibkan negara untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan kerja awak kapal. 

Penutup 

“Kami minta Pihak Kepolisian Republik Indonesia, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dan jajarannya serius mengusut dengan tuntas kasus dugaan kecelakaan kapal LCT CITA XX yang memakan korban 12 Orang Awak Kapal. Kami melihat ada kejanggalan terkait hal tersebut karena kapal hilang kontak tanggal 17 Juli 2024, Pemilik kapal baru melaporkan peristiwa tersebut pada tanggal 20 Juli 2024 Pukul 15.30 WIT dengan isi laporan diduga dari Bapak Ezra muklis (081241837771), Jenis Kejadian Kecelakaaan Kapal, Lokasi Kejadian : 5°25'47.88"S/137°33'6.42"E, Waktu Kejadian : PD TW 15 juli 2024 pukul 13.00 WIT. Sampai dengan saat ini kasus yang ditangai Kepolisian Republik Indonesia dan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dalam posisi mandeg, diam ditempat, tidak ditangani secara professional, transparan, akuntabel dan procedural” tutur Yogi     

SAKTI menilai bahwa diamnya negara terhadap tragedi ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas perlindungan jiwa, hak atas informasi, dan hak atas keadilan bagi keluarga korban. 

“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. 12 anak bangsa hilang bukan sekadar angka - mereka adalah manusia, pekerja, dan keluarga yang menunggu keadilan. Negara harus hadir,” tegas Syofyan Razali 

(Dir Op)

Warga cisepan legokteureup desa Nyalindung Apresiasi pembangunan jalan lingkungan dari dinas Perkim dan DPRD

SUKABUMI, protesnews.com --warga kp cisepan legok teureup desa Nyalindung kecamatan Nyalindung kabupaten Sukabumi Jawa barat,menyampaikan ucapan rasa syukur dan berterimakasih kepada Dinas perumahan dan kawasan permukiman ( Perkim) dan angota DPRD atas respons mereka terhadap kebutuhan warga yang di tujukan melalui program pembangunan jalan lingkungan seperti saat ini ada nya pembangunan di kp cisepan legokteureup desa Nyalindung kecamatan Nyalindung kabupaten Sukabumi ,Senin (6-10-2025)

pada saat di laksanakan pembangunan jalan lingkungan tersebut,warga (tomas) cisepan Jejen  kepada wartapolri.com mengatakan.

"Alhamdulilah,kami warga cisepan sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Dinas Perkim pemerintah kabupaten Sukabumi dan DPRD yang telah memperhatikan kondisi infrastruktur di kp kami ini.karna di sini hampir 25 hektar sawah dan perkebunan,

dengan pembangunan pengaspalan jalan lingkungan ini bisa meningkatkan,kenyamanan dan mobilitas warga".ujar nya

"ada pun program program yang sudah berjalan di kampung ini yaitu DD,TPT dan dari relawan serta komunitas dan saat ini pengaspalan jalan dari perkim.tutupmya

perwakilan dinas perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) kabupaten sukabumi selaku pengawas Anjar (bezar) mengatakan

"Dengan kebersamaan Babinsa,babinkamtibmas,RT,RW,Kadusdan tokoh masyarakat pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan ini berjalan lancar,pembangunan pengaspalan jalan lingkungan di kp cisepan legok teureup desa Nyalindung ini total volume 886 m dengan pagu angaran sebesar Rp 144.976.000 sumberdana dari APBD pemerintah daerah kabupaten sukabumi dengan pelaksana CV.Daffa Nazwa dan program ini merupakan dari Aspirasi dewan dapil lima Golkar Bu Asri..ucap nya.

(TON/FAH)