KPK Tetap Selidiki Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Meski Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Aman

JAKARTA, ProtesNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyelidikan dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan tetap berjalan, meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan proyek tersebut tidak bermasalah. Wakil Ketua KPK menyebut tidak ada larangan bagi KPK untuk melanjutkan penyelidikan, guna memastikan kebenaran dan kepastian hukum.

Presiden Prabowo mengungkapkan kesiapannya membayar utang proyek kereta cepat sebesar Rp1,2 triliun setiap tahun, dengan sumber dana berasal dari hasil sitaan kasus korupsi yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Prabowo juga meminta agar proyek kereta cepat dapat dilanjutkan hingga Surabaya dan Banyuwangi, Jawa Timur, guna mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah timur Pulau Jawa.

Rosan Roeslani, perwakilan pemerintah, menjelaskan bahwa telah disiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional proyek berjalan berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara. Salah satu skemanya adalah subsidi Public Service Obligation (PSO) yang bersumber dari APBN, digunakan untuk membiayai prasarana dan operasional proyek.

Sejumlah pengamat menilai rencana menggunakan uang hasil sitaan korupsi untuk melunasi utang proyek bertentangan dengan kebijakan Menteri Keuangan yang menolak penggunaan APBN untuk hal tersebut.

Pakar kebijakan publik Agus Pambagio juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melanjutkan proyek ke Surabaya dan Banyuwangi tanpa kajian matang, mengingat sejumlah perizinan dan kesiapan infrastruktur belum maksimal. (Fahri)