Charles Honoris Wakil Ketua Komisi IX DPR Sosialisaikan BPJS TK ke Wilayah Tanah Sereal

 

JAKARTA, protesnews.com- Rombongan relawan Rumah Konstituen Charles Honoris Komisi IX DPR  berkunjung ke wilayah Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan. 

Dalam acara ini, Bunda Eva dari staf relawan Rumah Konstituen menjelaskan bahwa Charles Honoris membidangi Kementerian Kesehatan dan BPJS JKN serta Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Acara kunjungan ini didampingi Farid dan Dani dari perwakilan BPJS Cabang Grogol Petamburan Jakarta Barat, lndri Putri Kasipem Kelurahan Tanah Sereal, Bhabinsa Serka TNl M.Kadar, Ketua RW 08 Amir Hamzah, Ketua RW 012 Andre dan 120 warga yang hadir, Jumat siang (13/6/2025).

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada sejumlah warga tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya bagi pekerja.

Salah satu peserta, Suranto OC Ketua DPC FTIA (Federasi Transortasi lndustri Angkutan) Kota Jakarta Barat, mengapresiasi kehadiran Charles Honoris meski anggota Komisi lX DPR tidak hadir secara langsung. 

Pria warga RT 008 RW 08 Tanah Sereal, berharap "Warga Tanah Sereal dapat memahami pentingnya ikut kepesertaan BPJS JKN dan BPJS TK untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan saat bekerja atau sedang beraktivitas usaha" ujarnya. (*alim)

Wali Kota Bekasi Siap Bangun 3 Polder Atasi Banjir di DAS Cijambe

KOTA BEKASI, protesnews.com - Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya dalam mengatasi permasalahan banjir dan meningkatkan fasilitas publik melalui pembangunan polder air di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cijambe. Bersama Forum Peduli Cijambe dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWCC), Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis di Kecamatan Bantargebang dan Mustika Jaya pada hari Selasa (10/06).

Pembangunan polder ini dirancang untuk mengurangi dampak banjir yang kerap melanda wilayah sekitar DAS Cijambe serta membuka peluang pemanfaatan lahan yang lebih produktif bagi masyarakat.

Di Kelurahan Cikiwul, Kampung Rawa Tengah, Wali Kota Tri Adhianto bersama jajaran dinas terkait rencana menetapkan lokasi pembangunan stadion mini yang akan dilengkapi dengan jalur jogging sebagai ruang terbuka publik dan sarana olahraga warga.

Selain itu, Pemkot Bekasi juga merencanakan pembangunan unit tambahan untuk SMP Negeri 61 guna mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat yang terus berkembang di kawasan tersebut.

Sementara itu, di Kecamatan Mustika Jaya, Pemkot Bekasi menggandeng pihak pengembang dari PT Timah dalam rencana pembangunan polder air tambahan. Kawasan ini termasuk ke dalam perencanaan strategis karena letaknya yang rawan genangan dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan hunian dan publik yang aman dari banjir.

Secara keseluruhan, akan terdapat tiga polder besar yang akan dibangun dan dijadwalkan untuk mulai direalisasikan pada tahun 2026. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi aktif antara Pemerintah Kota Bekasi, pihak pengembang, serta elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Hasil dari kerjasama terbaik dengan para pengembang di wilayah serta keaktifan para penggiat peduli lingkungan, hal ini akan menjadi harapan untuk solusi mengurangi dampak banjir dan akan sama sama menikmati area ruang terbuka untuk publik.” kata Tri.

Peemerintah Kota Bekasi berharap pembangunan ini akan membawa dampak positif tidak hanya dalam pengendalian banjir, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup dan fasilitas masyarakat di kedua kecamatan tersebut.

(Fah)

Pussenarhanud Kembangkan Teknologi Alutsista Anti Drone Berbasis Gelombang Elektromagnetik

JAKARTA- protesnews.com -Pussenarhanud kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional dengan mengembangkan teknologi alutsista terbaru berupa sistem senjata anti-drone berbasis gelombang elektromagnetik.

Pengembangan ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penggunaan drone oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dalam konteks konflik terbuka maupun dalam kegiatan intelijen ilegal.

Sistem senjata anti-drone berbasis gelombang elektromagnetik  dikembangkan Staf Litbang Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) yang juga dipamerkan dalam gelaran Indo Defence 2024 Expo & Forum,  di JIExpo, Kemayoran,  11- 14 Juni 2025.

Sistem ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi, mengintervensi, dan menonaktifkan drone yang memasuki wilayah udara terlarang atau berpotensi membahayakan keamanan nasional.

Teknologi ini mampu menetralisir drone dari jarak jauh tanpa menggunakan peluru atau rudal, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya modernisasi TNI AD khususnya kecabangan Arhanud dan peningkatan kemampuan pertahanan siber serta elektromagnetik.

Beberapa fitur utama dari sistem ini antara lain, radar deteksi dini untuk memantau pergerakan drone secara real-time, daftar tampilan deteksi target, tampilan visual kamera, tampilan pengendali jammer dan tampilan peta.

Pemancar gelombang elektromagnetik yang dapat mengacaukan sinyal GPS atau sistem navigasi drone.

Selain itu, alutsista ini memiliki kemampuan adaptif terhadap berbagai jenis drone, termasuk drone komersial dan militer yang dapat memberikan informasi suhu, informasi GPS, informasi kompas, informasi kecepatan dan arah angin serta informasi monitoring status Sub - Sistem.

Sistem ini telah melalui tahap uji coba terbatas dan akan mulai diimplementasikan secara bertahap di satuan-satuan strategis Arhanud, terutama di wilayah perbatasan dan objek vital nasional.

Pussenarhanud berharap pengembangan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, tetapi juga mendorong kemandirian teknologi pertahanan dalam negeri. Ke depan, teknologi anti-drone ini akan terus disempurnakan dan disiapkan untuk mendukung operasi militer dalam berbagai skenario, termasuk bantuan kepada instansi sipil dalam mengatasi ancaman serangan terhadap objek vital negara.

( RED )

Dispsiad Gelar Ziarah. Dan Tabur Bunga Rangkaian HUT ke - 75

BANDUNG , protenews.com --Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Sony Hendayana, S.Psi., M.Si., melaksanakan Ziarah Rombongan yang dilaksanakan  di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Rabu (11/06/2025). 

Ziarah ini dilaksanakan dalam rangkaian memperingati HUT ke-75 Dispsiad yang diikuti oleh Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Dispsiad.

Kegiatan Ziarah dan Tabur Bunga ini diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga di Tugu Monumen TMP Cikutra, dilanjutkan dengan Tabur Bunga pusara personel Dispsiad oleh seluruh rombongan Ziarah dan penghormatan terakhir.

Kadispsiad menyampaikan bahwa  ziarah ini bukan hanya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur saja, tetapi merupakan agenda rutin setiap tahunnya dan mengandung makna yang sangat dalam, karena selain sebagai sarana dan wahana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa, juga mengajak kepada seluruh Prajurit dan PNS untuk dapat meresapi dan merenungkan setiap perjuangan para pahlawan yang telah mengharumkan bumi pertiwi demi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. 

Dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan menjadi bahan renungan dan panutan bagi generasi penerus masa kini dan masa yang akan datang tentang jiwa patriotisme dan semangat nasionalisme yang menjadi dasar perjuangan mereka," Ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh seluruh personel Dipsiad meliputi Perwira, Bintara, Tamtama, PNS, dan Ketua Persit serta pengurus Persit KCK Dispsiad ranting 3 PG. Mabesad.

( RED )

Ketua Umum FTIA Mrngapresiasi Langkah Kapolri Membantu Kemenaker Memperkerjakan 700 Buruh Terdampak PHK

JAKARTA, protesnews.com- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas 700 buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk bekerja di tempat baru PT. IDD dan PT.Tah Shung Hung. Kegiatan ini dilaksanakan di depanGedung Rupattama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Kamis, (12/6/2025).

Permasalahan buruh merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan permasalahan industrial.

Polri bekerja sama dengan serikat buruh dan elemen terkait untuk memberikan pekerjaan baru bagi buruh terdampak PHK. Kapolri berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan Polri telah melatih 2.600 tenaga untuk membantu menyelesaikan permasalahan industrial. 

Dengan demikian, buruh yang terdampak PHK dapat memperoleh pekerjaan baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

Ditempat terpisah, Ketua Umum DPP FTIA Efendi Lubis saat dikonfirmasi protesnews.com,  menjelaskan "Saya mengapresiasi langkah keikutsertaan Kapolri ciptakan lapangan kerja baru bagi pekerja terdampak PHK" jelas Efendi. (*sumarto/Sabiun)

WABUP" SEKTOR PERIKANAN PENDUKUNG STRATEGIS EKONOMI MARITIM INDONESIA

SUKABUMI, protesnews.com -Perayaan Hari Nelayan Ujung Genteng ke-59 yang digelar di Panggung Utama Pantai Ujung Genteng, pada Selasa (10/6/2025), menjadi momentum penting dalam penguatan sektor perikanan nasional sekaligus pelestarian budaya maritim Indonesia.

Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Sukabumi H Andreas itu disambut meriah oleh ribuan masyarakat serta wisatawan dari berbagai daerah. Perayaan yang sudah menjadi tradisi tahunan ini digelar sebagai bentuk syukur nelayan atas hasil laut yang melimpah.

Wakil Bupati Sukabumi, H Andreas mengatakan pentingnya mendorong sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi maritim Indonesia, mengacu pada dua regulasi nasional, yakni Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 sebagai dasar hukum percepatan pembangunan industri perikanan nasional.

“Kedua regulasi ini menjadi payung hukum sinergi antara dinas perikanan, pariwisata, hingga UMKM, untuk membangun ekosistem maritim yang berkelanjutan dan inklusif,” jelasnya. 

Wabup menyampaikan, bahwa Hari Nelayan ini harus dijadikan momentum promosi potensi lokal termasuk memperkuat sektor pariwisata bahari dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

“Kedatangan wisatawan mesti dimanfaatkan pelaku usaha mikro dan kecil. Produk lokal yang unik dan terjangkau harus menjadi daya tarik utama. Ini adalah cara agar potensi maritim tidak hanya menghidupi nelayan, tetapi juga menopang perekonomian daerah,” pungkasnya.

H Andreas berharap agar kesejahteraan nelayan terus meningkat seiring dukungan kebijakan nasional dan daerah terhadap keberlanjutan sektor perikanan.

“Semoga kehidupan para nelayan semakin sejahtera, baik lahir maupun batin. Karena nelayan adalah garda depan ketahanan pangan laut Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Penyelenggara, Asep Jeka, mengatakan bahwa rangkaian acara dimulai sejak 1 Juni dengan kegiatan pelestarian budaya, religi, bakti sosial, olahraga, pengembangan bakat hingga puncaknya berupa upacara adat dan ritual larung saji di tengah laut.

“Ini adalah bentuk syukur kami kepada Allah SWT atas rezeki laut yang terus menghidupi kami,” ujar Asep.

( Fah)

Pemerintah Dituding Tidak Konsisten dalam Pemberian Stimulus Ekonomi

JAKARTA, sensornews.id -  Setelah menjanjikan enam stimulus ekonomi, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan lima stimulus ekonomi untuk masyarakat secara umum yaitu stimulus ekonomi guna mendorong mobilitas masyarakat selama libur sekolah.(5/6/2025)

INSP!R Indonesia menuding pemerintah tidak konsisten dalam pemberian stimulus ekonomi. Setelah menjanjikan enam stimulus, pemerintah hanya mengumumkan lima stimulus, tanpa diskon listrik 50% yang dijanjikan sebelumnya untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik sampai 1.300 VA. Jelas Kordinator Advokasi BPJS watch Timbul Siregar SH MH.

Pembatalan diskon listrik ini menimbulkan kekecewaan di masyarakat, terutama bagi rakyat miskin yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. INSP!R Indonesia menilai bahwa keputusan ini tidak adil dan tidak tepat, terutama karena subsidi untuk orang mampu lebih besar daripada yang dijanjikan untuk masyarakat miskin. Lanjut Timbul.

INSP!R Indonesia juga mengkritik kebijakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 yang diberikan kepada 17,3 juta pekerja formal swasta dan 565 ribu guru honorer. Organisasi ini menilai bahwa kebijakan ini tidak mencakup seluruh pekerja yang berhak, seperti pekerja yang tidak terdaftar atau nonaktif di BPJS Ketenagakerjaan.

INSP!R Indonesia meminta pemerintah untuk meminta maaf kepada masyarakat atas pembatalan pemberian diskon pembelian listrik dan menyatakan kesalahan pemerintah. Organisasi ini juga meminta pemerintah untuk memperbaiki kebijakan stimulus ekonomi dan BSU 2025 agar lebih adil dan efektif dalam membantu masyarakat. Tutup timbul.

(Fah)