Camat Jampangkulon Hadiri Rapat Koordinasi TPPS Tahun 2025

SUKABUMI, protesnews.com - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Jampangkulon menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Stunting di tingkat  Kecamatan Jampangkulon, acara tersebut dibuka oleh Camat Jampangkulon Dading,S.Pd, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Rabu (18/06/202).

Mengawali sambutannya, Camat Dading mengajak semua peserta untuk mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkah dan kasihnya sehingga pada kesempatan berbahagia ini dapat bersama-sama melaksanakan  rakor Stunting tahun 2025 semua dapat hadir untuk mengikuti kegiatan ini.

“Saya selaku camat Jampangkulon dan semua para Kepala Desa dan kelurahan di Kecamatan Jampangkulon menyambut baik dan mengapresiasi  kegiatan TPPS Stunting ini. Jadi pada kesempatan ini Kepada Bapak/ibu para Kepala Desa dan Lurah saya berharap untuk dapat berembuk dan membahas apa yang menjadi komitmen kita dalam penurunan Stunting di tingkat Kecamatan Jampangkulon ini”.

“Kami informasikan bahwa dari 10 Desa  dan  1 (satu) Kelurahan di Kecamatan Jampangkulon kami percaya bahwa dalam pelaksanaannya mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. 

Saya juga berharap pada semua yang hadir dalam kegiatan ini  terutama kepada Bapak/Ibu para Kepala Desa dan Lurah kita punya komitmen yang sama untuk menurunkan angka stunting di tingkat Kecamatan Jampangkulon. Khususnya di tingkat Desa-Desa di Kecamatan Jampangkulon, ” tandasnya.

Adapun yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala UPTD Dalduk Kecamatan Jampangkulon Irma Suryani, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Jampangkulon Suryana .

Seusai penyampaian materi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan komitmen bersama oleh, Forkopimca Jampangkulon, Bapak/Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Jampangkulon dan diakhiri foto bersama.

Turut hadir dalam acara rakor tersebut, Kapolsek Jampangkulon, danramil Jampangkulon, para Kepala UPTD/UPT /BPP, Kepala KUA, para Kepala Desa dan Lurah, ketua TP-PKK Kec Jampangkulon, TP-PKK Desa,  ketua TPPS, Desa/Kelurahan, bidan desa/Kelurahan, PLKB Desa/ Kelurahan, POS KB Desa, ketua MUI Kecamatan, dan pendamping desa serta pendamping lokal.

(Fah/iwan )

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bentukan Polri

 

JAKARTA. Protesnews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. 

Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru.

"Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara mengamankan penerimaan negara. Pihaknya berkomitmen untuk bersinergi demi mengamankan penerimaan negara.

"Kemarin sore kami sudah diskusi, kami undang Satgassus full team kecuali Pak Novel (Baswedan) dan kami berkomitmen untuk berkoordinasi dan bersinergi khususnya untuk mengamankan penerimaan negara baik dari sisi pencegahan maupun kebijakan," ucap Dirjen Bimo.

Sebagaimana diketahui, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendampingi kementerian dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor. Fokusnya untuk melakukan pengawalan agar penerimaan negara di berbagai sektor dapat meningkat.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin Herry Muryanto sebagai kepala dan Novel Baswedan sebagai wakil kepala. Anggotanya merupakan mantan pegawai KPK yang sudah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan, serta sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi. (Mus)

UPACARA KORPRI TINGKAT KABUPATEN, BUPATI TEKANKAN PENTINGNYA MENJAGA ETIKA DALAM BIROKRASI

SUKABUMI, protesnews.com -Bupati Sukabumi H Asep Japar memimpin Upacara KORPRI Tingkat Kabupaten Sukabumi yang digelar di Halaman Parkir Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Selasa (17/6/2025). Upacara diikuti oleh Wakil Bupati H. Andreas, para kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi

Dalam amanatnya, Bupati Sukabumi menekankan pentingnya menjaga etika dalam birokrasi, baik oleh pimpinan maupun staf. Ia mengingatkan bahwa setiap aktivitas ASN harus tetap terkoordinasi dan tidak boleh berjalan tanpa sepengetahuan atasan.

"Saya tekankan etika, baik etika pimpinan maupun staf harus dijaga. Jangan ada ASN yang turun ke lapangan tanpa seizin atasan." tegasnya.

Bupati juga mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta meminta seluruh perangkat daerah untuk sigap menghadapi berbagai agenda nasional maupun daerah. 

"Banyak kegiatan dari kementerian, termasuk penyerahan sertifikat dan kita penanggulangan bencana. Kita sudah mulai pembinaan relawan. Semua dinas harus siap," ucapnya.

Bupati juga meminta agar seluruh kegiatan pemerintahan diarahkan untuk menyentuh langsung masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif seperti bimbingan teknis atau pertemuan seremonial.

Terkait target 100 hari kerja, Bupati meminta setiap dinas segera menyusun dan melaporkan capaian program serta memastikan layanan publik seperti pengurusan BPJS berjalan adil dan merata.

"Jangan ada keluarga terdekat yang diprioritaskan. Semua warga harus mendapat hak yang sama," tandasnya.

( ANTON )

BUPATI INGINKAN APBD BERDAMPAK NYATA PADA INFRASTRUKTUR, LAYANAN DASAR DAN EKONOMI MASYARAKAT

SUKABUMI, protesnews.com - Bupati Sukabumi H Asep Japar memimpin langsung Rapat Dinas Bulan Juni 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (17/6/2025). Rapat tersebut dipandu oleh Sekretaris Daerah H Ade Suryaman dan dihadiri oleh Wakil Bupati H Andreas, para kepala perangkat daerah, serta para camat se-Kabupaten Sukabumi.

Rapat dibuka dengan penandatanganan kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) KPH Sukabumi. Kerja sama ini difokuskan pada penanganan permasalahan pertanahan dan penataan ruang, khususnya di lahan-lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, perusahaan, maupun instansi pemerintah yang berada dalam wilayah kerja KPH Sukabumi.

Selain itu, turut dilakukan pemarafan draf Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pedoman subsidi pembiayaan usaha mikro. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui skema Mitra Mubarokah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi juga menyerahkan sejumlah penghargaan penting. Di antaranya, Piagam dari PERPAMSI atas komitmen Bupati dalam pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Piagam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 kepada 27 perangkat daerah, Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Suherman Aldo, petugas taman dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, dan Piagam Penghargaan atas kontribusi terhadap capaian Indeks RB 2024 dengan kategori A.

Tak hanya itu, rapat juga dirangkai dengan peluncuran empat buku bertema sejarah dan biografi tokoh-tokoh kepala daerah Sukabumi, yaitu jejak Perjalanan Kepala Daerah karya H. Maman Sulaeman, Untuk Sukabumi, biografi H. Marwan Hamami, Birokrat Sukabumi karya Iyos Somantri, dan Legenda Palabuhanratu: Purnamasari The Seven From Pakuan.

Rapat dinas kemudian dilanjutkan dengan pemaparan (ekspose) kinerja dari sejumlah instansi, yakni BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Perumda BPR Sukabumi, Dinas Pendidikan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam arahannya, Bupati Sukabumi, H Asep Japar kembali menekankan pentingnya disiplin ASN dan optimalisasi pelayanan publik.

"Kepada para pimpinan, saya minta pengawasan kepada bawahannya ditingkatkan. Sidak saya lakukan bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melihat langsung kondisi di lapangan," tegas Bupati.

Terkait sektor pelayanan Bupati menaruh perhatian khusus pada layanan rumah sakit daerah. Ia meminta agar rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan, tetapi juga mampu menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengelolaan yang profesional dan responsif.

“Kalau pengelolaan rumah sakit baik, masyarakat puas, PAD pun meningkat,” katanya.

Tak hanya itu, Bupati pun mendorong potensi ekonomi lokal. Beliau mengusulkan agar setiap hotel dan restoran di Sukabumi menyajikan Kopi Sukabumi, sebagai bagian dari branding daerah. Menurutnya, kopi sebagai produk unggulan yang memiliki nilai historis dan ekonomi.

Lebih lanjut, ia juga mendorong kolaborasi antara Dinas Koperasi UKM dengan BPR Sukabumi untuk memfasilitasi skema pembiayaan yang adaptif bagi pelaku usaha mikro di desa-desa.

Menutup arahannya, Bupati menegaskan bahwa arah penyusunan anggaran 2026 akan lebih difokuskan pada sektor infrastruktur ketimbang kegiatan seremonial.

“Saya ingin APBD kita benar-benar berdampak. Infrastruktur, pelayanan dasar, dan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

( ANTON )

Komite Platfrom Sidang ILO-lLC Tahun 2025, pekerja Digital Platform Workers

 

JAKARTA, protesnews.id - Transparansi algoritma, pekerja dan serikat berhak mendapatkan informasi sistim algoritma yang dipakai aplikator. 

Seluruh pemerintah dan tripartit di dunia bertemu di sidang ILO ke 133 Geneva sepakat perlu ada aturan global untuk mengatur pekerja platform termasuk pekerja ojek oline (ojol).  

Status pekerja ojol sudah semestinya (digital platform workers) dalam Konvensi dan Rekomendasi ILO saat ini karena terjadi defisit kerja layak atau perbudakan moder, akibat status kemitraan. Keputusan ini bukan buatan ILO, namun kesepakatan seluruh pemerintah dunia. 

Akibatnya untuk status pekerja ojol tidak sebagai pekerja dengan nama Digital Platform Workers (Pekerja platform digital), bila sebagai pekerja ojol mama pekerja akan berhak atas hak-hak dasar pekerja, berserikat, berunding, mendapat penghasilan dasar, kepesertaan BPJS kesehatan-BPJS ketenagakwrjaan dan perlindungan K3.

Konvensi bersifat legally binding ketika diratifikasi dan tidak ada paksaan Indonesia meratifikasi Konvensi ini. Tapi setiap negara diminta menyusun regulasi sesuai Konvensi dan Rekomendasi ini. Karena penyimpangan bisa dipersoalkan ILO, ini juga berarti  tidak bisa lagi membuat ojek oline dengan status mitra. 

Dr.Rekson Silaban sebagai Ketua Delegasi Buruh Indonesia, menjelaskan "Tahun 2026 ILO akan menyusun materi Konvensi dan Rekomendasi dalam bentuk pasal per pasal" tuturnya.

Dalam rilist pada Senin (15/6/2025) disampaikan kepada redaksi protesnews.com, Dr.Rekson Silaban menyebutkan "Nantinya ada dua jenis pekerjaan, pertama (1) pekerja tetap dalam hubungan kerja jika ojol sebagai pekerjakan utama, Dan keduanya (2) pekerja mandiri bila kerja sampingan" tuturnya. 

Informasi yang diperoleh media ini, hubungan ILO dengan ILC dijelaskan ILO (lnternational Labour Organization) adalah organisasi international yang berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak buruh.

Sendangkan ILC (lnternasional Labour Conference) merupakan badan tertinggi ILO yang terdiri dari Perwakilan Pemerintah, pengusaha dan buruh dari negara-negara anggota. Komite ini bertemu setiap tahun untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan dan mengaopsi konvensi dan rekomendasi tentang ketenagakerjaan. 

(*ranto/efendi)

Jakarta Untuk lndonesia, Giat Membangun Permukiman Rumah Penduduk

JAKARTA, protesnews.com- Dengan menjaga persatuan dan kesatuan kita dapat memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika melalui gotong royong warga dan penghormatan terhadap hak-hak individu, kita dapat membangun Indonesia yang lebih maju dan kuat di era global ekonomi.

Di hari jadi Kota Jakarta ke-498 tahun dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk memajukan Indonesia. Jakarta diusianya yang 498 ini untuk Indonesia, perayaan hari Kota Jakarta diselenggarakan berbagai agenda kegiatan oleh Pemda Provinsi Jakarta bersama anggota DPR Daerah Jakarta salah satunya adalah pasar murah sembako di 20 lokasi halaman kantor kelurahan pada bulan Juni 2025. 

Pasar murah untuk warga setempat dalam rangka mengendalikan inflasi dan membantu warga Jakarta memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah. Barang kebutuhan pokok seperti beras 5 kg dan 10 kg, minyak goreng 1 kg dan 2 kg, gula pasir 1 kg dan 2 kg, mie instan berisikan 5 bungkus dan cabai di jual perkilogram. 

Para anggota DPRD Jakarta pada bulan Juli 2024 lalu, meminta Pemerintah Provinsi Jakarta segera menuntaskan penataan permukiman kumuh dan padat penduduk di 450 lingkungan RW yang sebagian rumah mereka tidak memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai.

Portal berita nasional protesnews.com, mencatat permukiman penduduk Jakarta mengalami perubahan melalui program bedah rumah melalui dana Bazis Kota Jakarta Barat Kecamatan Tambora wilayah Tanah Sereal sejak masa kepemimpinan lurah Suharti dan luran Sundari. Sejumlah permukiman warga Tanah Sereal telah dilakukan bedah rumah seperti RW 09 (1 rumah), RW 012 (2 rumah), RW 06 (1 rumah), RW 08 (1 rumah) dan RW 04 (1 rumah), sementara jumlah lingkungan di Kelurahan Tanah Sereal terdiri 15 RW. 

Program bedah rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas penataan lingkungan permukiman penduduk dengan memperbaiki rumah Warga katagori miskin.

Tahun 2025, Walikota Jakarta Barat melalui kantor Bazis Kota Jakarta Barat telah menyelesaikan program bedah rumah di dua lokasi yakni di RT 010/4 dan RT 01/12. Kelurahan Tanah Sereal, seperti terlihat asri dan nyaman dihuni oleh keluarga bu Titin yang rumahnya pada Kamis pagi (12/6/2025) sudah dapat di tempati sebelumnya rumah tersebut dikerjakan tim pekerja program bedah rumah sekitar satu bulan. 

Titin Dan keluarganya menerima kunci pintu pertanda usai diresmikan oleh Kasi Kesra Pemerintahan Kelurahan Tanah Sereal Deasy didampingi Aiptu Pol M.Azis Binmas Tanah Sereal, Ketua LMK RW 12 Lisa Atjung dan Ketua LMK RW 04 Haris. 

Dalam keterangannya, Andre Ketua RW 012 menyebutkan "Dilingkungannya RW telah terbantu dengan program bedah rumah yakni pada tahun 2018 rumah Nasri RT 012/12 dan untuk tahun 2025 rumah Titin di RT 01/12" jelasnya, Senin malam (16/6/2025).

(*ocong)

Wali Kota Bekasi Soroti Kasus Kekerasan anak dan Minta Aparatur Tidak Apatis Terhadap Lingkungan

 

KOTA BEKASI, Protesnews.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, pada Senin (16/6). Dalam arahannya, Wali Kota menyoroti dua isu penting: meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan rendahnya kepedulian aparatur terhadap lingkungan sekitar kantor pemerintah.(16/06/2025)

Dalam kutipannya, Wali Kota Tri Adhianto menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan remaja adalah prioritas. Ia mengaitkan fenomena kekerasan seksual dengan lemahnya pengawasan dan edukasi, baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah.

“Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih marak. Bahkan ada yang pelakunya juga masih di bawah umur. Ini bisa karena kurangnya edukasi dari keluarga maupun sekolah, atau karena pergaulan bebas. Maka dari itu, aturan jam malam harus diperketat,” ujar Tri.

Ia juga menginstruksikan agar Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti laporan-laporan terkait.

“Periksa juga izin warung yang mencurigakan. Banyak informasi beredar soal peredaran obat-obatan terlarang. Sampaikan juga kepada masyarakat bahwa Pemkot Bekasi telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan memberikan bantuan hukum secara gratis bagi warga miskin,” imbuhnya.

Selain isu perlindungan anak, Wali Kota juga menegaskan pesan khusus kepada para camat, lurah, dan kepala SKPD untuk tidak bersikap apatis terhadap kondisi lingkungan di sekitar kantor pemerintahan.

“Jangan apatis terhadap lingkungan sekitar kantor. Jalan rusak, lampu PJU mati, atau warga miskin yang berlalu-lalang tanpa perhatian - itu semua jadi cerminan wajah kita di mata masyarakat,” ucapnya tegas.

Ia meminta seluruh aparatur bergerak cepat, mulai dari hal-hal kecil yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kepercayaan publik.

“Masyarakat menilai kita bukan dari program besar yang kita ucapkan atau rapat yang sering dilakukan, tapi dari apa yang mereka lihat dan alami langsung. Saya minta: peka, peduli, dan gerak cepat. Mulai dari lingkungan terdekat. Bersihkan halaman, cek fasilitas umum, bantu warga yang kesusahan,” tutupnya.

Rangkaian Agenda Penting dalam Apel Pagi

Selain penyampaian arahan, apel pagi juga diisi dengan beberapa agenda strategis, antara lain:

1. Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Bekasi Periode 2025–2030. Berdasarkan SK Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Nomor: 19/SK/DEKRANASDA/V/2025, pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Bekasi.

2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkot Bekasi dan Universitas Bani Saleh, mengenai penerapan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Bekasi.

3. Penyerahan Penghargaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, atas prestasi Kota Bekasi sebagai:

    * Juara Terbaik II kategori kabupaten/kota dengan jumlah Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (SL BKL) terbanyak.

    * Juara Terbaik dalam kategori Pembinaan Lini Lapangan.

4. Penghargaan Budaya dan Sejarah:

    * Diberikan kepada Anjar Purwani, M.Pd sebagai pencipta Tari Ngarak Barong, Warisan Budaya Tak Benda Kota Bekasi Tahun 2022.

    * Diberikan kepada Muhammad Yunus, penemu benda cagar budaya Swiker Molen, penemuan bersejarah Kota Bekasi Tahun 2024.

5. Pelepasan Tim Sepakbola Kota Bekasi, yang akan mengikuti pelatihan (training camp) di Pyeongchang City, Korea Selatan.

Apel pagi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi Drs. Junaedi, para Kepala OPD, perwakilan BUMD, Tim TP5, serta seluruh aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

(Fah)