Aksi Jilid IV FSMB dan Aliansi Mahasiswa Jakarta Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Banten

JAKARTA, - Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) Zona Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk keempat kalinya di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (18/7). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai masif, kolutif, dan sistematis dalam tubuh Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Dalam aksi kali ini, FSMB tidak sendiri. Mereka mengkonsolidasikan kekuatan bersama mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Demokrasi Indonesia (GMDI) dan Reformasi Kedaulatan Rakyat (REKRA), memperkuat barisan solidaritas dalam mendesak Kejaksaan Agung segera mengambil langkah konkret dalam kasus ini. 

Tuntutan utama massa aksi ialah pengusutan serius terhadap dugaan keterlibatan Deden Apriandhi Hartawan, mantan Sekretaris DPRD Provinsi Banten yang baru saja dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten pada 9 Juli 2025 lalu.

FSMB dan aliansinya membawa sejumlah poin tuntutan dalam aksi tersebut:

1. Mengusut dugaan gratifikasi dan mark-up proyek pengadaan Motorized Screen senilai Rp18,5 miliar, termasuk dugaan fee kepada pihak ketiga sebesar Rp2,3 miliar.

2. Menyelidiki dugaan perjalanan dinas fiktif dengan nilai mencapai Rp75 miliar.

3. Melakukan audit forensik atas anggaran konsumsi DPRD sebesar Rp75 miliar yang tidak sesuai dengan kegiatan riil.

4. Membongkar dugaan penggelembungan biaya pemeliharaan kendaraan DPRD hingga mencapai Rp102 miliar.

5. Mengevaluasi dan mengaudit dana pokok-pokok pikiran (pokir) serta reses DPRD sebesar Rp117 miliar yang rawan kepentingan politik praktis.

6. Mendesak pembatalan penetapan Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekda Banten karena dinilai sarat konflik kepentingan dan tidak sesuai prinsip manajemen talenta dalam birokrasi ASN.

Fatur Rizki, Koordinator Lapangan Aksi (Korlap), dalam orasinya menyampaikan bahwa penetapan Deden sebagai Sekda merupakan bentuk pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum.

“Tangkap dan adili Deden Apriandhi Hartawan selalu Sekda Banten untuk di lakukan audit forensik seluruh anggaran DPRD Banten 2022–2024. Usut tuntas mafia proyek dan dugaan gratifikasi. dalam kasus ini Kembalikan uang rakyat yang diduga dikorupsi. Bersihkan DPRD Banten dari oknum koruptor,” tegas Fatur.

Fatur juga mengkritisi sikap Kejaksaan Agung yang dinilai terkesan pasif dan bungkam terhadap skandal ini. Padahal, menurutnya, Kejagung telah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup kuat mengenai dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek-proyek yang dimaksudkan itu. 

“Kami akan terus menggelar aksi hingga berjilid-jilid hingga Kejagung benar-benar menunjukkan keseriusan dan integritasnya dalam menegakkan hukum,” tutupnya.

FSMB dan aliansi mahasiswa lainnya berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi menyelamatkan uang negara dan menjaga integritas lembaga legislatif di Banten dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Penulis : Ty

Wali Kota Bekasi Hadiri Wisuda Sekolah Lansia 2025: Apresiasi untuk Semangat dan Produktivitas Para Lansia

KOTA BEKASI, protesnews.com – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menghadiri acara Wisuda Sekolah Lansia Tahun 2025 Tingkat Kota Bekasi yang digelar pada Jumat, 18 Juli 2025 di Balai Patriot. Sebanyak 404 lansia dari 5 sekolah lansia resmi diwisuda dalam suasana penuh kebanggaan dan haru.

Program Sekolah Lansia merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui pendidikan, sekaligus mendorong mereka untuk tetap aktif, sehat, dan produktif di usia lanjut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas ketekunan para lansia.

"Saya sangat mengapresiasi semangat dan ketekunan para orang tua kita yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ini menunjukkan bahwa semangat belajar tidak mengenal batas usia," ujar Tri.

Tri juga menegaskan bahwa sekolah lansia bukan hanya tempat belajar, tapi simbol bahwa setiap orang, di usia berapa pun, tetap bisa bertumbuh dan berkontribusi.

"Lansia bukan hanya perlu dilindungi, tapi juga diberdayakan. Sekolah lansia adalah ruang yang memuliakan mereka sebagai insan yang terus tumbuh dan berkembang," tambahnya.

Lebih dari itu, Tri berharap keberadaan sekolah lansia juga dapat menginspirasi generasi muda untuk tidak pernah berhenti belajar, serta tidak memandang usia sebagai batas untuk mengejar ilmu dan pengembangan diri.

Acara ini menjadi bentuk nyata kepedulian dan penghormatan terhadap para lansia, serta momentum untuk menanamkan nilai bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat, bagi siapa pun, kapan pun, dan di usia berapa pun.

(HMD,fah)

PERAN PENTING PERS DALAM DEMOKRASl

JAKARTA, protesnews.com- Pers memainkan peran penting dalam sistem demokrasi sebagai kontrol Sosial serta mengawasi kekuasaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 

Jurnalis dan reporter penyampai informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat, berpedoman pada Undang Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur kebebasan pers, hak-hak dan kewajiban wartawan, serta perlindungan terhadap wartawan.

Undang Undang No.11 Tahun 2018 tentang ITE, mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam konteks jurnalistik dan media massa.

Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memberikan akses informasi publik kepada masyarakat.

Dengan regulasi yang tepat, jurnalis dan reporter menjalankan peranannya secara efektif dalam sistem demokrasi di lndonesia.

(*suranto oc)

Aksi Koalisi Pandeglang Bersih, Desak PemKab Evaluasi TPA Bangkonol

BANTEN, protesnews.com- Sejumlah pemuda tergabung KPB (Koalisi Pandeglang Bersih) menggelar aksi penggalangan tanda tangan petisi kegiatan bersih-bersih di Alun-Alun Pandeglang, Minggu (13/7/2025).

Aksi menuntut keadilan ekologis atas keberadaan TPA Bangkonol di wilayah Kecamatan Koroncong, mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang Banten untuk mengevaluasi pengelolaan TPA Bangkonol dan menghentikan praktik pembuangan sampah dari luar wilayah Pandeglang. 

Protes KPB dengan menggalang tanda tangan pada spanduk dipimpin Ahmad Syafaat dan sejumlah pemuda merupakan bagian dari gerakan moral untuk mendorong tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup yang mengkhatirkan tempat pembuangan akhir sampah.

Kepada media, berujar "Masyarakat lokal tidak boleh terus-menerus menjadi korban atas kebijakan yang tidak transparan" papar Ahmad Syafaat.

(*ran)

Wali Kota Bekasi Jumat Keliling di Masjid Al Istiqomah, Dorong Penyelesaian PSU dan Perhatian Kesehatan Lingkungan

KOTA BEKASI, protesnews.com - Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, kembali melaksanakan kegiatan rutin Jumat Keliling, kali ini di Masjid Al Istiqomah, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Jumat (11/7). Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi antara kepala daerah dengan masyarakat secara langsung di wilayah-wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa penyelesaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Bekasi. Dirinya menandatangani dokumen terkait pada pagi hari sebagai bentuk percepatan.

“PSU adalah bagian dari harapan masyarakat. Termasuk Masjid Al Istiqomah ini, ke depan dapat bergerak untuk mengurus legalitas, mulai dari pengajuan IMB hingga memenuhi syarat rumah ibadah. Ini satu langkah pasti bahwa lahan ini milik masyarakat dan berfungsi untuk kegiatan ibadah,” ujar Tri.

Wali Kota juga menyampaikan kabar baik bahwa program pemberian honor dan dukungan anggaran untuk RT dan RW akan dioptimalkan. Rencananya, bukan hanya honor rutin yang diberikan pada bulan Oktober, tapi juga anggaran Rp100 juta per RW untuk pembangunan fasilitas wilayah.

“Silakan manfaatkan untuk keperluan wilayah. Semuanya demi meningkatkan kenyamanan dan pelayanan di lingkungan masing-masing,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota juga menyoroti persoalan kesehatan masyarakat, khususnya ancaman penyakit Cikungunya, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan TBC. Ia menegaskan pentingnya kerja bakti dan kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan.

“Cikungunya dan DBD ini beda-beda tipis, sangat mengkhawatirkan. Harus ada kerja bakti, koordinasi RT, RW, dan warga. TBC juga perlu kesadaran dari diri sendiri dan keluarga untuk menjaga pola hidup sehat,” kata Tri.

Menutup arahannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat turut mendukung pendataan Peserta Didik Baru Daerah (PDBD) secara online. Ia meminta RT, RW, dan pengurus DKM untuk aktif menyisir warga yang anak-anaknya tidak melanjutkan sekolah karena kendala biaya.

“Jangan sampai ada anak di Bekasi yang putus sekolah karena tidak mampu. Kita akan bantu fasilitasi. Ini bentuk perhatian nyata dari pemerintah kepada warganya,” pungkas Tri.

(Ndoet/fah)

Empat Kasus Pencurian Motor di Tanah Sereal, Kepolisian dan Pengurus RW Diminta Bertindak

JAKARTA, protesnews.com- Empat kasus pencurian sepeda motor telah terjadi di wilayah RW 08 Tanah Sereal Jakarta Barat, dalam waktu yang berdekatan.

Kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan mendorong pihak kepolisian, khususnya Polsek Tambora segera merespon penyelidikan yang efektif.

Selain itu, pengurus RW-Kamtib setempat juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menekan zona rawan curanmor di wilayahnya. Dengan kerja sama antara pihak kepolisian dan pengurus RW, diharapkan kasus-kasus pencurian sepeda motor dapat diminimalisir dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman.

Dari catatan yang dihimpun, keempat TKP (tempat kejadian peristiwa) pertama adalah pada Kamis siang (10/7/2025) terjadi di depan pintu rumah Phorenzo 008 RW 08 motor milik FD warga RW 03 Krukut Tamansari dibawa pria tak dikenal, peristiwa kedua motor milik IS driver ojol warga RT 001 RW 08 Tanah Sereal XVll, ketiga motor milik JY digondol pencuri motor saat parkir samping rumahnya di RT 007 RW 08 dan keempat motor yang sedang dalam servise  bengkel Ags, motor tersebuat Asiah berpindah tempat Ketika pelaku mwnghidupkan motor   gasoline curian diteriaki maling sejumlah warga yang mengetahui. Hingga pelaku yang ber KTP-e RW 02 During Utara dibawa ke Mapolsek Tambora mengendarai mobil Buser Polsek Tambora-Polres Metro Jakarta Barat. 

(*ran)

Industri Padat Karya Indonesia Terancam Tarif Impor AS 32%

JAKARTA, protesnews.id - Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap semua produk asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, yang mulai berlaku 1 Agustus 2025. Pengenaan tarif ini berpotensi menurunkan permintaan dan produksi industri padat karya Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, dan furniture.

Boy Tanjung SE pengamat ekonomi ketika dihubungi media protesnews.com mengatakan dampak terhadap Ekonomi Indonesia, sebagai berikut:

- Prediksi 1,2 juta pekerja terancam PHK akibat penurunan produksi industri padat karya.

- Penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

- Meningkatkan kesulitan rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Solusi yang diharapkan menurut Boy adalah 

- Perbaikan iklim investasi dengan memberikan insentif bagi investor.

- Mendukung ketersediaan SDM yang layak dengan pelatihan vokasional.

- Pembentukan Satgas PHK untuk mencegah PHK dan membantu pekerja terPHK.

- Diversifikasi pasar ekspor dengan mencari pasar baru di negara-negara anggota BRICS.

Pemerintah Indonesia diharapkan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor AS ini. Dengan perbaikan iklim investasi, pelatihan vokasional, dan diversifikasi pasar ekspor, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Lanjut Boy.

Pemerintah juga diharapkan untuk menugaskan duta besar yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan jaringan pasar di luar negeri untuk mencari peluang pasar baru dan meningkatkan investasi di Indonesia.

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diharapkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota BRICS. Pemerintah diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan ekspor dan investasi di Indonesia.

Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor AS ini, seperti meningkatkan dukungan kepada industri padat karya, meningkatkan pelatihan vokasional, dan meningkatkan diversifikasi pasar ekspor. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tutup Boy. (Ranto)