PT. Mahkota Group Tbk Dan Manajemen PT.Intan Sejati Andalan Diduga Melecehkan UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan

BENGKALIS, protesnews.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap seorang anggota serikat buruh kembali menjadi sorotan publik di Duri XIII, Bengkalis, Riau. Kasus yang dialami Hendrik Saragih, karyawan PT Intan Sejati Andalan, merupakan anggota aktif Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (FTIA) afiliasi International Transport Workers Federation (ITF) London-Inggris. FTIA juga dalam waktu dekat akan bekoordinasi dengan Kementerian Perindustrian RI, agar ditinjau ulang terkait sertifikasi ISSO yang dimiliki PT.Intan Sejati Andalan (25/07/25)

Pengurus Komisariat (PK-FTIA) PT ISA telah menghadiri mediasi tahap kedua yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis pada Kamis, 25 Juli 2025.

Kejadian berawal pada Kamis, 12 Juni 2025, saat Hendrik ditugaskan atasannya Mr, Erwin kewarganegaraan Philipina perlu dilakukan penyelidikan keabsahannya Tenaga Kerja Asing (TKA) tinggal dan bekerja di PT.ISA. sesuai pasal 42, 43, 44 dan 45 UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan.  Karena sapu yang dibeli kurang cocok, kemudian meminjam sapu lain dari mess karyawan bagian sortase, masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci.

Tindakannya tersebut diketahui karyawan bernama Fajar dan menegurnya. Hendrik menyatakan mau pinjam  sapu dan dengan mengatakan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan.

Namun insiden ini memicu kegaduhan, meskipun tidak ada laporan kehilangan pada hari kejadian, karyawan tersebut menyampaikan keluhannya ke bagian Human Capital Management (HCM).

Perwakilan manajemen PT. ISA melalui bagian HCM EmmiWati, Sitorus.menyatakan bahwa tindakan Hendrik dianggap melanggar tata tertib perusahaan. Dalam pertemuan internal, pihak HCM Melakukan PHK Sepihak Tegas bertentangan sesuai pasal 150, 151, 152 Dan 155 UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan. 

Perusahaan menilai bahwa tindakan Hendrik memasuki area privat tanpa izin, meskipun dengan niat meminjam barang, merupakan pelanggaran terhadap, perusahaan tetap menyatakan Pememutusan Hubungan Kerja Sepihak.

FTIA mengatakan dengan tegas bahwa PHK Sepihak sangat bertentangan terlalu berlebihan, tanpa ada ditemukan bukti pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang dilakukan korban.

Menurut Ketua PK-FTIA PT. ISA, Salamat Sitorus, tindakan yg diberikan seharusnya hanya sanksi administratif surat peringatan. ia menekankan bahwa kasus ini menyangkut prinsip perlindungan terhadap hak normatif buruh dan harus diselesaikan secara adil.

"Ini bukan hanya tentang satu orang. Tetapi tentang prinsip keadilan industrial. Tidak ada bukti kehilangan, tidak ada proses hukum pidana, dan barang yang diambil pun bernilai rendah serta dikembalikan. Maka PHK Sepihak tidak proporsional," ujar Salamat.

Mediasi tahap kedua yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Nurzaman, belum menghasilkan kesepakatan. Ia menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja akan menerbitkan surat anjuran dalam waktu maksimal sepuluh hari.

Jika jalan tengah tidak tercapai, FTIA menyatakan siap melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pekanberu-Riau.

(SS)

Hari Anak Nasional 2025, Tri Adhianto Fokuskan Sekolah Ramah Anak, Cegah Kekerasan dan Diskriminasi Sejak Dini

KOTA BEKASI, protesnews.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menegaskan bahwa membangun sekolah ramah anak bukan hanya program, melainkan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan pentingnya peran sekolah sebagai tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari.

“Sepertiga waktu anak ada di sekolah. Artinya, proses pengasuhan juga terjadi di ruang kelas. Maka sekolah harus jadi tempat yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh,” ujar Tri.

Salah satu langkah perkembangan memantau sekolah ramah anak adalah melanjutkan revitalisasi fasilitas sanitasi sekolah. Tri mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan bila menemukan fasilitas sekolah yang tidak layak.

“Kalau masih ada WC sekolah yang tak layak, tidak ada air, tidak ada gayung, ataupun wc masih dalam keadaan kotor dan tidak layak, segera laporkan saja ke Instagram saya. Saya akan hadir langsung,” tegasnya.

Tak hanya soal infrastruktur, Wali Kota juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, seperti perundungan dan diskriminasi. 

Untuk itu, Pemkot mulai menerapkan pemasangan CCTV di sekolah-sekolah sebagai upaya menciptakan ruang aman bagi anak. Menurutnya, kita bisa pantau terus mengenai antisipasi diskriminasi ataupun tindak bullying di sekolah.

Hari Anak Nasional 2025 ini sekaligus menjadi panggilan bagi para orang tua untuk lebih terlibat dalam perkembangan anak. Menurut Tri, keberhasilan pendidikan anak dimulai dari empati dan perhatian keluarga.

“Bantu kami dari Pemerintah Kota Bekasi khusus untuk para orang tua dirumah, untuk lebih peduli dan lebih progresif mencetak anak yang lebih berkualitas dalam era sekarang.” Tutur Tri.

Kegiatan yang digelar di Plaza Patriot Candrabhaga pada Minggu pagi ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota A. Harris Bobihoe beserta istri Wuri Handayani, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Dandim 0507/Bekasi Letkol Arm Krisrantau Hermawan, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, serta Staf Ahli  Perlindungan Strategis Kementerian PPPA RI, Rini Handayani. Acara diawali dengan pawai anak-anak dari Plaza Pemerintah Kota menuju Plaza Patriot, menjadi simbol gerakan kolektif perlindungan anak yang menyatu dengan masyarakat.

(Ndoet/FAH)

Peresmian Pos Keamanan GSA Suradita Diawali Gerak Jalan Sehat

BANTEN, protesnews.com- Warga perumahan Griya Serpong Asri (GSA) Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Banten, mengadakan acara gerak jalan sehat dalam rangka peresmian Pos Keamanan RT 05/RW 05 pada Minggu pagi (27/7/2025) diikuti sejumlah warga dari 12 RT berbagai usia di lingkungan perumahan GSA Suradita. 

Peserta jalan sehat ini menempuh rute keliling desa Suradita yang asri, banyak pohon rindang seperti rambutan. Dengan semangat persaudaraan dalam rangkaian acara jalan sehat guna menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan yang menjadi khas masyarakat lingkungan RW 05 GSA Suradita. 

Pos Keamanan RT 05/05 diresmikan oleh Ketua RW 05 Sapto Agus Setiaji bersama Ketua RT 05 Atang serta dihadiri tokoh masyarakat desa Suradita. Pendirian Pos Keamanan yang terletak jalan Blok C  guna memantau keamanan sekitar wilayah RT 05, RT 06, RT 09 dan area Masjid Ar-Rahman GSA Suradita. 

Dalam keterangannya, Sapto Agus Setiaji, "Olah raga jalan sehat diselenggarakan untuk mempererat hubungann sosial dalam masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan antar warga" jelas Sapto didampingi Wisnu selaku Ketua Panitia. 

Sapto menambahkan, pendirian Pos Keamanan RW 05 guna meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya keamanan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat perumahan GSA Suradita Tangerang.

(*romli)

Wali Kota Bekasi Tegaskan UMKM Kantin Pemkot Kumpulkan Minyak Jelantah Pekan Depan

KOTA BEKASI, sensornesws.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan kepada para pelaku UMKM yang berjualan di kantin lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar mulai melakukan pengumpulan minyak jelantah bekas usahanya, dimulai pekan depan.

Penegasan ini disampaikan Wali Kota saat meninjau kegiatan rutin Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di lingkungan Pemkot, Jumat (25/07). Kegiatan yang dilakukan setiap Jumat tersebut melibatkan penimbangan sampah dari berbagai perangkat daerah, termasuk kantor dinas yang berada di bawah Pemkot Bekasi.

Tri Adhianto menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan minyak jelantah yang selama ini kerap dibuang sembarangan oleh para pelaku usaha, terutama di saluran air. Menurutnya, pembuangan minyak secara langsung ke saluran air dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti bau tidak sedap dan penyumbatan drainase.

“Saya minta mulai Jumat depan, 4 lokasi kantor pemerintahan, yakni Kantor Wali Kota di Jalan Ahmad Yani, Gedung Papak Juanda, Dinas Pendidikan, dan Gedung Teknis Bersama (GTB) sudah siap mengumpulkan minyak jelantah dari para UMKM kantin. Drumnya harus sudah tersedia,” tegas Tri.

Ia menambahkan bahwa pengumpulan ini akan dikelola langsung oleh Bank Sampah Induk Patriot, yang selama ini juga aktif mengelola sampah anorganik dari berbagai dinas dan warga.

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal kesadaran. Minyak jelantah bisa dikelola kembali menjadi bahan baku lain yang lebih bermanfaat. Jangan dibuang sembarangan,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat memberikan contoh konkret pengelolaan limbah rumah tangga skala kecil sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

(Ndoet/FAH)

Hadir di Explore Babel, Wawali Harris Bobihoe Dukung Dan Optimis Produk UMKM Bisa Mendunia

KOTABEKASI , sensornews.id - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyatakan dukungan penuh terhadap potensi pariwisata, kuliner, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Dukungan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Explore Babel 2025 di Pangkalpinang, kehadiran orang nomor dua di Kota Bekasi itu didampingi oleh Asda dua H Inayatullah dan jajaran.

Event nasional ini diharapkan mampu memperkuat citra potensi daerah- daerah di Indonesia sebagai destinasi wisata budaya dan kuliner, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.

“Event ini diharapkan mampu mendorong serta memperkuat potensi, sebagai destinasi wisata budaya, kuliner dan UMKM,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe

Terlihat dirinya ditemani istri, Wuri Handayani juga berkunjung ke pameran produk UMKM.

Produk UMKM yang dipamerkan, kata Bobihoe, tidak kalah dengan produk yang ada di swalayan maupun restoran.

“UMKM produknya tidak kalah dengan yang ada di swalayan maupun restoran, berbagai macam, kuliner hingga kerajinan tangan ada disini,” katanya sembari memilih dan menenteng produk UMKM

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong kreativitas UMKM untuk semakin mengembangkan produk dan pasarnya.

“Kami di Kota Bekasi, tentunya terus mendorong produk lokal kita bisa mendunia,di minati oleh bangsa-bangsa lain, dari segi kualitas produk kita mampu untuk go internasional, tentu kita sangat optimis,”ucap Wawali Abdul Harris Bobihoe

Diketahui Kegiatan Explore Babel 2025 berlangsung pada 21–27 Juli 2025 dan menjadi lanjutan dari kegiatan serupa yang telah berlangsung rutin sejak 2021.

Explore Babel 2025 terdiri dari sejumlah kegiatan yang bersifat edukatif, promosi, dan hiburan.

Rangkaian acara meliputi:
*Workshop: 21–24 Juli 2025
*Opening Ceremony: 25 Juli 2025
*Bazar UMKM: 25–27 Juli 2025
*Closing Ceremony: 27 Juli 2025

Explore Babel ini berskala nasional dan merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi. Bentuk komitmen kami mendukung pertumbuhan sektor riil dan pariwisata daerah. (EZ/FAH)

Presiden Prabowo Subianto Lantik 2.000 Perwira TNI-Polri di Istana

JAKARTA, protesnews.id - Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira TNI-Polri di Istana, menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia. Pelantikan ini menjadi simbol komitmen Prabowo dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara.

Dalam Sambutannya Presiden Prabowo berkomitmen terhadap Institusi dan Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Juga peningkatan kemampuan dan Ia mendorong perwira yang dilantik untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pelantikan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia dan ini menjadi simbol komitmen Prabowo dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara.

Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan nasional dan menjaga stabilitas negara. 

TNI dan Polri memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, serta melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi institusi TNI-Polri dan masyarakat Indonesia. Perwira yang dilantik diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan profesional.

TNI-Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan perubahan geopolitik global. Perwira yang dilantik diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan bijak dan profesional.

Masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada TNI-Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI-Polri.

Pelantikan 2.000 perwira TNI-Polri ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara. Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI-Polri dalam menjaga keamanan nasional.(Effendi)

Pemerintah Jakarta Berikan Angin Segar bagi Pedagang Kaki Lima

JAKARTA, sensornews.id - Pemerintah Jakarta tampaknya mulai mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani pedagang kaki lima (PKL). Dengan kebijakan baru ini, PKL dapat menggelar lapak tanpa harus dikejar-kejar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemerintah Jakarta beralih dari pendekatan represif ke pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani PKL, seperti yang terlihat dalam strategi baru Satpol PP.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan kondisi yang lebih tentram, tertib, dan teratur, serta memberikan kesempatan berusaha bagi PKL.

Kebijakan seperti ini bagi PKL dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan lebih leluasa berjualan tanpa ancaman penggusuran atau penertiban.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan mengurangi kemiskinan di Jakarta.

Pemerintah Jakarta perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan PKL, tetapi juga menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Perlunya dialog dan kerja sama antara pemerintah dan PKL untuk menciptakan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menangani PKL.

Peraturan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan, serta memberikan kesempatan berusaha bagi PKL.

PKL dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah Jakarta juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Pemerintah Jakarta perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan PKL. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Jakarta perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Evaluasi dan pemantauan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah Jakarta berharap dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan masyarakat, sambil menjaga keindahan dan ketertiban kota. (Fahri)