FTIA Tingkatkan Kapasitas Advokasi dengan Pelatihan Aplikasi Pengaduan Kasus

BOGOR, protesnews.com - Federasi Transportasi, Industri, dan Angkutan (FTIA) baru-baru ini mengadakan kegiatan tutorial aplikasi pengaduan advokasi kasus dengan dukungan International Labour Organization (ILO) dan fasilitasi tim RDPL. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Pajajaran, Kota Bogor pada 8-10 Agustus 2025 ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dan tim advokasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk penanganan kasus anggota secara cepat, efektif, dan terstruktur.

Dalam pelatihan interaktif ini, peserta yang terdiri dari Ketua Bidang Program DPP FTIA Feni Hanggaraini Lubis, Ketua Bidang Program PK FTIA PT.Intan Sejati Andalan Bengkalis-Riau Joice Ariska Opusunggu, dan Wakil Bendahara DPP FTIA Abel Husein diperkenalkan pada aplikasi pengaduan kasus yang dirancang untuk mempermudah pencatatan, pemantauan, dan penyelesaian kasus anggota. Materi pelatihan mencakup pengenalan aplikasi, prosedur registrasi dan akses, pengisian formulir pengaduan, alur penanganan kasus, serta evaluasi dan pelaporan.

Hasil langsung dari kegiatan ini meliputi pemahaman penggunaan aplikasi oleh 3 orang pengurus dan tim advokasi, tersusunnya panduan singkat penggunaan aplikasi, simulasi pengaduan kasus yang berhasil dilakukan, serta identifikasi kendala teknis awal dan solusi yang bisa diterapkan.

Diharapkan dampak dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas tim advokasi FTIA dalam menangani kasus secara cepat dan terstruktur, meningkatnya akurasi data kasus anggota, terbangunnya sistem advokasi digital yang transparan dan akuntabel, serta meningkatnya kepercayaan anggota terhadap pelayanan advokasi federasi.      

Kegiatan ini menunjukkan komitmen FTIA dalam meningkatkan pelayanan advokasi bagi anggota dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya aplikasi pengaduan kasus, FTIA dapat lebih responsif dalam menangani permasalahan yang dihadapi anggota di lapangan. Dukungan dari ILO juga menegaskan pentingnya penerapan standar internasional dalam advokasi hak-hak pekerja di sektor transportasi, industri, dan angkutan.

Dalam jangka panjang, implementasi aplikasi pengaduan kasus ini diharapkan dapat menjadi bagian dari strategi FTIA dalam memperkuat sistem advokasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan teknologi yang lebih canggih dan terstruktur, FTIA dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota. (FAH)

Panglima TNI Mutasi dan Rotasi 42 Perwira Tinggi TNI

JAKARTA, protesnews.com-(Puspen TNI). Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 42 Perwira Tinggi (Pati) TNI. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan organisasi dan regenerasi kepemimpinan secara berkelanjutan di lingkungan TNI. Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1001/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Dari total 42 Pati yang dimutasi, sebanyak 21 berasal dari TNI Angkatan Darat, 9 dari TNI Angkatan Laut, dan 12 dari TNI Angkatan Udara. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian organisasi terhadap tantangan strategis yang terus berkembang, sekaligus untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok TNI di semua matra.

Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian, antara lain Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi, Gubernur Akademi Militer (Akmil), dan Komandan Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Dansecapa AD). Selain itu, mutasi juga mencakup jabatan-jabatan penting di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, satuan pendidikan, satuan operasional, serta penugasan lintas institusi lainnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan TNI merupakan bagian dari sistem pembinaan karier yang sehat dan terukur. “Mutasi ini tidak hanya menyangkut pergeseran jabatan, tetapi juga merupakan strategi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan memperkuat struktur organisasi TNI secara menyeluruh,” ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 6 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Kapuspen menjelaskan bahwa melalui kebijakan ini, TNI terus mendorong peningkatan profesionalisme, soliditas, dan kapabilitas satuan di seluruh jajaran. Hal ini penting untuk menjaga kesiapan operasional serta mendukung pelaksanaan tugas dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan mutasi ini sekaligus menjadi wujud komitmen TNI dalam menempatkan sumber daya manusia terbaik pada posisi yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan organisasi. Proses ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, integritas, serta kesiapan dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks.

( RED,TON )

Kemenko Polkam Dorong Penguatan Regulasi Data Center demi Kedaulatan Digital Nasional

JAKARTA, protesnews.com -  Jakarta, 7 Agustus 2025 — Dalam forum Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Kemenko Polkam menegaskan pentingnya penguatan regulasi pembangunan data center sebagai langkah konkret memperkuat kedaulatan digital nasional.

Hadir sebagai pembicara panel, Marsma TNI Agus Pandu Purnama selaku Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam menyampaikan bahwa pembangunan pusat data di Indonesia tidak bisa sekadar dilihat sebagai proyek infrastruktur teknologi, melainkan juga sebagai strategi geopolitik digital yang menyangkut perlindungan data publik, keamanan nasional, dan transformasi digital pemerintahan.

Dalam sesi yang turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Keuangan, BKPM, dan Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO), diskusi mengerucut pada sejumlah tantangan nyata yang dihadapi industri. Mulai dari prosedur impor peralatan yang memakan waktu panjang dan memicu lonjakan biaya, tumpang tindih aturan perizinan antara pusat dan daerah, hingga belum optimalnya penerapan insentif fiskal untuk sektor pusat data.

Pemerintah melalui Kemenko Polkam menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Pandu menjelaskan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan dual-track dalam pengembangan pusat data—yakni dengan memprioritaskan kemandirian nasional untuk pengelolaan data strategis, namun tetap membuka ruang bagi investasi global yang patuh pada regulasi dan standar keamanan nasional.

Ia menambahkan, sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan infrastruktur digital. Kemenko Polkam, melalui fungsi koordinatifnya, terus menjembatani kepentingan lintas sektor agar proses perizinan berjalan efisien dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Pandu menekankan bahwa data center harus menjadi bagian integral dari peta jalan transformasi digital Indonesia, termasuk dalam layanan publik dan sektor pertahanan-keamanan.

Dalam penutupnya, Pandu menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dari negara tetangga hanya karena rumitnya birokrasi dan kebijakan yang tidak adaptif. Pemerintah, katanya, tengah menyusun ulang sejumlah regulasi kunci agar lebih ramah investasi, tetapi tetap berpihak pada kedaulatan data dan kepentingan nasional.

“Regulasi tak boleh menjadi penghambat. Kita butuh kebijakan yang progresif dan terkoordinasi, agar Indonesia bisa menjadi pusat kekuatan digital regional yang mandiri dan aman,” tegasnya.

Forum DTI-CX 2025 menjadi ajang strategis yang mempertemukan regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk bersama-sama membangun ekosistem data center nasional yang tangguh—bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi kedaulatan dan keberlanjutan. 

(M.Arif/FAH)

DPD LSM Kerista Sumut Minta Inspektorat Periksa Proyek Dana Desa Nagori Parbalogan Kecamatan Tanah jawa

SIMALUNGUN, protesnews.com - Laporan masyarakat nampaknya benar adanya. Dugaan asal jadi dan Mark up pada pelaksanaan proyek Dana Desa Nagori Parbalogan, Kecamatan Tanah Jawa,  Kabupaten Simalungun, Tahun Anggaran 2025 nampaknya benar adanya. Pasalnya, salah satu kegiatan fisik berupa rabat beton yang berlokasi di Huta II, Andarasih sangat memprihatinkan.(05/08)

Masih dalam hitungan bulan usai dikerjakan, kondisi fisik bangunan telah terkelupas hingga banyak yang retak. Permukaan rabat beton sudah terkikis hingga menonjolkan batu koral hampir di seluruh area rabat beton.

Masyarakat yang dijumpai dilokasi kegiatan menyebut bahwa kegiatan ini baru saja sekitar akhir bulan lalu selesai dikerjakan. "Sekitar akhir bulan lalu pak kalo saya gak salah ingat," sebut warga itu, Selasa (5/08).

Selain pengikisan, terdapat juga sejumlah retakan pada rabat beton tersebut. Diperkirakan, bangun itu tidak akan bertahan lama, bila melihat kondisi saat ini.

DPD LSM Kerista Sumut yang dimintai tanggapannya atas kondisi ini mengatakan, "Nampaknya TPK (tim pengelola kegiatan) tidak menjalankan fungsi pengawasan yang di milikinya hingga kualitas akhir seperti ini," Ucap Ketua DPD LSM Kerista Parulian Panjaitan.

Panjaitan juga mengatakan, bila melihat kondisi pekerjaan ini, dugaan mark up sangat kelihatan dari hasil akhir pekerjaan. Dimana, anggaran sebesar 213.000.000 dengan volume pekerjaan 193x3.5x0.15 tidak sepantasnya mutu dan kualitas pekerjaan seperti saat ini.

Untuk itu, kata Panjaitan, pihak Inspektorat harus segera memeriksa proyek Dana Desa Nagori Parbalogan ini. Kita sangsikan bila ini tidak diperiksa dan ditindaklanjuti, perbuatan serupa akan terus berulang. Dan yang paling penting, jangan sampai masyarakat menilai pihak Inspektorat tutup mata.

Roganda Sihombing, Kepala Inspektorat Kabupaten Simalungun yang dimintai tanggapannya belum menjawab. Begitu juga dengan anggotanya Kabid Pemerintahan Nagori, Rosida Sitinjak, pun belum menjawab.

Sementara itu Pangulu Nagori Parbalogan, Muhammad Nasir, tidak bersedia memberikan keterangan ketika di konfirmasi wartawan. Begitu juga saat didatangi ke kantornya, Pangulu tidak berada ditempat.

"Pangulu tidak di kantor pak," ucap Kaur wanita dikantor pangulu..

Ternyata, bukan hanya Pangulu yang tidak ada dikantor, keberadaan papan transparansi juga tidak terlihat, sang kaur wanita yang ditanyai menjawab memang tidak ada.

"Memang tidak ada pak, gak tahu kenapa," ucap Kaur itu lagi, (fah).

GEMAPATAS Akan Dicanangkan Serentak di 23 Kabupaten/Kota, Kepala Biro Humas dan Protokol, Dipimpin Langsung oleh Menteri Nusron

JAKARTA, protesnews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) secara serentak di 23 kabupaten/kota pada Kamis (07/08/2025). Kegiatan ini adalah gerakan Kementerian ATR/BPN bersama masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya patok batas sebagai awal dari kepastian hukum atas tanah.

"GEMAPATAS kali ini akan dipusatkan di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis, 7 Agustus 2025 dan dipimpin langsung oleh Pak Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Sementara, kegiatannya sendiri akan berlangsung di 23 Kabupaten/Kota," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, di Jakarta, Rabu (06/08/2025).

GEMAPATAS merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam mendorong percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan mengedukasi masyarakat untuk secara aktif memasang tanda batas bidang tanah milik mereka. “Ini bukan sekadar seremoni, tetapi ajakan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga hak atas tanah mereka. Kita mulai dari hal paling sederhana, memasang tanda batas. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok,” kata Harison Mocodompis

Sebanyak 23 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pencanangan GEMAPATAS secara serentak di 2025 ini meliputi Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo di Jawa Tengah; Kabupaten Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, dan Pamekasan di Jawa Timur; serta Kabupaten Bogor I, Bogor II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi, dan Tasikmalaya di Jawa Barat.

Pemasangan tanda batas tanah juga dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Beberapa wilayah itu antara lain Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti di Riau; Kabupaten Banyuasin dan Kota Pagar Alam di Sumatra Selatan; Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat; Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan; serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

“Melalui GEMAPATAS kita ingin dorong semangat gotong royong agar masyarakat merasa memiliki tanahnya secara sah dan dilindungi negara,” pungkas Harison Mocodompis. (Sulaiman/fah)

123 Pasis Ikuti Pendidikan Reguler (Dikreg) Seskoal Angkatan Ke-64 TA 2025

JAKARTA, protesnews.com- “Keberhasilan perwira sekalian merupakan bentuk pengakuan atas prestasi, integritas, dan potensi kepemimpinan yang telah saudara tunjukkan. Jadikanlah kepercayaan ini sebagai pemicu semangat untuk menempuh pendidikan sebaik-baiknya.”

Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dibacakan oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo, saat memimpin upacara pembukaan Pendidikan Reguler (Dikreg) Seskoal Angkatan ke-64 TA 2025 yang berlangsung di Auditorium Jos Soedarso, Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025). 

Kasal dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Dikreg Seskoal merupakan wadah pengembangan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para perwira, yang berorientasi pada pembentukan pemimpin-pemimpin tangguh, cerdas, dan adaptif. Di Seskoal para Pasis akan ditempa dan dibekali kemampuan dalam menyusun strategi operasi laut, mempertajam daya analisis, memperluas cakrawala pandang, serta mengembangkan visi dan terobosan yang inovatif dan tepat guna dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis.

Kasal menekankan bahwa pendidikan ini bertujuan membentuk prajurit yang profesional, tanggap, tangguh, trengginas, serta memiliki mental kepribadian yang baik, disiplin tinggi, dan kepemimpinan yang rela berkorban, santun, serta kuat secara jasmani dan Seskoal sebagai lembaga pendidikan tertinggi di tingkat matra dengan slogan "Center of Excellence" di bidang pendidikan harus dapat mencetak sumber daya manusia unggul melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. 

“Laksanakan pendidikan yang tidak hanya fokus mengasah intelektual, tetapi juga menggembeleng karakter kesatria, berakhlak luhur, dan membentuk fisik yang prima. Berikan keteladanan dan kerahkan seluruh potensi yang ada untuk mencetak tunas-tunas terbaik calon pemimpin negara, TNI, serta TNI AL di masa mendatang. Jadikan tugas ini sebagai ibadah yang akan memberikan banyak manfaat bagi kita semua,” pungkasnya.

Pendidikan Reguler (Dikreg) Seskoal Angkatan ke-64 TA 2025 diikuti oleh 123 Perwira Siswa (Pasis), terdiri dari 116 Pasis TNI AL, yang terdiri dari korps Pelaut 27 orang, korps Teknik 23 orang, korps Elektronika 9 orang, korps Suplai 16 orang, korps Marinir 22 orang, korps Kesehatan 5 orang, korps Khusus 8 orang, korps PM 3 orang, dan korps Hukum 3 orang. Selain itu, Dikreg ini juga diikuti oleh 3 Pasis TNI AD dan 4 Pasis TNI AU. Dari total 123 Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-64 TA 2025, sebanyak 121 merupakan Pasis pria dan 2 orang Pasis wanita.

Diakhir sambutannya, Kasal menyampaikan harapan besarnya kepada seluruh Pasis sebagai calon-calon pemimpin negara, pemimpin TNI, dan TNI AL yang siap menghadapi tanggung jawab besar di pundak mereka di masa yang akan datang, karena masa depan suatu negara sangat tergantung pada kualitas para pemimpinnya, dan langkah awal tersebut dimulai dari proses pendidikan saat ini.(Ef/fah)

Sumber: Dinas Penerangan Angkatan Laut.

LSF RI Gelar GNBSM Indramayu, Membangun Budaya Menonton

INDRAMAYU, protesnews.com- Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) menggelar Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) di Indramayu pada 4 Agustus 2025. 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyaksikan tontonan yang sesuai dengan klasifikasi usia. Ketua LSF RI Dr. Naswardi, mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih tontonan dan memahami pentingnya klasifikasi usia sebagai bentuk perlindungan bagi generasi muda dari konten tidak sesuai.

"GNBSM merupakan komitmen LSF untuk memberikan tontonan yang mendidik, sehat dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia" paparnya kepada awak media. 

Kegiatan menjadi momentum penting dalam menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai keluarga. Masyarakat Indramayu antusias mengikuti nonton bareng film edukatif LYORA (Penantian Buah Hati) acara yang dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Dr. Dave Akbarshah Laksono.

GNBSM di bioskop Sams Studio jalan Soekarno Hatta No.116 Indramayu Jawa Barat diharapkan, masyarakat lebih selektif dan sadar akan dampak tontonan terhadap perkembangan mental dan karakter, khususnya anak-anak dan remaja. 

Dengan demikian, GNBSM ldramayu dapat menjadi langkah awal membangun budaya menonton yang sehat di Indonesia.

(*rilist/ran)