PPP di Persimpangan Jalan: Peran Sandiaga Uno dalam Muktamar 2025

JAKARTA, protesnews.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada di persimpangan jalan setelah gagal menempatkan wakilnya di DPR pada Pemilu 2024. Dengan hanya meraih 3,87% suara, di bawah ambang batas parlemen 4%, kegagalan ini memicu sorotan tajam terhadap kepemimpinan partai. (14/09/2025)

Muhammad Mardiono, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP sejak 2022, menjadi fokus utama kritik. Gelombang penolakan terhadap Mardiono menguat di kalangan kader dan simpatisan, dengan seruan "Asal Bukan Mardiono" (ABM) semakin nyaring terdengar.

Muktamar PPP yang akan digelar pada 27 September 2025 mendatang menjadi momen penentu arah partai. Muktamar ini akan menentukan siapa yang akan memimpin PPP dan bagaimana partai akan berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Nama Sandiaga Uno menjadi salah satu yang santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Kebutuhan akan sosok pemimpin baru yang mampu membawa perubahan mendasar di tubuh PPP sangat mendesak. Beberapa kriteria pemimpin ideal yang diharapkan antara lain:

- Pemimpin Transformasional: Mampu memberikan pengaruh positif, berintegritas moral tinggi, dan mewujudkan visi masa depan partai.

- Pemimpin yang Peka: Mampu memahami kondisi organisasi secara mendalam dan memberikan arah yang jelas untuk perubahan.

- Pemimpin Kharismatik: Mampu mengembalikan basis dukungan partai yang hilang dan menginspirasi perubahan mendasar.

Dalam mencari pemimpin baru, PPP dihadapkan pada dua pilihan utama:

1. Mencari Kader Senior: Memilih kader senior PPP yang berpengalaman dan tidak terkait dengan kegagalan Pemilu 2024.

2. Mencari Tokoh dari Luar: Mempertimbangkan tokoh dari luar partai yang dianggap mampu membawa perubahan signifikan. Opsi ini mungkin memerlukan amandemen AD/ART partai. Sandiaga Uno, dengan popularitas dan jaringan luasnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan di internal PPP.

Keputusan yang diambil dalam Muktamar mendatang akan menjadi penentu masa depan PPP. Mampukah partai berlambang Ka'bah ini bangkit dan kembali menjadi kekuatan politik yang disegani, atau justru semakin terpuruk? Tantangan yang dihadapi PPP tidak hanya terbatas pada pemilihan pemimpin baru.

Partai ini juga perlu mengevaluasi strategi dan program yang telah dijalankan. Analisis mendalam terhadap penyebab kegagalan di Pemilu 2024 krusial untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif.

Pengamat politik menilai PPP perlu merevitalisasi ideologi dan platform partai agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, PPP juga perlu memperkuat komunikasi politik dan membangun citra yang lebih positif di mata publik.

Muktamar PPP 2025 bukan hanya sekadar ajang pemilihan ketua umum, tetapi juga momentum untuk reformasi internal. Keberhasilan PPP untuk bangkit kembali bergantung pada kemampuan partai mengambil keputusan yang tepat dan melaksanakan perubahan yang diperlukan dengan sungguh-sungguh. Peran Sandiaga Uno dalam Muktamar ini akan menjadi sorotan utama, dan keputusannya dapat memberikan dampak signifikan bagi arah PPP ke depan. (Fahri)

PERLAKUAN TIDAK MENYENANKAN OKNUM SATPAM DINAS PERKIM KABUPATEN TANGERANG

JAKARTA, protesnews.id- Wartawan M.Dzaki Al dari media Gakorpan News menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan dari oknum Satpam Dinas PERKIM (Perumahan, Permukiman dan Pemadaman) Kabupaten Tangerang Banten. 

Peristiwa ini terjadi ketika Dzaki dan awak media lainnya mendatangi kantor Dinas PERKIM untuk melakukan konfirmasi pada Kamis (11/9/2025).

Kemunculan oknum Satpam berinisial E di kantor Dinas PERKIM dimulai bersikap arogan, oknum Satpam itu bahkan melakukan tindakan menarik Dzaki keluar area ruangan kantor PERKIM. Insiden ini menjadi perhatian publik dan memicu opini masyarakat untuk meminta Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, segera mengevaluasi jajarannya.

Keterkaitan dengan Undang-Undang No14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengisyaratkan proses partisipasi masyarakat tentang hak atas Keterbukaan Informasi Publik dari Badan publik, termasuk Dinas PERKIM, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang disediakan secara efektif dan efisien kepada masyarakat luas.

Efendi Lubis, Direktur Operasional media online sensornews.id, mengecam tindakan oknum Satpam yang menghambat dan melakukan intimidasi kepada wartawan di kantor Dinas PERKIM.

Ia menegaskan, "Bahwa perlakuan sikap oknum Satpam tersebut menyebabkan menghambat, menghalangi dan disertai intimidasi dengan sikap arogansi" tugas Efendi Lubis yang juga tokoh Serikat buruh Provinsi Banten kepada wartawan portal berita nasional ProtesNews.com, ranto. 

(*ranto)

Pramudya Iriawan Buntoro Perluas Perlindungan Pekerja

 

JAKARTA, protesnews.com- Kunjungan sinergi Pramudya Iriawan Buntoro selaku Direktur Utama kantor BPJS Ketenagakerjaan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Pramudya menjabat Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kantor Pusat BPJS. 

Kunjungan audensi ke kantor DEN KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) di jalan Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur merupakan ajang silaturahmi untuk meningkatkan jaringan  perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia. Dalam pemaparannya Pramudya didampingi Presiden KSBSl Elly Rosita Silaban SE, Rekson Silaban SE sebagai MPO (Majelis Penasehat organisasi), Parulian Sianturi SH dan dihadiri sejumlah perwakilan organisasi buruh lainnya dengan agenda audensi dan sosialisasi kesejahteraan pekerja lndonesia, Selasa siang (9/9/2025).

Dalam perkembangan pencapaian BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya mengajak jajaran pengurus Dewan Eksekutif Nasional KSBSI untuk berperan aktif dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. 

Menurut keterangan Ketua DPP FTIA Efendi Lubis kepada portal berita nasional protesnews.com, kunjungan audensi Dirut BPJS Ketenagakerjaan ke kantor DEN KSBSl diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya jaminan sosial serta memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pekerja di era digital global. 

Catatan yang diperoleh pada Rabu 10 September 2025 di sekretariat DPP FTIA menyebutkan, peserta audensi dan sosialisasi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat undangan nomor.B.050/int/DEN KSBSl/IX/2025 ditandatangani Sekjen DEN KSBSl Didi Hardianto adalah DPP FKUl, DPP FPE, DPP F HUKATAN, DPP FSB GARTEKS, DPP FSB KAMlPARHO, DPP FSB KlKES,DPP NlKEUBA, DPP F LOMENlK, DPP FESDlKARl, DPP FTIA,  DPP SEBUMl, DPP FTA, BPP SBSl, Dept.Huk & HAM KSBSI.

(*azis/ranto)

Banjir dan Longsor melanda Bali, Polri Kerahkan Personel Bantu Penanganan

BALI , protesnews.com – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Provinsi Bali pada 9 hingga 10 September 2025 memicu bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Sejumlah akses jalan utama tertutup material longsor, sementara beberapa pemukiman warga terendam air. Berdasarkan laporan sementara, bencana ini menewaskan 7 orang, melukai 47 orang, serta memaksa 237 warga mengungsi ke 4 titik lokasi pengungsian.

Menanggapi kondisi darurat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat bersama TNI, BPBD, serta instansi terkait. Personel Polri dikerahkan untuk membantu evakuasi korban, membuka jalur yang tertutup material longsor, hingga mengatur arus lalu lintas agar distribusi bantuan logistik tidak terhambat.

Kapolda Bali menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. “Polri berkomitmen hadir di tengah masyarakat, bersinergi dengan seluruh instansi untuk memastikan evakuasi berjalan lancar dan kebutuhan warga di pengungsian dapat terpenuhi,” ujarnya.

Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pembersihan jalur yang terdampak longsor dan menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian. Polri juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi menimbulkan bencana susulan.

Muslim

Presiden Prabowo Subianto Lakukan Reshuffle Kabinet, Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

JAKARTA,protesnews.com -  (11/09)25) – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari Senin, 8 September 2025. Keputusan ini mencakup penggantian lima menteri dan pembentukan satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Selain itu, satu wakil menteri juga dilantik untuk memperkuat kinerja kabinet.

Adapun Menteri menteri yang Direshuffle adalah 

- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan sementara digantikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat ad interim

- Menteri Keuangan: Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa

- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin

- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi digantikan oleh  Ferry Juliantono

- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo menunggu penggantinya sedang diluar kota.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa keputusan reshuffle ini didasarkan pada pertimbangan, masukan, dan evaluasi berkelanjutan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan pejabat baru dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dengan penambahan kementerian baru ini, jumlah anggota Kabinet Merah Putih bertambah menjadi 54 orang, meningkat signifikan dari 34 anggota pada Kabinet Indonesia Maju sebelumnya. Beberapa kementerian tetap dipertahankan, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Keputusan reshuffle ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pengamat politik menilai langkah ini sebagai upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat soliditas kabinet dan meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Sementara itu, sebagian kalangan menyoroti perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja menteri-menteri yang diganti.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi sorotan utama dalam reshuffle kali ini. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah bagi warga negara Indonesia. Diharapkan, dengan adanya kementerian khusus ini, kualitas pelayanan dan koordinasi terkait haji dan umrah dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dengan susunan kabinet yang baru, diharapkan Kabinet Merah Putih dapat bekerja lebih efektif dan responsif dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antar kementerian untuk mencapai tujuan-tujuan strategis nasional. (Nana N Siregar)

Hubungan PERSIS PD Depok dengan Pemerintah Daerah dalam Bidang Keagamaan

Depok, ProtesNews.com - Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Depok menjalin hubungan yang erat dan konstruktif dengan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang keagamaan. Hubungan ini terwujud melalui berbagai bentuk sinergi dan kolaborasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat Depok.

PERSIS PD Depok aktif berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan pemerintah daerah, seperti kegiatan dakwah, pembinaan umat, dan peringatan hari besar Islam. Selain itu, PERSIS juga turut memberikan kontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keagamaan yang sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia.

Melalui lembaga pendidikan, majelis taklim, dan kegiatan sosial-keagamaan, PERSIS PD Depok menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Pemerintah daerah pun memberikan dukungan, baik berupa fasilitasi, kerja sama program, maupun ruang partisipasi dalam forum-forum keagamaan.

Kerja sama yang baik ini bukan hanya berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan beragama, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Depok. Dengan demikian, hubungan PERSIS PD Depok dan pemerintah daerah dalam bidang keagamaan dapat digambarkan sebagai kemitraan yang saling menguatkan, menjaga harmoni, serta mendorong terwujudnya masyarakat Depok yang lebih beriman, cerdas, dan sejahtera.

IJW Dukung Era Baru PWI Pusat, Transparasi dan Profesionalisme Wartawan

JAKARTA, sensornews.com - Ahmad Munir dari media LKBN Antara sebagai Ketua Umum periode 2025-2030, menggantikan dua kepemimpinan sebagai Ketua Umum PWI Pusat pasca tahun 2025 yakni Hendry Ch.Bangun-Zulmansyah Sakedang.

Ahmad Munir sebelum terpilih menjadi Ketua Umum PWl Pusat 2025-2030 ikut proses pencalonan dalam dua calon kandikdat pada pemilu hajat PWI Pusat, Ahmad Munir mendapat suara 52 sementara Hendry Ch.Bangun hanya meraih suara 35. Sedangkan Atal S.Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWl dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada hari yang sama, Sabtu 30 Agustus 2025 di Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Organisasi IJW (lndonesian Journalist Watch) berharap pasangan ini dapat mengelola PWI secara profesional, independen dan transparan. Dalam keterangannya yang ditulis media online sensornews.id, Ketua Umum IJW, KRH.H.M Jusuf Rizal,SH menjelaskan "Bahwa kemenangan Munir dan Atal merupakan kemenangan wartawan melawan korupsi dan IJW akan terus mengawasi kinerja PWI untuk mencegah terulangnya kesalahan di masa lalu" ungkap Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai Presiden Lira (Lumbung lnformasi Rakyat).

Tentang, pijakan hukum berdasarkan Undang Undang No.40/1999 tentang Pers dalam Pasal 17 yaitu Pers memberikan mandat kepada masyarakat untuk terlihat dalam pengembangan kemerdekaan pers dan penjamin hak memperoleh informasi. Menurut Jusuf Rizal, masyarakat dapat melakukan kegiatan pemantauan media untuk melaporkan pelanggaran hukum, etika dan kekeliruan pemberitaan serta dapat menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers untuk menjaga kualitas pers. 

Pemberitaan lewat PWMOl, sebelumnya kepemimpinan PWI Pusat saat periode 2023-2028 Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch.Bangun terjadi perubahan setelah dikritisi oleh IJW hingga terjadi dua  Ketua Umum PWl Pusat. 

IJW mendukung era baru PWl Pusat dengan harapan transparasi dan profesionslisme wartawan. Ahmad Munir dengan Atal S.Depari terpilih masa kerja PWI Pusat 2025-2030 diharapkan dapat memberikan PWl secara profesional, independen dan transparan.

(*ranto)