KSBSI Memberikan Pandangan/Tanggapan Kritis Terhadap NA RUU Ketenagakerjaan Versi Badan Keahlian DPR RI

 

JAKARTA, protesnews.com - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memberikan pandangan/tanggapan kritis terhadap Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi Badan Keahlian DPR RI yang dirilis pada Agustus 2025. KSBSI menilai muatan naskah akademik tersebut tidak jelas, terutama pada landasan filosofis yang mengacu pada pasal 28E ayat 1 UUD 1945 yang dinilai tidak relevan dengan ketenagakerjaan. KSBSI mengusulkan agar acuan yang digunakan seharusnya pasal 28, 28D ayat 1 dan 2, serta pasal 28E yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan jaminan sosial. Bahkan muncul kesan bahwa naskah akademik tersebut lebih tepat disebut RUU Kedokteran Hewan karena ketidaksesuaian kontennya.

Selain itu, KSBSI menyoroti ketidakjelasan ruang lingkup penyusunan naskah akademik yang tidak tegas menjelaskan apakah revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengubah UU tersebut atau juga melibatkan undang-undang lain terkait ketenagakerjaan melalui metode omnibus law. Dalam kesimpulan naskah, disebutkan cakupan semua undang-undang ketenagakerjaan, tetapi landasan yuridis hanya menyebutkan beberapa UU dan putusan MK, sehingga menimbulkan kebingungan. KSBSI menekankan bahwa hak-hak konstitusional buruh seperti uang pesangon tidak semestinya diatur hanya dalam peraturan pemerintah, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168 mengamanatkan segala pembatasan hak dan kewajiban harus diatur dalam undang-undang.

Tim RUU Ketenagakerjaan KSBSI yang terdiri dari Harris Manalu, Parulian Sianturi, Haris Isbandi, Sain, dan Surya terus membahas respon terhadap Naskah Akademik ini bersama perwakilan federasi buruh di KSBSI. KSBSI menegaskan komitmen mereka untuk terus berpartisipasi aktif memberikan masukan demi terciptanya regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh dan sesuai dengan amanat konstitusi serta putusan MK.

Lebih jauh, KSBSI juga meminta agar proses pembentukan RUU Ketenagakerjaan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan tidak hanya mengedepankan kepentingan sepihak. Mereka menyerukan pelibatan aktif serikat buruh dalam penyusunan undang-undang agar hasilnya adil dan memberikan perlindungan optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia. Aspirasi ini sejalan dengan dorongan KSBSI untuk memperkuat hak-hak buruh dan memastikan perlindungan hukum yang kokoh dalam RUU yang akan datang

Dalam rapat pembahasan Naskah Akademik (NA) RUU Ketenagakerjaan versi Badan Keahlian DPR RI Agustus 2025, turut hadir Ketua Umum Dewan Pengurusn Pusat Federasi Transportasi, Industri dan Angkutan (DPP FTIA) Efendi Lubis beserta jajaran pengurusnya. Kehadiran mereka memberikan kontribusi penting sebagai perwakilan federasi buruh sektor transportasi, industri, dan angkutan yang menyampaikan aspirasi buruh di bidangnya dalam diskusi kritis mengenai penyusunan RUU Ketenagakerjaan tersebut. Efendi Lubis dikenal aktif memperjuangkan perlindungan hak pekerja sektor transportasi di berbagai forum resmi KSBSI dan nasional.  (Fahri)

JAPBUSI: Membangun Kesadaran dan Advokasi Hak-Hak Pekerja melalui Teknologi Digital

  

JAKARTA, protesnews.com - JAPBUSI (Jaringan Serikat Pekerja-Serikat Buruh Kelapa Sawit Indonesia) telah meluncurkan aplikasi pengaduan berbasis digital Al (Artificial Intelligence) untuk sektor garmen, alas kaki dan kelapa sawit. 

Aplikasi JAPBUSl digagas oleh ILO (International Labour Organization) dan didukung oleh negara Kanada, di lndonesia. Tujuan aplikasi berbasis data digital untuk meningkatkan kesadaran buruh dalam menyerap sistem penyelesaian sengketa dan hak-hak pekerja. Pembukaan dan peluncuran JAPBUSI di gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia jalan Medan Merdeka Selatan No.11 Gambir Jakarta Pusat, Rabu siang (29/10/2025). 

Hadir dalam acara tersebut Purwati Uta Djara Kabid.Kerjasama Kemenaker R.l mewakili Menteri Tenaga Kerja, Kepala Kerjasama Pembangunan dari Kanada Alice Bimbaum, Direktur ILO Indonesia-Timor Leste Mrs Simrin Singh dan sejumlah tokoh Serikat Buruh serta anggota Federasi. Dengan adanya aplikasi ini, pekerja dapat melaporkan keluhan dan aspirasi mereka dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memperluas akses pekerja terhadap mekanisme pengaduan yang aman dan berbasis data digital platform. Informasi yang diperoleh portal berita nasional, protesnews.com mencatat sejumlah tamu undangan dari anggota serikat pekerja F HUKATAN-KSBSl, FSP PP KSPl-CAlTU, FSP SPSl, FSP 4K, FSP LOMENlK-KSBSI, FSP KAMPARNO-KSBSl, FSP NIKEUBA-KSBSI, FSP NlBA KSPl-CAlTU, F KUl-KSBSl dan FTlA-KSBSl. 

ILO meluncurkan JAPBUSl, mekanisme pengaduan berbasis Aplikasi Al untuk sektor Garmen, Alas Kaki dan Kelapa Sawit guna memberikan akses pengaduan yang transparan dan efektif bagi pekerja yang tergabung federasi serikat buruh. Sebelumnya dalam mendukung program AI, ILO juga memberikan penghargaan trophy piala bagi pengirim konten terbanyak di media sosial Tik-Tok dan lnstragram yang di luncurkan JAPBUSl.

Kolaborasi FTIA-KSBSI, JAPBUSl dan ILO diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak pekerja di ketiga sektor serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara lebih responsif serta terukur. 

Komitmen FTIA-KSBSl untuk terus bersinergi dengan JAPBUSl-lLO, Menurut Feny Hanggarani Lubis "Dengan memperkuat kapasitas organisasi buruh setiap informasi pekerja hendaknya dapat direspon cepat pihak pengelola Aplikasi JAPBUSl" ujar Feny peraih dua trophy piala konten kreator Tik Tok-Instragram JAPBUSl.

Feny yang juga menjabat Ketua Bidang Program DPP FTIA, ketika dikonfirmasi pada Kamis (30/10/2025).

(*ranto)

Bupati Tangerang Terima Audensi DPD Garnizun Bersama BNK dan Kesbangpol

KAB TANGERANG,  Sensor News -Garnizun mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. dimana Penting nya informasi penyampaian tentang0 bahaya narkoba tersebut untuk masyarakat mengingat penyalahgunaan narkoba semakin masif dan beragam modusnya. guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan menumbuhkan sikap dan perilaku tegas untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Pengurus GARNIZUN kabupaten Tangerang beserta jajarannya sebanyak tujuh orang yang dipimpin ketua DPD GARNIZUN 'Muslim " melakukan Audiensi dengan Bupati kabupaten Tangerang, dan di terimah langsung oleh bupati sendiri Moch. Maesyal  Rasyid.dan di dampingi oleh kepala Kesbangpol H.Agus Suryana, ketua BNK H. Dedi  Sutardi kabupaten Tangerang.tigaraksa, 28 Oktober 2025.

Bupati Tangerang dengan senang adanya organisasi masyarakat yang mau melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat  dengan itu memerintahkan kepada kepala BNK untuk melakukan kegiatan bersama dan dibantu berdasarkan kebutuhan organisasi masyarkat

Bupati juga berharap kabupaten Tangerang punya tempat rehab sendiri dan memerintahkan kepada BNK dan Kesbangpol untuk bertindak secepatnya tandas nya mengakhiri .  

( Sensor News .Ilyas .Tangerang Banten  )

FTIA Aktif dalam Workshop Dialog Sosial Ketenagakerjaan untuk Perkuat Hubungan Industrial dan Revisi UU K3

 

JAKARTA, protesnews.id – Federasi Transportasi, Industri dan Angkutan (FTIA), yang merupakan salah satu federasi anggota Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), turut berpartisipasi aktif dalam Workshop Dialog Sosial bagi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan RI di Hotel Orchardz, Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Kegiatan yang dibuka resmi oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Indra S.H M.H., ini diikuti sekitar 100 peserta dari 11 federasi anggota KSBSI, berlangsung selama dua hari, 27–28 Oktober 2025.

Workshop ini difokuskan pada penguatan kapasitas serikat pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, serta mendorong pembaruan regulasi ketenagakerjaan, khususnya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Regulasi yang telah berusia lebih dari lima dekade tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, sistem kerja modern, serta peningkatan standar keselamatan di sektor industri dan transportasi.

Mewakili Ketua Umum FTIA Efendi Lubis, S.H., jajaran pengurus FTIA menegaskan pentingnya sinergi antara serikat pekerja dan pemerintah dalam proses revisi undang-undang tersebut. "UU Nomor 1 Tahun 1970 adalah pijakan awal K3, tetapi realitas lapangan sudah berubah jauh. FTIA mendorong agar pembaruan aturan ini benar-benar melindungi pekerja di sektor transportasi dan industri yang memiliki risiko tinggi," tegas perwakilan FTIA.

Selain membahas aspek regulasi, workshop ini juga memperkuat kapasitas organisasi serikat dalam menjalin komunikasi sosial dan memperjuangkan hak-hak pekerja secara etis dan konstruktif. Harapannya, kegiatan ini dapat mempererat kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan serikat pekerja guna menciptakan iklim hubungan industrial yang berkeadilan dan produktif di masa depan.

Workshop ini juga menekankan pentingnya pemahaman dan keterampilan serikat pekerja dalam menggunakan jalur dialog sosial sebagai strategi utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan. Para peserta diberi pelatihan tentang teknik komunikasi yang efektif dan etis, sehingga mampu memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja secara konstruktif tanpa menimbulkan konflik yang merugikan semua pihak. Pendekatan dialog sosial ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim kerja yang harmonis dan produktif di seluruh sektor industri.

Selama sesi diskusi, beberapa federasi anggota KSBSI mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait tantangan baru di dunia kerja, seperti perubahan teknologi digital, otomasi industri, dan pola kerja hybrid yang semakin marak. Mereka menilai revisi UU K3 harus mampu mengakomodasi perlindungan terhadap risiko-risiko tersebut agar pekerja tetap terlindungi secara menyeluruh. Usulan konkret pun disampaikan, termasuk peningkatan standar keselamatan kerja yang lebih dinamis dan sistem pengawasan yang lebih ketat di lapangan.

Menutup kegiatan, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dan konsultasi intensif dengan serikat pekerja sepanjang proses revisi regulasi berlangsung. Ditekankan pula pentingnya kolaborasi semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat pekerja, untuk bersama-sama membangun hubungan industrial yang berkeadilan, sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan industri modern tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.(Fahri)

Tzu Chi Gelar Baksos Pembagian 1.800 Paket Sembako di Penjaringan, Wujud Kepedulian untuk Warga Luar Batang

Jakarta Utara,ProtesNews Minggu, 26 Oktober 2025 - Semangat kepedulian sosial kembali terasa di wilayah Penjaringan. Bertempat di Kantor Sekretariat RW 001, Jl. Luar Batang II, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, telah dilaksanakan kegiatan Bakti Sosial Pembagian Sembako yang diselenggarakan oleh Tzu Chi Center sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat kurang mampu di kawasan tersebut.

Kegiatan dimulai pukul 08.00 WIB, dipimpin langsung oleh Ketua Tim Relawan Tzu Chi, Bapak Jok Khian, dengan dukungan penuh dari unsur TNI–Polri dan perangkat wilayah. Hadir dalam kegiatan ini antara lain:

Danramil 02/Penjaringan Kapten Inf. Noldy Delius Stefanus Tana, S.S.T, Han, S.I.P.

Kasubsektor Muara Baru Aiptu Ahmad Sidik Mulyadi

Bhabinkamtibmas Penjaringan Aipda M. Taufik

Ketua RW 001 Penjaringan Bapak Abdul Rashid

Anggota LMK RW 001 Penjaringan Bapak M. Soleh

Serta 20 relawan Tzu Chi yang turut membantu jalannya kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.800 paket sembako berisi beras 10 kg dibagikan kepada warga dari RW 001, RW 002, dan RW 003 Penjaringan. Pembagian sembako ini menjadi bentuk nyata kepedulian Tzu Chi terhadap warga Luar Batang yang membutuhkan bantuan pangan.

Untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan aman, sebanyak 7 personel Polri di bawah pimpinan Kasubsektor Muara Baru Aiptu Ahmad Sidik Mulyadi melakukan pengamanan di lokasi.

Kegiatan berlangsung lancar, penuh kebersamaan, dan situasi di sekitar lokasi terpantau aman serta kondusif.

Melalui kegiatan ini, semangat gotong royong dan rasa kemanusiaan antarwarga kembali terjalin erat — sejalan dengan nilai luhur “Menebar Cinta Kasih Tanpa Batas.”(Humas Polsek) Red. Har

UMROH MANDIRI, PEMERINTAHAN MENGIZINKAN WARGANYA UNTUK UMROH MANDIRI

 

JAKARTA, protesnews.com  – Pemerintah Indonesia bersama DPR RI resmi melegalkan perjalanan ibadah Umroh Mandiri tanpa harus melalui biro travel atau calo umroh. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, khususnya pada Pasal 86 ayat 1 huruf b yang mengizinkan jamaah melakukan umroh secara mandiri.(25/10/2025)

Sebelumnya, jamaah hanya bisa berangkat melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang seringkali membuat biaya umroh menjadi tinggi akibat praktik mark-up harga oleh travel. Kini, dengan adanya kebijakan ini, diperkirakan biaya Umroh Mandiri bisa ditekan antara Rp22 juta hingga Rp30 juta, jauh lebih terjangkau dibandingkan biaya melalui travel yang bisa mencapai Rp32 juta hingga Rp40 juta.

Legalitas Umroh Mandiri membuka peluang besar bagi masyarakat untuk merancang perjalanan ibadah sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing, memberikan pengalaman yang lebih personal serta kontrol terhadap jadwal keberangkatan dan kegiatan selama di Tanah Suci.

Untuk mempersiapkan Umroh Mandiri, ada empat langkah penting yang harus diperhatikan:

1. Pastikan paspor masih berlaku minimal 6 bulan. Jika belum punya paspor, segera urus di kantor imigrasi setempat. Selain itu, urus visa umroh atau visa turis elektronik melalui situs resmi Visit Saudi atau aplikasi NUSU, serta lengkapi vaksinasi yang diwajibkan.

2.  Tiket pulang pergi ke Jeddah atau Madinah bisa menjadi pengeluaran terbesar, dengan harga mulai dari Rp 8 juta tergantung maskapai dan waktu keberangkatan. Disarankan memesan jauh-jauh hari agar mendapatkan harga terbaik.

3.  Pilih hotel dekat Masjidil Haram di Makkah atau Masjid Nabawi di Madinah melalui aplikasi booking online seperti Traveloka. Harga kamar bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per malam.

4.  Untuk perjalanan dari Madinah ke Makkah, jamaah bisa menggunakan kereta cepat Haramain yang efisien. Di dalam kota juga tersedia taksi, transportasi online, atau kartu Flazz yang memudahkan pembayaran.

Dengan adanya kebijakan Umroh Mandiri ini, diharapkan lebih banyak umat Islam Indonesia bisa menjalankan ibadah umroh dengan cara yang lebih mudah, murah, dan sesuai keinginan.(Fahri)

DPP - FTIA MengapresiasiWorkshop Menghadapi Perubahan Iklim dengan Transisi yang Adil: Membangun Jaringan Kerja Antar Stakeholder untuk Masa Depan Kerja yang Berkeadilan

JAKARTA, protesnews.com - KSBSI dan KSPI menyelenggarakan seminar Just Transition (transisi yang adil) pada tanggal 20 - 21 Oktober 2025 di Jakarta.(22/10/25)

Workshop dihadiri oleh Siti Napsiah - Bendahara Dewan Pengurus Cabang Federasi Transportasi, Industri Dan Angkutan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC - FTIA - KSBSI), Kab.Tangerang - Banten. Dan Fahri, S.E Wakil Ketua Bidang Konsolidasi DPP - FTIA - KSBSI serta dihadiri seluruh federasi afiliasi dari kedua konfederasi buruh tersebut.Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi dan langkah konkret dalam menghadapi transisi menuju ekonomi hijau yang adil, dengan menempatkan pekerja sebagai pusat perubahan. 

Para peserta seminar berdiskusi mengenai pentingnya menciptakan pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta mengembangkan keterampilan baru bagi tenaga kerja di era krisis iklim saat ini.

Workshop ini juga menekankan perlunya dialog sosial yang kuat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan sinergi antara KSBSI dan KSPI dalam memperjuangkan kepentingan pekerja di tengah tantangan perubahan iklim dan ekonomi global.

Dalam sambutannya Elly Rosita Silaban sebagai Presiden KSBSI menyampaikan terima kasih kepada DTDA (Danish Trade Union Development Agency) atas dukungannya kepada gerakan serikat buruh di Indonesia. 

Dukungan tidak hanya dalam bentuk program, tetapi bentuk nyata dari komitmen bersama untuk membangun masa depan kerja yang berkeadilan di tengah tantangan global.

Realitas yang tak bisa dihindari, yakni krisis iklim bukan lagi isu masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi sekarang.Kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, dan kerusakan lingkungan membawa dampak langsung terhadap kehidupan dan pekerjaan jutaan pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, energi, transportasi, dan manufaktur membawa dampak langsung terhadap kehidupan dan pekerjaan jutaan pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, energi, transportasi, dan manufaktur menjadi yang paling rentan. Pekerja di sektorsektor ini bukan hanya menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga risiko terhadap kesehatan, penghasilan, dan keberlangsungan hidup keluarganya menjadi yang paling rentan. Pekerja di sektor-sektor ini bukan hanya menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga risiko terhadap kesehatan, penghasilan, dan keberlangsungan hidup keluarganya. 

Inilah sebabnya mengapa transisi yang adil menjadi sangat penting. Begitu juga transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknologi atau investasi, tetapi harus menempatkan manusia dan pekerja di pusat perubahan itu, serta memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak menciptakan pengangguran baru, tidak memperdalam kesenjangan sosial, dan tidak mengorbankan hak-hak pekerja.

Sebaliknya, transisi ini harus menjadi peluang untuk menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat perlindungan sosial, dan mendorong keterampilan baru bagi tenaga kerja.

Namun, mewujudkan transisi yang adil tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan dialog sosial yang kuat dan partisipasi semua pihak baik pemerintah, pengusaha, serikat buruh, akademisi, dan masyarakat sipil. Karena setiap sektor memiliki karakteristik, kepentingan, dan tantangan yang berbeda. Misalnya, di sektor energi, transisi berarti pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan; di sektor industri, berarti efisiensi dan perubahan rantai pasok; sementara di sektor pertanian dan perikanan, berarti adaptasi terhadap iklim ekstrem dan perlindungan terhadap komunitas pedesaan.

Setiap transisi ini harus disertai kebijakan yang melindungi pekerja, memperkuat dialog sosial, dan memastikan keberlanjutan usaha.

Ketua Umum DPP-FTIA Efendi Lubis mengatakan mendukung dan mengapresiasi kegiatan DTDA ini. Dan Kegiatan ini menekankan pentingnya membangun jaringan kerja (networking) antara pemangku kepentingan.

(Direktur Operasional)

FTIA Bersama Pengurus Serikat Buruh Se-Jabodetabek, Hadiri Pelatikan K3 Dirjen Kemennaker

JAKARTA, protesNews.com- FTIA (Federasi, Transportasi, lndustri, Angkutan) dan pengurus Serikat Buruh lainnya se-Jabodetabek mengikuti pelatihan dan sosialisasi K3 yang diselenggarakan  kantor Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan R.I pada Senin pagi (19/10/2025).

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, termasuk penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) yang tepat untuk mencegah kecelakaan kerja. 

Bertempat di dalam gedung theatere Wisma Bisnis lslamic Centere jalan Kramat Raya No.1 Jakarta Utara, hadir sebagai narasumber seperti Ambi Pradiptha,S.KM, K.K.K pengajar lstruktur K3, dan Cut Adee Opie R dari Pengawas Ketenagakerjaan R.l.

Pelatihan ini memberikan pengetahuan berharga tentang K3, dalam paparannya Indra SH, M.H, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan R.I, menyatakan "Pentingnya peran pengurus Serikat Buruh dan pekerja dalam meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja" ujarnya saat mengawali acara pembukaan sosialisasi K3 didampingi Rinaldi Umar, SH, M.H dari Dirjen Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan R.l.

Salah satu pengurus Serikat Buruh yang ditemui Fenny Hanggraeni Lubis, kepada awak media online menjelaskan "Unsur dari pengurus FTIA yang mengikuti pelatihan K3 dari DPC Jakarta Barat, DPC Jakarta Pusat, DPC Bekasi Raya, DPC Tangerang, dan dari berbagai organisasi pekerja lainnya juga turut hadir" jelas Fenny selaku Ketua Bidang Program DPP FTIA. 

Dari pantauan protesnews.com di lokasi acara, kegiatan sosialisasi K3 ini diakhiri dengan foto bersama dari seluruh unsur peserta Pengurus Buruh dan perwakilan pekerja usai acara penutupan. 

(*ocong)

"Menghadapi Perubahan Iklim dengan Transisi yang Adil: Membangun Jaringan Kerja Antar-Stakeholder untuk Masa Depan Kerja yang Berkeadilan"

 

JAKARTA, sensornews.id – KSBSI dan KSPI menyelenggarakan seminar Just Transition (transisi yang adil) pada tanggal 20–21 Oktober 2025 di Hotel Park Live, Mangga Besar, Jakarta. 

Seminar diikuti oleh seluruh federasi dari kedua konfederasi buruh tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas strategi dan langkah konkret dalam menghadapi transisi menuju ekonomi hijau yang adil, dengan menempatkan pekerja sebagai pusat perubahan. Para peserta seminar berdiskusi mengenai pentingnya menciptakan pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta mengembangkan keterampilan baru bagi tenaga kerja di era krisis iklim saat ini.

Seminar ini juga menekankan perlunya dialog sosial yang kuat dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk mewujudkan transisi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan sinergi antara KSBSI dan KSPI dalam memperjuangkan kepentingan pekerja di tengah tantangan perubahan iklim dan ekonomi global.

Dalam sambutannya  Elly Rosita Silaban sebagai Presiden KSBSI menyampaikan terima kasih kepada DTDA ( Danish Trade Union Development Agency)

atas dukungannya kepada gerakan serikat buruh di Indonesia.

Dukungan tidak hanya dalam bentuk program, tetapi bentuk nyata dari komitmen bersama untuk membangun masa depan kerja yang berkeadilan di tengah tantangan global. 

Realitas yang tak bisa dihindari, yakni krisis iklim bukan lagi isu masa depan, tetapi sudah menjadi kenyataan yang kita hadapi sekarang.

Kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, dan kerusakan lingkungan membawa dampak langsung terhadap kehidupan dan pekerjaan jutaan pekerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, energi, transportasi, dan manufaktur menjadi yang paling rentan. Pekerja di sektor-sektor ini bukan hanya menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, tetapi juga risiko terhadap kesehatan, penghasilan, dan keberlangsungan hidup keluarganya.

Inilah sebabnya mengapa transisi yang adil menjadi sangat penting.

Begitu juga transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknologi atau investasi, tetapi harus menempatkan manusia dan pekerja di pusat perubahan itu, serta memastikan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak menciptakan pengangguran baru, tidak memperdalam kesenjangan sosial, dan tidak mengorbankan hak-hak pekerja.

Sebaliknya, transisi ini harus menjadi peluang untuk menciptakan pekerjaan yang layak, memperkuat perlindungan sosial, dan mendorong keterampilan baru bagi tenaga kerja.

Namun, mewujudkan transisi yang adil tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan dialog sosial yang kuat dan partisipasi semua pihak — pemerintah, pengusaha, serikat buruh, akademisi, dan masyarakat sipil.

Karena setiap sektor memiliki karakteristik, kepentingan, dan tantangan yang berbeda. Misalnya, di sektor energi, transisi berarti pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan;

di sektor industri, berarti efisiensi dan perubahan rantai pasok;

sementara di sektor pertanian dan perikanan, berarti adaptasi terhadap iklim ekstrem dan perlindungan terhadap komunitas pedesaan.

Setiap transisi ini harus disertai kebijakan yang melindungi pekerja, memperkuat dialog sosial, dan memastikan keberlanjutan usaha.

Kegiatan ini menekankan pentingnya membangun jaringan kerja (networking) antara pemangku kepentingan. 

Ketua Umum DPP-FTIA Efendi Lubis mengatakan mendukung dan mengapresiasi kegiatan DTDA ini.(Fahri)

DPD Partai Golkar kab. Simalungun merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Golkar, senin 20 Oktober 2025 di kantor Dewan Pengurus Daerah partai golkar kabupaten simalungun

SIMALUNGUN, protesnews.com - Acaranya beragam kegiatan , mulai ziarah ke makam pahlawan, hingga santunan anak yatim, pemotongan nasi tumpeng dan pemberian tali asih berupa sembako di HUT ke 61 partai Golkar yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2025 hari ini. 

Perayaannya bukan hanya dilaksanakan hari ini, melainkan jauh jauh hari sejak dua pekan lalu dengan rangkaian cek kesehatan gratis bagi masyarakat, donor darah, dan pembagian sembako. 

Puji syukur hari ini 20 Oktober 2025 usia Golkar sudah 61 tahun dan sudah tentu partai yang sangat mapan. 

HUT Partai Golkar hari ini dihadiri seluruh pengurus DPD Golkar kabupaten simalungun   , sesepuh Golkar bapak H. Sahmidun Saragih, PK (Pengurus Kecamatan), Hasta Karya partai golkar yang mendirikan dan yang di dirikan , undangan masyarakat, dan anak yatim. 

Sambutan ketua DPD partai Golkar simalungun Bpk Timbul jaya  sibarani SH menyampaikan bahwa kejayaan golkar pada masa orde Baru di simalungun tidak bisa dipertahankan pada tahun 1999 paska Reformasi 1998,Namun pada tahun 2004 partai Golkar di kab. simalungun sukses meraih kemenangan dan bisa menduduki ketua dan wakil ketua DPRD simalungun hingga tahun 2009.

Namun pada tahun 2010-2019 partai Golkar kembali mengalami kekalahan. 

Baru ditahun 2019-2024 dan sampai sekarang partai golkar kembali meraih kejayaan dengan kemenangan dua kali berturut turut dibawah komando bapak Timbul Jaya sibarani sebagai ketua partai golkar kabupaten simalungun, terbukti praksi Golkar mendapat 15 kursi di DPRD kab. Simalungun pada pemilu tahun 2024 dengan raihan suara terbanyak dan menduduki ketua DPRD Simalungun saat ini .

kita sangat optimis pada pemilu 2029 partai golkar di simalungun akan semakin jaya , ungkap timbul jaya sibarani. 

Bapak H. Sahmidun Saragih selaku penasehat DPD II partai Golkar kabupaten simalungun dlm sambutannya, keberhasilan partai golkar hari ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun kemenangan partai golkar di simalungun lahir dari kerja keras melalui sistem penggalangan umum, sistem penggalangan teritorial dan sistem penggalangan khusus di setiap elemen masyarakat. 

Soliditas antar pengurus kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa/nagori harus di bangun dan ditingkatkan dan selalu peduli terhadap persoalan ekonomi sosial dan pembangunan ditengah tengah masyarakat,dengan model konsolidasi aktip dan berkesinambungan saya yakin partai golkar akan tetap jaga di kabupaten simalungun dan diakhiri 

Selamat hari ulang tahun partai golkar ke-61 golkar solit Indonesia maju. 

Ketua praksi partai golkar kab. Simalungun bapak Aprimo Sibarani SE selalu ketua panitia mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas terlaksananya dengan baik dan lancar acara perayaan HUT Golkar ke-61 di Kantor DPD II partai Golkar kabupaten Simalungun.

Mari kita pertahankan kemenangan partai golkar di kabupaten simalungun hari ini dan masa yang akan datang. Pantauan di lokasi Acara perayaan HUT partai golkar  sangat di sambut sangat antusias oleh masyarakat semoga partai golkar semakin jaya dan maju sembari mengucapkan terimakasih atas bantuan sembako yang diterimanya ungkap salah satu warga. (MG)

POLDA METRO JAYA APEL BERSAMA ORMAS 'JAGA JAKARTA'

JAKARTA, protesNews.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Edi Asep Suheri, memimpin apel siaga kamtibmas dengan tema 'Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta' di lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Rabu (15/10/2025).

Apel yang dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta.

Program Jaga Jakarta, memiliki empat pilar utama, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban, (1) Jaga Lingkungan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, (2) Jaga Aturan, menghormati dan mematuhi aturan yang berlaku, (3) Jaga Amanah menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh warga.

(*nuralim/Alek)

12 AWAK KAPAL LCT CITA XX MASIH HILANG SEJAK JULI 2024.NEGARA DIAM

 

JAKARTA, sensornews.id - Serikat Awak Kapal Transfortasi indonesi (SAKTI): Pemerintah Telah Gagal Melindungi Anak Bangsa di Laut dan sudah lebih dari satu tahun sejak kapal LCT CITA XX dilaporkan hilang kontak pada 17 Juli 2024 di
perairan Papua, dengan 12 orang awak kapal dan penumpang di atasnya. Hingga kini, tidak ada titik terang mengenai status para awak kapal, dan negara belum memberikan kejelasan apapun kepada keluarga korban. (8/10/25)

Serikat Pekerja Pelaut SAKTI, bersama Lawyer Yogie Pajar Suprayogi dkk, telah melakukan berbagai langkah advokasi, mulai dari menyampaikan laporan ke DPR RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Markas Besar Polri, hingga Komnas HAM. Namun, belum ada langkah konkret maupun hasil penyelidikan yang mampu menjawab nasib 12 anak bangsa yang hilang tersebut. 

Pembiaran oleh Negara 

Ketua Umum SAKTI, Syofyan Razali, menyatakan bahwa sikap diam pemerintah merupakan bentuk pembiaran dan kegagalan negara dalam melindungi warganya di laut. 

“Sudah lebih dari setahun, tidak ada informasi resmi, tidak ada investigasi terbuka, dan tidak ada kejelasan bagi keluarga korban. Ini bukan hanya soal kecelakaan pelayaran, tapi kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi setiap warga negara. Negara tidak boleh abai terhadap nyawa 12 orang yang hilang,” ujar Syofyan Razali di Jakarta, Rabu (8/10). 

Advokasi ke Komnas HAM 

Sebagai bagian dari upaya mencari keadilan, SAKTI bersama HRWG (Human Rights Working Group) dan Lawyer Yogie Pajar Suprayogi telah mengajukan pengaduan resmi ke Komnas HAM, yang diterima langsung oleh Ketua Komnas HAM, Ibu Anis Hidayah, di Ruang Rapat Asmara Nababan, Jakarta. 

Dalam laporan tersebut, SAKTI menyoroti adanya indikasi pembiaran oleh negara serta ketidakjelasan status kepemilikan kapal. Berdasarkan data, kapal LCT CITA XX masih terdaftar atas nama PT Tanjung Kumawa dalam SIUPAL, namun di lapangan kapal tersebut diketahui milik perorangan. Selain itu, terdapat sejumlah kejanggalan administratif dan dugaan pelanggaran prosedur pelayaran yang seharusnya menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan. 

Tuntutan SAKTI 

Melalui siaran pers ini, SAKTI mendesak: 

1. Kementerian Perhubungan segera membuka informasi resmi terkait hasil penyelidikan dan pencarian kapal LCT CITA XX. 

2. Membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Basarnas, TNI AL, Polri, dan Komnas HAM. 

3. Melakukan audit administrasi dan status kepemilikan kapal untuk memastikan legalitas operasionalnya. 

4. Menjamin hak keluarga korban atas kejelasan status, santunan, dan kompensasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam regulasi pelaut nasional dan konvensi MLC 2006. Latar Belakang Kasus 

Kapal LCT CITA XX dilaporkan hilang kontak sejak 17 Juli 2024 di perairan Papua. Kapal tersebut membawa 12 orang awak kapal dan penumpang dan hingga kini belum ditemukan. 

Sejak kejadian, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai hasil pencarian atau investigasi. Keluarga korban hidup dalam ketidakpastian, tanpa kepastian hukum, dan tanpa dukungan nyata dari negara. 

Padahal, Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention (MLC) 2006 melalui UU No. 15 Tahun 2016, yang mewajibkan negara untuk menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan kerja awak kapal. 

Penutup 

“Kami minta Pihak Kepolisian Republik Indonesia, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dan jajarannya serius mengusut dengan tuntas kasus dugaan kecelakaan kapal LCT CITA XX yang memakan korban 12 Orang Awak Kapal. Kami melihat ada kejanggalan terkait hal tersebut karena kapal hilang kontak tanggal 17 Juli 2024, Pemilik kapal baru melaporkan peristiwa tersebut pada tanggal 20 Juli 2024 Pukul 15.30 WIT dengan isi laporan diduga dari Bapak Ezra muklis (081241837771), Jenis Kejadian Kecelakaaan Kapal, Lokasi Kejadian : 5°25'47.88"S/137°33'6.42"E, Waktu Kejadian : PD TW 15 juli 2024 pukul 13.00 WIT. Sampai dengan saat ini kasus yang ditangai Kepolisian Republik Indonesia dan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dalam posisi mandeg, diam ditempat, tidak ditangani secara professional, transparan, akuntabel dan procedural” tutur Yogi     

SAKTI menilai bahwa diamnya negara terhadap tragedi ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas perlindungan jiwa, hak atas informasi, dan hak atas keadilan bagi keluarga korban. 

“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. 12 anak bangsa hilang bukan sekadar angka - mereka adalah manusia, pekerja, dan keluarga yang menunggu keadilan. Negara harus hadir,” tegas Syofyan Razali 

(Dir Op)

Warga cisepan legokteureup desa Nyalindung Apresiasi pembangunan jalan lingkungan dari dinas Perkim dan DPRD

SUKABUMI, protesnews.com --warga kp cisepan legok teureup desa Nyalindung kecamatan Nyalindung kabupaten Sukabumi Jawa barat,menyampaikan ucapan rasa syukur dan berterimakasih kepada Dinas perumahan dan kawasan permukiman ( Perkim) dan angota DPRD atas respons mereka terhadap kebutuhan warga yang di tujukan melalui program pembangunan jalan lingkungan seperti saat ini ada nya pembangunan di kp cisepan legokteureup desa Nyalindung kecamatan Nyalindung kabupaten Sukabumi ,Senin (6-10-2025)

pada saat di laksanakan pembangunan jalan lingkungan tersebut,warga (tomas) cisepan Jejen  kepada wartapolri.com mengatakan.

"Alhamdulilah,kami warga cisepan sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Dinas Perkim pemerintah kabupaten Sukabumi dan DPRD yang telah memperhatikan kondisi infrastruktur di kp kami ini.karna di sini hampir 25 hektar sawah dan perkebunan,

dengan pembangunan pengaspalan jalan lingkungan ini bisa meningkatkan,kenyamanan dan mobilitas warga".ujar nya

"ada pun program program yang sudah berjalan di kampung ini yaitu DD,TPT dan dari relawan serta komunitas dan saat ini pengaspalan jalan dari perkim.tutupmya

perwakilan dinas perumahan dan kawasan permukiman (Perkim) kabupaten sukabumi selaku pengawas Anjar (bezar) mengatakan

"Dengan kebersamaan Babinsa,babinkamtibmas,RT,RW,Kadusdan tokoh masyarakat pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan ini berjalan lancar,pembangunan pengaspalan jalan lingkungan di kp cisepan legok teureup desa Nyalindung ini total volume 886 m dengan pagu angaran sebesar Rp 144.976.000 sumberdana dari APBD pemerintah daerah kabupaten sukabumi dengan pelaksana CV.Daffa Nazwa dan program ini merupakan dari Aspirasi dewan dapil lima Golkar Bu Asri..ucap nya.

(TON/FAH)

PWDPI BERI UCAPKAN SELAMAT HUT TNl KE 80

JAKARTA, protesNews.com- Dedi Supiandi Panglima Satuan Tugas Bela Wartawan (Satbel Pers) DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober 2025.

Dedi berharap TNI terus menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI serta bersinergi dengan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara PWDPI, TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan citra positif institusi pertahanan dan keamanan negara.

TNl maju bersama rakyat menuju lndonesia emas, semoga TNl selalu menjadi pelindung bangsa dan mitra masyarakat dalam menjaga persatuan.

(*agus)

HUT KE 80 TNl, DLH DKI KERAHAHKAN PETUGAS KEBERSIHAN

JAKARTA, protesNews.com- Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan mengerahkan 2.100 petugas kebersihan untuk memastikan kebersihan selama perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

Perayaan akbar ini diperkirakan akan dihadiri ratusan ribu orang, termasuk prajurit TNI, tamu undangan, serta masyarakat umum. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan turut hadir dalam acara puncak tersebut.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, ribuan personel kebersihan akan disiagakan di berbagai titik strategis, terutama di sekitar area Monas, Taman Monas, serta kawasan sekitarnya seperti Jalan Medan Merdeka. "Kami ingin memastikan perayaan berlangsung bersih, tertib, dan nyaman bagi semua yang hadir," kata Asep di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Selain tenaga manusia, DLH juga mengerahkan berbagai sarana dan prasarana kebersihan yang memadai. Di antaranya 22 unit road sweeper (kendaraan penyapu jalan otomatis), 20 unit truk sampah anorganik, 24 unit bus toilet, 25 unit mobil lintas, 104 unit tempat sampah (dust bin) dan 2.100 buah kantong plastik untuk pengumpulan sampah cepat.

Petugas kebersihan berasal dari lima Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi serta Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA). Mereka akan bekerja dalam dua shift guna menjaga kebersihan sepanjang acara.

“Sebanyak 750 petugas akan bertugas pada shift pertama mulai pukul 08 00 WlB hingga 17 00 WIB. Sementara itu, 1.350 petugas disiagakan pada shift kedua yang dimulai pukul 17 00 WIB hingga acara selesai,” ujar Asep.

Seluruh petugas akan dilengkapi alat kerja, termasuk kantong plastik untuk mempercepat proses pengumpulan dan pengangkutan sampah selama acara berlangsung.

DLH juga mengimbau masyarakat yang hadir agar turut menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. “Kami mengajak semua warga untuk meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai, merawat fasilitas umum, dan menjaga ketertiban selama acara berlangsung,” tambah Asep.

Perayaan HUT TNI ke-80 ini akan dimeriahkan berbagai atraksi, mulai dari defile pasukan, pameran alutsista, hingga atraksi udara dari matra TNI. Pemerintah berharap, momen kebanggaan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan militer, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersihan dan ketertiban ruang publik.

(*weni)

Bupati Tangerang Tekankan Sinergi dengan Serikat Pekerja untuk Kesejahteraan Bersama

KAB TANGERANG, sensornews.id - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, bersama Wakil Bupati Hj. Intan Nurul Hikmah, memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sekaligus silaturahmi dengan sejumlah serikat pekerja di Joglo Jambe, Tigaraksa, pada Kamis (2/10/2025). Dalam sambutannya, Bupati Maesyal menyampaikan apresiasi kepada serikat pekerja dan seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga kondusifitas wilayah.

- *Sinergi dan Kolaborasi*: Bupati Maesyal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan serikat kerja untuk kepentingan bersama.

- *Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja*: Pemkab Tangerang berkomitmen meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dengan capaian kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 99 persen dan lebih dari 556 ribu pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

- *Komunikasi dan Kolaborasi*: Kegiatan silaturahmi ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur pekerja.

*Turut Hadir dalam Acara*

- Jajaran Forkopimda

- Ketua DPRD Kabupaten Tangerang

- Dandim 0510

- Kapolresta Tangerang

- Jajaran Polres Tangsel

- Dansat Radar 401

- Kajari

- Kesbangpol

- Kadisnaker

- Kasatpol PP

- Camat Tigaraksa

- Perwakilan serikat pekerja dari berbagai sektor, termasuk DPC Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (FTIA) Tangerang Raya.

Dengan kegiatan ini, Bupati Tangerang berharap dapat memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Tangerang 

Kuasa Hukum KTU Puskesmas Kedaung Barat: Kadinkes Kabupaten Tangerang Lamban Merespons

TANGERANG, sensornews.com - Anri Situmeang, SH., MH .,C.NSP., C.CL ., selaku Kuasa Hukum dari Kepala Tata Usaha Puskesmas Kedaung Barat, Beberapa waktu kebelakangan ini kita dihebohkan melalui sosial media (sosmed) dengan adanya dugaan pungli di lingkup Puskesmas Kedaung Barat, kabupaten Tangerang.

"Dimana klien kami selaku KTU di puskesmas kedaung barat tersebut merasa dirugikan kata Anri kepada awak media Kamis, 2 Oktober 2025," paparnya. 

Lanjut, Anri menjelaskan bahwasanya ada dugaan seseorang yang menciptakan situasi hal ini dituduh kepada kliennya. "Oleh karena itu klien kami merasa di fitnah atas dugaan tersebut," lanjut Anri.

"Kenapa saya bisa bicara sesuai data, di mana seseorang tersebut telah ditekan atau di paksa untuk melakukan situasi tersebut," ungkapnya.

"Oleh karena itu, saya menyurati kepala dinas kesehatan kabupaten tangerang pertanggal,  22 September 2025. namun sampai dengan saat ini belum juga ada respon," ujarnya.

"Kami pun meminta segera cepat merespon pengaduan kami ditindak lanjuti, agar bisa di selesaikan secara internal di dinas kesehatan sebelum kami melangkah sesuai peraturan perundangan undangan yang berlaku," tegasnya. 

Sampai berita ini dimuat belum ada konfirmasi pihak Dinkes kabupaten Tangerang.

(  Sensor News . Ilyas  )

Dr.REKSON SILABAN HADIRI RAKERWIL KSBSl SUMATERA UTARA-THN 2025

MEDAN, protesNews.com- Dr.Rekson Silaban Ketua Majelis Penasehat Organisasi (MPO) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), memberikan masukan penting pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) KSBSI Sumatera Utara, Selasa (30/9/2025)-Rabu (1/10/2025).

Kehadiran Dr.Rekson Silaban dalam acara Raker KSBSl Sumut tahun 2025, ia menyampaikan agar upah minimum di Indonesia mengadopsi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 131 dengan skema Minimum Wage Fixing Convention.

Menurutnya, Upah minimum harus berdasarkan kebutuhan pekerja, standar hidup yang wajar dan kecepatan kerja. Pemerintah harus serius menangani stabilitas ekonomi karena inflasi berkepanjangan berdampak langsung pada pekerja/buruh. "Konsep alternatif upah minimum dapat ditetapkan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja/buruh, sehingga upah dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan industri".

Pembicara lainnya dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara disampaikan Dr. Agusmidah, setidaknya ada tiga poin substansial, yaitu (1) Investor perlu kepastian berusaha dan regulasi pengupahan yang mempertimbangkan proyeksi usaha dan keuntungan, (2) Sistem pengupahan yang ideal harus sesuai dengan perkembangan ekonomi, seperti inflasi, (3) Mendorong sistem pengupahan berbasis produktivitas dan skema bipartit.

Sementara dari tanggapan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara disampaikan Yuliani Siregar mewakili Pemerintah Daerah  Sumatera Utara, bahwa pentingnya kerja sama antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam menentukan upah minimum. Yuliani, berharap agar pengusaha dan pekerja/buruh dapat duduk bersama dengan hati terbuka dan ikhlas untuk mencari solusi terbaik.

(*efendi lubis/ranto)