PT Rapha Falita Mora Larang Wartawan Liput Proyek Milik Dinkes Simalungun, Ada Apa.?

SIMALUNGUN, protesnews.com -  PT Rapha Falita Mora, kontraktor proyek pembangunan Puskesmas Sayur Matinggi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun senilai 7.1 milyar milik Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melarang dan mengusir wartawan untuk melakukan peliputan dilokasi proyek.

Kejadian ini terjadi pada Senin (29/09) pukul 13.00WIB. waktu itu, baru saja akan melakukan peliputan disekitar lokasi proyek, datang seorang wanita dengan menggunakan pakaian warna biru dengan helm putih menghampiri kedua wartawan, seraya mengatakan pergi karena dilarang meliput dilokasi proyek, tanpa merinci apa penyebab larangan itu berlaku.

Lili, sang wartawati yang waktu itu datang berdua meliput bercerita kepada media ini, sempat terjadi tanya jawab singkat antara dirinya dengan pekerja tersebut. Dalam percakapan itu, kata Lili, ia menanyakan mengapa dilarang untuk meliput, padahal itu adalah proyek pembangunan yang menggunakan keuangan negara dan bersumber dari masyarakat. Namun, pekerja wanita yang diduga dari PT Rapha Falita Mora itu tidak menjawab.

Dugaan Ada Yang Disembunyikan.?

Tindakan penghalangan kerja jurnalistik ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa proyek pemerintah dengan dana milyaran rupiah  yang bersumber dari rakyat harus ditutup-tutupi dari liputan media? Padahal, proyek publik seharusnya dapat diakses dengan mudah dan transparan, untuk menghindari serta memastikan anggaran tersebut dikelola sesuai petunjuk teknis yang telah disepakati.

Atas tindakan petugas ini menghalangi tugas jurnalistik, sangat bertentangan dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Khususnya pasal 4 Ayat (3), " untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,"

Kemudian Pasal 18 Ayat (1), "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.”

Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan instansi pemerintah membuka informasi proyek pembangunan kepada masyarakat.

Wartawan Pilar Keempat Demokrasi.

Sebagai pilar keempat demokrasi, wartawan memiliki peran penting mengawasi jalannya pembangunan. Pelarangan liputan di proyek pemerintah ini justru menimbulkan kecurigaan adanya ketidaktransparanan. Sikap menutup diri dari sorotan media juga bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi dan akuntabilitas anggaran publik.

Masyarakat berhak tahu bagaimana dana miliaran rupiah tersebut dikelola dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Sayur Matinggi, Kecamatan Ujung Padang ini. Pers sebagai corong publik tidak boleh dibungkam. Jika benar Kadis Kesehatan Kabupaten Simalungun Edwin Simanjuntak  memerintahkan larangan ini, aparat penegak hukum dan Komisi Informasi Publik harus turun tangan memeriksa motif di baliknya.

Atas peristiwa ini, Kadis Kesehatan Kabupaten Simalungun, Edwin Simanjuntak yang coba diminta tanggapannya Senin, (29/09) tidak bersedia menjawab  wartawan.

Hingga berita ini di tayangkan Selasa, (30/09), Bupati Simalungun H Anton Saragih belum berhasil dikonfirmasi.(David)

Polres Boyolali Dan Wabup Hadiri Pengukuhan 650 Relawan Tangguh Bencana 2025

BOYOLALI, protesnews.com - Sebanyak 650 peserta relawan berkumpul di Gedung  Balai  Sidang Mahesa ( Gedung Dome), Jalan Kates, Siswodipuran, Boyolali untuk menghadiri kegiatan  pengukuhan  Relawan Tangguh  Bencana tingkat desa/ Kelurahan Kabupaten  Boyolali pada Senin ( 29/9/2025) yang menjadi bagian dari peringatan  Bulan Pengurangan Risiko Bencana.

Kegiatan ini mendapat dukungan, kuat dari  Polres Boyolali yang turut hadir dalam acara tersebut. Kapolres Boyolali, AKBP Rosyid  Hartanto, menegaskan kesiapan  Polri  untuk bersinergi dengan pemerintah daerah,  TNI, BPBD, dan seluruh elemen masyarakat demi menguatkan peran relawan dalam mitigasi bencana.

Wakil Bupati  Boyolali, Dwi Fajar Nirwana, yang juga hadir bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali, memperingatkan bahwa Boyolali merupakan wilayah dengan resiko bencana tinggi karena letaknya yang berada di  Sekitar Gunung Merapi dan Merbabu.

Menurut Wakil Bupati, "Relawan hadir sebagai garda terdepan yang sigap ketika bencana terjadi. Kehadiran para relawan adalah bukti bahwa  Boyolali memiliki sumber daya manusia yang tangguh, berjiwa sosial, dan rela berkorban demi keselamatan masyarakat. Atas nama pemerintah Boyolali, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi- tingginya," kata  Wakil bupati  Dwi Fajar Nirwana.

Kapolres Boyolali menambahkan," Polres Boyolali siap bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI,BPBD,serta seluruh elemen masyarakat. Kehadiran relawan tangguh bencana menjadi aset berharga, karena kesiapsiagaan masyarakat merupakan kunci dalam meminimalisir dampak bencana," ujar AKBP Rosyid.

Ia juga mengapresiasi semangat para relawan yang menunjukkan kepedulian nyata terhadap keselamatan masyarakat.

"Kami memberikan penghargaan setinggi- tingginya kepada relawan. Polri akan selalu mendampingi setiap langkah penguat kapasitas agar Boyolali  semakin tangguh menghadapi potensi bencana," tambah  AKBP Rosyid Hartanto.

Pengukuhan relawan dan penguat peran  mereka berlangsung aman, lancar, dan kondusif terkait kolaborasi  semua pihak tekuat dalam acara yang menjadi momentum strategis bagi Kabupaten  Boyolali dalam memperkokoh kesiapsiagaan bencana.

Syafrin

MK Kabulkan Gugatan KSBSI, UU Tapera Dibatalkan

PONTIANAK ,SensorNews. Id–  Penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang disuarakan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat setahun lalu, kini membuahkan hasil.(30/09/25)

Ketua KSBSI Kalbar, Suherman, SE, menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU Tapera.

“Penolakan KSBSI Kalbar terhadap UU Tapera setahun yang lalu membuahkan hasil hari ini. MK mengabulkan judicial review terhadap UU Tapera yang diajukan Dewan Eksekutif Nasional KSBSI melalui kuasa hukum KSBSI,” ujarnya.

Putusan ini dibacakan MK pada Senin, 29 September 2025, dalam perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024. MK mengabulkan seluruh permohonan KSBSI dan menyatakan seluruh pasal UU Tapera bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Termasuk Pasal 7 ayat (1) yang menjadi “jantung” UU Tapera.

Permohonan judicial review ini diajukan KSBSI pada 9 Juli 2024 dan setelah melalui proses lebih dari satu tahun, akhirnya membuahkan kemenangan besar bagi pekerja.

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, menegaskan bahwa keputusan MK ini adalah kemenangan bagi seluruh buruh Indonesia.

> “Ini kemenangan bagi seluruh pekerja, buruh, serikat pekerja, dan rakyat kelas menengah ke bawah. Buruh harus tetap optimis memperjuangkan haknya. MK telah memberi keadilan bagi kaum lemah,” kata Elly.

Sementara kuasa hukum KSBSI, Harris Manalu, S.H., menilai keputusan MK bersifat menyeluruh.

“Walaupun hanya enam pasal yang kami uji, MK menyatakan seluruh UU Tapera inkonstitusional. Pasal 7 ayat (1) adalah jantung UU Tapera; pembatalannya membuat UU Tapera tidak dapat dijalankan secara keseluruhan,” jelasnya.

Dengan putusan ini, MK memberi ruang kepada DPR dan Presiden untuk menyusun undang-undang baru terkait perumahan tanpa mewajibkan pekerja menjadi peserta Tapera, serta menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Putusan tersebut menegaskan pentingnya perjuangan serikat buruh dalam memperjuangkan hak konstitusional pekerja di Indonesia.

Sumber : Suherman /.RUN

Pemkot Bekasi Teken Kerja Sama Pengelolaan Sampah dan Terima Sejumlah Penghargaan dalam Apel Senin

KOTA BEKASI, protesnews.com - Pemerintah Kota Bekasi menggelar apel rutin pada Senin (29/9/2025) yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Dalam kesempatan tersebut, Tri menandatangani sejumlah kesepakatan strategis dan menyerahkan berbagai penghargaan yang menjadi bukti komitmen Kota Bekasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan (29/09/25)

Salah satu agenda utama dalam apel tersebut adalah penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dan PT. Wasteforchange Alam Indonesia terkait pengelolaan sampah berbasis kolaborasi. Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan sampah kota.

Selain itu, Wali Kota Tri Adhianto juga melakukan penandatanganan Piagam Intern Inspektorat Kota Bekasi bernomor 700.1/353/Itko.set. Piagam ini menjadi landasan penting dalam penguatan fungsi pengawasan internal dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kita terus berkomitmen membangun Kota Bekasi yang bersih, tertib, dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai pihak serta penguatan pengawasan internal menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Tri dalam amanatnya.

Dalam rangkaian apel tersebut, Pemerintah Kota Bekasi juga menerima dan menyerahkan sejumlah penghargaan bergengsi di berbagai bidang, di antaranya:

 Piagam Apresiasi Program HIV/AIDS

Apresiasi diberikan atas keberhasilan Kota Bekasi menjaga pencapaian retensi dan viral load secara konsisten, sekaligus menjadi wilayah dengan capaian terbaik dalam implementasi target “third-95” pada program Triple 95 HIV/AIDS di antara seluruh wilayah dukungan teknis Epic di Jawa Barat selama periode April–Juni 2025.

Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Kota Bekasi meraih pencapaian cakupan imunisasi kejar zero dose tertinggi pertama dalam kegiatan Sepekan Mengejar Imunisasi yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80 dan Hari Anak Nasional 2025.

Penghargaan Lomba Ramah Anak Kota Bekasi Tahun 2025

Pemerintah Kota Bekasi juga menyerahkan penghargaan bagi para pemenang lomba ramah anak dalam berbagai kategori:

Kategori Lomba Taman Bermain Ramah Anak:

 Juara I: Taman Jatibening Permai RW 11, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede

Juara II: Taman ABC RW 09, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara

Juara III: Taman Inspirasi RW 17, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria

Harapan I: Taman RW 19, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria

Harapan II: Taman Bunderan Narogong Indah RW 30, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu

Kategori Lomba Satuan Pendidikan Ramah Anak Tingkat SD/MI:

Juara I: MI Attaqwa 28 Jatiasih

Juara II: MI Al Muhajirien Jakapermai

Juara III: SDIT Sabilina

Harapan I: SD Islam Intan Prima

Harapan II: SDIT Al Ma’moer

Kategori Lomba Satuan Pendidikan Ramah Anak Tingkat SMP/MTs:

Juara I: SMP Ananda

Juara II: MTs Al Ihsan

Juara III: SMPK Penabur Harapan Indah

Harapan I: SMP Strada Bhakti Wiyata

Harapan II: MTsN 3

Wali Kota Tri Adhianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam berbagai capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan-penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi di Kota Bekasi.

“Kita patut berbangga, tapi juga tidak boleh berhenti di sini. Penghargaan ini adalah bukti kerja keras kita semua sekaligus pengingat agar terus memberikan pelayanan terbaik dan menjaga Bekasi sebagai kota yang ramah anak, sehat, dan berdaya saing,” tutur Tri.

(Ndoet/fah)

MK Menyatakan Bahwa Seluruh Pasal Dalam UU Tapera Bertentangan Dengan UUD 1945

JAKARTA, protesnews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan seluruh permohonan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Dalam putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa seluruh pasal dalam UU Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.(29/09/25)

Seluruh pasal dalam UU Tapera tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk Pasal 7 ayat (1) yang menjadi "jantung" UU Tapera.

Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan pekerja menjadi peserta Tapera dinyatakan tidak sejalan dengan tujuan awal Tapera dan menggeser konsep tabungan sukarela menjadi pungutan bersifat memaksa.

Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban S.E M.Sos : "Ini kemenangan bagi seluruh pekerja, buruh, serikat pekerja, dan rakyat kelas menengah ke bawah. Buruh harus tetap optimis memperjuangkan haknya. MK telah memberi keadilan bagi kaum lemah."

Kuasa Hukum KSBSI,  Harris Manalu : "Walaupun hanya enam pasal diuji, MK menyatakan seluruh UU Tapera inkonstitusional. Pasal 7 ayat (1) adalah jantung UU Tapera; pembatalannya membuat UU Tapera tidak dapat dijalankan secara keseluruhan."

MK memberi kesempatan kepada DPR dan Presiden untuk menyusun UU perumahan baru tanpa mewajibkan pekerja menjadi peserta, menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Putusan ini menegaskan pentingnya perjuangan serikat buruh untuk keadilan konstitusional pekerja di Indonesia.

Putusan MK ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan terkait perumahan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih pro-PEKERJA dan berkeadilan sosial.

Masyarakat pekerja dan buruh menyambut gembira putusan MK ini, karena diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Namun, ada juga kekhawatiran bahwa putusan ini dapat menimbulkan kekosongan hukum dan memerlukan waktu lama untuk menyusun kebijakan baru.

Putusan MK ini merupakan kemenangan bagi pekerja dan buruh di Indonesia, dan menegaskan pentingnya perjuangan serikat buruh untuk keadilan konstitusional pekerja.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih pro-pekerja dan berkeadilan sosial, serta memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. (Fahri DPP FTIA)

MK Mengabulkan Seluruh Judicial Review UU Tapera Yang Diajukan KSBSI

JAKARTA, Protesnews.com - Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024 telah mengabulkan seluruhnya permohonan uji materi (Judicial Review) Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). (29/09/25)

Putusan ini merupakan kemenangan penting bagi gerakan serikat buruh dan seluruh pekerja di Indonesia. Sejak awal, KSBSI menegaskan bahwa UU Tapera mengandung ketidakadilan dan berpotensi menambah beban pekerja. Melalui perjuangan hukum yang konsisten, aspirasi buruh akhirnya mendapat pengakuan dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menegaskan: “Putusan ini adalah kemenangan seluruh buruh Indonesia. Mahkamah Konstitusi telah mendengarkan jeritan pekerja yang menolak beban tambahan dari UU Tapera. Kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal untuk terus mengawal kebijakan negara agar selalu berpihak pada buruh dan rakyat pekerja.”

Elly Rosita Silaban menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada team hukum KSBSI, seluruh anggota, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan ini. Ke depan, KSBSI akan terus mengawal kebijakan publik agar menjamin perlindungan, kepastian, dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Buruh Menang, Rakyat Pekerja Berdaulat!

Hidup buruh ( EFENDI LUBIS DPP FTIA)

LAUNCHING PEMBANGUNAN RUTILAHU, BUPATI" UPAYA NYATA TINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT"

SUKABUMI, protesnews.id- Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah memacu program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahun ini, program tersebut digelar serentak di seluruh kecamatan. 

Program pembangunan Rutilahu ini di launching langsung oleh Bupati Sukabumi H Asep Japarmelalui aksi simbolis merobohkan salah satu rumah di Kampung Cipatuguran, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Jumat (26/9/2025).

Peluncuran program rutilahu turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H Andreas, Sekretaris Daerah H Ade Suryaman, serta jajaran Forkopimda. Sementara 46 kecamatan lainnya mengikuti secara daring.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi 0Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-155 yang tahun ini difokuskan pada kegiatan sosial. Selain Rutilahu, pemerintah daerah juga menggelar sunatan massal serentak bagi 155 anak dari berbagai kecamatan.

Bupati Sukabumi H Asep Japar mengatakan, kegiatan HJKS tahun ini di isi dengan kegiatan sosial. Selain pembangunan Rutilahu, ada juga sunatan massal serentak se-Sukabumi. 

Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung pelaksanaan kegiatan, mulai dari Forkopimda, TNI, hingga Polri. 

Bupati berharap, peringatan HJKS di tahun-tahun berikutnya bisa semakin meriah dan membawa manfaat nyata bagi warga.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Herdiawan Waryadi, menyebut total 780 unit rumah dibangun tahun ini. Dari jumlah tersebut, 761 unit bersumber dari alokasi Disperkim, sedangkan 19 unit berasal dari program HJKS.

"Program ini menjadi prioritas Pemkab. Sukabumi dengan tagline Rumah Sakinah (rumah sehat, layak, nyaman, aman dan berkah)," jelasnya. 

Herdiawan menambahkan, meski ratusan rumah telah dibangun, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi masih cukup banyak. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program ini bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga.

Di akhir acara, dilaksanakan peletakan Batu pertama pembangunan rutilahu oleh Bupati beserta jajaran forkopimda.

(TON)

KEBAKARAN MELANDA KRENANG, JAKARTA BARAT

JAKARTA, protesNews.com- Kebakaran hebat terjadi di RT 014 RW 03 Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora Jakarta Barat pada Minggu, 28 September 2025, sekitar pukul 10 50 WIB. 

Api berhasil dipadamkan pada pukul 1158 WIB setelah petugas DAMKAR melanjutkan pendinginan tempat kejadian peristiwa.

Petugas Damkar Nur Fauzi (40) mengalami luka bakar parah, Ny Idah (wanita, 45 tahun) mengalami luka-luka dan Fauzan (laki-laki) mengalami luka-luka. Catatan yang dihimpun portal berita nasional protesNews.com, menyebutkan 2 rumah hunian terbakar, jumlah warga kehilangan tempat tinggal 16 jiwa terdiri 1 orang lansia dan 15 orang dewasa. 

Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Beruntung, api tidak meluas ke rumah-rumah lainnya berkat penanganan cepat dari petugas Damkar Krendang.

Camat Tambora, Holi Susanto, hadir ke lokasi kebakaran dan mengunjungi korban yang dirawat di Puskesmas Kecamatan Tambora. Beliau memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan yang memadai dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu warga yang terdampak 2 rumah terbakar.

Kebakaran ini berdampak pada 2 rumah hunian yang terbakar. Warga setempat berharap agar bantuan dari pemerintah untuk memulihkan kondisi mereka.

(*herdy/aziz)

Bappelitbangda Kota Bekasi Gelar Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Tahun 2025

KOTABEKASI, protenews.com - Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Bappelitbangda) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi tahun 2025 yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 23 sampai 25 September 2025.

Acara dilaksanakan di Ruang Seminar Gedung Pasca Sarjana Kampus Unisma Kota Bekasi, dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah, perwakilan Camat se-Kota Bekasi, perwakilan Lurah Pembina Posyantek, dan perwakilan pengurus Posyantek se-Kota Bekasi.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Yeyen Kusmiati, dalam laporan Panitia Penyelenggara, menyebutkan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari amanah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah. "Kami berharap melalui rapat koordinasi dapat menyerap aspirasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti sehingga dapat diterapkan dan bermanfaat dalam upaya membangun Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya," ujar Yeyen.

Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Dinar Faizal Badar. Dalam sambutannya, beliau mengatakan, "Rapat ini merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan konsolidasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah." Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat peran kelembagaan POSYANTEK sebagai wadah pelayanan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi tepat guna, merumuskan strategi kolaboratif dalam penyusunan kerangka pendanaan pembangunan kompetitif, meningkatkan peran riset melalui peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan, dan menyatukan pemahaman arah dan kebijakan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Kota Bekasi.

Rangkaian acara hari pertama diawali dengan Lokakarya Penguatan Kelembagaan Forum Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi dengan narasumber Drs. Priyono, M.E. dari BRIN RI. Acara dihadiri oleh perwakilan 21 Posyantek se-Kota Bekasi, perwakilan 12 Kecamatan, dan perwakilan 21 Kelurahan Pembina Posyantek. Setelah itu, di sesi siang dilanjutkan dengan pemilihan pengurus Forum Pos Pelayanan Teknologi Kota Bekasi. Pengurus Forum tersebut direncanakan akan dikukuhkan oleh Wali Kota Bekasi di acara Penganugerahan Penghargaan Inovasi dan Teknologi dalam rangkaian ketiga Bekasi Innovation Week di bulan Oktober mendatang.

Rangkaian acara hari kedua diawali dengan Focus Group Discussion Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Perangkat daerah dalam rangka penilaian reformasi birokrasi dengan narasumber Retno Mulyayani, S.STP.,.  dari BP2D Provinsi Jawa Barat. Acara dihadiri perwakilan 35 Perangkat Daerah yang menjadi objek penilaian IKK. Kemudian di sesi siang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion Sinkronisasi Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi dengan narasumber Ir. Atang Sulaiman, dan Ir. Suhandoyo, dari BRIN.

Rangkaian acara hari ketiga diawali Focus Group Discussion Kerangka Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif dengan narasumber Dr. Adi Suhendra dari BRIN. Kemudian rangkaian acara Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi ditutup oleh Kepala Bidang Penelitan dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Bekasi.(ab & rnty)

(Nns)

KPI Dorong Kesetaraan Gender Pada Women Section Meeting ITF 2025

JAKARTA, protesnews.com - International Transport Workers’ Federation (ITF) Indonesia National Coordinating Committe (NCC) melalui Women Section menggelar pertemuan kerja tahun 2025 di Rukan Central Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) jalan Cikini Raya No.58 AA/BB Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan dibuka oleh Sekjen KPI, I Nyoman Budiasa, didampingi Wakil Presiden KPI, Harry D.Wicaksino, serta Ketua Women NCC Indonesia, Anna Rosliana. Hadir pula perwakilan pengurus cabang KPI dari Belawan, Surabaya, Medan dan Bali.

Pertemuan ini dihadiri oleh serikat pekerja yang berafiliasi dengan ITF, di antaranya SEKARGA, SPTJ, FSPBI, SP TPK Koja dan FTIA. Sebagai Chairmen of National Coordinator Committe, KPI bersama federasi transportasi lainnya menegaskan komitmen memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan di sektor transportasi darat, laut dan udara.

Salah satu hasil penting Women Section Meeting 2025 adalah pembentukan tim kerja koordinator bidang dengan agenda tiga bulan ke depan. Ketua Women NCC Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum SEKARGA, Anna Rosliana, menegaskan bahwa langkah ini menjadi strategi agar suara pekerja perempuan Indonesia semakin terdengar di forum ITF internasional.

“Tim ini akan merancang langkah strategis agar suara pekerja perempuan Indonesia semakin terdengar di forum ITF internasional” terang Anna.

Adapun susunan koordinator bidang yang terbentuk dalam Women Section Meeting 2025 melibatkan perwakilan dari 12 federasi yang hadir meliputi Ketua Anna (SEKARGA), Wakil Ketua Susanti (SP TPK Koja), Sekretaris  Beby (FKPPI), Acha (KPI), Kordinator Humas Ajeng (SEKARGA), Wulan (FSPBI), Kordinator Bidang Perencanaan   Umay (FSPBI), Ayu (Ojol), Try (SPKA), Eka (SEKARGA), Evi (SPJICT), Kordinator Bidang Sosial dan Sosmed Neneng (SPDT), Citra, Latifah (FPPI), Nana (MRT), April (SPTJ), Dhita (FSPBI), Wenni, Nana ( FTIA),  Kordinator Bidang Hukum Jacqi, Kania, Linda (FSPBI), Ina (SPDT),  Kordinator Wilayah Krisna (KPI). 

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pekerja perempuan transportasi untuk memperkuat jaringan solidaritas, menyatukan visi dan merancang langkah konkret dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan di lingkungan kerja.

(*Wn/r)

Wali Kota Bekasi Tegaskan Renang di Sekolah Tidak Wajib, Jangan Bebani Orang Tua

KOTA BEKASI, protesnews.com - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kegiatan olahraga renang yang diterapkan di sejumlah sekolah tidak bersifat wajib dan tidak dijadikan sebagai penentu nilai akademis siswa. Pernyataan ini disampaikan Tri di sela-sela kegiatan penyerahan kacamata gratis untuk 173 siswa SMPN 30 Kota Bekasi bersama Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN).

Penegasan ini sekaligus menjawab keresahan sebagian orang tua yang merasa terbebani oleh kewajiban mengikuti pelajaran renang karena keterbatasan biaya maupun akses sarana. Tri memastikan bahwa kegiatan olahraga, termasuk renang, seharusnya bersifat pilihan dan fleksibel sesuai kondisi sekolah serta peserta didik.

“Renang bukan kewajiban dan tidak digunakan sebagai syarat penilaian. Itu hanya pilihan dari sekolah. Masih banyak cabang olahraga lain yang dapat menjadi sarana pembentukan karakter, kesehatan, dan semangat sportivitas. Jangan sampai kegiatan ini justru membebani orang tua,” tegas Tri.

Tri menjelaskan, tujuan utama dari pendidikan jasmani di sekolah bukanlah sekadar mengejar nilai atau prestasi sesaat, melainkan untuk membentuk pribadi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Pemerintah Kota Bekasi, lanjutnya, akan terus berkomitmen menghadirkan sarana dan fasilitas olahraga yang inklusif agar setiap anak dapat mengembangkan potensi mereka tanpa tekanan.

“Kita ingin mencetak atlet-atlet asli dari Kota Bekasi dari berbagai cabang olahraga. Namun tidak hanya itu, kita juga ingin memberi ruang bagi anak-anak yang berprestasi di bidang seni dan budaya. Semua ini adalah bagian dari upaya membentuk generasi unggul yang membanggakan orang tua mereka,” ujar Tri.

Wali Kota juga mengingatkan bahwa dukungan keluarga memiliki peran besar dalam menunjang perkembangan anak, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar memiliki daya tahan tubuh yang baik dan siap mengikuti berbagai aktivitas pembelajaran.

“Anak-anak harus kita persiapkan secara utuh. Tidak cukup hanya dari sisi akademik atau olahraga, tapi juga dari sisi gizi, kesehatan mata, mental, dan karakter. Semua itu harus berjalan beriringan,” tambahnya.

Penegasan Tri Adhianto ini sekaligus menjadi arah kebijakan Pemkot Bekasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih adaptif terhadap kondisi siswa dan orang tua. Pemerintah memastikan setiap program pendidikan tetap memberi manfaat positif tanpa menimbulkan beban finansial atau psikologis yang tidak perlu.

(Ndoet/Fahri)

RAKERNAS DEKRANAS 2025, lSTRl WAPRES R.l KOMITMEN KEMBANGKAN KERAJINAN NASIONAL

JAKARTA, protesNew.com- Istri Wakil Presiden RI, Selvi Ananda Gibran menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2025 di Hotel Mercure Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara pada Selasa pagi (23//2025).

Tema Rakernas Dekranas "Optimalisasi Peran Dewan Kerajinan Nasional Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia".

Jumlah peserta sekitar 1.200 orang dari seluruh Indonesia, diikuti perwakilan seluruh Provinsi, Walikota/Bupati secara luring maupun daring, diskusi panel dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri sets Penyerahan Dekranas Award.

Selvi Ananda sebagai Ketua Umum Dekranas didampingi Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya meningkatkan kualitas produk dan penetrasi pasar global untuk produk kerajinan Indonesia. Rakernas Dekranas menjadi momentum penting bagi pemerintah, pelaku usaha dan perajin dari seluruh daerah untuk bersinergi dalam mengembangkan kerajinan nasional.

Kegiatan ini guna memperkuat peran kerajinan nasional sebagai bagian dari penggerak ekonomi kreatif lndonesia.

(*azis/ran)

Viral Ucapan Ingin Rampok Uang Negara, Anggota DPRD Gorontalo Dipecat PDIP dan Jualan Es Batu

GORONTALO, protesnews.com – Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), resmi dipecat dari keanggotaan partai. Pemecatan ini merupakan buntut dari ucapannya yang viral di media sosial, di mana ia menyatakan keinginannya untuk "merampok uang negara sampai miskin.".(23/09/25)

Setelah dipecat, Wahyudin kini banting setir menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan berjualan es batu. Kegiatan barunya ini ia lakukan setelah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD Gorontalo.

DPD PDIP Perjuangan menilai bahwa perilaku Wahyudin yang viral tersebut melanggar disiplin partai dan masuk kategori pelanggaran berat. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo juga telah menggelar sidang etik terkait kasus ini.

Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa sanksi terhadap Wahyudin telah diputuskan dan akan dibacakan pada sidang paripurna mendatang. Selanjutnya, akan dilakukan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap Wahyudin dari keanggotaan DPRD Gorontalo.

"Sidang etik yang dijalankan sudah mengumpulkan alat bukti yang cukup. Alat bukti telah menjatuhkan sanksi," ujar perwakilan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo.

Wahyudin sendiri mengaku menerima keputusan partai yang telah memecatnya dan berjanji akan memulai hidup yang baru.

Melalui media sosial, Wahyudin mencoba peruntungannya dengan melakoni pekerjaan baru. Ia berjualan es batu melalui livestreaming. Selain itu, ia juga memutuskan untuk kembali menjadi sopir truk.

Wahyudin sebelumnya dilantik sebagai anggota DPRD Gorontalo periode 2024-2029. Ia menjadi anggota DPRD termuda karena masih berusia 29 tahun saat pelantikan.

Pernyataan kontroversial Wahyudin yang terekam dalam sebuah video singkat itu sontak memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, hingga sesama politisi. Banyak yang menilai ucapannya tidak hanya tidak etis, tetapi juga merusak citra wakil rakyat dan mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Desakan untuk memberikan sanksi tegas kepada Wahyudin pun mengalir deras, baik melalui media sosial maupun pernyataan resmi.

Proses pemecatan Wahyudin dari PDIP sendiri melalui serangkaian tahapan internal yang ketat, dimulai dari pemanggilan dan klarifikasi oleh Dewan Kehormatan Partai. Hasil investigasi internal menunjukkan bahwa Wahyudin terbukti melanggar AD/ART partai serta kode etik sebagai kader dan pejabat publik. Keputusan pemecatan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh kader partai agar senantiasa menjaga integritas dan amanah yang diberikan rakyat.

Meski kini harus memulai babak baru dalam hidupnya, Wahyudin Moridu tampak berupaya bangkit. Dengan semangat kewirausahaan, ia memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk es batunya, sekaligus kembali menekuni profesi lamanya sebagai sopir truk. Kisahnya menjadi cerminan pahitnya konsekuensi dari sebuah ucapan yang tidak bijak, sekaligus menunjukkan upaya adaptasi seseorang setelah kehilangan posisi dan statusnya. (Fahri)

POLSEK PENJARINGAN, TRAGEDl PENEMUAN MAYIT TENGAH MALAM

JAKARTA, protesNews.com- Penemuan mayit AR berusia 8 tahun di laporkan warga, Minggu (21/9/2025) malam sekitar pukul 00 00 WIB di rumah kontrakan lantai 3 jalan Arwana Raya Penjaringan Jakarta Utara.

Suasana mencekam di sekitar rumah kontrakan kost bulanan hingga ratusan warga berdatangan dan dikejutkan kabar penemuan mayit dengan kondisi  bercakan darah telah meninggal dunia dalam kondisi tanpa busana.

Penemuan mayit dilaporkan ke Polsek Metro Penjaringan kemudian Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta mendatangi lokasi guna proses olah TKP hingga pukul 04.00 WIB. Selanjutnya jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk autopsi.

Penyelidikan, polisi telah membentuk tim khusus untuk mengungkap misteri kematian AR, lima orang saksi yang tinggal di rumah kontrakan dan Ayah kandung korban telah dihubungi pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agus Ady Wijaya, menyatakan kepada awak media "Tim gabungan Polsek Penjaringan bersama Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan mayit melalui scientifik crime investigastion".

Sekilas catatan wartawan tabloid protesnews.com, kewilayahan di Kecamatan Penjaringan terdiri 5 kelurahan yakni Kamal Muara, Pejagalan, Kapuk Muara, Pluit dan Penjarinan. Sedangkan jumlah pendudu di wilayah Kecamatan Penjaringan pada tahun 2020 terdata 109.486 jiwa, terdiri (52.770 perempuan dan 56.716 jiwa laki).

*(ran/alek)

Wawali Harris Bobihoe : Giat Shubuh Keliling Buka Ruang Komunikasi Dan Jalin Sinergi

KOTABEKASI , protesnews.com- Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya membuka ruang komunikasi dan membangun sinergi dengan masyarakat, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadir pada kegiatan Sholat Shubuh dan Pengajian Pagi FORSILA, yang berlangsung di Pondok Pesantren Mahasina, Jatiwaringin, Pindokgede.

Kehadiran Wawali Abdul Harris Bobihoe disambut hangat oleh Pengasuh Ponpes Mahasina KH Abu Bakar Rahziz, Syekh Ahmad bin Qasim Al Ghamdi, beserta Ketua Forsila dan para jamaah sholat shubuh gabungan. Kegiatan ini bukan sekadar ibadah, tetapi juga bagian untuk membuka ruang komunikasi aktif dengan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya menjalankan ibadah dan mengkaji ilmu bersama, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih erat dengan warga, sehingga tercipta sinergi dalam mewujudkan kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe

Ia juga mengatakan, kegiatan shubuh gabungan yang digelar seperti ini memiliki implikasi positif dalam membangun sikap mental, menanamkan kebersamaan dan membuat karakter warganya semakin baik.

Selain itu, Ia juga menyampaikan Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengakar kuat dalam budaya Indonesia, selalu menjadi harapan besar bagi orang tua yang mendambakan anak-anak mereka tumbuh menjadi individu berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan tinggi. Keberadaan pesantren tidak hanya penting bagi pendidikan agama, tetapi juga sebagai benteng moral yang mampu menghadapi tantangan zaman modern. 

Pesantren sebagai tempat terbaik untuk menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Oleh karena itu, pesantren menjadi pilihan utama sebagai ladang pembibitan generasi muda.

Di pesantren, lanjut Wawali Abdul Harris Bobihoe mengatakan, para generasi muda tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum yang penting untuk bekal kehidupan mereka di masa depan. Dengan kurikulum yang seimbang antara pendidikan agama dan umum, pesantren secara konsisten berupaya mencetak generasi yang tidak hanya taat beribadah, tetapi juga cerdas dan kompeten dalam berbagai bidang kehidupan. 

Ia mengaku bersyukur dengan adanya kegiatan subuh gabungan ini dan memberikan apresiasi kepada para tokoh dan seluruh pihak yang telah istiqomah dalam mengadakan kegiatan positif seperti ini. (EZ/Asy)

WARGA KATAGORI MISKIN TERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAl-NON TUNAl

JAKARTA, protesNews.com- Sumiati usai menghadiri sosialisasi di kantor Pemda Kelurahan Tanah Sereal jalan KH.Moh.Mansyur RT 007/13, wanita ini memperkenalkan aktifitasnya sebagai kader Dasawisma TP PKK DKI Jakarta dari RT 008/RW 008 melalui whatsap warga RT 08-website Carik Jakarta/ jakarta.go.id tentang layanan Telekonsultasi Gratis PUSPA (Pusat Pelayanan Keluarga). 

Layanan konsultasi gratis bersama tenaga profesional untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah di keluarga dalam lingkungan setempat, konsultasi yang tersedia meliputi berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan keluarga Jakarta yang sehat dan sejahtera. 

Program PUSPA layanan masyarakat yang dapat diakses secara online maupun tetap muka untuk konsultasi serta konseling keluarga saat Pranikah, Balita dan Anak, Remaja, Lansia dan Keluarga Harmonis.

Petugas Dasawisma di lingkungan RW 08 merupakan kelompok ibu-ibu dari perwakilan 9 RT setempat untuk kelancaran pendataan program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Kaum ibu ini berperan meningkatkan motivasi pengisian laporan pengisian data warga yang bertempat tinggal menetap dan warga pendatang (Tamu)  sesuai dengan petunjuk Pemerintahan Kelurahan. Selain itu petugas Dasawisma juga menginformasikan data lansia, warga katagori miskin guna mendapatkan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Pemda Jakarta menyediakan beberapa program melalui Pemda kantor Kelurahan setelah adanya pengajuan dari petugas Dasawisma dan Ketua RT kemudian petugas perwakilan Sudin Sosial di kantor Kelurahan Tanah Sereal menyeleksi Dan memverifikasi dari hasil pendataan, pemberian bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai/Beras atau Bantuan Tunai, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) diumumkan kepada Ketua RW atau melalui kanal resmi pemerintah. "Tetaap semangat Bu Dasawisma"

(*oc)

Korupsi Masih Mengakar, RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan

JAKARTA,protesNews.com- Tuntutan masyarakat dan berbagai elemen mahasiswa dari daerah di Indonesia pasca-tragedi demo 25-31 Agustus 2025 meliputi tuntutan awal pencabutan tunjangan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Pengesahan RUU Perampasan Aset upaya untuk memberantas korupsi, tuntutan hapus Outsourcing, perbaikan kondisi kebijakan kerja, pembentukan Satgas PHK, tuntutan gerakan buruh dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan

RUU Perampasan Aset bertujuan untuk mengatur perampasan aset hasil tindak pidana terutama korupsi dan memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita aset yang berasal dari tindak pidana. RUU ini diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam pemberantasan korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku koruptor.

Delapan partai politik  di gedung legislatif DPR Senayan Jakarta akan menentukan RUU Perampasan Aset dalam prolegnas 2025, bertujuan untuk mengatur perampasan aset hasil tindak pidana terutama korupsi dan memberikan kewenangan kepada negara untuk menyita harta yang diduga berasal dari tindak pidana.

Untuk memperkuat sistim tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, dengan demikian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setidaknya kasus korupsi dapat teratasi dalam upaya pemberantasan korupsi karna adanya UU Perampasan Aset. 

(*jakaria/r)

BIMA PP CERITERAKAN PENGALAMANNYA SELAMA HILANG PASCA AKSI DEMO JAKARTA

JAKARTA, protesNews.com- Bima Permana Putra, yang dilaporkan hilang setelah kericuhan di Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat pada 29-31 Agustus 2025 yang viral di media sosial, aksi demo kawasan Kwitang Senen Jakarta Pusat setelah driver ojol terlindas mobil kendaraan taktis Brimob. Suasana sekitar kawasan Kwitang Senen Jakarta Pusat, sejak 1 September 2025 hingga kini kondisi arus lalu lintas sekitar bundaran Mal Pasar Senen Jakarta Pusat normal menuju Pologadung-Cempaka Putih Japus dan Salemba-Matraman JakTim. 

Bima ditemukan polisi di Klenteng Eng An Kiong jalan RE Martadinata No 1 Kota Lama Kecamatan Kedaung Kandang Kota Malang Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) sekitar pukul 13 55 WIB. Ketika ditemukan oleh polisi sekitar Klenteng Eng An Kiong sedang berjualan mainan barongsai mini.

KontraS melaporkan bahwa tiga orang hilang sejak 30-31 Agustus 2025 usai kericuhan aksi demo di sekitar Kwitang Senen Jakarta Pusat yaitu Bima berdagang asongan (non-demonstran), M Farhan Hamid (demonstran), Reno Syahputradewo (demonstran) hilang usai aksi unjuk rasa di lokasi sekitar Mabes Brimob Kwitang kawasan Senen Jakarta Pusat.

Sebelumnya Bima, bekerja di gudang penyimpanan ikan di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, tinggal di mess selama bekerja. Hasil penelusuran, 1 September 2025 Bima usai peristiwa kericuhan unjuk rasa kawasan Kwitang Senen Jakarta Pusat, ia pergi ke Tegal Jawa Tengah mengendarai motor, kemudian Bima menjual motornya. 

Pada Hari berikutnya, Bima berangkat ke Malang Jawa Timur menggunakan kereta api. Keberadaan Bima di Malang Jawa Timur ditemukan sedang berjualan mainan barongsay di depan Klenteng Eng An Kiong jalan RE Martadinata Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur.

Berikut ceritera ringkasan, dengan demikian Bima selama hilang pasca demo di Kwitang Senen Jakarta Pusat ditemukan oleh polisi, ia tidak menyangka akan bertemu dengan keluarganya dan merasa lega. 

(*dari berbagai sumber)

Polres Metro Jakarta Utara Beri Penghargaan bagi Penyidik Berprestasi

JAKARTA , sensornews .id – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara menggelar apel satuan kerja yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada unit dan penyidik berprestasi, Rabu (17/9/2025). Penghargaan ini diberikan kepada personel yang berhasil mencatat kinerja terbaik sepanjang Agustus 2025.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno G.S.,S.I.K.,M.H., menyampaikan bahwa apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan pimpinan terhadap dedikasi penyidik yang bekerja keras dalam mengungkap kasus, memberikan pelayanan hukum, serta menuntaskan perkara.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus bekerja profesional, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Penerima Penghargaan Tingkat Polres:

* Ungkap kasus terbanyak: Unit PPA, diterima oleh Kanit PPA AKP Gerhard Sijabat, S.Sos., M.H.

* SP2HP terbanyak: Aipda Sunandar dari Unit Jatanras.

* Penyelesaian perkara terbanyak: Bripka Bayu Irtanto dari Unit Jatanras (diwakili Bripda Timbul).

Penerima Penghargaan Tingkat Polsek Jajaran:

* Ungkap kasus terbanyak: Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading, diterima Panit Reskrim Ipda Amirul Fadel, S.Trk.

* Penyelesaian perkara terbanyak: Aipda Arief Ario dari Unit Reskrim Polsek Koja.

Pemberian penghargaan ini diharapkan mendorong terciptanya iklim kerja yang kompetitif, meningkatkan profesionalisme penyidik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. (Hari)

Pangdam Jaya Ajak Prajurit Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Dinamika Tugas

TANGERANG , sensornews.id - Korem 052/Wkr gelar upacara 17 an bulan September 2025 yang di ikuti prajurit dan PNS Makorem, bertindak sebagai Inspektur Upacara Danrem 052/Wkr Brigjen TNI Zulhadrie S. Mara, M.Han. Upacara berlangsung di lapangan upacara Makorem 052/Wkr, Kelapa Dua, Karawaci, Kab. Tangerang. Rabu (17/9/2025).

Pada amanat tertulis Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., yang dibacakan oleh Danrem 052/Wkr. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi berbagai dinamika tugas, termasuk pengamanan aksi unjuk rasa, patroli gabungan, serta persiapan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI.

Dalam amanat yang disampaikan kepada seluruh jajaran, Pangdam Jaya menyampaikan bahwa pada September ini, Kodam Jaya/Jayakarta terlibat aktif dalam tugas perbantuan kepada Polri untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI dan berbagai wilayah di Jakarta. 

Aksi tersebut melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa yang menyuarakan beragam tuntutan, seperti pembubaran DPR hingga penghapusan tunjangan anggota Dewan.

"Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusi, asalkan dilakukan secara tertib dan damai," ujar Pangdam. "Namun, jika aksi berubah menjadi anarkis seperti perusakan, penjarahan, dan kekerasan, maka akan kami tindak tegas sesuai peraturan yang berlaku."

Untuk menjaga situasi tetap kondusif, TNI-Polri melakukan patroli skala besar di Jakarta dan sekitarnya tanpa batas waktu hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman dan terkendali.

Lebih lanjut, Pangdam Jaya juga menyoroti pentingnya pembekalan bagi prajurit. Pada awal September, Kodam Jaya/Jayakarta telah menyelenggarakan sosialisasi tentang Juknis Penggunaan Kekerasan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan prajurit mengenai penggunaan kekerasan dalam OMSP, evakuasi medis, dan pemanfaatan drone di medan operasi.

Menjelang peringatan HUT ke-80 TNI Tahun 2025 pada 5 Oktober mendatang, Pangdam Jaya mengajak seluruh prajurit untuk mendukung rangkaian kegiatan yang sedang dipersiapkan. "Mari kita bulatkan tekad untuk selalu berbuat yang terbaik demi kehormatan Kodam Jaya/Jayakarta, serta TNI pada umumnya," tegas Pangdam.

Di akhir amanatnya, Pangdam Jaya memberikan lima penekanan utama bagi seluruh prajurit:

Pertama.Tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral.

Kedua. Kelola program dan anggaran secara cermat dan bertanggung jawab agar berdampak nyata pada kesiapan operasional satuan.

Ketiga. Tingkatkan kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi unjuk rasa, bencana alam, dan kondisi darurat lainnya.

Keempat. Dukung penuh program Kodam Jaya dalam menyejahterakan rakyat, karena pertahanan yang kuat tak terwujud tanpa rakyat yang sejahtera.

Kelima. Jaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi dengan menjauhi segala bentuk pelanggaran.(EL)

BUPATI RESMIKAN JEMBATAN GANTUNG LEUWI SINTOK, MASYARAKAT KEC CIMANGGU SAMBUT GEMBIRA

KAB SUKABUMI, protesnews.id - Masyarakat Desa Cimanggu dan Karangmekar Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi tengah bergembira Pasalnya, jembatan penghubung antar desa tersebut telah selesai dibangun.Jembatan Gantung Leuwi Sintok tersebut diresmikan langsung Bupati Sukabumi H. Asep Japar.senin ( 15 September 2025)

Bupati Sukabumi mengatakan, mobilitas warga akan semakin lancar dengan adanya jembatan ini. Termasuk akses pendidikan hingga kesehatan lebih mudah dijangkau. 

"Semoga jembatan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ungkapnya.

Ditegaskan oleh Bupati,  Pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat mengapresiasi terbangunnya sinergitas dan kolaborasi semua Terutama Yayasan Jampamg Peduli (Jampe) yang telah mendukung pemerihtah daerah dalam pembangunan jembatan tersebut

"Mari kita jadikan peresmian ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi," ajaknya.

Masyarakat menyampaikan rasa syukur dan terimakasih mengungat mobilitas mereka sehari hari kembali lancar, Dendi Hermawan (40), pria asal Desa Cimanggu sangat bersyukur jembatan tersebut bisa dilalui kembali. Hal itu setelah sekian lama warga sekitar harus memutar jalan atau menerobos air sungai untuk ke desa seberang atau Karangmekar. 

""Alhamdulillah,saya sangat bersyukur jembatan itu bisa diakses kembali. Sehingga masyarakat sini bisa dengan mudah ke sekolah hingga ke sawah," ujarnya usai menyaksikan peresmian Jembatan Gantung Leuwi Sintok oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar.

Menurutnya, kehadiran jembatan tersebut mempersingkat waktu tempuh masyarakat. Terutama anak-anak sekolah yang harus ke SD ataupun SMP. 

"Kalau harus memutar, memerlukan jarak sekitar 30 menit. Dengan adanya jembatan ini,bisa lebih singkat waktu tempuhnya," ucapnya.

Di tengah kegembiraan tersebut, dirinya memiliki mimpi besar tentang jembatan itu. Terutama terkait daya beban jembatan. 

"Alhamdulillah ada jembatan ini sudah sangat membantu. Namun kami berharap ke depannya bisa permanen. Sehingga bahan bangunan bisa melewati jembatan ini. Sejauh ini, jembatan baru bisa dikendarain motor," ujarnya.

Hal senada pun disampaikan Engkus (83). Dirinya mengaku sangat bergembira kembali dibukanya akses jembatan. Sehingga bisa memudahkan aksesnya untuk melintas ke desa sebrang. 

"Alhamdulillah memudahkan akses kami untuk ke sekolah maupun ke desa sebrang. Terima untuk para pihak yang telah membangunkan jembatan ini,"  demikian dikatakan Engkus dengan bangga.

( TON /FAH)

Gubernur Pramono Ajak Warga Waspada Kebakaran Di Jakarta Fire Safety Challenge 2025

JAKARTA, protesnews.id- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi membuka Jakarta Fire Safety Challenge (JFSC) 2025 di Kantor Disgulkarmat, Jakarta Pusat. Ajang ini menjadi wadah uji keterampilan dan kesiapsiagaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) serta tim tanggap darurat gedung menghadapi ancaman kebakaran Senin (15/9).

Pramono menegaskan, kebakaran masih menjadi bencana yang sering melanda Jakarta. Sepanjang 2025 tercatat 1.195 kejadian, dengan 267 di antaranya berhasil ditangani langsung oleh warga. Ia mengapresiasi keterlibatan masyarakat dan mendorong peningkatan peran aktif semua pihak.

“Pencegahan dan penanganan kebakaran butuh kerja sama. Partisipasi warga sangat penting agar penanganan bisa cepat, aman, dan efektif,” ujar Pramono.

JFSC 2025 diikuti 440 relawan dari 44 tim kecamatan serta 1.456 anggota tim tanggap darurat gedung dari 112 perusahaan. Pemprov DKI berkomitmen memperkuat sistem proteksi dini, edukasi, dan pemberdayaan warga untuk menjaga Jakarta dari bahaya kebakaran.     (*wennie)

RATUSAN RELAWAN DAMKAR lKUTI JAKARTA FlRE SAFETY CHALLENGNGE

JAKARTA, protesNews.com- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka Jakarta Fire Safety Challenge (JFSC) 2025 di Kantor Disgulkarmat, Jakarta Pusat.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) serta tim tanggap darurat gedung dalam menghadapi ancaman kebakaran. 

Pramono, menjelaskan "Pencegahan dan Penanganan kebakaran butuh kerjasama, partisipasi warga sangat penting agar penanganan bisa cepat, aman, dan efektif" jelas Pramono, Senin (15/9/2025).

Dalam keterangannya, kebakaran di wilayah Jakarta sepanjang tahun 2025 berjumlah 1.195 kejadian kebakaran, diantaranya sebanyak 267 kejadian berhasil ditangani langsung oleh warga.

Peserta JFSC 2025 terdiri 440 relawan dari 44 tim setingkat kecamatan dan 1.456 anggota tim tanggap darurat gedung dari 112 perusahaan.

Pemprov DKI berkomitmen untuk memperkuat sistem proteksi dini dan pemberdayaan warga untuk menjaga Jakarta dari bahaya kebakaran.

(*Robi/alek)

WAGUB RANO AJAK REMAJA RAJIN OLAHRAGA MENUJU JAKARTA GLOBAL

JAKARTA, protesnews.com- Wakil Gubernur DKI Rano Karno, mengajak remaja Jakarta untuk rajin berolahraga melalui Remaja Festival 2025 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno Jakarta pada Minggu pagi (14/9/2025).

Dalam acara ini, Rano menekankan pentingnya olahraga sebagai bagian dari gaya hidup remaja. Target utama program ini adalah remaja agar mereka terbiasa bergerak dan sehat sejak dini. 

Informasi yang diperoleh portal berita nasional protesnews.com, Program Jakarta Berjaga 2.0 dan JakStar Generation 2025 ini diikuti oleh 5.954 peserta dengan rangkaian kegiatan Cardio Dance untuk meningkatkan kesehatan dan kesegaran tubuh, Talk Show sebagai diskusi tentang pentingnya hidup sehat, Challenge Appreciation untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga, Hiburan Musik sarana untuk meningkatkan mood dan semangat berolahraga

Rano mengapresiasi program ini budaya hidup sehat di masyarakat perkotaan "Generasi muda Jakarta yang sehat, 

tangguh dan siap menyongsong generasi emas Indonesia".

(*alim/w)

PPP di Persimpangan Jalan: Peran Sandiaga Uno dalam Muktamar 2025

JAKARTA, protesnews.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada di persimpangan jalan setelah gagal menempatkan wakilnya di DPR pada Pemilu 2024. Dengan hanya meraih 3,87% suara, di bawah ambang batas parlemen 4%, kegagalan ini memicu sorotan tajam terhadap kepemimpinan partai. (14/09/2025)

Muhammad Mardiono, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP sejak 2022, menjadi fokus utama kritik. Gelombang penolakan terhadap Mardiono menguat di kalangan kader dan simpatisan, dengan seruan "Asal Bukan Mardiono" (ABM) semakin nyaring terdengar.

Muktamar PPP yang akan digelar pada 27 September 2025 mendatang menjadi momen penentu arah partai. Muktamar ini akan menentukan siapa yang akan memimpin PPP dan bagaimana partai akan berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Nama Sandiaga Uno menjadi salah satu yang santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat.

Kebutuhan akan sosok pemimpin baru yang mampu membawa perubahan mendasar di tubuh PPP sangat mendesak. Beberapa kriteria pemimpin ideal yang diharapkan antara lain:

- Pemimpin Transformasional: Mampu memberikan pengaruh positif, berintegritas moral tinggi, dan mewujudkan visi masa depan partai.

- Pemimpin yang Peka: Mampu memahami kondisi organisasi secara mendalam dan memberikan arah yang jelas untuk perubahan.

- Pemimpin Kharismatik: Mampu mengembalikan basis dukungan partai yang hilang dan menginspirasi perubahan mendasar.

Dalam mencari pemimpin baru, PPP dihadapkan pada dua pilihan utama:

1. Mencari Kader Senior: Memilih kader senior PPP yang berpengalaman dan tidak terkait dengan kegagalan Pemilu 2024.

2. Mencari Tokoh dari Luar: Mempertimbangkan tokoh dari luar partai yang dianggap mampu membawa perubahan signifikan. Opsi ini mungkin memerlukan amandemen AD/ART partai. Sandiaga Uno, dengan popularitas dan jaringan luasnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan di internal PPP.

Keputusan yang diambil dalam Muktamar mendatang akan menjadi penentu masa depan PPP. Mampukah partai berlambang Ka'bah ini bangkit dan kembali menjadi kekuatan politik yang disegani, atau justru semakin terpuruk? Tantangan yang dihadapi PPP tidak hanya terbatas pada pemilihan pemimpin baru.

Partai ini juga perlu mengevaluasi strategi dan program yang telah dijalankan. Analisis mendalam terhadap penyebab kegagalan di Pemilu 2024 krusial untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif.

Pengamat politik menilai PPP perlu merevitalisasi ideologi dan platform partai agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, PPP juga perlu memperkuat komunikasi politik dan membangun citra yang lebih positif di mata publik.

Muktamar PPP 2025 bukan hanya sekadar ajang pemilihan ketua umum, tetapi juga momentum untuk reformasi internal. Keberhasilan PPP untuk bangkit kembali bergantung pada kemampuan partai mengambil keputusan yang tepat dan melaksanakan perubahan yang diperlukan dengan sungguh-sungguh. Peran Sandiaga Uno dalam Muktamar ini akan menjadi sorotan utama, dan keputusannya dapat memberikan dampak signifikan bagi arah PPP ke depan. (Fahri)

PERLAKUAN TIDAK MENYENANKAN OKNUM SATPAM DINAS PERKIM KABUPATEN TANGERANG

JAKARTA, protesnews.id- Wartawan M.Dzaki Al dari media Gakorpan News menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan dari oknum Satpam Dinas PERKIM (Perumahan, Permukiman dan Pemadaman) Kabupaten Tangerang Banten. 

Peristiwa ini terjadi ketika Dzaki dan awak media lainnya mendatangi kantor Dinas PERKIM untuk melakukan konfirmasi pada Kamis (11/9/2025).

Kemunculan oknum Satpam berinisial E di kantor Dinas PERKIM dimulai bersikap arogan, oknum Satpam itu bahkan melakukan tindakan menarik Dzaki keluar area ruangan kantor PERKIM. Insiden ini menjadi perhatian publik dan memicu opini masyarakat untuk meminta Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, segera mengevaluasi jajarannya.

Keterkaitan dengan Undang-Undang No14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengisyaratkan proses partisipasi masyarakat tentang hak atas Keterbukaan Informasi Publik dari Badan publik, termasuk Dinas PERKIM, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang disediakan secara efektif dan efisien kepada masyarakat luas.

Efendi Lubis, Direktur Operasional media online sensornews.id, mengecam tindakan oknum Satpam yang menghambat dan melakukan intimidasi kepada wartawan di kantor Dinas PERKIM.

Ia menegaskan, "Bahwa perlakuan sikap oknum Satpam tersebut menyebabkan menghambat, menghalangi dan disertai intimidasi dengan sikap arogansi" tugas Efendi Lubis yang juga tokoh Serikat buruh Provinsi Banten kepada wartawan portal berita nasional ProtesNews.com, ranto. 

(*ranto)

Pramudya Iriawan Buntoro Perluas Perlindungan Pekerja

 

JAKARTA, protesnews.com- Kunjungan sinergi Pramudya Iriawan Buntoro selaku Direktur Utama kantor BPJS Ketenagakerjaan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Pramudya menjabat Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kantor Pusat BPJS. 

Kunjungan audensi ke kantor DEN KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) di jalan Cipinang Muara Raya No.33 Jatinegara Jakarta Timur merupakan ajang silaturahmi untuk meningkatkan jaringan  perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Indonesia. Dalam pemaparannya Pramudya didampingi Presiden KSBSl Elly Rosita Silaban SE, Rekson Silaban SE sebagai MPO (Majelis Penasehat organisasi), Parulian Sianturi SH dan dihadiri sejumlah perwakilan organisasi buruh lainnya dengan agenda audensi dan sosialisasi kesejahteraan pekerja lndonesia, Selasa siang (9/9/2025).

Dalam perkembangan pencapaian BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya mengajak jajaran pengurus Dewan Eksekutif Nasional KSBSI untuk berperan aktif dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. 

Menurut keterangan Ketua DPP FTIA Efendi Lubis kepada portal berita nasional protesnews.com, kunjungan audensi Dirut BPJS Ketenagakerjaan ke kantor DEN KSBSl diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pentingnya jaminan sosial serta memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pekerja di era digital global. 

Catatan yang diperoleh pada Rabu 10 September 2025 di sekretariat DPP FTIA menyebutkan, peserta audensi dan sosialisasi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat undangan nomor.B.050/int/DEN KSBSl/IX/2025 ditandatangani Sekjen DEN KSBSl Didi Hardianto adalah DPP FKUl, DPP FPE, DPP F HUKATAN, DPP FSB GARTEKS, DPP FSB KAMlPARHO, DPP FSB KlKES,DPP NlKEUBA, DPP F LOMENlK, DPP FESDlKARl, DPP FTIA,  DPP SEBUMl, DPP FTA, BPP SBSl, Dept.Huk & HAM KSBSI.

(*azis/ranto)

Banjir dan Longsor melanda Bali, Polri Kerahkan Personel Bantu Penanganan

BALI , protesnews.com – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Provinsi Bali pada 9 hingga 10 September 2025 memicu bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Sejumlah akses jalan utama tertutup material longsor, sementara beberapa pemukiman warga terendam air. Berdasarkan laporan sementara, bencana ini menewaskan 7 orang, melukai 47 orang, serta memaksa 237 warga mengungsi ke 4 titik lokasi pengungsian.

Menanggapi kondisi darurat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bergerak cepat bersama TNI, BPBD, serta instansi terkait. Personel Polri dikerahkan untuk membantu evakuasi korban, membuka jalur yang tertutup material longsor, hingga mengatur arus lalu lintas agar distribusi bantuan logistik tidak terhambat.

Kapolda Bali menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. “Polri berkomitmen hadir di tengah masyarakat, bersinergi dengan seluruh instansi untuk memastikan evakuasi berjalan lancar dan kebutuhan warga di pengungsian dapat terpenuhi,” ujarnya.

Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pembersihan jalur yang terdampak longsor dan menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian. Polri juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi menimbulkan bencana susulan.

Muslim

Presiden Prabowo Subianto Lakukan Reshuffle Kabinet, Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

JAKARTA,protesnews.com -  (11/09)25) – Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari Senin, 8 September 2025. Keputusan ini mencakup penggantian lima menteri dan pembentukan satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Selain itu, satu wakil menteri juga dilantik untuk memperkuat kinerja kabinet.

Adapun Menteri menteri yang Direshuffle adalah 

- Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan sementara digantikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pejabat ad interim

- Menteri Keuangan: Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa

- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin

- Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi digantikan oleh  Ferry Juliantono

- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo menunggu penggantinya sedang diluar kota.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa keputusan reshuffle ini didasarkan pada pertimbangan, masukan, dan evaluasi berkelanjutan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan pejabat baru dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dengan penambahan kementerian baru ini, jumlah anggota Kabinet Merah Putih bertambah menjadi 54 orang, meningkat signifikan dari 34 anggota pada Kabinet Indonesia Maju sebelumnya. Beberapa kementerian tetap dipertahankan, sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Keputusan reshuffle ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pengamat politik menilai langkah ini sebagai upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat soliditas kabinet dan meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Sementara itu, sebagian kalangan menyoroti perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja menteri-menteri yang diganti.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi sorotan utama dalam reshuffle kali ini. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah bagi warga negara Indonesia. Diharapkan, dengan adanya kementerian khusus ini, kualitas pelayanan dan koordinasi terkait haji dan umrah dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dengan susunan kabinet yang baru, diharapkan Kabinet Merah Putih dapat bekerja lebih efektif dan responsif dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi antar kementerian untuk mencapai tujuan-tujuan strategis nasional. (Nana N Siregar)