Pelepasan Jenazah Almarhum Mayjen TNI Mar (Purn) Purwadi, Dan Pasar 1 Pimpin Uoacara Kebesaran

JAKARTA, ProtesNews.com- Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, SE bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pelepasan jenazah dari rumah duka pada pemakaman militer Mayjen TNI Mar (Purn) Purwadi menuju TPU Pangkalan Jati, Pondok Labu Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025). 

Upacara kebesaran ini dilaksanakan sebagai penghormatan dan penghargaan pemerintah atas jasa, dharma bhakti dan pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. 

Pada kesempatan tersebut Danpasmar 1 menyampaikan  "Keluargan besar TNI Angkatan Laut dan teman sejawat almarhum menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan YME memberikan ketabahan, kesabaran dan bimbingan serta perlindungan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan" pungkas Danpasmar 1.

(*Dispen/ran)

Pengurus PAMATA Audensi Dengan Camat Tambora Jakarta Barat

JAKARTA, protesNews.com- Kehadiran Pamata (Paguyuban Masyarakat Tambora) Jakarta Barat sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi UMKM.

Pamata memiliki sejumlah program dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tambora. Beberapa program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022-2025 oleh pengurus Pamata antara lain

bantuan sosial kepada korban musibah kebakaran, santunan BLT saat menjelang ibadah puasa Ramadhan kepada sejumlah anak yatim dan ikut dalam patroli Kamtibmas Tiga Pilar Tambora guna pencegahan dini tawuran antar kelompok remaja.

Selain itu, Pamata juga memiliki 42 keanggotaan berasal dari 11 kelurahan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tambora. lnformasi yang diperoleh media online protesnews.com, menyebutkan Dari 55 % pengurus berusia lansia dan 45 % dari unsur Ketua RW, Pengurus RT dan petugas Jumantik di wilayah Kecamatan Tambora. 

Ketua Umum Pamata, Agus Syaripudin,SH  mengatakan "Bahwa organisasinya akan terus berperan aktif dalam meningkatkan kemajuan wilayah Kecamatan Tambora yang bersinergi dengan pejabat Camat, Kapolsek, Dan Danramil" jelas Agus didampingi Ranto Divisi Humas Pamata Jakarta Barat. 

Menurut Agus, walaupun kepengurusan Pamata ada berusia lansia. Namun kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan tetap solid sebagai relawan di berbagai kegiatan sosial. 

Agus yang juga pendiri Pamata di Tanah Sereal RW 015, menjelaskan tujuan audensi menjalin hubungan dengan silatuhrahim dan memperkuat sinergitas antara Pamata dengan Kecamantan Tambora. 

Camat Tambora Pangestu Aji Swandanu di ruang pertemuan kantor Kecamatan jalan TB.Angke Tambora, Rabu pagi (19/11/2025) menerima kunjungan silahturahim pengurus Pamata Jakarta Barat. 

Pangestu Aji Swandanu, mengaprediasi peran aktif paguyuban masyarakat tambora dalam membantu program kemasyarakatan di wilayahnya, "Saya berterima kasih atas apa yang telah dilaksanakan oleh jajaran anggota Pamata" ungkap Aji saat bertemu dengan pengurus Pamata.

(*alex)

Wartawan Media Online Di Tangerang Diintimidasi Staf Desa dan oknum RT Saat Konfirmasi Dana Desa, Polisi Diminta Usut Tuntas

 

PROTESNEWS.COM, Tangerang, Banten, 14 November 2025.- Insiden dugaan intimidasi terhadap seorang wartawan kembali terjadi, kali ini menimpa jurnalis Media Online Indonesia Sensonnews.id (MOI–SNI) saat hendak melakukan konfirmasi terkait Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2022–2024. Peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah staf Desa Carenang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (13/11). 

Wartawan bernama Enjen mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, mulai dari ucapan bernada kasar, unsur intimidasi, hingga tindakan mengusir saat hendak meminta klarifikasi di sekitar Kantor Desa Carenang. Kepada media, Enjen mengatakan dirinya sebelumnya telah membuat janji wawancara dengan Ketua BPD Desa Carenang.

"Saya dihubungi pimpinan agar datang karena sudah ada janji dengan Ketua BPD untuk klarifikasi soal penggunaan ADD. Namun saat tiba di kantor desa, justru saya didatangi staf desa dan RT yang mengintimidasi saya,” ujar Enjen.

Menurutnya, sejumlah staf desa bahkan melontarkan kata-kata bernada mengancam dan bermaksud mengusir dirinya sebelum sempat melakukan konfirmasi lebih jauh.

Wakil Kepala Perwakilan Wilayah Banten, Zulfadli, mengecam tindakan tersebut. Ia meminta Kepolisian Polsek Cisoka segera mengusut pelaku yang diduga melakukan intimidasi dan kekerasan verbal terhadap wartawan.

“Ini sudah masuk unsur melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kami minta polisi bertindak tegas,” ujarnya.

Keterangan lain menyebutkan bahwa staf Desa Carenang dan Ketua RT setempat sempat terlibat adu argumentasi dengan wartawan, bahkan melontarkan kalimat bernada provokatif. Insiden itu terekam dan menjadi bukti penguat laporan.

Saksi menyampaikan bahwa peristiwa terjadi ketika Enjen tiba di depan Kantor Desa Carenang, namun belum sempat bertemu Kepala Desa karena diduga sengaja dihalangi.

"Sudah izin belum ? punya otak ga loh, ngeliput di sini!” ucap salah seorang Ketua RT diketahui bernama Oyo. 

Tak hanya itu, seorang staf desa lainnya diduga mengeluarkan tuduhan bermuatan politis kepada wartawan

“Kamu datang ke sini atas dasar politik. Politik apa lagi maksudnya?” ujar staf tersebut.

Merasa diperlakukan tidak profesional, Enjen menegaskan dirinya datang murni untuk menjalankan tugas jurnalistik.

“Saya ke Kantor Desa untuk konfirmasi kepada Kepala Desa, bukan untuk hal lain, saya hanya menjalankan tugas sebagai jurnalis,” tegas Enjen 

Atas kejadian tersebut, Enjen resmi melaporkan tindakan intimidasi yang dialaminya oleh salah seorang staf Desa yang bernama (M.R) alias (B)  ke Polsek Cisoka.

(E L)

DPP FTIA Mengecam Keras Managemen PT.Transjakarta, Tuntut Dugaan Pelecehan Seksual

JAKARTA, protesNews.com- Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT-FSPMI) telah melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Pusat PT.Transjakarta jalan Mayjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025). 

Masa unjuk rasa guna menuntut keadilan atas dugaan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan. Mereka menuding manajemen PT.Transjakarta tidak serius menangani kasus ini dan merugikan pekerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal, akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum jika tidak ditangani serius. Sementara itu, Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso, menilai aksi ini bukan hanya soal tuntutan, tetapi tentang harga diri dan keadilan pekerja.

Secara terpisah terkait kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, Feni Hanggraini Lubis, SH Ketua Bidang Program DPP FTIA (Federasi Transportasi lndustri dan Angkutan) di Jakarta, mengecam perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oknum karyawan PT.Transjakarta dan mengapresiasi pengenaan sanksi sesuai perjanjian kerja bersama (PKB). Ia berhsrap sanksi bila diterapkan membuat efek jera bsgi karyawan laonnya. "Semoga keadilan segera ditegakan dan pekerja perempuan di PT.Transjakarta dapat bekerja dengan aman dan nyaman", tegas Feni pada Kamis (13/11/2025). 

Aksi protes ini mendapat respon dari ITF NCC Indonesia Women Section  sebagai bentuk solidaritas bagi pekerja perempuan di PT.Transjakarta. Kasus dialami tiga karyawati terdampak pelecehan seksual di lingkungan kerja pada Mei 2025, lalu. 

Tentang lingkungan kerja setempat hendaknya bebas dari segala bentuk diskriminasi bagi seluruh pekerja diantaranya karyawati perempuan agar lebih terlindungi agar tidak menjadi korban pelecehan seksual. 

(*ranto/komar)

DPP FTIA Mengecam Keras Managemen PT.Transjakarta, Buruh Tuntut Keadilan Keadilan Pelecehan Seksual

JAKARTA, protesnews.com - Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT-FSPMI) telah melakukan aksi unjuk rasa damai di Kantor Pusat PT.Transjakarta jalan Mayjen Sutoyo Cawang Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025). 

Masa unjuk rasa guna menuntut keadilan atas dugaan pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan. Mereka menuding manajemen PT.Transjakarta tidak serius menangani kasus ini dan merugikan pekerja.

Presiden KSPI, Said Iqbal, akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum jika tidak ditangani serius. Sementara itu, Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso, menilai aksi ini bukan hanya soal tuntutan, tetapi tentang harga diri dan keadilan pekerja.

Secara terpisah terkait kasus dugaan pelecehan seksual tersebut, Feni Hanggraini Lubis, SH Ketua Bidang Program DPP FTIA (Federasi Transportasi lndustri dan Angkutan) di Jakarta, mengecam perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oknum karyawan PT. Transjakarta dan mengapresiasi pengenaan sanksi sesuai perjanjian kerja bersama (PKB). Ia berharap sanksi bila diterapkan membuat efek jera bsgi karyawan lainnya. "Semoga keadilan segera ditegakan dan pekerja perempuan di PT.Transjakarta dapat bekerja dengan aman dan nyaman", tegas Feni pada Kamis (13/11/2025). 

Aksi protes ini mendapat respon dari ITF NCC Indonesia Women Section  sebagai bentuk solidaritas bagi pekerja perempuan di PT.Transjakarta.

(*el/ran)

KPK Tetap Selidiki Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Meski Presiden Prabowo Tegaskan Proyek Aman

JAKARTA, ProtesNews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penyelidikan dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan tetap berjalan, meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan proyek tersebut tidak bermasalah. Wakil Ketua KPK menyebut tidak ada larangan bagi KPK untuk melanjutkan penyelidikan, guna memastikan kebenaran dan kepastian hukum.

Presiden Prabowo mengungkapkan kesiapannya membayar utang proyek kereta cepat sebesar Rp1,2 triliun setiap tahun, dengan sumber dana berasal dari hasil sitaan kasus korupsi yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Prabowo juga meminta agar proyek kereta cepat dapat dilanjutkan hingga Surabaya dan Banyuwangi, Jawa Timur, guna mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah timur Pulau Jawa.

Rosan Roeslani, perwakilan pemerintah, menjelaskan bahwa telah disiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional proyek berjalan berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara. Salah satu skemanya adalah subsidi Public Service Obligation (PSO) yang bersumber dari APBN, digunakan untuk membiayai prasarana dan operasional proyek.

Sejumlah pengamat menilai rencana menggunakan uang hasil sitaan korupsi untuk melunasi utang proyek bertentangan dengan kebijakan Menteri Keuangan yang menolak penggunaan APBN untuk hal tersebut.

Pakar kebijakan publik Agus Pambagio juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melanjutkan proyek ke Surabaya dan Banyuwangi tanpa kajian matang, mengingat sejumlah perizinan dan kesiapan infrastruktur belum maksimal. (Fahri)

RBPI Deklarasikan Komitmen Nasional: Pengemudi Kompeten, Indonesia Maju!

 

Medan, Protesters.com – Ruang Berkumpul Pengemudi Indonesia (RBPI) menandai peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-4 dengan gelaran khidmat dan penuh semangat di D'Hall Medan, Minggu (9/11/2025). Mengusung tema “Pengemudi Kompeten Garda Terdepan Keselamatan dan Kelancaran Distribusi Pangan serta Kebutuhan Nasional,” acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat posisi pengemudi sebagai pilar ekonomi bangsa dan mendeklarasikan komitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi pusat dan daerah ini menegaskan peran RBPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem logistik nasional yang aman, efisien, dan berkeadilan bagi para pengemudi.

Ketua Umum RBPI: Perjuangan Belum Selesai, Kompetensi Kunci Kesejahteraan

Dalam sambutan pembukanya, Ketua Umum RBPI Ika Rostianti menegaskan kembali peran sentral para pengemudi. “Kita adalah tulang punggung ekonomi bangsa, dengan tantangan jam kerja panjang dan risiko pekerjaan yang tinggi,” ujarnya.

Ika menyoroti capaian RBPI dalam empat tahun, sekaligus menyampaikan tantangan yang masih dihadapi. “Namun, perjuangan masih belum selesai. Hingga kini belum ada direktorat khusus yang mengayomi para pengemudi. Maka dari itu, kita perlu mendukung program-program pemberdayaan sumber daya manusia,” serunya. Ia juga mengumumkan rencana strategis RBPI, “Insyaallah, minggu depan RBPI akan menjalin kerja sama (MoU) dengan IMI di Cibubur... Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengemudi sangat diperlukan agar dapat bersaing dan mendapatkan penghasilan yang layak.”

Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah dan Aparat

Dukungan bagi RBPI disampaikan oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza. “Selama ini, para pengemudi yang tergabung dalam RBPI selalu menjadi garda terdepan dalam mendukung perekonomian nasional... Oleh karena itu, keluarga besar RBPI patut mendapatkan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Alfi yang hadir mewakili Gubernur Sumut.

Sementara itu, AKBP Widodo dari Polda Sumut menekankan pentingnya peningkatan kompetensi yang holistik. “Kami banyak menemukan berbagai aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari perilaku saat berkendara... Saya sangat mengapresiasi keberadaan RBPI yang secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas perilaku anggotanya,” ujarnya.

Data BPJS Ketenagakerjaan dan Pentingnya Perlindungan Sosial

Sambutan dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Sumut, Alfiano, memberikan gambaran nyata tentang urgensi perlindungan bagi pekerja. “Saat ini, jumlah tenaga kerja di Sumatera Utara mencapai 5 juta orang, namun masih terdapat sekitar 3 juta orang yang belum terlindungi,” paparnya. Ia mengungkapkan data mencengangkan, “Berdasarkan data yang ada, di Sumatera Utara telah terjadi 54.300 kasus kecelakaan kerja dan 11.415 kasus jaminan kematian.” Data ini menguatkan pesan bahwa jaminan sosial bagi pengemudi, yang profesi penuh risiko, adalah sebuah keharusan.

Dirjen Perhubungan Darat: Kompetensi Adalah Modal Utama

Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, menjadi pembicara kunci yang menekankan esensi kompetensi. “Penting bagi kita untuk memahami dan menguasai konsep kompetensi, yang terdiri atas tiga komponen utama: pertama, pengetahuan; kedua, keterampilan atau skill; dan ketiga, sikap atau attitude,” jelasnya.

Beliau juga membuka wawasan tentang peluang global. “Jika kita berbicara tentang kebutuhan pengemudi di luar negeri, seperti Jepang, mereka sangat membutuhkan sekitar 400 pengemudi yang syarat utamanya adalah kompeten.” Aan Suhanan juga mengapresiasi komitmen RBPI dalam mendukung program Zero ODOL (Over Dimension Over Loading), yang menurut survei BPS dapat memberikan efisiensi sebesar 1,4 triliun rupiah jika terealisasi pada 2027.

Deklarasi Medan: Komitmen Wujudkan Indonesia Emas 2045

Puncak acara adalah pembacaan deklarasi oleh perwakilan pengemudi, Bapak Eko dan Bapak Tri. Deklarasi yang dibacakan menyatakan komitmen RBPI untuk:

1. Meningkatkan disiplin keselamatan kerja untuk kelancaran logistik nasional.

2. Mengawal efisiensi dan mendukung pemerintah memberantas pungli.

3. Meminta dukungan penuh pemerintah dan jaminan sosial yang memadai.

4. Siap berdiri di garda terdepan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Deklarasi ini menegaskan posisi RBPI tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai bagian aktif dari perjalanan bangsa menuju visi besar di tahun 2045.

Konteks dan Analisis: Memaknai Peringatan 4 Tahun RBPI dalam Lanskap Logistik Nasional

Peringatan Harlah ke-4 RBPI terjadi pada momen kritis. Sektor logistik Indonesia sedang bertransformasi digital dengan pesat, yang di satu sisi membawa efisiensi, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan baru seperti tekanan tarif, sistem algoritma, dan kondisi kerja yang tidak pasti bagi banyak pengemudi.

Sejalan dengan tema yang diusung, fokus pada “kompetensi” adalah langkah yang tepat dan visioner. Seperti disampaikan oleh Dirjen Aan Suhanan, pengemudi yang kompeten tidak hanya terampil mengemudi, tetapi juga memiliki pengetahuan dan sikap (attitude) yang baik. Ini adalah modal untuk bertahan di tengah persaingan global dan tuntutan industri 4.0.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan dalam acara ini memperkuat argumen bahwa peningkatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan perluasan perlindungan sosial. Kompetensi mengurangi risiko kecelakaan, sementara BPJS memberikan jaring pengaman ketika risiko itu terjadi.

Dengan deklarasi dukungan untuk Indonesia Emas 2045, RBPI secara cerdas memposisikan kesejahteraan pengemudi sebagai prasyarat bagi tercapainya visi nasional tersebut. Logistik yang lancar, yang digerakkan oleh pengemudi yang kompeten dan sejahtera, adalah darah bagi pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan stabilitas harga—faktor-faktor kunci menuju Indonesia Emas.

Dengan semangat yang ditunjukkan dalam Harlah ke-4 ini, RBPI membuktikan diri sebagai organisasi yang semakin matang, tidak hanya berjuang untuk hak-hak dasar anggotanya, tetapi juga aktif berkontribusi dalam membangun fondasi logistik Indonesia yang lebih kokoh di masa depan.

Ledakan Mengejutkan Terjadi di Masjid SMAN 72 aKomplek Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara, 8 Orang Luka-Luka

JAKARTA, ProtesNews.com - Pada hari Jumat, 7 November 2025, sekitar pukul 12.30 WIB, sebuah ledakan mengguncang masjid di SMAN 72 yang terletak di Kompleks TNI AL Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejadian ini membuat suasana di wilayah tersebut menjadi mencekam dan segera menjadi perhatian pihak berwajib.

Ledakan ini melukai delapan orang yang langsung mendapatkan pertolongan medis. Tim kepolisian dan TNI saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab ledakan. Selain itu, area sekitar masjid telah steril untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses penyelidikan.

Pihak terkait terus memantau situasi dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari lokasi kejadian demi keamanan bersama. Laporan resmi dan perkembangan terbaru akan disampaikan segera setelah penyelidikan selesai.

Kejadian ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga keamanan fasilitas publik, terutama di kawasan vital seperti komplek militer. (E L)

Ratusan Pemuda Kalbar Deklarasikan Tekad Bangun Daerah dalam Bingkai Kebhinekaan

PONTIANAK – Ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar SMA/SMK, mahasiswa, komunitas organisasi kepemudaan hingga unsur pemerintah daerah mengikuti Dialog Pemuda Lintas Generasi yang digelar Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (6/11/2025).

Kegiatan yang mengangkat tema “Seribu Pemuda, Satu Tekad Membangun Kalbar dalam Bingkai Kebhinnekaan” ini menjadi momentum memperkuat persatuan, toleransi, dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah.

Acara dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M, M.H, yang mengapresiasi terselenggaranya kegiatan sebagai ruang strategis membangun pemuda berkualitas dan berkarakter.

Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kalbar, H. Burhanuddin Ahad, menegaskan bahwa pemuda merupakan elemen penting yang mampu menjaga persatuan dan mendorong kemajuan Kalbar.

“Pemuda Kalbar adalah kekuatan besar yang akan menentukan masa depan daerah ini. Keberagaman harus menjadi kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah,” tegasnya.

Materi dialog disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kalbar Drs. H. Mnto Saidi, Wadir Binmas Polda Kalbar, dan Ketua Komnas Perempuan Periode 2020–2025, Andy Yetriyani, M.Si, yang menyoroti wawasan kebangsaan, keamanan sosial, serta perlindungan kelompok rentan.

Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda oleh perwakilan pemuda lintas etnis, didampingi 24 pemuda dari 24 etnis di Kalimantan Barat yang mengenakan busana adat masing-masing sebagai simbol Kebhinekaan.

Selain itu, tampil Pembacaan Puisi Pemuda karya Ketua FPK Kalbar, H. Burhanuddin Ahad, yang dibacakan penuh penghayatan oleh salah satu pelajar SMA dan memantik semangat persatuan di kalangan peserta.

Sesi dialog berlangsung dinamis. Para pelajar dan mahasiswa antusias menyampaikan pertanyaan dan saran terkait isu aktual seperti literasi digital, keberagaman di lingkungan pendidikan, dan peluang ekonomi kreatif.

Acara kemudian ditutup dengan pengucapan deklarasi bersama tersebut yang diikuti seluruh peserta dialog, menegaskan komitmen pemuda Kalbar untuk terus menjaga keutuhan bangsa dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Deklarasi Pemuda Lintas Generasi Kalbar

Satu Tekad Membangun Kalbar Dalam Bingkai Kebhinekaan

Kami, Pemuda Kalimantan Barat Lintas Generasi, berkumpul dalam semangat persatuan dan kesadaran kebangsaan, menyadari bahwa masa depan daerah ada di tangan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan cinta tanah air.

Dengan penuh tanggung jawab, kami menyatakan:

1. BERPEGANG TEGUH PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. MENJAGA DAN MERAWAT KEBHINEKAAN, menghormati perbedaan suku, agama, budaya serta memperkuat persaudaraan dan toleransi antar seluruh elemen masyarakat Kalimantan Barat.

3. BERPERAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, melalui inovasi, kreativitas, serta kontribusi nyata untuk kemajuan Kalbar yang berkelanjutan.

4. MENOLAK SEGALA BENTUK PROVOKASI, INTOLERANSI, DAN DISINFORMASI yang dapat memecah belah persatuan dan menghambat pembangunan daerah.

5. MENGUTAMAKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, bekerja bersama seluruh pihak demi terwujudnya Kalimantan Barat yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

6. MENJADI TELADAN DALAM ETIKA BERMEDIA, menyebarkan informasi positif serta menjaga martabat dan kehormatan daerah di dunia nyata maupun maya.

Dengan ini kami tegaskan: Seribu Pemuda, Satu Tekad, Membangun Kalbar dalam Bingkai Kebhinekaan!

Untuk Kalimantan Barat yang harmoni, mandiri, dan berprestasi!

Pontianak, 6 November 2025

Atas Nama Pemuda Kalimantan Barat Lintas Generasi 

Kami Bersatu, Kami Maju! (tim liputan).

Editor : Heri

Wali Kota Bekasi Luncurkan Program SIGAP, Hadirkan Perlindungan Nyata untuk Pekerja Rentan

KOTA BEKASI, ProtesNews .com— Pemerintah Kota Bekasi resmi meluncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan bertajuk SIGAP (Siap Jaga Pekerja Informal) sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap para pekerja informal seperti ojek daring, kuli bangunan, pedagang becak, pedagang kaki lima dll yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.(5/11/25)

Acara launching yang digelar di Balai Patriot Kota Bekasi ini dihadiri juga Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, serta jajaran Forkopimda dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat, pelaku usaha, komunitas pekerja informal, dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa masih banyak warga Kota Bekasi yang bekerja di sektor informal namun belum memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Banyak warga kita yang kerja keras tiap hari, tukang ojek, pedagang keliling, buruh harian, supir, dll yang kalau sakit atau kecelakaan, keluarganya bisa terkena dampak. Lewat SIGAP, kita ingin pemerintah hadir untuk mereka,” ujar Tri.

Saat ini, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bekasi baru mencapai 44 persen. Tahap pertama, Program SIGAP menjadi langkah nyata untuk memperluas cakupan tersebut dengan menyasar 11.666 pekerja rentan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Bekasi.

Data penerima manfaat berasal dari hasil verifikasi lintas dinas seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perhubungan, serta mitra aplikator ojek daring. Program ini ditujukan bagi warga dengan kondisi ekonomi rentan, khususnya dalam kategori Desil 1 hingga Desil 5.

“SIGAP ini bukan cuma soal santunan, tapi soal keadilan sosial dan penghargaan atas kerja keras warga. Kita ingin pekerja informal merasa dilihat, dihargai, dan dilindungi negara,” tegasnya.

Pemkot Bekasi juga menyiapkan strategi berkelanjutan agar perlindungan ini tidak berhenti di tahap awal.

Selain itu, Pemkot mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) serta memperkuat solidaritas ASN melalui gerakan PSR (Personal Social Responsibility), yaitu ajakan bagi ASN untuk ikut melindungi pekerja di lingkungan sekitarnya

Tri juga sempat berdialog dengan salah satu penerima manfaat, Bang Dedi, seorang pengemudi ojek online.

“Amit-amit ya. Kalau jatuh dari motor, bukan cuma helm yang nyelamatin, tapi juga BPJS lewat program SIGAP,” ucapnya 

Bang Dedi pun mengungkapkan rasa tenangnya setelah terdaftar dalam program SIGAP.

“Sekarang kalau kerja di jalan rasanya lebih tenang, Pak. Kalau ada apa-apa, keluarga saya gak bingung lagi,” ucapnya dengan wajah haru.

Program SIGAP menjadi bagian dari upaya mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Kota Bekasi. Target jangka panjangnya, seluruh pekerja, baik formal maupun informal akan terlindungi secara penuh pada tahun 2045, bertepatan dengan era Indonesia Emas.

SIGAP (Siap Jaga Pekerja Informal) adalah inisiatif Pemerintah Kota Bekasi bersama BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di sektor informal. Program ini bertujuan menciptakan rasa aman, mengurangi risiko kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

(Ndoet/NN SIREGAR)

Polsek Tambora Garap Stabilitas Harga Pangan lewat Gerakan Pangan Murah Beras 5 Kg

JAKARTA, protesnews.com- Komitmen Polri dilakukan kepolisian Polda Metro Jaya untuk menjaga kestabilan harga pangan dalam membantu warga memenuhi akan kebutuhan pokok terus ditunjukkan melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayah kelurahan setempat. 

Kali ini, Polsek Tambora bersama jajaran Satgas Binmas di sepanjang jalan Tanah Sereal Raya titik knal Pos RW 08 menggelar bazar beras murah seharga Rp55.000,- untuk paket 5 kilogram beras, sejak Senin-Selasa (3-4/11/2025) pukul 08 00 WlB-10 30 WIB.

Aipda Pol M.Azis Binmas Tanah Sereal, menjelaskan kepada portal berita nasional protesNews.com, program ini dirancang berlanjut hingga Desember 2025 guna memastikan akses beras berkualitas bagi warga ekonomi kecil, “Program ini akan terus berlanjut hingga Desember 2025 untuk membantu warga ekonomi kecil akan kebutuhan beras,” tutur Azis didampingi Suharto, Danton Linmas RW 08 Tanah Sereal. 

Program ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara kepolisian, Bulog dan pihak terkait untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan sembako. Kegiatannya bazar beras murah bagi warga, pengunjung dibatasi pembeliannya maksimal 2 karung plastik isi 5 kg agar pemerataan tetap terjaga. 

Masyarakat antusias mendatangi lokasi bazar di jalan Raya Pos RW 08  Gang Pucuk untuk memperoleh beras dengan harga lebih terjangkau daripada harga pasar setempat. 

Aktivitas beras Murah ini tidak hanya membantu kebutuhan pokok, tetapi juga mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan warga dalam upaya menjaga stabilitas sosial ekonomi.

Dampak positif yang diharapkan meliputi peningkatan akses terhadap pangan pokok, kelangsungan pasokan beras yang terjangkau serta dukungan terhadap UMKM lokal melalui partisipasi pedagang kecil di area bazar, terlihat pedagang kolak dan cendil bubar sumsum dapat membeli beras di area sekitar bazar. 

Pihak kepolisian berharap program ini menjadi contoh nyata sinergi antara kepolisian dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Pelaksanaan gerakan pangan murah di 11 kelurahan Kecamatan Tambora mengutip target untuk menjaga ketersediaan pangan pokok dengan harga terjangkau, program serupa telah diadakan sebelumnya di wilayah kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora  menunjukkan respons positif dari sejumlah warga dan oengebdara ojol dalam menjaga keseimbangan pasar pangan.

(*ocong/nuralim)

Wali Kota Bekasi Resmikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di RW 02 Jatiwaringin

KOTA BEKASI, sendornews.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meresmikan hasil pembangunan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di RW 02 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Sabtu, 02/11.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono, Camat Pondok Gede Zainal Abidin, dan Lurah Jatiwaringin Hariri, bersama warga setempat yang menyambut penuh antusias.

Penerima manfaat, Bapak Sarwoto, kini dapat kembali menempati rumahnya yang sebelumnya rusak berat. Melalui program Rutilahu, rumah tersebut telah rampung diperbaiki sehingga layak huni dan memberikan kenyamanan bagi keluarga.

Apresiasi juga di sebutkan Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat RW 02 yang dinilainya memiliki semangat gotong royong tinggi.

“Saya lihat RW 02 ini relatif bersih, masyarakatnya kompak, bahkan sudah mulai mengembangkan daun mint yang punya nilai ekonomi tinggi. Coba bayangkan, teh mint di kafe bisa mahal, padahal bahannya dari tanaman yang tumbuh di sekitar kita,” ujar Tri.

Lebih lanjut, Tri menegaskan pentingnya tata kelola keuangan dan akuntabilitas publik, terutama dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat.

“Dana bantuan seperti 100 juta untuk lingkungan harus bisa segera dipertanggungjawabkan melalui laporan yang transparan. Kita semua sedang belajar mengelola uang negara dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, menyoroti pentingnya peran keluarga, khususnya kaum ibu, dalam menjaga kebersihan dan ketahanan ekonomi lingkungan.

“Program Rutilahu ini bukan hanya memperbaiki rumah, tapi juga membangun semangat keluarga untuk hidup sehat dan produktif. Saya berharap ibu-ibu di RW 02 bisa terus berperan aktif, misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman herbal seperti mint, cabai, atau sayuran,” tutur Wiwiek.

Usai peresmian, Wali Kota juga meninjau peternakan ayam petelur yang dikelola warga RW 02. Program bantuan sebanyak 200 ekor ayam itu kini menjadi sumber manfaat bersama dan mendorong kemandirian ekonomi warga.

(NN SIREGAR)

Penolakan Keras Aliansi Buruh dan Sopir Angkot terhadap Pengoperasian Buy The Service (BTS) di Manado

 

MANADO, protesnews.com – Rencana pengoperasian Buy The Service (BTS) oleh Pemerintah Kota Manado menuai penolakan keras dari Aliansi Serikat Buruh/Pekerja Sulawesi Utara dan sejumlah organisasi sopir angkutan kota (angkot) Manado. Mereka menilai kebijakan ini akan berdampak negatif serius terhadap penghidupan mereka dan keluarga.(02/11/25)

Ketua DPC FTIA Kota Manado sekaligus Ketua Persatuan Sopir Malalayang Kampus (PSMK), Bung Elias Pua, menyatakan bahwa kehadiran BTS akan mengancam usaha dan pendapatan sopir angkot yang selama ini menjadi mata pencaharian utama mereka. "Pendapatan kami akan menurun drastis, angkot yang sudah lama beroperasi bakal mati suri, dan kami bersama keluarga akan menderita," ujarnya tegas.

Beberapa alasan utama penolakan ini meliputi:

- BTS dipandang akan mengurangi pendapatan sopir angkot yang sudah berjalan selama ini, sehingga mengancam kelangsungan hidup mereka dan keluarga.

- Kehadiran BTS dianggap sebagai ancaman serius yang bisa mematikan usaha angkot yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi publik di Manado.

- Kebijakan BTS dinilai bukan solusi bagi para sopir angkot, justru menjadi malapetaka bagi mereka.

- Menurut aliansi buruh, kebijakan ini cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan tidak populis bagi kaum buruh transportasi.

- Aliansi menilai pemerintah kota Manado tidak melakukan kajian matang, sosialisasi terbuka, dan uji publik yang komprehensif sebelum mengambil keputusan ini.

Menanggapi hal ini, Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sulawesi Utara bersama dengan KSBSI, FTIA, FKUI, FNIKEUBA, FKAMIPARHO, dan basis angkot lainnya, terutama PSMK, berencana melakukan aksi demonstrasi besar ke kantor Pemerintah Kota Manado dan DPRD. Mereka bahkan akan membawa keluarga dalam aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan mendalam.

Bung Elias menambahkan bahwa seharusnya pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Manado fokus membenahi penyimpangan trayek yang sudah lama terjadi dan menyebabkan kemacetan. “Laporan kami selama ini terkesan ditutup-tutupi oleh oknum di Dishub Manado,” ungkapnya.

Sekitar 700 sopir angkot bersama keluarga siap turun ke jalan dalam aksi protes ini sebagai bentuk penolakan tegas terhadap implementasi BTS yang dinilai merugikan mereka.

(Korwil KSBSI & Kaperwil Sul. Utara,

Jack Andalangi)

Apel Operasi Cipta Kondisi dan Patroli Skala Besar dalam Rangka KRYD

TANGERANG, protesnews.com – Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin langsung apel Operasi Cipta Kondisi Patroli Skala Besar dalam rangka Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Lapangan Apel Presisi Polres Metro Tangerang Kota pada Sabtu (1/11/2025) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 22.00 WIB ini dilanjutkan dengan patroli mobile skala besar di sejumlah titik rawan guna mengantisipasi terjadinya Curas (pencurian dengan kekerasan), Curat (pencurian dengan pemberatan), dan Curanmor (pencurian kendaraan bermotor).

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari Program Jaga Jakarta+, yaitu Jaga Lingkungan, Jaga Warga, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah. Melalui kegiatan ini, Polri hadir di tengah masyarakat untuk memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.

“Melalui Operasi Cipta Kondisi dan patroli skala besar ini, kami ingin menunjukkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kesiapsiagaan Polres Metro Tangerang Kota dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kombes Pol. Raden Muhammad Jauhari.

Apel diikuti oleh 100 personel gabungan dari berbagai satuan fungsi, antara lain Satlantas, Satintelkam, Satresnarkoba, Samapta, Dalmas, Reskrim, Propam, Humas, Dokkes, dan Presisi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain:

AKBP Bayu Suseno, S.T., M.Si. (Kabagops Restro Tangerang Kota)

KOMPOL Dodi Abdulrohim, S.Sos., M.Krim. (PS. Kasatintelkam)

AKBP Nopta Histaris Suzan, S.I.K., M.Si. (Kasatlantas)

KOMPOL Heri Amran, S.H., M.H. (Wakasatlantas)

Beserta sejumlah perwira lainnya dari jajaran Polres Metro Tangerang Kota

Rute patroli dimulai dari Mako Polres Metro Tangerang Kota, melewati jalur utama seperti Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. MH. Thamrin – Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Raya KH. Hasyim Ashari – Jl. Maulana Hasanudin – Jl. Benteng Betawi – Jl. Moch. Yamin, dan kembali ke markas Polres. Dalam pelaksanaannya, tim patroli juga melakukan dialogis dengan masyarakat di beberapa titik, antara lain Pospol Buaran Indah dan Taman Elektrik, guna menjalin komunikasi dan kerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kapolres berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat serta memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

Kapolres berpesan apabila ada gangguan kamtibmas masyarakat agar segera menghubungi Call Center bebas pulsa 110.. (EL)