Menuju PON 2028, Wamendagri Ribka Apresiasi Penyelenggaraan Kejurda Drum Band

 

JAKARTA, protesnews – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengapresiasi penyelenggaraan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Open Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh PDBI Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kejuaraan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam pembinaan atlet, khususnya dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

“Kami menyampaikan apresiasi untuk acara hari ini yang sudah diselenggarakan oleh pengurus Drum Band Indonesia,” ujar Ribka kepada awak media usai menghadiri acara Penutupan Kejurda Open PDBI DKI Jakarta Tahun 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Lebih lanjut, Ribka menilai Kejurda ini mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah (Pemda) serta pengurus PDBI DKI Jakarta dalam membina atlet, sekaligus memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan di bidang olahraga.

“Kami sangat apresiasi sekali kepada pemerintah daerah yang sudah memberikan support dan dukungan kepada pengurus yang menyelenggarakan,” ungkapnya.

Ribka berharap kegiatan serupa dapat digelar oleh daerah lain di Indonesia. Kejurda ini diharapkan menjadi pemicu semangat untuk menjaring bibit-bibit unggul yang siap bersaing di tingkat nasional. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi.

“Daerah itu harusnya melakukan event-event turnamen terbuka daerah seperti ini. Karena ini dalam rangka mencari bibit sebenarnya, yang terbaik,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kejurda Open PDBI DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan ajang kompetisi terbuka yang mempertemukan tim-tim drum band dari wilayah DKI dan sekitarnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembinaan olahraga prestasi, sekaligus ajang seleksi atlet menuju PON 2028.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PDBI Pusat Panca Iswandaru, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman, serta para tamu undangan lainnya.(Ek)

Puspen Kemendagri

PWMOI Gandeng Relawan Prabowo Gelar Pelatihan Anti Korupsi Bagi Jurnalis, Pemuda dan Mahasiswa

JAKARTA , protesnews.com - PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) gandeng Relawan Prabowo gelar pelatihan anti korupsi bagi jurnalis, pemuda dan mahasiswa guna mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi di Bumi Nusantara

Sebagaimana dilansir media, Prabowo Subianto secara tegas minta kepada masyarakat untuk melaporkan berbagai tindak penyelewengan korupsi pejabat dan aparat, mulai pusat dan daerah. Prabowo juga menyatakan perang dan berani mati melawan korupsi. Sebab korupsi telah merusak bangsa

Guna menindaklanjuti arahan dan komitmen Prabowo itu, PWMOI dan Relawan Prabowo menilai menyelenggarakan pelatihan anti korupsi penting bagi para jurnalis yang saat ini tumbuh subur seiring dengan banyaknya media online di seluruh Nusantara. Karena banyak jurnalis belum memahami aspek dalam memberitakan masalah korupsi atau abuse of power

"PWMOI dan Relawan Prabowo menganggap peningkatan kompetensi dan profesionalis para jurnalis sangat strategis, agar dalam menulis para jurnalis tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun hukum. Dengan demikian dapat menyampaikan berita yang akurat," tegas Ketum PWMOI, Kanjen Raden Haryo (KRH).HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta

Menurut pria wartawan senior berdarah Madura-Batak itu, saat ini di era revolusi industri sebagaimana disampaikan Prabowo Subianto, masyarakat akan lebih mudah menyampaikan informasi terkait penyelewengan oleh para pejabat dan aparat.

Hanya PWMOI perlu meningkatkan terus mendorong kompetensi para jurnalis -- khususnya yang muda-muda -- dalam mendukung komitmen pemberantasan korupsi yang digaungkan Prabowo Subianto. Prabowo tidak mungkin sendirian guna memerangi korupsi yang merajalela mulai eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di BUMN dan BUMD.

"PWMOI dan Relawan Prabowo juga akan mendidik jurnalis baru agar setiap desa memiliki satu jurnalis (One Village, One Journalist). Para Jurnalis nanti akan menjadi mata dan telinga bagi penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel," tegas Jusuf Rizal, pria yang telah 20 tahun jadi aktivis penggiat anti korupsi.

Pelatihan anti korupsi juga akan diadakan kepada Pemuda dan Mahasiswa agar nanti sebagai generasi bonus demokrafi dapat menjadi generasi emas 2045 yang anti korupsi guna membawa Indonesia maju.

Dikatakan program pelatihan anti korupsi ini sedikitnya akan digelar di 20 kota besar di Indonesia sebagaimana temuan KPK ada 20 Propinsi Terkorup. PWMOI dan Relawan Prabowo akan meminta KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai narasumber.

"Kami harapkan kepada instansi pemerintah terkait, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta dapat mendukung dan mensponsori kegiatan ini di berbagai daerah. PWMOI dan Relawan Prabowo akan menyampaikan pelaksanaan pelatihan kepada Presiden Prabowo Subianto," tegas Jusuf Rizal, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) itu.

( Sulaiman/fah)

Polres Simalungun Tingkatkan Layanan Target 4.000 Siswa Terima Makan Bergizi Gratis

SIMALUNGUN, protesnews.com - Polres Simalungun menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan menjangkau lebih banyak siswa di wilayah Kabupaten Simalungun. Langkah strategis ini ditandai dengan kunjungan inspeksi pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Rabu, 30 Juli 2025.

Kegiatan pengecekan pembangunan gedung SPPG dilaksanakan pukul 11.00 WIB hingga selesai di lokasi Jalan Asahan KM VII, Nagori Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Inspeksi dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi, S.I.K., M.Si., C.Fr.A., yang didampingi Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang, S.H., S.I.K., M.M.

"Pengecekan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memastikan fasilitas pelayanan masyarakat berjalan optimal," ujar Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pada Rabu sore, pukul 16.00 WIB.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat tinggi Polri, antara lain Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., Wakapolres Simalungun Kompol Edi Sukamto, SH, MH., Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Herison Manulang, SH., Kasat Lantas Polres Simalungun IPTU Devi Sirongoringo, SH, S.Sos., Kasiwas Polres Simalungun AKP Sotarduga Panjaitan, SH., serta personel Polres Simalungun lainnya.

Hasil inspeksi menunjukkan perkembangan positif dalam pembangunan gedung SPPG. Irwasda Polda Sumut memberikan arahan strategis yang akan meningkatkan dampak program secara signifikan. "Mengingat luas bangunan SPPG Polres Simalungun yang akan dibangun cukup memadai, jumlah penerima manfaat yang semula 3.063 siswa akan ditingkatkan menjadi 4.000 siswa," ungkap Kombes Pol Nanang Masbudi.

Penambahan kuota penerima manfaat sebesar 937 siswa ini menunjukkan optimalisasi fasilitas yang akan dibangun. Langkah ini sejalan dengan visi Polri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program pemenuhan gizi anak-anak sekolah di wilayah Simalungun.

Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang menekankan pentingnya program ini dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. "Program MBG melalui SPPG ini merupakan wujud nyata Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap anak mendapat akses makanan bergizi yang layak," ucap Kapolres Simalungun saat mendampingi kunjungan inspeksi.

Pembangunan gedung SPPG di Jalan Asahan Batu VII ini strategis lokasinya, mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Simalungun. Fasilitas modern yang akan dibangun dirancang untuk melayani ribuan siswa dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Kunjungan Irwasda Polda Sumut ini juga menjadi bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program strategis di tingkat Polres. Supervisi langsung dari pejabat tinggi Polda Sumut menunjukkan keseriusan institusi dalam memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Program SPPG untuk MBG ini merupakan inovasi Polri dalam bidang pelayanan publik yang tidak hanya fokus pada aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Dengan target 4.000 siswa penerima manfaat, program ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di Kabupaten Simalungun.

Polres Simalungun terus berkomitmen menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjadikan wilayah hukum Polres Simalungun sebagai contoh pelayanan prima dalam korps Polri. (David/FAH)

pertemuan Prabowo Subianto Dengan Perdana Menteri Malaysia

JAKARTA, sensornews,id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan konsultasi tahunan dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk penyelesaian isu bilateral dan penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Kesepakatan Penting

Pembentukan Community Learning Center bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia untuk meningkatkan akses pendidikan.

Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk mencari solusi berbasis kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Komitmen ASEAN

ASEAN berkomitmen untuk mencari solusi konflik dengan cara kekeluargaan dan berbasis ASEAN.

Indonesia dan Malaysia mendukung pembentukan Joint Border Committee untuk membahas isu perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

Manfaat Pertemuan

Pertemuan ini meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan keamanan.

Pertemuan ini juga memperkuat peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama ekonomi dan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat meningkat.

ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama dan dialog antar negara anggota. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen ASEAN untuk mencari solusi konflik dengan cara kekeluargaan dan berbasis ASEAN.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim juga meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, diharapkan kerja sama antara kedua negara dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Dengan pertemuan ini, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memperkuat peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. (Fahri)

Kapolri Tegaskan Penindakan Kasus Beras Oplosan, 4 Produsen Besar Naik Penyidikan

JAKARTA, protesnews.id– Kasus beras oplosan menjadi perhatian serius pemerintah,  Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar dilakukan penanganan menyeluruh dan penindakan tegas. Menindaklanjuti hal itu, Polri bergerak cepat dengan melakukan uji merek beras yang diduga dioplos dan pemeriksaan terhadap para produsen.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, hasil investigasi Kementerian Pertanian pada 26 Juni 2025 terhadap 212 merek beras di 10 provinsi menunjukkan adanya pelanggaran serius. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek dinyatakan tidak sesuai mutu beras.

"Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium," ungkap Kapolri, Selasa (29/7).

Dari hasil pendalaman, ditemukan 71 sampel beras tidak sesuai SNI, 139 sampel tidak sesuai SNI sekaligus dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta 3 sampel beras premium tidak sesuai SNI dan berat kemasan tidak sesuai label. Bahkan, terdapat 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus: tidak sesuai SNI, dijual melebihi HET, dan beratnya di bawah standar.

Saat ini Polri telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras, di mana 8 merek dinyatakan tidak sesuai standar mutu atau SNI.

"Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," jelas Kapolri.

Lebih lanjut, Polri sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, serta melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di tempat produksi maupun gudang milik produsen.

Kapolri menambahkan, sejumlah pengungkapan serupa juga terjadi di beberapa daerah. Polda Riau, misalnya, berhasil mengungkap modus beras reject yang dioplos menjadi beras medium lalu direpacking dan dijual sebagai beras SPHP Bulog. Kasus serupa juga ditangani di Kalimantan Timur, dengan barang bukti sekitar 4 ton beras yang sudah diamankan.

"Kami berkomitmen menindak tegas praktik beras oplosan ini, karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar pangan betul-betul dijaga kualitas dan distribusinya," tegas Kapolri.

( TON/FAH )

PT. Mahkota Group Tbk Dan Manajemen PT.Intan Sejati Andalan Diduga Melecehkan UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan

BENGKALIS, protesnews.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak terhadap seorang anggota serikat buruh kembali menjadi sorotan publik di Duri XIII, Bengkalis, Riau. Kasus yang dialami Hendrik Saragih, karyawan PT Intan Sejati Andalan, merupakan anggota aktif Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (FTIA) afiliasi International Transport Workers Federation (ITF) London-Inggris. FTIA juga dalam waktu dekat akan bekoordinasi dengan Kementerian Perindustrian RI, agar ditinjau ulang terkait sertifikasi ISSO yang dimiliki PT.Intan Sejati Andalan (25/07/25)

Pengurus Komisariat (PK-FTIA) PT ISA telah menghadiri mediasi tahap kedua yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis pada Kamis, 25 Juli 2025.

Kejadian berawal pada Kamis, 12 Juni 2025, saat Hendrik ditugaskan atasannya Mr, Erwin kewarganegaraan Philipina perlu dilakukan penyelidikan keabsahannya Tenaga Kerja Asing (TKA) tinggal dan bekerja di PT.ISA. sesuai pasal 42, 43, 44 dan 45 UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan.  Karena sapu yang dibeli kurang cocok, kemudian meminjam sapu lain dari mess karyawan bagian sortase, masuk dari pintu belakang yang tidak terkunci.

Tindakannya tersebut diketahui karyawan bernama Fajar dan menegurnya. Hendrik menyatakan mau pinjam  sapu dan dengan mengatakan bertanggung jawab jika terjadi kehilangan.

Namun insiden ini memicu kegaduhan, meskipun tidak ada laporan kehilangan pada hari kejadian, karyawan tersebut menyampaikan keluhannya ke bagian Human Capital Management (HCM).

Perwakilan manajemen PT. ISA melalui bagian HCM EmmiWati, Sitorus.menyatakan bahwa tindakan Hendrik dianggap melanggar tata tertib perusahaan. Dalam pertemuan internal, pihak HCM Melakukan PHK Sepihak Tegas bertentangan sesuai pasal 150, 151, 152 Dan 155 UU No.13 Thn 2003 Ttg Ketenagakerjaan. 

Perusahaan menilai bahwa tindakan Hendrik memasuki area privat tanpa izin, meskipun dengan niat meminjam barang, merupakan pelanggaran terhadap, perusahaan tetap menyatakan Pememutusan Hubungan Kerja Sepihak.

FTIA mengatakan dengan tegas bahwa PHK Sepihak sangat bertentangan terlalu berlebihan, tanpa ada ditemukan bukti pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang dilakukan korban.

Menurut Ketua PK-FTIA PT. ISA, Salamat Sitorus, tindakan yg diberikan seharusnya hanya sanksi administratif surat peringatan. ia menekankan bahwa kasus ini menyangkut prinsip perlindungan terhadap hak normatif buruh dan harus diselesaikan secara adil.

"Ini bukan hanya tentang satu orang. Tetapi tentang prinsip keadilan industrial. Tidak ada bukti kehilangan, tidak ada proses hukum pidana, dan barang yang diambil pun bernilai rendah serta dikembalikan. Maka PHK Sepihak tidak proporsional," ujar Salamat.

Mediasi tahap kedua yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial, Nurzaman, belum menghasilkan kesepakatan. Ia menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja akan menerbitkan surat anjuran dalam waktu maksimal sepuluh hari.

Jika jalan tengah tidak tercapai, FTIA menyatakan siap melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pekanberu-Riau.

(SS)

Hari Anak Nasional 2025, Tri Adhianto Fokuskan Sekolah Ramah Anak, Cegah Kekerasan dan Diskriminasi Sejak Dini

KOTA BEKASI, protesnews.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menegaskan bahwa membangun sekolah ramah anak bukan hanya program, melainkan tanggung jawab bersama. Ia mengatakan pentingnya peran sekolah sebagai tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya setiap hari.

“Sepertiga waktu anak ada di sekolah. Artinya, proses pengasuhan juga terjadi di ruang kelas. Maka sekolah harus jadi tempat yang aman, sehat, dan mendukung pertumbuhan anak secara menyeluruh,” ujar Tri.

Salah satu langkah perkembangan memantau sekolah ramah anak adalah melanjutkan revitalisasi fasilitas sanitasi sekolah. Tri mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan bila menemukan fasilitas sekolah yang tidak layak.

“Kalau masih ada WC sekolah yang tak layak, tidak ada air, tidak ada gayung, ataupun wc masih dalam keadaan kotor dan tidak layak, segera laporkan saja ke Instagram saya. Saya akan hadir langsung,” tegasnya.

Tak hanya soal infrastruktur, Wali Kota juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, seperti perundungan dan diskriminasi. 

Untuk itu, Pemkot mulai menerapkan pemasangan CCTV di sekolah-sekolah sebagai upaya menciptakan ruang aman bagi anak. Menurutnya, kita bisa pantau terus mengenai antisipasi diskriminasi ataupun tindak bullying di sekolah.

Hari Anak Nasional 2025 ini sekaligus menjadi panggilan bagi para orang tua untuk lebih terlibat dalam perkembangan anak. Menurut Tri, keberhasilan pendidikan anak dimulai dari empati dan perhatian keluarga.

“Bantu kami dari Pemerintah Kota Bekasi khusus untuk para orang tua dirumah, untuk lebih peduli dan lebih progresif mencetak anak yang lebih berkualitas dalam era sekarang.” Tutur Tri.

Kegiatan yang digelar di Plaza Patriot Candrabhaga pada Minggu pagi ini dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota A. Harris Bobihoe beserta istri Wuri Handayani, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Dandim 0507/Bekasi Letkol Arm Krisrantau Hermawan, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi, serta Staf Ahli  Perlindungan Strategis Kementerian PPPA RI, Rini Handayani. Acara diawali dengan pawai anak-anak dari Plaza Pemerintah Kota menuju Plaza Patriot, menjadi simbol gerakan kolektif perlindungan anak yang menyatu dengan masyarakat.

(Ndoet/FAH)

Peresmian Pos Keamanan GSA Suradita Diawali Gerak Jalan Sehat

BANTEN, protesnews.com- Warga perumahan Griya Serpong Asri (GSA) Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Banten, mengadakan acara gerak jalan sehat dalam rangka peresmian Pos Keamanan RT 05/RW 05 pada Minggu pagi (27/7/2025) diikuti sejumlah warga dari 12 RT berbagai usia di lingkungan perumahan GSA Suradita. 

Peserta jalan sehat ini menempuh rute keliling desa Suradita yang asri, banyak pohon rindang seperti rambutan. Dengan semangat persaudaraan dalam rangkaian acara jalan sehat guna menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan yang menjadi khas masyarakat lingkungan RW 05 GSA Suradita. 

Pos Keamanan RT 05/05 diresmikan oleh Ketua RW 05 Sapto Agus Setiaji bersama Ketua RT 05 Atang serta dihadiri tokoh masyarakat desa Suradita. Pendirian Pos Keamanan yang terletak jalan Blok C  guna memantau keamanan sekitar wilayah RT 05, RT 06, RT 09 dan area Masjid Ar-Rahman GSA Suradita. 

Dalam keterangannya, Sapto Agus Setiaji, "Olah raga jalan sehat diselenggarakan untuk mempererat hubungann sosial dalam masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan antar warga" jelas Sapto didampingi Wisnu selaku Ketua Panitia. 

Sapto menambahkan, pendirian Pos Keamanan RW 05 guna meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya keamanan lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif bagi masyarakat perumahan GSA Suradita Tangerang.

(*romli)

Wali Kota Bekasi Tegaskan UMKM Kantin Pemkot Kumpulkan Minyak Jelantah Pekan Depan

KOTA BEKASI, sensornesws.id - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan kepada para pelaku UMKM yang berjualan di kantin lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar mulai melakukan pengumpulan minyak jelantah bekas usahanya, dimulai pekan depan.

Penegasan ini disampaikan Wali Kota saat meninjau kegiatan rutin Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) di lingkungan Pemkot, Jumat (25/07). Kegiatan yang dilakukan setiap Jumat tersebut melibatkan penimbangan sampah dari berbagai perangkat daerah, termasuk kantor dinas yang berada di bawah Pemkot Bekasi.

Tri Adhianto menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan minyak jelantah yang selama ini kerap dibuang sembarangan oleh para pelaku usaha, terutama di saluran air. Menurutnya, pembuangan minyak secara langsung ke saluran air dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti bau tidak sedap dan penyumbatan drainase.

“Saya minta mulai Jumat depan, 4 lokasi kantor pemerintahan, yakni Kantor Wali Kota di Jalan Ahmad Yani, Gedung Papak Juanda, Dinas Pendidikan, dan Gedung Teknis Bersama (GTB) sudah siap mengumpulkan minyak jelantah dari para UMKM kantin. Drumnya harus sudah tersedia,” tegas Tri.

Ia menambahkan bahwa pengumpulan ini akan dikelola langsung oleh Bank Sampah Induk Patriot, yang selama ini juga aktif mengelola sampah anorganik dari berbagai dinas dan warga.

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal kesadaran. Minyak jelantah bisa dikelola kembali menjadi bahan baku lain yang lebih bermanfaat. Jangan dibuang sembarangan,” ujarnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat memberikan contoh konkret pengelolaan limbah rumah tangga skala kecil sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat, khususnya pelaku UMKM, agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.

(Ndoet/FAH)

Hadir di Explore Babel, Wawali Harris Bobihoe Dukung Dan Optimis Produk UMKM Bisa Mendunia

KOTABEKASI , sensornews.id - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyatakan dukungan penuh terhadap potensi pariwisata, kuliner, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Dukungan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan Explore Babel 2025 di Pangkalpinang, kehadiran orang nomor dua di Kota Bekasi itu didampingi oleh Asda dua H Inayatullah dan jajaran.

Event nasional ini diharapkan mampu memperkuat citra potensi daerah- daerah di Indonesia sebagai destinasi wisata budaya dan kuliner, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UMKM.

“Event ini diharapkan mampu mendorong serta memperkuat potensi, sebagai destinasi wisata budaya, kuliner dan UMKM,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe

Terlihat dirinya ditemani istri, Wuri Handayani juga berkunjung ke pameran produk UMKM.

Produk UMKM yang dipamerkan, kata Bobihoe, tidak kalah dengan produk yang ada di swalayan maupun restoran.

“UMKM produknya tidak kalah dengan yang ada di swalayan maupun restoran, berbagai macam, kuliner hingga kerajinan tangan ada disini,” katanya sembari memilih dan menenteng produk UMKM

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong kreativitas UMKM untuk semakin mengembangkan produk dan pasarnya.

“Kami di Kota Bekasi, tentunya terus mendorong produk lokal kita bisa mendunia,di minati oleh bangsa-bangsa lain, dari segi kualitas produk kita mampu untuk go internasional, tentu kita sangat optimis,”ucap Wawali Abdul Harris Bobihoe

Diketahui Kegiatan Explore Babel 2025 berlangsung pada 21–27 Juli 2025 dan menjadi lanjutan dari kegiatan serupa yang telah berlangsung rutin sejak 2021.

Explore Babel 2025 terdiri dari sejumlah kegiatan yang bersifat edukatif, promosi, dan hiburan.

Rangkaian acara meliputi:
*Workshop: 21–24 Juli 2025
*Opening Ceremony: 25 Juli 2025
*Bazar UMKM: 25–27 Juli 2025
*Closing Ceremony: 27 Juli 2025

Explore Babel ini berskala nasional dan merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi. Bentuk komitmen kami mendukung pertumbuhan sektor riil dan pariwisata daerah. (EZ/FAH)

Presiden Prabowo Subianto Lantik 2.000 Perwira TNI-Polri di Istana

JAKARTA, protesnews.id - Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira TNI-Polri di Istana, menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia. Pelantikan ini menjadi simbol komitmen Prabowo dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara.

Dalam Sambutannya Presiden Prabowo berkomitmen terhadap Institusi dan Prabowo menekankan pentingnya peran TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.

Juga peningkatan kemampuan dan Ia mendorong perwira yang dilantik untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pelantikan ini menandai tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinan militer dan kepolisian Indonesia dan ini menjadi simbol komitmen Prabowo dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara.

Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan nasional dan menjaga stabilitas negara. 

TNI dan Polri memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, serta melindungi masyarakat dari ancaman internal dan eksternal.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi institusi TNI-Polri dan masyarakat Indonesia. Perwira yang dilantik diharapkan dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dan profesional.

TNI-Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ancaman terorisme, kejahatan transnasional, dan perubahan geopolitik global. Perwira yang dilantik diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan bijak dan profesional.

Masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh kepada TNI-Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pelantikan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI-Polri.

Pelantikan 2.000 perwira TNI-Polri ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat institusi pertahanan dan keamanan negara. Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI-Polri dalam menjaga keamanan nasional.(Effendi)

Pemerintah Jakarta Berikan Angin Segar bagi Pedagang Kaki Lima

JAKARTA, sensornews.id - Pemerintah Jakarta tampaknya mulai mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani pedagang kaki lima (PKL). Dengan kebijakan baru ini, PKL dapat menggelar lapak tanpa harus dikejar-kejar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemerintah Jakarta beralih dari pendekatan represif ke pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani PKL, seperti yang terlihat dalam strategi baru Satpol PP.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan kondisi yang lebih tentram, tertib, dan teratur, serta memberikan kesempatan berusaha bagi PKL.

Kebijakan seperti ini bagi PKL dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja dengan lebih leluasa berjualan tanpa ancaman penggusuran atau penertiban.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan mengurangi kemiskinan di Jakarta.

Pemerintah Jakarta perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan PKL, tetapi juga menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Perlunya dialog dan kerja sama antara pemerintah dan PKL untuk menciptakan solusi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menangani PKL.

Peraturan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan, serta memberikan kesempatan berusaha bagi PKL.

PKL dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah Jakarta juga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Pemerintah Jakarta perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan PKL. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pemerintah Jakarta perlu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Evaluasi dan pemantauan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah Jakarta berharap dapat meningkatkan kesejahteraan PKL dan masyarakat, sambil menjaga keindahan dan ketertiban kota. (Fahri)

Kebakaran di RW 02 Duri Utara Warga Terdampak Dikunjungi Anggota DPRD PDlP Jakarta

JAKARTA, protesnews.com- Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di RW 02 Kelurahan Duri Utara  Jakarta Barat pada Senin pagi (21/7/2025), pukul 08 28 WlB. 

Kobaran api menghanguskan sekitar 86 bangunan rumah terdiri di RT 011, RT 012, RT 013 dan dan RT 014. Peristiwa kebakaran sekitar pasar kaget berada di jalan pertigaan Garuda RW 02-RW 03 Duri Utara, tidak ada korban jiwa namun dua warga mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. 

Menurut Ketua RT 011/2 Hermansyah kebakaran diduga berasal salah satu rumah di RT 011 RW 02 dengan dua pemilik berbeda, kemudian api merembet dengan cepat ke bangunan rumah sebelahnya, "Soal jumlah rumah warga terdampak dari kebakaran, kami sedang mengumpulkan KK dan KTP-e guna pendataan" terangnya kepada awak media online. 

Pemadaman selesai hingga petang pukul 12 21 WIB dan dilakukan pendinginan hingga 17 30 WIB. Jumlah Armada 18 mobil Damkar dengan 90  personel gabungan Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, dilanjut pendinginan barak api tetus dipantau Kepala Seksi Damkar Tambora Joko susilo, turut hadir Lurah Duri Utara Ari Kurnia, Sekertaris Kelurahan Iman, Kasipem Kelurahan Elsa, Babinsa Serka TNl Sadikin, Ketua RW 02 Rosyid dan Hermansyah Ketua RT 011/2 Duri Utara. 

Senin sore pukul 16 00 WIB Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto berkunjung lokasi bekas kebakaran mendampingi anggota DPRD DKl Jakarta Hilda Kusuma Dewi untuk meninjau lokasi terdampak kebakaran  di 4 RT dilingkunan RW 02 Duri Utara. Salah satu warga  bernama Ibu Parni (56) yang terdampak kebakaran di kunjungi anggota DPRD Jakarta, "Yang tabah ya bu semoga cepat terbangun kembali rumahnya, tetap jaga kesehatannya" pesan anggota dewan fraksi PDlP ketika berada di RT 0012/2 No.7.

Kabar sumber api diduga dari rumah yang terletak di jalan Duri l Dalam RT 011 RW 02 Duri Utara Kecamatan Tambora. Dari keterangan yang dihimpun ditempat kejadian, asap mengepul tiba-tiba timbul api besar kemudian dengan cepat merambat ke rumah didekatnya hingga ke permukiman rumah warga lingungan RT 012, RT 013, dan RT 014 terdampak jilatan  api si jago merah. 

Sebelum kejadian dua warga melihat gumpalan asap dan kobaran api yakni Daus (42), Abdul (52) spontan menghubungi poket Pemadam Kebakaran dan tidak lama kemudian sejumlah mobil Damkar datang menuju titik api melalui jalan Garuda RW 02-RW 03 Duri Utara. Selain itu mobil Damkar masuk dari jalan Krendang Raya RW 01 arah Pos RW 02 Duri Utara.

Namun saat penyemprotan air berlangsung dari slang fire hose petugas Damkar terjadi insiden adu argumen dengan warga rumah yang terdampak kebakaran tetapi kejadiannya dapat didamaikan pihak kepolisian dan tentara  yang mengawal pemadaman di sekitar lokasi, diketahui warga bersangkutan protes lantarai kinerja petugas Damkar pengendali air slang lamban. 

Ditempat berbeda, pantauan portal berita nasional protesnews.com, dua unit mobil Damkar (B 9515 PHA-B 9649 PHA) masih terpakir di jalan Raya KH.Moh.Mansyur, slang air fire hose diseretnya masuk melalui Gang Banci menuju titik api di area RT 011. Fire hose merupakan selang pemadam kebakaran berisikan air untuk mengalirkan air dari sumber air ke titik area kebakaran. 

(*ranto/jaka/herdy)

Kejagung dan Dewan Pers Tandatangani MoU untuk Perkuat Kerja Sama

JAKARTA, protesnews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Dewan Pers menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum di Indonesia. Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.

MoU ini bertujuan untuk memperkuat posisi pers sebagai mitra dalam penegakan hukum dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Dengan adanya MoU ini, persoalan-persoalan pers dapat diselesaikan secara profesional di lingkungan pers sendiri tanpa harus berujung pada proses hukum.

Kegiatan penandatanganan MoU ini dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kejagung dan Dewan Pers, termasuk Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana dan Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto. Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama antara Kejagung dan Dewan Pers untuk kemajuan penegakan hukum dan kemerdekaan pers di Indonesia.

MoU ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan sinergi antara Kejagung dan Dewan Pers dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pers dan penegakan hukum di Indonesia.(Saad)

BPJS Ketenagakerjaan Catat Hasil Investasi Rp 29,6 Triliun per Juni 2025

JAKARTA, protesnews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 29,6 triliun per Juni 2025. Nilai ini mencakup 48,33% dari target hasil investasi tahun ini yang sebesar Rp 61,24 triliun.

Kunci Meningkatkan Hasil Investasi menurut Boy Tanjung SE  pengamat ekonomi, ada dua hal penting untuk mencapai target investasi:

Meningkatkan Alokasi Investasi di Saham dan Reksadana. Instrumen ini berpotensi memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan lainnya. Saham-saham di LQ45 dinilai cukup tahan terhadap volatilitas pasar.

Pemerintah perlu merealisasikan aturan turunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan berinvestasi di luar negeri. Ini dapat memberikan potensi imbal hasil lebih besar dengan prinsip kehati-hatian dan fokus pada saham unggulan.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 837,26 triliun per Juni 2025. Ini tumbuh 12,2% dibandingkan posisi Juni 2024 yang sebesar Rp 746,22 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jumlah peserta serta meningkatnya kesadaran perusahaan dan pekerja dalam membayar iuran.

Alokasi investasi BPJS Ketenagakerjaan tersebar ke berbagai instrumen. Per Juni 2025, penempatan di deposito mencapai Rp 144,55 triliun, obligasi Rp 592,77 triliun, saham Rp 61,71 triliun, dan reksadana Rp 35,58 triliun. Strategi investasi yang diterapkan adalah Liability Driven Investing untuk memastikan ketersediaan dana memenuhi kewajiban.

Menghadapi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,25%, BPJS Ketenagakerjaan tetap menerapkan strategi Liability Driven Investing. Pengelolaan investasi dilakukan secara aktif dan dinamis melalui pendekatan Dynamic Asset Allocation, dengan fokus pada imbal hasil optimal, likuiditas, solvabilitas, dan tata kelola yang baik.

Boy Tanjung memperkirakan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan kemungkinan mencapai Rp 58 triliun - Rp 59 triliun hingga akhir tahun ini. Meskipun demikian, target *Rp 61,24 triliun masih mungkin tercapai jika direksi BPJS Ketenagakerjaan berani mengambil langkah strategis dan upaya lebih dalam mengelola investasi. (Fahri)

Polres Boyolali Kawal Keberangkatan Ratusan Kades dan Lurah

BOYOLALI, protesnews.com- Polres Boyolali melaksanakan pengamanan dan monitoring keberangkatan 266 Kepala Desa dan Lurah menuju acara Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Presiden RI dan dimulai pukul 05.40 WIB di Gedung Putih, Boyolali. Kapolres Boyolali, AKBP Rosyid Hartanto, mengapresiasi kedisiplinan peserta dan mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kesehatan selama acara. Situasi selama kegiatan berlangsung terpantau aman dan kondusif.

Polres Boyolali telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui berbagai kegiatan pengamanan, seperti pengamanan aksi penyampaian aspirasi warga Desa Kebonbimo dan pengamanan keberangkatan rombongan umat Buddha menuju Puncak Ibadah Waisak di Candi Sewu.

Kepala Desa (Kades) memiliki peran penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Masa jabatan Kades adalah delapan tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kades bertugas mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, menetapkan peraturan desa, dan membina kehidupan masyarakat desa.

Inspektorat Boyolali siap menjadi pendamping Kades terkait pengelolaan Bankeudes dan meminta para Kades tidak takut dengan risiko penggunaan dana bantuan keuangan desa. Dengan dukungan ini, Kades dapat lebih fokus dalam membangun desanya tanpa khawatir tentang masalah pengelolaan keuangan. (Ibnu)

Kisahnya, Vera Pedagang Kopi Wangi yang Tangguh

JAKARTA, protesnews.com- Seorang wanita berusia 24 tahun, te2h Vera membuka lapak lesehan miniman kopi di kawasan Kota Tua Jakarta Barat. 

Ia menyajikan berbagai menu kopi shaset, susu, teh celup serta snack cemilan seperti kacang goreng dan krupuk kulit sapi. Simbol lapak popularnya bernama Kopi Wangi Stamina (KWS) teh Vera memiliki resep khusus untuk KWS yang terdiri dari bubuk kopi, gula aren, kayu manis bubuk, jahe merah gajah bubuk dan merica hitam bubuk. Ia menyeduh campuran KWS tersebut dengan air panas dengan jeda waktu lima menit kemudian mengaduknya hingga merata menimbulkan harum wangi yang berbeda.

Kehidupan teh Vera adalah seorang Jahe (janda herang) yang berjuang untuk mencari nafkah bagi kedua anaknya yang sedang bersekolah di pesantren di Kabupaten Bogor. Ia berjualan KWS hanya setiap malam Sabtu, malam Minggu dan malam Senin di kawasan Kota Tua Kelurahan Roa Malaka Tambora.

Kisah berjualannya dimasa pandemi pasca penurunan Covid-19 kawasan Kota Tua. Tempat teh Vera berjualan sering kali mengalami penertiban oleh Satpol PP Kecamatan Taman Sari dipimpin Kasat Manpol PP Edison Butar-Butar, berpengaruh dengan pendapatannya dari berjualan kopi dan snack. Penertiban ini dilakukan untuk mengendalikan ratusan PKL katagori UMKM berjualan di sekitar taman wisata Cagar Jakarta Kota yang setiap malamnya lampu PJU di padamkan setentak dari pukul 18 00 WIB hingga malam hari menjelang subuh pukul 06 00 WlB.

Lokasi ramai PKL saat itu, terlihat di sekitar halte busway Fatahilla Pinangsia dan halte busway Kaliber Roa Malaka. Mereka berdagang pakaian, pernak-pernik asosories, makanan dan minuman, arloji, boneka, judi ketangkasan koin, tanding catur problem dan kerak telor betawi.

Cerita pendek (cerpen) kisah teh Vera pedagang Kopi Wangi Stamina  dipaparkan kepada kontributor media online yang tergabung di Pokjawarkotu Jakarta, Juni 2025 saat berwisata HUT Kota Jakarta. Kini teh Vera, sukses setelah mempunyai anak ketiga dari Arman pengusaha rotan bertempat tinggal disekitar kedai Mie Gacor Bogor Jawa Barat, ungkapnya. 

(*den)

Tri Adhianto Apresiasi Kirab Budaya Bu An Kiong: Toleransi Tumbuh, Ekonomi Bergerak

KOTA BEKASI, protesnews.com - Minggu (20/7/2025) — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto secara resmi membuka Kirab Budaya Klenteng Bu An Kiong dalam rangka memperingati HUT Klenteng ke-7, yang digelar meriah di kawasan Bekasi Timur. Acara yang berlangsung semarak ini diikuti oleh 65 barisan peserta yang terdiri dari 8 kelompok kesenian nusantara, 12 tim barongan dan liong, serta 45 perwakilan klenteng dari berbagai daerah di luar Kota Bekasi.

Warga tumpah ruah memenuhi jalur kirab untuk menyaksikan ragam budaya yang ditampilkan dengan penuh antusias. Kirab budaya ini tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, namun juga menjadi magnet bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan bahwa kegiatan kirab seperti ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya, tetapi juga memberi dampak langsung bagi perekonomian warga.

"Kegiatan budaya seperti ini terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar, UMKM jadi hidup, pariwisata pun ikut terangkat," ujar Tri Adhianto.

Berbagai penampilan dari kesenian daerah hingga atraksi barongsai dan liong membuat suasana Bekasi Timur menjadi meriah dan penuh warna. Para peserta menampilkan identitas budayanya masing-masing dengan semangat keberagaman yang harmonis.

"Kita patut bangga, Bekasi menjadi tuan rumah yang baik bagi keberagaman budaya. Ini menunjukkan bahwa semangat toleransi dan persatuan benar-benar hidup di tengah masyarakat kita," tambah Tri Adhianto.

Kirab Budaya Klenteng Bu An Kiong tahun ini menjadi salah satu agenda budaya yang paling dinantikan warga, sekaligus menjadi simbol kolaborasi budaya lintas daerah di Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan yang lebih besar di masa mendatang.

(HMD/FAH)

RUU Ketenagakerjaan Siap Tingkatkan Perlindungan Pekerja

JAKARTA, protesnews.com- Pemerintah terus berupaya meningkatkan perlindungan pekerja dan produktivitas nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. RUU ini bertujuan memperbarui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan fokus pada beberapa aspek penting.

Dalam dialog rembuk usulan dalam RUU menampilkan pembicara Timbul Siregar dengan moderator S.Tavip didampingi perwakilan dari kantor BPJS wilayah Bogor dan Depok Jawa Barat, terciptanya 

Pengawasan Ketenagakerjaan (PK) melalui Triparti, Pengusaha,  Pemerintah dan pihak serikat pekerja untuk memastikan kepatuhan pemberi kerja terhadap peraturan, termasuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Selain itu, akses pelatihan berbasis teknologi dan keterampilan teknis serta kewirausahaan kepada pekerja untuk menurunkan angka pengangguran. Dari hasil diskusi, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas nasional melalui RUU Ketenagakerjaan. Diharapkan RUU ini dapat memberikan dampak positif bagi pekerja dan perekonomian nasional.

Melalui diskusi RUU Ketenagakerjaan yang digagas Forum Jaksos dapat menyerap aspirasi dari serikat pekerja maupun serikat buruh dapat menjadi langkah perlindungan pekerja nasional. Kegiatan Forum Jamsos bertempat wisma pertemuan Kordinator Ketua Forum Jamsos KRH.H.M.Yusuf Rizal,SH di jalan H.Sofyan No.110 Radar AURl Depok Jawa Barat pada Kamis pagi (17/7/2025), dihadiri tokoh aktivis buruh senior dan sejumlah utusan komunitas buruh dan pekerja. 

(*ranto)

Walikota Bekasi Hadir dalam Sunda Karsa Fest 2025, Dorong Ekonomi Kreatif dan Digitalisasi UMKM

BANDUNG , sensornews.id— Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Bekasi H. Harris Bobihoe, Ketua Dekranasda Kota Bekasi Wiwiek Hargono Tri Adhianto, serta Sekretaris TP PKK Kota Bekasi Wuri Handayani menghadiri ajang tahunan Sunda Karsa Fest 2025: Karya Kreatif Jawa Barat, yang digelar di Trans Convention Centre dan Trans Studio Mall Bandung.

Acara ini merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar bersama Bank Indonesia Jawa Barat. Dengan mengusung tema “Menjaga Stabilitas Melalui Sinergi Ekosistem Ekonomi Budaya Berbasis Digital,” kegiatan ini menghadirkan beragam agenda seperti Dekranasda Jabar Awards, workshop inovasi, pameran produk unggulan, hingga promosi karya pelaku industri kreatif dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kehadiran Pemerintah Kota Bekasi dalam event ini menjadi bukti komitmen untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, sekaligus mendukung akselerasi transformasi digital bagi para pelaku UMKM lokal.

“Ajang ini menjadi ruang strategis bagi Kota Bekasi untuk menunjukkan potensi ekonomi kreatifnya. Kami terus mendorong UMKM untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi dan aktif dalam berbagai platform promosi digital,” ujar Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Tak hanya itu, Tri juga menegaskan pentingnya sinergi antardaerah dalam memperkuat stabilitas ekonomi berbasis budaya lokal.

“Sinergi lintas daerah dalam Sunda Karsa Fest ini menjadi kekuatan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kota Bekasi siap terus berkolaborasi demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui partisipasi aktif ini, Kota Bekasi menegaskan posisinya sebagai bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat, serta terus membuka peluang bagi warganya dalam pemanfaatan teknologi untuk kemajuan usaha dan budaya lokal.

(Hmd/FAH)

Rasakan Sensai Manis Baby Dutch Pancake, Dessert Kekinian di ASTON Beach Hotel, ASTON Cilegon Boutiqe dan ASTON Serang Hotel & Convention Center

BANTEN , protesnews.com - 17 Juli 2025 – Archipelago melalui tiga hotel unggulannya di Banten: Aston Anyer Beach Hotel, Aston Cilegon Boutique Hotel, dan Aston Serang Hotel & Convention Center, secara resmi meluncurkan sajian penutup terbaru yang menggoda selera: Baby Dutch Pancake.

Hidangan manis ini disajikan hangat dalam wajan kecil, menampilkan tekstur yang renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Proses memasaknya pun dilakukan dengan teknik baking pada suhu 200°C selama 20 menit, menciptakan kombinasi tekstur yang sempurna.

Di dalam pancakenya terdapat pastry cream yang lembut, serta isian irisan buah segar seperti stroberi, jeruk mandarin, kiwi, dan peach. Sajian ini dilengkapi dengan satu scoop es krim vanila yang menambah sensasi manis dan menyegarkan. Taburan gula halus diatasnya mempercantik tampilan sekaligus memperkaya cita rasa.

Dengan penyajian yang menarik dan rasa yang seimbang, Baby Dutch Pancake cocok dinikmati sendiri maupun bersama, dalam momen santai maupun spesial. Menu ini tersedia secara eksklusif di restoran masing-masing hotel dengan harga IDR 48.000 nett.

“Kami selalu mengikuti perkembangan tren kuliner dan berupaya menghadirkan sajian yang inovatif bagi para tamu. Baby Dutch Pancake hadir sebagai pilihan dessert baru yang tidak hanya lezat, tetapi juga menarik secara visual. Kami berharap menu ini bisa menambah pengalaman bersantap yang manis dan berkesan di seluruh properti Aston Banten,” ujar Doddy Fathurahman, Regional General Manager Archipelago Area Banten.

Baby Dutch Pancake dihadirkan sebagai bagian dari upaya Aston untuk menyajikan lebih dari sekedar makanan, tetapi juga pengalaman yang menggugah selera dan menyenangkan secara visual.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 0254 849 5060 (Aston Anyer) | 0254 7874 000 (Aston Cilegon) | 021 3000 1116 (Aston Serang) atau melalui Whatsapp Business kami di 0819 1096 3509 (Aston Anyer) | 0813 8015 0006 (Aston Cilegon) | 0851 7426 0775 (Aston Serang) kunjungi website www.astonhotelsinternational.com. Informasi lain mengenai hotel kami juga bisa didapatkan melalui Instagram resmi di @astonanyer @astoncilegon dan @astonserang.(Ek)

Universitas Yarsi Pratama Siap Bersaing Dan Menjadi Universitas Unggulan Di Tingkat Nasional Dan Internasional 2043

TANGERANG, protesnews.com - Salah satu tempat pendidikan yang berdiri di wilayah Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang yaitu Universitas Yarsi Pratama yang siap melahirkan lulusan siswa didik yang berkompeten dengan visi, misi, tujuan dan strategi universitas tersebut .

Tujuan Universitas Yarsi Pratama terwujudnya Universitas Yarsi Pratama sebagai lembaga pendidikan tinggi yang modern, mandiri, dan inovatif, terwujudnya sistem manajemen pendidikan tinggi yang profesional dan mengutamakan service excellent bagi seluruh pemangku kepentingan yang mengarah kepada tercapainya citra lembaga yang baik .

Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berketuhanan, beretika, berbudi luhur, berpengetahuan, profesional, berketerampilan tinggi dan siap bekerja, berjiwa wirausaha dan menguasai teknologi 

Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia usaha dan industri.

Menghasilkan bentuk kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang saling menguntungkan.

Tersedianya sistem layanan akademik yang mendukung kegiatan akademik yang bermutu tinggi, meningkatnya mutu layanan akademik, pembelajaran dan pembimbingan yang bermuara pada peningkatan hasil pembelajaran dan karya tulis ilmiah mahasiswa .

Terselenggaranya pendidikan yang terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, tersedianya program pendidikan yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, tersedianya model-model pendidikan berbasis keunggulan lokal namun berdaya saing global .

Meningkatkan aktivitas dan kualitas penelitian sesuai dengan arah kebijakan penelitian Universitas yang bermuara pada jumlah publikasi nasional,terselenggaranya program pendidikan yang memenuhi tuntutan profesionalisme dan kebutuhan masyarakat.

Meningkatkan aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara lembaga, terwujudnya sistem manajemen yang terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi .

Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung peningkatan mutu akademik dan penelitian.

Terbentuknya citra Universitas yang menunjukkan kepeloporan dan keunggulan.

Tercapainya predikat akreditasi B untuk akreditasi institusi dan akreditasi program studi, serta terselenggaranya kerja sama pendidikan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya di dalam dan luar negeri yang mendukung terwujudnya pengakuan Internasional.

Terwujudnya Organisasi Kemahasiswaan yang kokoh yang mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian,terwujudnya tata pamong dan tata kelola kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip Good University Governance.

Visi Universitas Yarsi Pratama

Menjadi Universitas unggul dalam melahirkan lulusan yang kompeten dalam bidang kesehatan, teknologi, bisnis dan humaniora sehingga mampu bersaing dalam level nasional dan international tahun 2043.

* Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berintelektual tinggi, berbudi pekerti luhur serta berjiwa enterpreneur;

* Melaksanakan karya ilmiah di bidang kesehatan, teknik, bisnis dan humaniora serta terlibat aktif dalam penelitian ilmiah yang dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan;

* Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam pembangunan bangsa dan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan IPTEK sebagai bentuk kepedulian institusi;

* Meningkatkan jejaring nasional dan international dengan melakukan kerja sama dengan institusi terkait dalam maupun luar negeri;

* Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan Visi Universitas Yarsi Pratama.(Ek)

Panglima TNI Raih Penghargaan Pemimpin Visioner di Pimred Award 2025

BANTEN, protesnews.com- (Puspen TNI). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima penghargaan Pimred Award 2025 pada malam puncak perayaan HUT ke-2 Forum Pemred Multimedia Indonesia (FPRMI) di Ballroom Hotel Aston, Serang, Banten, Jumat (18/7/2025).

Panglima TNI meraih penghargaan pada kategori Pemimpin Visioner dalam Program Kerja, berkat komitmen dan langkah nyata dalam mendorong modernisasi struktur organisasi TNI, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mental prajurit, hingga peran aktif TNI dalam program ketahanan pangan dan diplomasi pertahanan.

Penghargaan ini menjadi bukti kepercayaan publik terhadap profesionalisme TNI di bawah kepemimpinan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Apresiasi tersebut sekaligus menjadi bentuk penghargaan kepada seluruh prajurit TNI yang senantiasa bekerja dengan dedikasi tinggi, siap menghadapi berbagai tantangan, serta terus berinovasi demi kemajuan bangsa dan negara.

Perayaan HUT ke-2 FPRMI berlangsung selama tiga hari, 17–19 Juli 2025, dengan berbagai agenda penting, seperti Diskusi Nasional, Wisata Jurnalistik, Penganugerahan Pena Emas, hingga Malam Puncak Pimred Award 2025. Acara ini dihadiri oleh tokoh pers nasional, pejabat pemerintah, dan insan media dari berbagai daerah di Indonesia.

Kehadiran TNI dalam forum ini menjadi simbol kuat sinergi antara TNI dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan membangun optimisme publik. Kolaborasi yang terjalin diharapkan semakin memperkuat peran TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara sekaligus mitra strategis masyarakat.

( RED/ FAH )

Pemerintah Dorong Perlindungan dan Pengembangan Kompetensi Pekerja

JAKARTA, protesnews.com – Pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Undang-Undang Pengembangan Kompetensi Pekerja (RUU PKP), atau yang lebih dikenal sebagai RUU Ketenagakerjaan, sebagai langkah reformasi menyeluruh terhadap perlindungan pekerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional. (28/07/25)

RUU ini mencakup sejumlah aspek krusial dalam hubungan industrial, yang bertujuan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di era digital dan globalisasi. Dari pengaturan hubungan kerja, peningkatan pelatihan, hingga pengawasan ketenagakerjaan, pemerintah berharap RUU ini dapat menjadi kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Poin-Poin Kunci RUU Ketenagakerjaan:

Hubungan Kerja dan Industrial: RUU mengatur ulang perjanjian kerja dan hubungan antara pengusaha dan pekerja, termasuk penguatan peran serikat pekerja.

Pengupahan dan PHK: Menjamin struktur pengupahan yang adil dan mekanisme PHK yang transparan serta manusiawi.

Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja: Penguatan perlindungan melalui BPJS serta penekanan pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi: Salah satu inti dari RUU ini adalah pengaturan pelatihan kerja yang sistematis untuk peningkatan keterampilan dan daya saing pekerja lokal.

Pengawasan dan Sanksi: Diperkuatnya peran pengawas ketenagakerjaan serta sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan hukum.

Tenaga Kerja Asing (TKA): Pengaturan lebih ketat mengenai penggunaan TKA, termasuk kewajiban alih pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, RUU ini merupakan penyempurnaan dari UU No. 13 Tahun 2003 yang dianggap belum sepenuhnya menjawab dinamika ketenagakerjaan saat ini.

> “RUU ini tidak hanya fokus pada perlindungan, tetapi juga pada pemberdayaan pekerja agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif,” kata Yessierli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/7).

Di sisi lain, beberapa serikat buruh menyambut baik adanya penguatan jaminan sosial dan pelatihan kerja dalam RUU ini, namun tetap mengingatkan agar hak-hak dasar pekerja tidak dikompromikan dalam proses legislasi.

“Kami akan mengawal proses pembahasan di DPR. Jangan sampai RUU ini hanya menguntungkan pengusaha tanpa menjamin kesejahteraan buruh,” ujar Agus Ruli Ardiansyah Sekjen Serikat Pekerja Indonesia.

RUU Ketenagakerjaan dijadwalkan masuk dalam pembahasan prioritas DPR pada masa sidang berikutnya, dengan target pengesahan sebelum akhir tahun 2025.

Dalam naskah akademik yang menyertai RUU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa reformasi ketenagakerjaan ini juga diarahkan untuk mengantisipasi perubahan struktur kerja akibat otomasi dan digitalisasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa pekerja memiliki akses terhadap pelatihan berbasis teknologi dan keterampilan masa depan, seperti literasi digital, keahlian teknis, serta kewirausahaan. Hal ini dinilai penting untuk menurunkan angka pengangguran terbuka dan meningkatkan produktivitas nasional.

RUU ini juga memperkuat kewajiban pelaporan ketenagakerjaan oleh perusahaan, termasuk data tentang jumlah pekerja, jenis kontrak, dan kondisi kerja. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem informasi ketenagakerjaan yang transparan dan terintegrasi, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong pembentukan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit sebagai wadah penyelesaian masalah secara dialogis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Sementara itu, kalangan pengusaha berharap aturan baru ini mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif. Ketua Asosiasi Pengusaha Nasional (APN), Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan dukungannya terhadap semangat peningkatan kompetensi tenaga kerja. Namun, ia meminta agar regulasi baru tetap fleksibel dan tidak membebani dunia usaha secara berlebihan. "Keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha adalah kunci utama," ujarnya. (Fahri)

Aksi Jilid IV FSMB dan Aliansi Mahasiswa Jakarta Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Sekretariat DPRD Banten

JAKARTA, - Forum Solidaritas Mahasiswa Banten (FSMB) Zona Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk keempat kalinya di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jumat (18/7). Aksi ini merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan praktik korupsi yang dinilai masif, kolutif, dan sistematis dalam tubuh Sekretariat DPRD Provinsi Banten pada tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Dalam aksi kali ini, FSMB tidak sendiri. Mereka mengkonsolidasikan kekuatan bersama mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Demokrasi Indonesia (GMDI) dan Reformasi Kedaulatan Rakyat (REKRA), memperkuat barisan solidaritas dalam mendesak Kejaksaan Agung segera mengambil langkah konkret dalam kasus ini. 

Tuntutan utama massa aksi ialah pengusutan serius terhadap dugaan keterlibatan Deden Apriandhi Hartawan, mantan Sekretaris DPRD Provinsi Banten yang baru saja dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten pada 9 Juli 2025 lalu.

FSMB dan aliansinya membawa sejumlah poin tuntutan dalam aksi tersebut:

1. Mengusut dugaan gratifikasi dan mark-up proyek pengadaan Motorized Screen senilai Rp18,5 miliar, termasuk dugaan fee kepada pihak ketiga sebesar Rp2,3 miliar.

2. Menyelidiki dugaan perjalanan dinas fiktif dengan nilai mencapai Rp75 miliar.

3. Melakukan audit forensik atas anggaran konsumsi DPRD sebesar Rp75 miliar yang tidak sesuai dengan kegiatan riil.

4. Membongkar dugaan penggelembungan biaya pemeliharaan kendaraan DPRD hingga mencapai Rp102 miliar.

5. Mengevaluasi dan mengaudit dana pokok-pokok pikiran (pokir) serta reses DPRD sebesar Rp117 miliar yang rawan kepentingan politik praktis.

6. Mendesak pembatalan penetapan Deden Apriandhi Hartawan sebagai Sekda Banten karena dinilai sarat konflik kepentingan dan tidak sesuai prinsip manajemen talenta dalam birokrasi ASN.

Fatur Rizki, Koordinator Lapangan Aksi (Korlap), dalam orasinya menyampaikan bahwa penetapan Deden sebagai Sekda merupakan bentuk pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum.

“Tangkap dan adili Deden Apriandhi Hartawan selalu Sekda Banten untuk di lakukan audit forensik seluruh anggaran DPRD Banten 2022–2024. Usut tuntas mafia proyek dan dugaan gratifikasi. dalam kasus ini Kembalikan uang rakyat yang diduga dikorupsi. Bersihkan DPRD Banten dari oknum koruptor,” tegas Fatur.

Fatur juga mengkritisi sikap Kejaksaan Agung yang dinilai terkesan pasif dan bungkam terhadap skandal ini. Padahal, menurutnya, Kejagung telah mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup kuat mengenai dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek-proyek yang dimaksudkan itu. 

“Kami akan terus menggelar aksi hingga berjilid-jilid hingga Kejagung benar-benar menunjukkan keseriusan dan integritasnya dalam menegakkan hukum,” tutupnya.

FSMB dan aliansi mahasiswa lainnya berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi menyelamatkan uang negara dan menjaga integritas lembaga legislatif di Banten dari praktik korupsi yang merugikan rakyat.

Penulis : Ty

Wali Kota Bekasi Hadiri Wisuda Sekolah Lansia 2025: Apresiasi untuk Semangat dan Produktivitas Para Lansia

KOTA BEKASI, protesnews.com – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menghadiri acara Wisuda Sekolah Lansia Tahun 2025 Tingkat Kota Bekasi yang digelar pada Jumat, 18 Juli 2025 di Balai Patriot. Sebanyak 404 lansia dari 5 sekolah lansia resmi diwisuda dalam suasana penuh kebanggaan dan haru.

Program Sekolah Lansia merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas hidup para lansia melalui pendidikan, sekaligus mendorong mereka untuk tetap aktif, sehat, dan produktif di usia lanjut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas ketekunan para lansia.

"Saya sangat mengapresiasi semangat dan ketekunan para orang tua kita yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ini menunjukkan bahwa semangat belajar tidak mengenal batas usia," ujar Tri.

Tri juga menegaskan bahwa sekolah lansia bukan hanya tempat belajar, tapi simbol bahwa setiap orang, di usia berapa pun, tetap bisa bertumbuh dan berkontribusi.

"Lansia bukan hanya perlu dilindungi, tapi juga diberdayakan. Sekolah lansia adalah ruang yang memuliakan mereka sebagai insan yang terus tumbuh dan berkembang," tambahnya.

Lebih dari itu, Tri berharap keberadaan sekolah lansia juga dapat menginspirasi generasi muda untuk tidak pernah berhenti belajar, serta tidak memandang usia sebagai batas untuk mengejar ilmu dan pengembangan diri.

Acara ini menjadi bentuk nyata kepedulian dan penghormatan terhadap para lansia, serta momentum untuk menanamkan nilai bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat, bagi siapa pun, kapan pun, dan di usia berapa pun.

(HMD,fah)

PERAN PENTING PERS DALAM DEMOKRASl

JAKARTA, protesnews.com- Pers memainkan peran penting dalam sistem demokrasi sebagai kontrol Sosial serta mengawasi kekuasaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. 

Jurnalis dan reporter penyampai informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat, berpedoman pada Undang Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur kebebasan pers, hak-hak dan kewajiban wartawan, serta perlindungan terhadap wartawan.

Undang Undang No.11 Tahun 2018 tentang ITE, mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam konteks jurnalistik dan media massa.

Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memberikan akses informasi publik kepada masyarakat.

Dengan regulasi yang tepat, jurnalis dan reporter menjalankan peranannya secara efektif dalam sistem demokrasi di lndonesia.

(*suranto oc)

Aksi Koalisi Pandeglang Bersih, Desak PemKab Evaluasi TPA Bangkonol

BANTEN, protesnews.com- Sejumlah pemuda tergabung KPB (Koalisi Pandeglang Bersih) menggelar aksi penggalangan tanda tangan petisi kegiatan bersih-bersih di Alun-Alun Pandeglang, Minggu (13/7/2025).

Aksi menuntut keadilan ekologis atas keberadaan TPA Bangkonol di wilayah Kecamatan Koroncong, mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang Banten untuk mengevaluasi pengelolaan TPA Bangkonol dan menghentikan praktik pembuangan sampah dari luar wilayah Pandeglang. 

Protes KPB dengan menggalang tanda tangan pada spanduk dipimpin Ahmad Syafaat dan sejumlah pemuda merupakan bagian dari gerakan moral untuk mendorong tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan hidup yang mengkhatirkan tempat pembuangan akhir sampah.

Kepada media, berujar "Masyarakat lokal tidak boleh terus-menerus menjadi korban atas kebijakan yang tidak transparan" papar Ahmad Syafaat.

(*ran)

Wali Kota Bekasi Jumat Keliling di Masjid Al Istiqomah, Dorong Penyelesaian PSU dan Perhatian Kesehatan Lingkungan

KOTA BEKASI, protesnews.com - Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, kembali melaksanakan kegiatan rutin Jumat Keliling, kali ini di Masjid Al Istiqomah, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Jumat (11/7). Kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi antara kepala daerah dengan masyarakat secara langsung di wilayah-wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa penyelesaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Bekasi. Dirinya menandatangani dokumen terkait pada pagi hari sebagai bentuk percepatan.

“PSU adalah bagian dari harapan masyarakat. Termasuk Masjid Al Istiqomah ini, ke depan dapat bergerak untuk mengurus legalitas, mulai dari pengajuan IMB hingga memenuhi syarat rumah ibadah. Ini satu langkah pasti bahwa lahan ini milik masyarakat dan berfungsi untuk kegiatan ibadah,” ujar Tri.

Wali Kota juga menyampaikan kabar baik bahwa program pemberian honor dan dukungan anggaran untuk RT dan RW akan dioptimalkan. Rencananya, bukan hanya honor rutin yang diberikan pada bulan Oktober, tapi juga anggaran Rp100 juta per RW untuk pembangunan fasilitas wilayah.

“Silakan manfaatkan untuk keperluan wilayah. Semuanya demi meningkatkan kenyamanan dan pelayanan di lingkungan masing-masing,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota juga menyoroti persoalan kesehatan masyarakat, khususnya ancaman penyakit Cikungunya, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan TBC. Ia menegaskan pentingnya kerja bakti dan kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan.

“Cikungunya dan DBD ini beda-beda tipis, sangat mengkhawatirkan. Harus ada kerja bakti, koordinasi RT, RW, dan warga. TBC juga perlu kesadaran dari diri sendiri dan keluarga untuk menjaga pola hidup sehat,” kata Tri.

Menutup arahannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat turut mendukung pendataan Peserta Didik Baru Daerah (PDBD) secara online. Ia meminta RT, RW, dan pengurus DKM untuk aktif menyisir warga yang anak-anaknya tidak melanjutkan sekolah karena kendala biaya.

“Jangan sampai ada anak di Bekasi yang putus sekolah karena tidak mampu. Kita akan bantu fasilitasi. Ini bentuk perhatian nyata dari pemerintah kepada warganya,” pungkas Tri.

(Ndoet/fah)

Empat Kasus Pencurian Motor di Tanah Sereal, Kepolisian dan Pengurus RW Diminta Bertindak

JAKARTA, protesnews.com- Empat kasus pencurian sepeda motor telah terjadi di wilayah RW 08 Tanah Sereal Jakarta Barat, dalam waktu yang berdekatan.

Kasus-kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan mendorong pihak kepolisian, khususnya Polsek Tambora segera merespon penyelidikan yang efektif.

Selain itu, pengurus RW-Kamtib setempat juga diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menekan zona rawan curanmor di wilayahnya. Dengan kerja sama antara pihak kepolisian dan pengurus RW, diharapkan kasus-kasus pencurian sepeda motor dapat diminimalisir dan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman.

Dari catatan yang dihimpun, keempat TKP (tempat kejadian peristiwa) pertama adalah pada Kamis siang (10/7/2025) terjadi di depan pintu rumah Phorenzo 008 RW 08 motor milik FD warga RW 03 Krukut Tamansari dibawa pria tak dikenal, peristiwa kedua motor milik IS driver ojol warga RT 001 RW 08 Tanah Sereal XVll, ketiga motor milik JY digondol pencuri motor saat parkir samping rumahnya di RT 007 RW 08 dan keempat motor yang sedang dalam servise  bengkel Ags, motor tersebuat Asiah berpindah tempat Ketika pelaku mwnghidupkan motor   gasoline curian diteriaki maling sejumlah warga yang mengetahui. Hingga pelaku yang ber KTP-e RW 02 During Utara dibawa ke Mapolsek Tambora mengendarai mobil Buser Polsek Tambora-Polres Metro Jakarta Barat. 

(*ran)

Industri Padat Karya Indonesia Terancam Tarif Impor AS 32%

JAKARTA, protesnews.id - Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap semua produk asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, yang mulai berlaku 1 Agustus 2025. Pengenaan tarif ini berpotensi menurunkan permintaan dan produksi industri padat karya Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, dan furniture.

Boy Tanjung SE pengamat ekonomi ketika dihubungi media protesnews.com mengatakan dampak terhadap Ekonomi Indonesia, sebagai berikut:

- Prediksi 1,2 juta pekerja terancam PHK akibat penurunan produksi industri padat karya.

- Penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

- Meningkatkan kesulitan rakyat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Solusi yang diharapkan menurut Boy adalah 

- Perbaikan iklim investasi dengan memberikan insentif bagi investor.

- Mendukung ketersediaan SDM yang layak dengan pelatihan vokasional.

- Pembentukan Satgas PHK untuk mencegah PHK dan membantu pekerja terPHK.

- Diversifikasi pasar ekspor dengan mencari pasar baru di negara-negara anggota BRICS.

Pemerintah Indonesia diharapkan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor AS ini. Dengan perbaikan iklim investasi, pelatihan vokasional, dan diversifikasi pasar ekspor, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Lanjut Boy.

Pemerintah juga diharapkan untuk menugaskan duta besar yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan jaringan pasar di luar negeri untuk mencari peluang pasar baru dan meningkatkan investasi di Indonesia.

Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diharapkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perdagangan dan investasi dengan negara-negara anggota BRICS. Pemerintah diharapkan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan ekspor dan investasi di Indonesia.

Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi dampak negatif dari pengenaan tarif impor AS ini, seperti meningkatkan dukungan kepada industri padat karya, meningkatkan pelatihan vokasional, dan meningkatkan diversifikasi pasar ekspor. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tutup Boy. (Ranto)